cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Taufikkurrahman,
Contact Email
taufik.qman@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 20852339     EISSN : 26547252     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bula Maret dan Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 166 Documents
 13   14   15   16   17 
ANALSISI KRITIS TERHADAP NILAI POSITIFISME DAN SOSILOGIS DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA Kadriah, Ayyub
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v16i1.48186

Abstract

Penelitian ini menganalisis perdebatan filosofis dan praktis mengenai sumber nilai hukum perdata yang otonom dan positifistik dan prinsip korelativitas dalam hubungannya dengan aplikasi nilai pada pemulihan kerugian, dimana hukum perdata menitik beratkan pada hak-hak individu secara mandiri, terlepas dari tujuan sosial eksternal, sementara prinsip korelativitas menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan hukum antara penggugat dan tergugat serta nilai sosial. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif filosofis dengan metode "trashing" terhadap bahan-bahan hukum untuk mengevaluasi relevansi dan konsistensi doktrin hukum terkait. Lokasi penelitian berada di Perpustakaan Universitas Pamulang, dengan library research sebagai metode pengumpulan data primer. Analisis kritis dilakukan terhadap konsep pemulihan kerugian berbasis kontrol dan kesejahteraan, mengungkapkan bahwa pemilihan mekanisme pemulihan berfungsi untuk menegaskan hak pihak yang dirugikan, baik melalui kompensasi finansial maupun efek pencegahan. Pemulihan berbasis keuntungan dianggap lebih sesuai dengan prinsip korelativitas karena berfungsi untuk mencegah keuntungan dari pelanggaran hak, sementara pemulihan berbasis nilai pasar wajar lebih mencerminkan pendekatan otonom yang fokus pada kompensasi kerugian secara netral. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik pendekatan otonom maupun prinsip korelativitas memiliki peran penting dalam mengatur hubungan hukum perdata, namun keduanya harus diterapkan dengan mempertimbangkan spesifik dari pelanggaran yang terjadi.
Pengaruh Status Perkawinan terhadap Hak Waris Anak dalam Hukum Adat Bali Dewa Ayu Putu Widia Asih
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v16i1.48270

Abstract

Hukum adat Bali memiliki sistem pewarisan yang berlandaskan prinsip patrilineal, di mana anak laki-laki dianggap sebagai ahli waris utama dalam keluarga. Status perkawinan anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hak waris mereka. Anak perempuan yang menikah umumnya kehilangan hak warisnya karena dianggap bergabung dengan keluarga suami, kecuali dalam kasus perkawinan nyentana yang memungkinkan suami bergabung dengan keluarga istri. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana status perkawinan mempengaruhi hak waris anak dalam sistem hukum adat Bali, dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi dokumen dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat masih mempertahankan sistem pewarisan patrilineal, terjadi perubahan dalam praktik pewarisan akibat pengaruh modernisasi dan hukum nasional yang menekankan kesetaraan gender. Beberapa keluarga adat mulai memberikan hak waris kepada anak perempuan dalam kondisi tertentu, seperti kontribusi ekonomi terhadap keluarga atau ketidakhadiran anak laki-laki dalam keluarga. Oleh karena itu, perlu ada harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional guna menciptakan sistem pewarisan yang lebih inklusif tanpa menghilangkan esensi budaya Bali. Kata Kunci: Hak Waris, Hukum Adat Bali, Status Perkawinan, Patrilineal, Kesetaraan Gender
Keabsahan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik Suatu Kajian Klausula Akad Bank Syariah Kurrohman, Taufik
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v16i1.48313

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalilis keabsahan akan pembiayaan ijarah muntahia bittamlik berdasarkan klausula akad dan praktik dalam transaksi akan pada tatanan praktisnya. Metode penilitian dilakukan secara normatif berbasis pada primer dan sekunder dengan teknis analisis data nomatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pertama, keabsahan perjanjian pembiayaan ijarah muntahia bittamlik harus disertai dengan lampiran akad asesoirnya yaitu draf akad utama dan beberapa lampiran yaitu perjanjian pembiayan ijarah, deklarasi ijarah, pemberitahuan transaksi, pernyataan kesanggupan untuk membeli, pernyataan kesanggupan untuk menjual dan akad pemeliharaan yang merupakan satu kesatuan dalam praktik transaksinya. Kedua, akan ijarah yang berbasis pada akad sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan tidak cukup dipahami oleh konsumen sehingga dalam praktiknya ada yang tidak bersesuaian.
Penyimpanan Data Pribadi Warga Negara di Luar Yurisdiksi Negara: Sebuah Tinjauan Paradigmatik Hukum Hakim, Arief Rachman
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 2 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyimpanan data pribadi warga negara di luar yurisdiksi Indonesia, menimbulkan persoalan serius terkait kedaulatan digital dan perlindungan hak asasi atas data pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan tersebut melalui tinjauan paradigmatik hukum, dengan menggunakan kerangka positivisme, post-positivisme, critical theory et. al, dan konstruktivisme. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam paradigma positivisme, kebijakan pemindahan data sah sejauh sesuai norma hukum formal, namun berpotensi mengabaikan nilai keadilan. Paradigma post-positivisme menekankan integritas hukum dengan mengaitkan kebijakan pada perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan substantif. Critical theory menyoroti adanya dominasi ekonomi-politik global, di mana data warga negara diposisikan sebagai komoditas dalam kapitalisme digital. Sedangkan konstruktivisme menunjukkan bahwa kebijakan ini lahir dari interaksi norma global dan tekanan politik-ekonomi internasional yang membentuk identitas Indonesia sebagai rule-taker. Kesimpulannya, UU Perlindungan Data Pribadi telah memberi dasar normatif termasuk prinsip extraterritoriality, namun implementasinya masih lemah khususnya terkait model penyelesaian sengketanya. Disarankan agar pemerintah memperkuat regulasi turunan, membangun diplomasi hukum internasional, serta menyusun narasi kedaulatan data nasional yang lebih kuat guna memastikan perlindungan hak warga negara dalam tata kelola data global.
Analisis Sebab Yang Halal Terlanggar (Causa Illicita) Berdasarkan Hukum Perjanjian Indonesia. Gitayana, Gitayana; Nurhayati, Nurhayati
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 2 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isi perjanjian itu yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih bedasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah hak dan kewajiban mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Kegiatan perjanjian yang dilakukan karena adanya kepentingan, tujuan dan kebutuhan para pihak, pada intinya diartikan sebagai suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pada intinya suatu perjanjian diperlukan untuk menjaga para pihak dalam menjalankan kegiatan yang dapat terjaga dan memberikan kepastian hukum. Suatu asas hukum yangsangat penting berkaitan dengan berlakunya kontrak adalah asas kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun, kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah Nihayati Inayah, Wafa; Winkar Setya, Kartika; Suwarno, Ernawati; Dahlia, Dea; Syamkirana Putra, Ade M
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penilitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganilis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah. Pendapatn Asli Daerah (PAD) ini dapat menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang digunakan, adalah peneliatian yuridis normative, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dengan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sehingga kemampuan fiskal nantinya untuk melaksanakan pembangunan di daerah berjalan secara efektif, efisien dan merata serta optimal. Namun ada beberapa langkah- langkah yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya Ekstensifikasi Pendapatan; Intensifikasi Pendapatan; Penguatan Kelembagaan.
Polemik Dalam Upaya Perampasan Aset Sebagai Bentuk Memiskinkan Koruptor Di Indonesia Rufaidah, Rufaidah; Azis, Abdul
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai polemik yang muncul dalam upaya perampasan aset sebagai langkah untuk memiskinkan pelaku korupsi di Indonesia. Permasalahan utama terletak pada aspek kewenangan dan pembuktian, mengingat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perampasan aset memiliki peran penting dalam memulihkan kerugian negara yang selama ini hasilnya belum sebanding dengan nilai aset yang berhasil dirampas. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan beberapa solusi, antara lain perlunya sistem pengawasan yang ketat terhadap lembaga pengelola aset rampasan agar tidak terjadi penyalahgunaan, serta peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum. RUU tersebut juga perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru di masa mendatang. Konsep unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan juga disarankan untuk dimasukkan ke dalam RUU sebagai upaya mempermudah proses pembuktian korupsi, misalnya melalui pemanfaatan data LHKPN. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan metode analisis terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).
Penerapan Prinsip Lex Certa dalam Pengaturan Euthanasia pada KUHP Lama dan KUHP Baru Insani, Nursolihi; Oktaviyanti, Ary; Humayrah Tuanaya, Halimah; Amalia, Putri
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 2 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Pasal 344 KUHP lama dan Pasal 461 KUHP Baru, tentang merampas nyawa orang lain atas permintaan korban yang harus jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati. Tetapi dalam kedua pasal tersebut tidak secara tegas dan juga lengkap dalam mendefikisikan tindakan euthanasia. Pada akhirnya, karena rumusan nya tidak lengkap, maka dapat membuka peluang bagi penafsiran yang beragam dan subjektif terhadap tindakan medis yang dapat dikategorikan sebagai euthanasia. Dari hal ini timbulah ketidakpastian hukum yang bisa merugikan berbagai pihak (pasien, tenaga medis, maupun penegak hukum) dalam menentukan apakah suatu tindakan yang diambil termasuk ranah pidana atau tidak. Setiap penelitian yang dibuat tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitupun penelitian ini. Tujuan dalam penelitian ini dituangkan dalam dua macam, pertama untuk mengetahui, memahami, menemukan dan memberikan solusi terkait pengaturan tindak pidana euthanasia dalam Pasal 344 KUHP lama dan Pasal 461 KUHP Baru jika ditinjau dari prinsip Lex Certa dan Asas Legalitas. Dan juga untuk mengetahui, memahami, menemukan dan memberikan solusi terkait pengaturan euthanasia yang saat ini sudah memadai atau belum dengan mempertimbangkan asas legalitas. Penelitian diawali dengan tahap pengumpulan bahan hukum secara sistematis melalui beberapa tahapan penting. Tahap pertama melibatkan pendekatan filosofis hukum dengan melakukan identifikasi dan analisis menyeluruh terhadap kondisi nyata (das sein) serta kondisi ideal (das sollen) yang tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Proses analisis ini menghasilkan pemetaan yang jelas antara hukum yang berlaku (law in books) dan hukum yang dijalankan (law in action). Pada tahap selanjutnya, penulis melakukan identifikasi terhadap kesenjangan atau celah (GAP) penelitian melalui analisis kritis terhadap ketidaksesuaian antara das sein dan das sollen tersebut. Selanjutnya, seluruh bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diringkas dan disusun menjadi satu kesatuan intisari yang relevan dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis berharap dapat menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang diangkat.
Implikasi Politik Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang batas Usia Minimal Capres Cawapres Terhadap Prinsip Demokrasi Konstitusional Di Indonesia Riendy, Yusika; Suyadi, Asip
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 2 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia minimal capres dan cawapres menjadi problematik dikarenakan amar putusannya yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian menyalahi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan. Tindakan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi ini menandakan adanya ketidakonsistenan dalam memutus perkara. Padahal Mahkamah Konstitusi harus menyelenggarakan peradilan yang adil dan merdeka agar hukum dapat ditegakkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan cawapres dan implikasi putusan tersebut terhadap politik hukum. dalam Putsuan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hakim mempertimbangkan empat hal. Pertama, mengenai legal standing. Kedua, hakim konstitusi memiliki pandangan terkait open legal policy. Ketiga, adanya concurring dan dissenting opinion hakim konstitusi dalam pengambilan keputusan. Keempat, hakim konstitusi menambahkan syarat disamping syarat usia menjadi capres dan cawapres. Putusan ini menimbulkan implikasi terhadap politik hukum. Pasca dikeluarkannya putusan tersebut harus ada tindaklanjut dari eksekutif untuk mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 ke dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya khususnya melalui PKPU terkait persyaratan pencalonan menjadi presiden dan wakil presiden dalam pemilu.
Perlindungan Hukum Atas Data Konsumen Dalam Pinjaman melalui Aplikasi Kredit Online: Perlindungan Ghean Niagara, Serena; Nur Hidayat, Candra
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 2 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk“mengetahui adakah peraturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta untuk mengetahui apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. pendekatan penelitian hukum yuridis normatif (Legal Research) yaitu menemukan kebenaran koheansi. Hasil penelitian yaitu perlindungan hukum bagi pengguna layanan produk pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending khususnya bagi pemberi pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat modern guna mempercaiki kebutuhan permodelan yang sulit untuk memasuki pasar dalam Lembaga Keuangan Perbankan. Kedua,Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.

Page 16 of 17 | Total Record : 166

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 2 (2025): Surya Kencana Satu Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu Vol. 15 No. 2 (2024): Surya kencana Satu Vol. 15 No. 1 (2024): Surya Kencana Satu Vol 14, No 2 (2023): SURYA KENCANA SATU Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU Vol 13, No 2 (2022): SURYA KENCANA SATU Vol 13, No 1 (2022): SURYA KENCANA SATU Vol 12, No 2 (2021): SURYA KENCANA SATU Vol 12, No 1 (2021): SURYA KENCANA SATU Vol 11, No 2 (2020): SURYA KENCANA SATU Vol 11, No 1 (2020): SURYA KENCANA SATU Vol 10, No 2 (2019): SURYA KENCANA SATU Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU Vol 9, No 2 (2018): SURYA KENCANA SATU Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 6, No 2 (2016): SURYA KENCANA SATU Vol 6, No 1 (2016): SURYA KENCANA SATU More Issue