cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arie Wuisang
Contact Email
palar@unpak.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id
Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
PALAR (Pakuan Law review)
Published by Universitas Pakuan
ISSN : 27160440     EISSN : 26141485     DOI : https://doi.org/10.33751/palar
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
Arjuna Subject : -
Articles 354 Documents
 21   22   23   24   25 
IMPLEMENTASI PRINSIP GREEN GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR Isep H Insan; Abid ,; Istianah ,; M Lerick W; Riham Kasturi S
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.8547

Abstract

ABSTRAK Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk berdampak langsung kepada permasalahan lingkungan. Salah satu kota yang terdampak lingkungannya akibat pertumbuhan penduduk adalah Kota Bogor. masalah lingkungan yang dihadapi Kota Bogor yaitu kemacetan, sampah, dan pencemaran lingkungan. Pemerintahan Kota Bogor dalam hal ini yang bertanggungjawab secara langsung kepada lingkungan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 107 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintahan Kota Bogor perlu memberlakukan konsep-konsep green government agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang ada dan juga dalam penerapannya bukan hanya sekedar pemerintahan yang peduli terhadap lingkungan, melainkan pemerintah yang benar-benar menjalankan visi misi green government terhadap pembangunan kota yang menggunakan energi ramah lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berperdoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Air Limbah Domestik. Metode penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian normatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara lalu dianalisis secara kualitatif. Kata kunci: dinas lingkungan hidup, keberlanjutan, lingkungan, pemerintahan hijau  ABSTRACT The purpose of this study is to explain that population growth has a direct impact on environmental problems. One of the cities whose environment has been impacted by population growth is Bogor City. environmental problems faced by the City of Bogor, namely traffic jams, garbage, and environmental pollution. The Bogor City Government, in this case, is directly responsible to the environment, namely the Bogor City Environmental Service. As stipulated in the Bogor Mayor Regulation Number 107 of 2019 concerning Main Tasks, Functions, Work Procedures and Job Descriptions of Structural Positions in the Environment Service. Bogor City Government needs to implement green governance concepts so that environmental sustainability is maintained. This concept aims to overcome existing environmental problems and also in practice it is not just a government that cares about the environment, but a government that really carries out the green government's vision and mission for developing cities that use environmentally friendly energy. The results of the study show that the Bogor City Environmental Service is guided by Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning Environmental Protection and Management and Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning Domestic Wastewater. This research method is descriptive analysis with a normative research type. Data was collected through literature and interviews and then analyzed qualitatively. Keywords: environmental service, sustainability, environment, green government
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KARYA FOTOGRAFI YANG DIPLAGIASI DENGAN CARA DIGITAL IMAGE FORENSIC BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Irza, Muhammad Daffa; Rusly, Benny; Adriaman, Mahlil
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.9065

Abstract

Abstracttujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui bagaiaman peneyelesaian sengketa dan petimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait plagiasi yang menggunakan digital image forensik. Adapun masalah dalam penelitian ini ialah Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat hukum itu sendiri harus menyesuakan adaptasi yang memberikan kepastian kepada masyarakatnya. Undang-undang hak cipta memberikan perlindungan karya yang lahir dalam pikiran seseorang dan tentunya ini sangat berguna untuk melindungi kekayaan inteltual sebagai penghargaan kontribusi seseorang kepada masyarakat. Adapun Metode yang digunakan adalah metode normatif yuridis, metode ini merupakan mengkaji bahan yang berbasiskan kepustakan, adapun hasil penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa yang di lakukan terdapat dua jalur yaitu litigasi dan non litigasi kemudian bahwa pertimbangan hakim yang mengunakan teori plagiarisme sudah tepat dan akan menjadi yurisprudensi keduepanya. Kata kunci : Hak Cipta ; Digital Image Forensic AbstractThe aim of this research is to find out how the judge decides and considers decisions in deciding cases related to plagiarism using digital image forensics. The problem in this research is that technological developments are so rapid that the law itself must adapt to provide certainty to society. Copyright law provides protection for works that are born in a person's mind and of course this is very useful for protecting intellectual property as an appreciation for a person's contribution to society. The method used is a normative juridical method, this method is to examine literature-based material. The results of this research are that there are two paths to the resolution, namely litigation and non-litigation, then the judge's consideration using the theory of plagiarism is correct and will become jurisprudence. future. Keyword : Copyright ; digital image forensics 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBT COLLECTOR AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM MELAKUKAN PENAGIHAN PINJAMAN BERMASALAH Nadia Kamilah Malfadeskya; Rouli Anita Valentina
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.8674

Abstract

AbstrakPemberian kredit atau pinjaman dapat dilakukan melalui bank ataupun lembaga keuangan bukan bank, atau lembaga pembiayaan. Namun, tidak semua perjanjian pembiayaan berakhir sebagaimana perjanjian yang telah dilakukan di awal antara kreditur dan debitur. Terjadinya permasalahan pinjaman bermasalah, baik di dunia perusahaan perbankan maupun perusahaan pembiayaan hal tersebut tidak terpisah dari adanya posisi Debt Collector atau penagih utang, yang mana diposisikan sebagai pihak ketiga yang menjadi jembatan penagihan kredit antara debitur dan kreditur. Demi terjadinya pelunasan pembayaran kredit, pihak kreditur menggunakan jasa Debt Collector. Saat melakukan penagihan terdapat banyak perilaku Debt Collector yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang dapat berujung dengan PMH. Tujuan dari adanya penulisan ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban Debt Collector yang melakukan perbuatan melawan hukum saat melakukan penagihan pinjaman bermasalah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak Debt Collector yang harus bertanggungjawab apabila ia melakukan suatu tindakan di luar perjanjian pemberian kuasa yang telah disepakati, saat melakukan penyelesaian pinjaman bermasalah. Tanggungjawabnya adalah dalam bentuk PMH, bentuk pertanggungjawabannya dengan melakukan ganti rugi.Kata Kunci: Debt Collector, pinjaman, PMH.AbstractThe provision of credit or loans can be made through banks or non-bank financial institutions, or financing institutions. However, not all financing agreements end as previously agreed between creditors and debtors. The occurrence of non-performing loan problems, both in the world of banking companies and finance companies, cannot be separated from the position of the Debt Collector or debt collector, which is positioned as a third party who acts as a bridge for credit collection between debtors and creditors. For the sake of paying off credit payments, the creditor uses the services of a Debt Collector. When billing, there are many Debt Collector behaviors that are not in accordance with applicable legal procedures which can lead to unlawful act. The purpose of this paper is to analyze the liability of Debt Collectors who commit acts against the law when collecting non-performing loans. The results of this study conclude that the Debt Collector must be responsible if he takes an action outside the agreed power of attorney agreement, when completing a non-performing loan. The responsibility is in the form of PMH, the form of responsibility is to make compensation.Keywords: Debt Collector, loan, unlawful act
PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PERNIKAHAN SIRI Ayudisti, Bunge; Yustrisia, Lola
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.8828

Abstract

AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bagaimana peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan siri di Polresta Buittinggi. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris dikenal juga sebagai Penelitian Lapangan. Penelitian ini dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Bukittinggi menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Data primer diperoleh dari hasil wawancara penyidik sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur peraturan perundang-undangan, dokumen serta pendapat ahli yang berhubungan dengan pembahasan penulis ini. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat di temukan peranan penyidik dalam penyelesaian kekerasam rumah tangga pada pernikahan siri di Polresta Bukittinggi adalah memberikan perlindungan hukum. Sedangkan kendala dan upaya penyidik dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan siri yaitu kurangnya kerjasama korban pernikahan siri, keterbatasan bukti dkumentasi dalam memberikan informasi karena tidak adanya kelegalitasan atas status perkawinan tersebut sehingga penyidik hanya bisa memberikan tindak pidana dalam bentuk penganiayaan dan upaya yang dapat diberikan kepada korban yaitu memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat terutama kepada calon pasangan yang akan melakukan pernikahan siri, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak perempuan, serta konsekuens hukum dari KDRT, dan penyidik melakukan pendekatan sensitif dan empati yaitu penyidik harus memastikan bahwa korban merasa didengar, dipercaya dan dilindungi. Kata Kunci: Peranan Penyidik; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pernikahan Siri. AbstractThe aim of this research is to explain the role of investigators in resolving criminal acts of domestic violence in unregistered marriages at the Buittinggi Police. This research method uses an empirical juridical approach or also known as field research. This research was conducted at the Women and Children Protection Unit (UPPA) of the Bukittinggi Police using data collection techniques, namely interviews. Primary data was obtained from interviews with researchers, while secondary data was obtained from various legal and regulatory literature, documents and expert opinions related to this author's discussion. Based on the research results, it can be seen that the role of investigators in resolving domestic violence in unregistered marriages at the Bukittinggi Police is to provide legal protection. Meanwhile, the obstacles and efforts of investigators of criminal acts of domestic violence in unregistered marriages are the lack of cooperation of victims of unregistered marriages, limited documentary evidence in providing information due to the lack of legality of marital status so that investigators can only provide criminal penalties. actions in the form of persecution and efforts that can be given to victims, namely providing counseling and education to the community, especially to prospective couples who will enter into an unregistered marriage, this aims to increase their awareness of women's rights, as well as the legal consequences. domestic violence, and investigators take a sensitive and empathetic approach, namely investigators must ensure that victims feel heard, trusted and protected. Keywords: Role Of Investigator; Domestic Violence; Siri Marriage.
BENTUK PELANGGARAN DIREKSI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PT. PLUIT MAS SE-JAHTERA BAHAGIA) Muhammad Iqbal Riza Prakasa; Mohammad Fajri Mekka Putra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i1.8561

Abstract

ABSTRAKDireksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelanggaran Direksi ditinjau menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam kasus PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera dan bagaimana tanggung jawab Direksi terhadap pelanggaran yang dilakukannya dalam kasus PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder atau bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan berupa Direksi PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera melanggar Pasal 43, Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tidak menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dalam rangka meningkatkan modal perseroan, tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selama 2 tahun, dan tidak memberikan laporan keuangan yang teraudit serta Direksi bertanggung jawab melakukan ganti rugi kepada pemegang saham PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera karena perbuatannya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang hukum Perdata.  Kata Kunci: Kewajiban Direksi, Bentuk Pelanggaran, dan Tanggung jawab Direksi. ABSTRACTThe Board of Directors is obliged to carry out in good faith as regulated by Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company. The main problem in this study is how the form of violation of the Board of Directors is reviewed according to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and what is the responsibility of the Board of Directors for the violations committed in the case of PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera. The research method used in this study is a normative juridical research method using secondary data sources or library materials that include primary and secondary legal materials. The results of the study can be concluded that the Board of Directors of PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera violates Article 43, Article 79 paragraph (1), and Article 97 paragraph (2) Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company by not first offering shares to shareholders in order to increase the company's capital, not holding an annual General Meeting of Shareholders for 2 years, and not providing audited financial reports. The Board of Directors is responsible for providing compensation to the shareholders of PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera because his actions fulfilled the elements of an unlawful act as regulated in Article 1365 Indonesian Civil Code.  Keywords: Obligations of the Board of Directors, Forms of Violation, and Responsibilities of the Board of DirectorsPendahuluan
URGENSI PEMBUATAN POSTNUPTIAL AGREEMENT DALAM BENTUK AKTA PIHAK SEBAGAI PROBATIONIS CAUSA BERDASARKAN KEBENARAN FORMIL Purnama Sari, Melia Putri
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.8731

Abstract

ABSTRACTPurpose of This article examines the marriage agreement made when the marriage bond period is in progress or is referred to as Postnuptial Agreement referring to the Decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XII/2015. The purpose of writing this article is to provide education regarding the urgency in the household as a form of anticipating marital problems. This study uses a normative juridical method, namely by collecting literature study data through an analysis of the main issues accompanied by sources from applicable legal products. Normatively, marriage agreements already have their legality applied in various laws and regulations, but in the general public this issue is not yet familiar enough. Some people think that making a marriage agreement has the opportunity to interfere with the sanctity of marriage, in fact gradually this will become very important because it discusses the substance of marital assets and non-marital assets. This marriage agreement must be made in writing, either in the form of an authentic deed by a notary or private deed. Generally, this marriage agreement is made authentically for the sake of realizing Case of Probation or strong evidence in the future. The notary can make the marriage agreement be made before (Prenuptial Agreement) or while the marriage was in progress (Postnuptial Agreement). The marriage agreement made by the Notary is included in the form of the Deed of the parties (Side) as the nature of this deed has been regulated in detail in CHAPTER IV UUJN. Keywords: Deed, Notary, Marriage Agreement. ABSTRAKTujuan artikel ini mengkaji tentang perjanjian kawin yang dibuat saat masa ikatan perkawinan sedang berjalan atau disebut sebagai Postnuptial Agreement yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015. Tujuan dari penulisan artikel ini ialah guna memberikan edukasi terkait urgensi dalam rumah tangga sebagai wujud dari antisipasi permasalahan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan cara mengumpulkan data studi kepustakaan melalui analisa pokok permasalahan disertai sumber dari produk-produk hukum yang berlaku. Secara normatif perjanjian kawin telah memiliki legalitasnya yang diterapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun pada masyarakat umum persoalan ini belum cukup familiar. Sebagian orang berpendapat bahwa membuat perjanjian kawin berpeluang mengganggu kesakralan perkawinan, faktanya lambat laun hal ini akan menjadi sangat penting karena didalamnya membahas tentang substansi harta benda perkawinan maupun non harta benda perkawinan. Perjanjian kawin ini harus dibuat secara tertulis, baik itu dalam bentuk akta autentik oleh Notaris maupun akta dibawah tangan. Umumnya, perjanjian kawin ini dibuat secara autentik demi mewujudkan Probationis Causa atau alat bukti yang kuat di masa depan. Notaris dapat membuatkan perjanjian kawin baik itu dibuat sebelum (Prenuptial Agreement) atau ketika perkawinan tersebut sedang berjalan (Postnuptial Agreement). Perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris termasuk dalam bentuk Akta pihak (Partij) sebagaimana sifat dari akta ini telah diatur secara terperinci di BAB IV UUJN. Kata Kunci : Akta, Notaris, Perjanjian Perkawinan.
PENERAPAN SANKSI PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT TERHADAP NOTARIS DISEBABKAN ADANYA PUTUSAN PIDANA Hanesty, Fanny; Ikhwansyah, Isis; ., Artaji
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i2.10123

Abstract

ABSTRAK             Penelitian ini dilakukan karena adanya kondisi dimana terdapat beberapa contoh Notaris yang telah dijatuhkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi untuk proses keputusan pemberhentian secara tidak hormat nya mengalami ketimpangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris beserta aturan pelaksanaannya. Tujuan kajian ini untuk mengkaji pelaksanaan penerapan pemberhentian Notaris yang telah dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Serta memberikan upaya yang dapat dilakukan terkait pemberhentian tidak hormat terhadap Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksaanya.Kajian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Hasil kajian penelitian diketahui bahwa: pertama, pelaksanaan penerapan pemberhentian tidak hormat bagi Notaris yang telah diatur tidak memeiliki ketegasan dari segi tata cara pemberhetian dan tidak terdapat jangka waktu pasti untuk memberhentikan Notaris tersebut dan panjangnya birokrasi pemberhentian Notaris membuat belum optimal dilakukan. Kedua, upaya yang dapat dilakukan bagi Majelis Pengawas Notaris dengan berperan secara aktif dalam pengawasan, pemeriksaan teratur, serta bekerjasama dengan lembaga lain untuk memantau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Kata Kunci : Notaris, Putusan Pidana, Pemberhentian Tidak Hormat ABSTRACT  This research was carried out because of conditions where there were several examples of Notaries who had been handed down criminal decisions that had permanent legal force, but the decision process for dishonorably dismissing them experienced irregularities or nonconformities with the provisions of the Notary Position Law and its implementing regulations. The purpose of this study is to examine the implementation of the dismissal of Notaries who have been sentenced to criminal penalties which have legal force and are still linked to the Law on Notary Positions. As well as providing efforts that can be made regarding dishonorable dismissal of Notaries in accordance with the Notary Position Law and its implementing regulations. This study uses a juridical-normative method. The results of the research study show that: first, the implementation of dishonorable dismissals for Notaries that have been regulated does not have firmness in terms of procedures for dismissal and there is no definite time period for dismissing the Notary and the length of bureaucracy for dismissing the Notary means that it has not been carried out optimally. Second, efforts can be made by the Notary Supervisory Council by playing an active role in supervision, regular inspections, and collaborating with other institutions to monitor violations committed by Notaries. Keywords: Notary, Criminal Decision, Dishonorable Dismissal  
TINJAUAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN Isep H Insan; Sobar Sukmana; Galuh Cahya Priatna
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i4.6810

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini ialah untuk memberitahukan bahwa dalam rangka memperoleh keadilan tidak semua orang dapat membayar jasa advokat atau pembela hukum salah satunya ialah masyarakat miskin. Bantuan hukum sangat diperlukan bagi masyarakat miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (Probono publico). Bedasarkan hal tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum selajutnya disebut UU Bankum. Selanjutnya bedasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah dijelaskan maka Pemerintah Kabupaten Bogor membuat kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, Sehingga dengan dibentuknya peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Bogor mempunyai dasar hukum untuk memenuhi hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum terutama bagi orang atau kelompok Masyarakat Miskin. Pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bogor yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin diselenggarakan oleh Dinas Sosial sesuai dengan Pasal 6 angka (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 tahun 2016. Dinas sosial bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah terakreditasi oleh Kementrian Hukum dan HAM. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang timbul dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Bogor, seperti Faktor dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor yang sangat minim, Sulitnya membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), serta Informasi serta sosialisasi tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bogor belum tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Kata Kunci: Bantuan hukum, Masyarakat Miskin, Kabupaten Bogor ABSTRACT The purpose of this study is to inform that in order to obtain justice not everyone can pay for the services of an advocate or legal defender, one of which is the poor. Legal aid is very necessary for the poor, which can be obtained without payment (Probono publico). Based on this, Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid was born, hereinafter referred to as the Bankum Law. Furthermore, based on the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, the implementation of legal aid is regulated by Regional Regulations. Taking into account the matters that have been explained, the Bogor Regency Government made a policy by issuing Bogor Regency Regional Regulation (PERDA) Number 10 of 2016 concerning Legal Aid for the Poor, So that with the establishment of this regulation the Bogor Regency Government has a legal basis to fulfill citizens' constitutional rights the state in the field of legal aid especially for people or groups of the poor. The implementation of legal aid for the poor in Bogor Regency based on Bogor Regency Regional Regulation Number 10 of 2016 concerning Legal Aid for the Poor is organized by the Social Service in accordance with Article 6 number (3) of Bogor Regency Regional Regulation Number 10 of 2016. Social services work together with the Legal Aid Institute (LBH) which has been accredited by the Ministry of Justice and Human Rights. In practice, there are problems that arise in providing legal assistance to the poor in the Bogor Regency area, such as the very minimal funding provided by the Bogor Regency Government, the difficulty of making a Certificate of Inadequacy (SKTM), as well as information and outreach about legal aid for the poor community in Bogor Regency has not been widely conveyed to the public. Keywords: Legal aid, Poor Community, Bogor Regency.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN JAMINAN KREDIT DAN COVER NOTE (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR 253/PDT.G/2020/PN BYW) Jesslyn Joevy
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i3.5826

Abstract

ABSTRACT Notary/Official Land Deed Maker (PPAT) has a role in a credit agreement and security agreement. The case raised in this study originated from a credit agreement between BTN and PT AW which was made before Notary/PPAT SK. As security for the loan, PT AW as the debtor provides security in the form of land. In relation to the administration of land certificates for the purpose of providing security, Notary/PPAT SK issued Cover Notes and therefore the credit is disbursed early to PT AW. However, Notary/PPAT SK did not carry out what he promised in the Cover Notes and the Land Mortgage on behalf of BTN was never established. Several certificates turned out to have been encumbered with Land Mortgage on behalf of other parties. Consequently, BTN was at a loss due to credit arrears and was unable to execute the previously agreed security. The main issues raised in this study are the responsibilities of Notary/PPAT in making Land Mortgage encumbrance agreement and its implementation in the Banyuwangi District Court Decision Number 253/Pdt.G/2020/PN Byw and the enforceability of the Cover Note made by Notary/PPAT in connection with security administration. This is normative juridical research. The type of data used is secondary data obtained through literature study. In the case of the Banyuwangi District Court Decision Number 253/Pdt.G/2020/PN Byw, Notary/PPAT SK did not inform the creditor about the appropriate form of security for land rights and the procedure for its encumbrance to the detriment of BTN. The Cover Notes issued by Notary/PPAT SK contained guarantees on matters that are not within the authority of Notary/PPAT to guarantee it. Keywords: Credit Agreement, Land Mortgage, Cover Note. ABSTRAK Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran dalam suatu perjanjian kredit dan perjanjian jaminan kredit. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini berawal dari perjanjian kredit antara BTN dengan PT AW yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT SK. Sebagai jaminan atas kredit tersebut, PT AW sebagai debitur memberikan jaminan berupa tanah. Berkaitan dengan pengurusan sertipikat dalam rangka pemberian jaminan, Notaris/PPAT SK mengeluarkan Cover Note sehingga kredit dapat terlebih dahulu dicairkan kepada PT AW. Namun Notaris/PPAT SK tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya dalam Cover Note dan Hak Tanggungan atas nama BTN tidak pernah lahir. Sejumlah sertipikat ternyata telah dibebankan Hak Tanggungan atas nama pihak lain. Oleh karena itu, BTN dirugikan karena terjadi tunggakan kredit dan tidak dapat mengeksekusi jaminan kredit yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris/PPAT dalam pembuatan perjanjian pembebanan Hak Tanggungan dan implementasinya dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 253/Pdt.G/2020/PN Byw serta keberlakuan Cover Note yang dibuat oleh Notaris/PPAT sehubungan dengan pengurusan jaminan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 253/Pdt.G/2020/PN Byw, Notaris/PPAT SK tidak menginformasikan kreditur mengenai lembaga jaminan yang sesuai untuk hak atas tanah dan prosedur pemberiannya sehingga merugikan BTN. Cover Note yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT SK mengandung jaminan mengenai suatu hal yang bukan merupakan kewenangan Notaris/PPAT untuk menjaminnya. Kata Kunci: Perjanjian Kredi,  Hak Tanggungan, Cover Note. 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN Angela, Melisa; Permatasari, Dewi Shinta; Steven, Anthony; Tedjokusumo, Dave David
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i2.10109

Abstract

AbstractThis study aims to explore whether the protection of environmental journalists' rights can serve as a means to prevent ongoing environmental pollution. Freedom of the press is a crucial human right but is often threatened by violence against journalists. Although Indonesia's Press Law No. 40 of 1999 provides protection for journalists, violence against them remains widespread. Using a normative research method with a legislative approach, this study analyzes secondary data to provide a systematic and in-depth overview of the legal protection for journalists. The findings indicate that protecting journalists is essential to ensure accurate and transparent information about environmental issues is conveyed to the public. Free and courageous reporting by journalists can promote better law enforcement against activities that harm the environment. Therefore, recommendations include stronger law enforcement, increased public awareness, training for journalists, collaboration with international organizations, and revisions to the law to integrate more specific protections for environmental journalists. These measures are expected to enhance the protection of environmental journalists, enabling them to contribute maximally to efforts to prevent environmental pollution, safeguard public welfare, and preserve nature. Key Words: Legal Protection, Environmental Journalists, Violence against Journalists. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah perlindungan hak jurnalis lingkungan dapat menjadi upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang berkelanjutan. Kebebasan pers merupakan hak asasi yang penting namun sering terancam oleh kekerasan terhadap jurnalis. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Indonesia telah mengatur perlindungan bagi jurnalis, kekerasan terhadap mereka masih marak terjadi. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi ini menganalisis data sekunder untuk memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam tentang perlindungan hukum terhadap jurnalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan jurnalis sangat penting untuk memastikan informasi yang akurat dan transparan mengenai isu-isu lingkungan yang dapat disampaikan kepada publik. Liputan yang bebas dan berani oleh jurnalis dapat mendorong penegakan hukum yang lebih baik terhadap aktivitas yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, rekomendasi termasuk penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan kesadaran publik, pelatihan bagi jurnalis, kolaborasi dengan organisasi internasional, serta revisi undang-undang untuk integrasi perlindungan yang lebih spesifik bagi jurnalis lingkungan, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap jurnalis lingkungan sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan alam. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jurnalis Lingkungan, Kekerasan terhadap Jurnalis. 

Page 23 of 36 | Total Record : 354

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue