cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arie Wuisang
Contact Email
palar@unpak.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id
Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
PALAR (Pakuan Law review)
Published by Universitas Pakuan
ISSN : 27160440     EISSN : 26141485     DOI : https://doi.org/10.33751/palar
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
Arjuna Subject : -
Articles 354 Documents
 22   23   24   25   26 
STATUS HUKUM KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN DI ATAS HAK GUNA BANGUNAN OLEH WNA DALAM HUKUM POSITIF (LEGAL STATUS OF FLOWER OWNERSHIP ABOVE BUILDING USE RIGHTS BY FOREIGNERS IN POSITIVE LAW) Febrinaty, Yenny; ,, Ariyanto; Sari, Mayzara
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10384

Abstract

Abstract Following the implementation of the Job Creation Law, there has been an increase in the demand for housing from foreigners. Nonetheless, this situation raises issues, particularly concerning the control of ownership rights to condominiums or apartments by foreign nationals. This research examines the legal status of apartment ownership above Building Use Rights held by foreigners and comprehends the ownership of apartments by foreigners, considering the principle of nationalism in positive law. The research method employed is normative legal research with a qualitative approach. The primary sources of data consist of various literature and legislation relevant to this study. The research findings indicate that the Job Creation Law has acknowledged the status of ownership rights to apartment units for foreign nationals. However, in practice, it appears to neglect the principle of Nationality Principle as stipulated in the Basic Agrarian Law. Therefore, the Government must reassess this policy, as state land should be utilized and prioritized in the best possible manner for the welfare of all Indonesian citizens. Keywords: foreigners, flats, legal status. Abstrak Setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, permintaan akan hunian oleh orang asing semakin meningkat. Namun, situasi ini menimbulkan masalah terutama dalam penguasaan hak milik atas unit rumah susun atau apartemen oleh Warga Negara Asing. Studi ini tujuannya guna analisis status hukum kepemilikan rumah susun di atas Hak Guna Bangunan oleh WNA serta untuk memahami kepemilikan rumah susun oleh WNA dengan mempertimbangkan asas nasionalisme dalam hukum positif. Metode penelitian disini ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data utama adalah berbagai literatur dan perUUan terkait studi ini. Hasil studi memperlihatkan UU Cipta Kerja telah mengakui status hak kepemilikan unit rumah susun oleh Warga Negara Asing. Namun, dalam praktiknya, hal ini terlihat mengabaikan prinsip Asas Nasionalitas yang tercantum pada UU Pokok Agraria. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan kajian ulang pada kebijakan ini, karena tanah negara seharusnya dimanfaatkan dan diutamakan sebaik mungkin bagi kepentingan seluruh warga Negara Indonesia. Kata kunci: orang asing, rumah susun, status hukum.
PENERAPAN TEORI KEADILAN PADA KEWARISAN ANAK ZINA ., abid; rohaedi, edi; Kusnadi, Nandang
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i1.9595

Abstract

Abstrak Kompilasi Hukum Islam danperaturan  perundang-undangan  belum memberikan kedudukan dan perlindungan  yang jelas terhadap keberadaan status anak zina dalam kaitannya dengan kewarisan anak zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan teori keadilan terhadap kedudukan anak zina dalam hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder yaitu bahan-bahan   hukum yang sudah didokumentasikan dam pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis. Benteng terakhir yang harus memberikan keadilan terhadap anak zina dalam hak warisnya adalah ijtihad para hakim (Pengadilan Agama) dengan memberikan wasiat wajibah untuk anak zina dari bapak biologisnya. Kata kunci : Teori Keadila, Kewarisan, Anak Zina. Abstract The purpose of this research is to explain that The compilation of Islamic Law and laws and regulations has not provided a clear position and protection against the existence of the status of adulterous children in relation to the inheritance of adulterous children. This study aims  to determine the application of justice theory to the position of adulterous children in Islamic law and the Compilation of Islamic Law on their inheritance. The method used in this study is normative juridical which emphasizes secondary data, namely legal materials that have been documented and data processing is carried out in an analytical descriptive manner. The last bastion that must provide justice to the adulterous child in his inheritance rights is the ijtihad of the judges (Religious Courts) by giving a mandatory will to the adulterous child of his biological father. Keywords: Theory of Justice, Inheritance, Son of Zina.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH SUSUN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS AKIBAT WANPRESTASI Karami, Muhammad Utama; Mekka Putra, Mohamad Fajri
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i4.9315

Abstract

ABSTRACTThe aim of this research is to explain and explain that flats are the object of buying and selling transactions with large sums of money. Parties who want to buy and sell flats should make a binding sale and purchase agreement (PPJB) as a means of legal protection for the parties in the event of default. against the PPJB made before a notary as a means of perfect proof. This research aims to determine the elements of causes and legal protection for PPJB defaults on flats made before a Notary. PPJB is an authentic deed made by a Notary as a perfect proof tool which aims to provide legal protection for the parties concerned. Key words: legal protection, PPJB, flats, notary, default ABSTRAKTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan dan menjabarkan bahwa rumah susun merupakan objek transaksi jual beli dengan jumlah uang yang besar, Para pihak yang ingin melakukan jual beli rumah susun patut membuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi terhadap PPJB yang dibuat dihadapan notaris sebagai alat pembuktian sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur penyebab dan perlindungan hukum wanprestasi PPJB rumah susun yang dibuat dihadapan Notaris. PPJB merupakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat pembuktian sempurna yang bertujuan untuk perlindungan hukum bagi para pihak terkait. Kata kunci: perlindungan hukum, PPJB, rumah susun, notaris, wanprestasi
MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI NEGARA ANGGOTA ASEAN Angela, Melisa; Permatasari, Dewi Shinta; Tedjokusumo, Dave David
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10240

Abstract

ABSTRACTHuman trafficking remains a serious issue that is still prevalent in ASEAN countries, despite various national regulations designed to combat it. This journal examines the legal frameworks in ASEAN member countries related to human trafficking and identifies the legal loopholes exploited by perpetrators to commit these crimes legally. This research employs a normative legal method with an analysis of legislation and real case studies. The findings show that although national laws strictly regulate human trafficking, perpetrators can still exploit loopholes in other laws, such as child adoption, contract marriages, and government internship programs. To address this issue, there is a need to raise legal awareness among the public, strengthen cooperation among ASEAN member states, and conduct thorough revisions and stringent supervision of programs or legal activities that are prone to abuse. Collective efforts from the government, law enforcement agencies, and society are essential to ensure better protection for vulnerable individuals and prevent human trafficking in the future. Key Words: ASEAN, Human Trafficking, Legal Loopholes. ABSTRAKPerdagangan orang merupakan masalah serius yang masih marak terjadi di negara-negara ASEAN, meskipun sudah ada berbagai regulasi nasional yang dirancang untuk memberantasnya. Jurnal ini mengkaji kerangka hukum di negara-negara anggota ASEAN terkait perdagangan orang, serta mengidentifikasi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan ini secara legal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang nasional telah mengatur secara tegas tentang perdagangan orang, pelaku masih bisa memanfaatkan celah dalam hukum lain, seperti adopsi anak, pernikahan kontrak, dan program magang pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan kerjasama antar negara anggota ASEAN, serta revisi dan pengawasan ketat terhadap program atau aktivitas legal yang rentan disalahgunakan. Upaya kolektif dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi individu yang rentan dan mencegah terjadinya perdagangan orang di masa depan. Kata Kunci: ASEAN, Perdagangan Orang, Celah Hukum.
PELAKSANAAN RELAKSASI PERPAJAKAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS KEUANGAN DALAM MENGHADAPI BENCANA Roby Satya Nugraha; Patrisia Maudilia Astri
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i3.5845

Abstract

ABSTRAKPada awal bulan Maret 2020 Pemerintah Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan korban bagi masyarakat Indonesia, dari waktu ke waktu jumlah korban yang terpapar Covid-19 semakin bertambah, semakin membahayakan dan mengancam kesehatan masyarakat. Hal tersebut menimbulkan dampak tidak hanya bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada sektor-sektor yang lain, Bagaimana kewenangan Presiden dalam menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai suatu kebijakan keuangan Negara dan Implikasinya terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Kata kunci : Relaksasi Perpajakan, Covid-19, Kegentingan. ABSTRACTAt the beginning of March 2020 the Indonesian government was faced with the fact that the Covid-19 pandemic had caused casualties to the people of Indonesia, from time to time the number of victims exposed to Covid-19 was increasing, increasingly endangering and threatening public health. This has an impact not only on public health, but also has an impact on other sectors, How is the President's authority in establishing Perpu Number 1 of 2020 as a State financial policy and its implications for the implementation of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) in the Context of Facing Threats That Harm The National Economy And Or Financial System Stability Keywords: Tax Relaxation, Covid-19, Crisis.
ANALISIS HUKUM PEMBAYARAN KOMPENSASI PHK PADA PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KERUGIAN DI MASA PANDEMI COVID 19. Handy Firmansyah; Siti Hajati Hoesin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i3.5724

Abstract

ABSTRAK Menyebarnya wabah Covid 19 di seluruh dunia, mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan dan perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia merespon dengan berbagai peraturan dan kebijakan untuk menghindari penularannya dengan memberlakukan Lock down dan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan tersebut menyebabkan omzet / penghasilan perusahaan menurun secara signifikan, karena kegiatan produksi perusahaan terhambat dan mengakibatkan kerugian drastis, ditambah lagi bagi perusahaan yang telah merugi pada tahun sebelumnya. Pada akhirnya perusahaan tutup serta terpaksa melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada para pekerja. Sebagai konsekuensinya, perusahaan wajib memberikan uang pembayaran kompensasi PHK sesuai ketentuan undang - undang. Pembayaran kompensasi PHK dalam jumlah besar sulit dipenuhi secara langsung oleh pengusaha mengingat kondisi keuangan perusahaan yang sedang collapse akibat kerugian secara terus menerus.  Kata Kunci : PSBB, PHK, Covid-19. ABSTRACT The spread of the Covid 19 outbreak throughout the world, has had a negative impact on life and the world economy, including in Indonesia. The Indonesian government responded with various regulations and policies to avoid the spread of the virus by imposing a Lockdown and PSBB (Large-Scale Social Restrictions) policy. This policy caused the company's turnover / income to decrease significantly, because the company's production activities were hampered and resulted in drastic losses, plus for companies that had suffered losses in the previous year. In the end, the company closed and was forced to lay off workers (Termination of Employment). As a consequence, the company is obliged to provide compensation payments for layoffs in accordance with the provisions of the law. Employers will find it difficult to pay compensation for layoffs in large amounts directly, considering the company's financial condition is collapsing due to continuous losses. Keywords : PSBB, Termination of Employment, Covid-19. 
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN SOKOBANAH Saputra, Faroyhan Vicky; Supriyo, Agus
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i2.9740

Abstract

AbstractThe aim of this research is to explain that a country is a region that has a system or rules that apply to every individual. Along with the development of democracy, a policy has also developed which is called good government or what we know as good governance. In terms of good governance, there are several principles for managing good governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. The existence of several of these principles certainly improves public services. According to Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, it is an activity or series of activities in order to fulfill service needs in accordance with statutory regulations for every citizen and resident regarding goods, services and/or administrative services provided by public service providers. Specifically in this case at the Sokobanah District Office, Sampang Regency, the implementation of good governance principles in the Sokobanah subdistrict government has been carried out well but is still experiencing obstacles due to several factors which hinder the implementation of the good governance principles in the Sokobanah subdistrict. Key words: good governance, principles of public service, Sokobanah sub-district AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi setiap individu. Seiring dengan berkembangnya demokrasi, juga berkembang sebuah kebijakan yang disebut dengan istilah good government atau yang kita kenal dengan tata pemerintahan yang baik. Dalam istilah good governance ada beberapa prinsip untuk menata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independent dan fairness. Adanya beberapa prinsip-prinsip tersebut tentu untuk meningkatkan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Khususnya dalam hal ini pada Kantor Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang bahwa implementasi prinsip good governance pada pemerintah kecamatan sokobanah sudah dilakukan dengan baik namun masih mengalami kendala oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat terlaksananya proses pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dikecamatan sokobanah.  Kata kunci: good governance, prinsip pelayanan publik, kecamatan sokobanah
REKONSTRUKSI HUKUM BERKAITAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XII/2014 Mihradi, Raden Muhammad; Butar-Butar, Dinalara D; ., Mustaqim; Wijaya, Mustika Mega; ., Nuradi; Febrianty, Yenny; Agustin, Dina Amalia
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i4.9412

Abstract

Abstrak Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan dan menjabarkan secara jelas bahwa Perkawinan secara hukum perdata merupakan suatu bentuk perikatan (verbentenis) antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam realisasinya, dari sisi hukum, perkawinan tidak saja berada di ranah hukum perdata, namun melibatkan sisi hukum administrasi karena dicatatkan oleh negara. Hal ini agak kompleks saat di satu sisi, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan keabsahan perkawinan disandarkan pada hukum masinh-masing agama dan kepercayaannya. Di sisi lain, terdapat model perkawinan beda agama yang tidak dinilai tidak memiliki keabsahan dalam perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974. Tulisan ini akan menggali kompleksitas dan dimensi serta perspektif dari perkawinan beda agama. Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama. Abstract The purpose of this research is to explain and explain clearly that civil law marriage is a form of union (verbentenis) between a man and a woman to form a happy and eternal family based on the belief in the Almighty God. In reality, from a legal perspective, marriage is not only in the realm of civil law, but also involves administrative law because it is registered by the state. This is somewhat complex when on the one hand, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage requires that the validity of a marriage be based on the laws of each religion and belief. On the other hand, there are models of interfaith marriages which are not considered to have validity from the perspective of Law Number 1 of 1974. This article will explore the complexity and dimensions and perspectives of interfaith marriages. Keywords: Marriage, Different Religions.
PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN UTANG MENURUT PP NOMOR 24 TAHUN 2022 Gerid Williem Karlosa Reskin; Wirdyaningsih .
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i4.6857

Abstract

     AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Makin banyaknya kemunculan ekonomi kreatif (Ekraf) di era ini, semakin tinggi pula niat para pelaku ekonomi kreatif untuk memanfaatkan produk mereka. Salah satu cara pemanfaatan yang dilakukan adalah menjadikan produk mereka sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan tertentu. Untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif mengatasi masalah pembiayaan, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekraf) yang memungkinkan kekayaan intelektual dijadikan jaminan utang. Tulisan inib ertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana pengaturannya jika hak kekayaan intelektual dijadikan jaminan utang menurut PP Nomor 24 tahun 2022 serta kendala yang akan ditemukan dalam prosesnya mengingat hak kekayaan intelektual merupakan aset yang tidak berwujud. Penelitian ini menggunakan metode literature review atau tinjauan pustaka. Pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang menurut PP Nomor 24 tahun 2022. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) penting untuk melindungi kekayaan intelektual dari pencurian dan pelanggaran. Objek yang dijadikan jaminan utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah kekayaan intelektual. Sehingga dibentuklah pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022. Terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu memiliki proposal pembiayaan usaha ekonomi kreatif, bukti kepemilikan kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki bukti kepemilikan usaha ekonomi kreatif dan sertifikat kekayaan intelektual. Dalam pelaksanaannyapun Pemerintah diharapkan terus hadir dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat awam dan meyakinkan pihak lembaga keuangan agar terciptanya kepercayaan terhadap nilai ekonomi dari produk-produk para pelaku ekonomi kreatif Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Utang, PP Nomor 24 Tahun 2022 AbstractThe purpose of this study is to explain that the more creative economy (Ekraf) emerges in this era, the higher the intention of creative economy actors to utilize their products. One of the ways they are utilized is to use their products as collateral to obtain certain financing. To support creative economy players in overcoming financing problems, the government has issued PP no. 24 of 2022 concerning the Creative Economy (PP Ekraf) which allows intellectual property to be used as collateral for debt. This paper aims to find out and analyze how it is regulated if intellectual property rights are used as collateral for debt according to Government Regulation Number 24 of 2022 and the obstacles that will be found in the process considering that intellectual property rights are intangible assets. This study uses the literature review method or literature review. Regulation of intellectual property rights as collateral for debt according to Government Regulation Number 24 of 2022. Intellectual Property is property that arises or is born due to human intellectual abilities through creativity, taste and initiative which can be in the form of works in the fields of technology, science, art and literature. Intellectual Property Rights (IPR) are important to protect intellectual property from theft and infringement. The object used as collateral for debt in an intellectual property-based financing scheme is intellectual property. So that an arrangement for intellectual property rights was formed as collateral for debt according to Government Regulation Number 24 of 2022. There are 4 (four) conditions that must be met, namely having a proposal for financing creative economy businesses, proof of ownership of intellectual property for creative economy products, and having proof of ownership of creative economy businesses and intellectual property certificates. In its implementation, it is hoped that the Government will continue to be present in providing outreach to the general public and convincing financial institutions to create confidence in the economic value of the products of creative economy actors. Keywords: Intellectual Property Rights, Debt Guarantee, Government Regulation Number 24 of 2022
AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1470 K/PDT/2018) Jacelyn Liwandi; Endah Hartati
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i3.5830

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas mengenai akibat terjadinya perceraian terhadap harta bersama yang dimiliki. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, merujuk pada peraturan atau hukum agama, hukum adat, atau hukum-hukumnya yang lain. Meskipun pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian telah diatur berdasarkan ketentuan di atas, namun masih terjadi kesulitan dalam pelaksanannya. Sehingga menimbulkan sengketa antar kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan keserakahan dan keegoisan dari para pihak yang ingin menguasai harta lebih banyak. Seperti dalam putusan nomor 1470 K/PDT/2018, mantan suami menguasai harta bersama tersebut dan tidak membaginya kepada mantan isteri. Dari keadaan inilah timbul ketidakpuasan maupun ketidakadilan yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan di antara mantan suami isteri tersebut. Kata Kunci : Harta Bersama, Perkawinan, Perceraian, Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian AbstractThis study discusses the consequences of divorce on joint assets owned. Joint assets are regulated in Article 35 and Article 36 of Law Number 1 of 1974. However, due to the dissolution of a marriage due to divorce as regulated in Article 37 of the Marriage Law, it refers to religious regulations or laws, customary law, or other laws. Although the distribution of joint assets after the divorce has been regulated based on the above provisions, there are still difficulties in its implementation. This creates a dispute between the two parties. This is due to the greed and selfishness of the parties who want to control more property. As in decision number 1470 K/PDT/2018, the ex-husband controls the joint property and does not share it with the ex-wife. From this situation, dissatisfaction and injustice arise which ultimately lead to disputes between the ex-husband and wife. Keywords: Joint Assets, Marriage, Divorce, Distribution of Joint Assets After Divorce

Page 24 of 36 | Total Record : 354

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue