cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arie Wuisang
Contact Email
palar@unpak.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id
Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
PALAR (Pakuan Law review)
Published by Universitas Pakuan
ISSN : 27160440     EISSN : 26141485     DOI : https://doi.org/10.33751/palar
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
Arjuna Subject : -
Articles 354 Documents
 20   21   22   23   24 
PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BERADA DI DAERAH PROVINSI KOTA DAN KABUPATEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Sobar Sukmana; Chairijah ,; Tuti Susilawati
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.8392

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini ialah unutk menjelaskan bahwa hukum perjanjian internasional yang merupakan cabang dari hukum internasional dewasa ini telah mengalami pergeseran yang radikal seiring dengan perkembangan hukum internasional. Hubungan internasional akibat globalisasi telah ditandai dengan perubahan-perubahan mendasar, antara lain munculnya subjek-subjek hukum internasional baru non Negara. Indonesia juga mengalami fenomena ini, khususnya terkait dengan otonomi daerah dan lembaga non pemerintah yang interaksinya dengan elemen asing sudah semakin meningkat. Dalam sistem Otonomi Daerah, maka peranan pemerintah daerah menjadi sangat penting sebagai salah satu aktor dalam pelaksanaan hubungan internasional. Kerja sama internasional dalam hal ini adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah Provinsi,   Kabupaten/Kota. Kata Kunci : Hukum Internasional, Perjanjian Internasional, Otonomi Daerah dan Kewenangan Kepala Daerah. ABSTRACTThe purpose of this study is to explain that international treaty law which is a branch of international law today has undergone a radical shift along with the development of international law. International relations as a result of globalization have been marked by fundamental changes, including the emergence of new non-State international legal subjects. Indonesia is also experiencing this phenomenon, particularly in relation to regional autonomy and non-governmental organizations whose interactions with foreign elements have increased. In the Regional Autonomy system, the role of local government becomes very important as one of the actors in the implementation of international relations. International cooperation in this case is cooperation between Provincial, Regency/City Regional Governments and foreign parties related to the interests of the Province, Regency/City area. Keywords: International Law, International Agreements, Regional Autonomy and Regional Head Authorities.
PENJAMINAN MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBAYARAN UTANG DALAM SKEMA PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA LEMBAGA KEUANGAN NONBANK DI INDONESIA Jantera, Annisa Lintang; Marlyna, Henny
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.8910

Abstract

Abstrak Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, adapun masalah dalam penelitian ini hak merek berbeda dengan Hak Cipta, Merek sebagai salah satu hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan suatu jaminan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan mana pun, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktiknya penjaminan suatu Merek sebagai objek jaminan pembayaran utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pada lembaga keuangan nonbank. Dalam Penelitian ini, Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji isu tersebut adalah yuridis normatif dengan menelaah dan dan menganalisis bahan pustaka, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan substansi penelitian dan empiris dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan beberapa lembaga keuangan nonbank. hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini digunakan sebagai pengetahuan konsep dan acuan referensi atas penjaminan suatu Merek sebagai objek jaminan pembayaran utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pada lembaga keuangan nonbank di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini, dalam implementasinya Merek sebagai objek jaminan pembayaran utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pada lembaga keuangan nonbank masih belum dapat diterapkan dikarenakan belum adanya acuan parameter nilai tukarnya serta pula karena belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur secara terperinci terkait penjaminan tersebut sehingga jika diterapkan berpotensi menimbulkan resiko kerugian kepada lembaga keuangan non bank terkait.  Kata Kunci : Notaris, Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Fidusia, Jaminan, Lembaga Keuangan Nonbank    Abstract The purpose of this research is to explain that with the issuance of Government Regulation Number 24 of 2022 concerning implementing regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy, the problem in this research is that brand rights are different from Copyright, Brands are one of the intellectual property rights that can be used as a guarantee has not been regulated in any statutory regulations, especially Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The main topic of discussion in this research is the practice of guaranteeing a Brand as an object of guarantee for debt repayment in intellectual property-based financing schemes at non-bank financial institutions. In this research, the research method used to examine this issue is normative juridical by reviewing and analyzing library materials, documents and statutory regulations related to research substance and empirical by conducting field research through interviews with several non-bank financial institutions. The findings obtained from this research are used as conceptual knowledge and reference points for guaranteeing a brand as a collateral object for debt repayment in intellectual property-based financing schemes at non-bank financial institutions in Indonesia. The conclusion of this research is that in the implementation of Brands as collateral objects for debt repayment in intellectual property-based financing schemes in non-bank financial institutions, they still cannot be implemented because there is no reference for exchange rate parameters and also because there are no implementing regulations that regulate in detail regarding such guarantees so that if implemented has the potential to pose a risk of loss to the relevant non-bank financial institutions. Keywords: Notary, Intellectual Property Rights, Brand, Fiduciary, Guarantee, Nonbank Financial Institution
KEDUDUKAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Edi Rohaedi; Nandang Kusnadi; Bambang Heriyanto; Nuradi .
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.8581

Abstract

Abstrak Eksekusi merupakan cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat kekuasaan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi substansi putusan dalam waktu yang ditentukan. Problem pelaksanaan putusan peradilan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara telah ada sejak berdirinya peradilan ini. Untuk mengatasi permasalahn tersebut, diantaranya dilakukan penguatan lembaga eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada Perubahan pertama Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, telah dilengkapi lembaga paksa berupa hukuman uang paksa (dwangsom) bagi tergugat yang tidak mematuhi putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah mengenai kedudukan uang paksa (dwangsom) terhadap pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder yaitu bahan-bahan   hukum yang sudah didokumentasikan. Dwangsom merupakan instrumen efektif dalam rangka menjaga nilai eksekutabilitas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga untuk menghindarkan kegamangan hakim pengadilan tata usaha negara, maka mendesak untuk segera diterbitkan peraturan pelaksanaan uang paksa sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undnag No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undnag Peradilan Tata Usaha Negara. Kata kunci : Uang Paksa, Eksekusi,  Putusan Pengadilan  Abstract Execution is a method and conditions used by the instruments of state power to assist interested parties to carry out the judge's decision if the losing party is not willing to comply with the substance of the decision within the specified time. The problem of implementing judicial decisions within the State Administrative Court has existed since the establishment of this court. To overcome these problems, including strengthening the institution of execution of State Administrative Court decisions, the first amendment to the State Administrative Court Law, through Law No. 9 of 2004, has been equipped with a forced institution in the form of forced money punishment (dwangsom) for defendants who do not comply with the decision of the State Administrative Court. This study aims to examine how the position of forced money (dwangsom) against state administrative officials who do not implement the decision of the State Administrative Court. The method used in this study is normative juridical which emphasizes secondary data, namely legal materials that have been documented. Dwangsom is an effective instrument to maintain the executability value of State Administrative Court decisions. To avoid the confusion of the judges of the state administrative court, it is urgent to immediately issue regulations on the implementation of forced money as mandated by Article 116 paragraph (7) of Law No. 5 of 1986 as last amended by Law No. 51 of 2009 concerning the Second Amendment to the Law on State Administrative Court. Keywords: Forced Money, Execution, Court Verdict  
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DILINGKUNGAN TEMPAT KERJA Maulidiah Maskat; Siti Hajati Hoesin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i3.8773

Abstract

ABSTRAKKesehatan dan Keselamatan Kerja diperlukan seiring dengan perkembangan industri yang membawa serta penggunanan berbagai alat, mesin, instalasi dan bahan-bahan berbahaya maupun beracun. Penggunaan alat dan bahan yang awalnya bertujuan untuk memudahkan pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaannya kerap justru menimbulkan peningkatan resiko kerja dalam proses penggunaan/pengerjaannya.  Oleh karena itu perlindungan tenaga kerja bagi pekerja sangatlah penting. Secara garis besar adanya perlindungan tenaga kerja merupakan prinsip dalam pengaturan maupun pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satu prinsip dalam pengaturan maupun pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja yaitu tanggung jawab pengusaha dan pinsip campur tangan pemerintah/intervensi pemerintah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pengusaha/perusahaan dalam menerapkan sistem menejemen keselamatan kerja dilingkungan tempat kerja dan bagaimana akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait keselamatan kerja bagi pekerja di tempat kerja. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakan atau data sekunder belaka. Adapun pendeketan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kata Kunci : Peran Pemerintah, Keselamatan Kerja, Pengawasan, Perlindungan, Tempat Kerja ABSTRAKOccupational Health and Safety is needed in line with the development of the industry that brings with it the use of various tools, machinery, installations and hazardous and toxic materials.The use of tools and materials that originally aimed to facilitate workers in doing their work often actually causes an increase in the risk of work in the process of use / workmanship. Therefore, labor protection for workers is very important.Broadly speaking, the existence of labor protection is a principle in the regulation and implementation of occupational health and safety. One of the principles in the regulation and implementation of occupational health and safety is the responsibility of employers and the principle of government interference / government intervention. The purpose of this study is to find out the role of the government in supervising employers / companies in implementing a system of managing work safety in the workplace environment and how the legal consequences for employers who violate laws and regulations related to occupational safety for workers in the workplace.This research is carried out using a type of normative juridical research, which is legal research conducted by examining library materials or mere secondary data.The short-term problems used in this study are the legislative approach (statue approach) and the case approach (case approach). Keywords: Role of Government, Safety, Supervision, Protection, Workplace
PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGGANTI MESIN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Ardiyansyah, Muhammad; Yunaldi, Wendra; Zulfiko, Riki
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.8493

Abstract

AbstrakTujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui dan mejelaskan tindakan yang dilakukan oleh unit Satlantas atas becak motor dan upaya yang dilakukan oleh Satlantas agar becak motor berkurang penggunanya di wilayah Polresta Bukittinggi. Adapun Penelitian ini ialah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan normative yuridis, pendekatan kasus dan konseptual yang dianalisis secara Deskriptif-kualitatif menggunakan data primer.  Peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2023 tidak satu pun kasus yang ditindak lanjuti oleh Satlantas Polres Bukittinggi  terkait pengendara becak motor yang melakukan modifikasi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Bukittinggi agar becak motor berkurang penggunanya di wilayah Polresta Bukittinggi terdiri dari upaya preventif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan arahan kepada pengguna becak motor mengenai apa saja yang harus dilengkapi dalam menggunakan kendaraan becak motor. Upaya preventif dilakukan penanganan langsung memberhentikan pengendara becak motor dan memberikan teguran kepada pengemudi becak yang melanggar peraturan. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan memberikan sanksi yang tegas dan menertibkan pelanggar becak motor dan memberikan sanksi tilang agar timbul efek jera atau memberikan sanksi lainnya yang sesuai dengan perbuataannya. Kata kunci : Penindakan; Becak Motor; Satlantas Polresta. AbstractThe aim of this research is to find out and explain the actions taken by the Traffic Unit on motorbike becaks and the efforts made by the Traffic Police Unit to reduce the use of motorbike becaks in the Bukittinggi Police area. This research is empirical research using a normative juridical approach, case and conceptual approaches which are analyzed descriptively-qualitatively using primary data. Researchers processed it using qualitative data analysis techniques. The results of this research show that from 2020 to 2023 not a single case was followed up by the Bukittinggi Police Traffic Unit regarding motorbike rickshaw drivers who made modifications. The efforts made by the Bukittinggi Police Traffic Unit to reduce the use of motorized rickshaws in the Bukittinggi Police area consist of preventative efforts, pre-emptive efforts and repressive efforts. Preventive efforts are carried out by providing outreach, counseling and direction to motorized rickshaw users regarding what must be equipped when using a motorized rickshaw vehicle. Preventive measures are taken to directly stop motorbike becak drivers and give warnings to becak drivers who violate the rules. Meanwhile, repressive efforts are carried out by providing strict sanctions and controlling motorbike rickshaw violators and giving fines to create a deterrent effect or providing other sanctions in accordance with their actions. Keywords: Enforcement; Motorized Becak; Police Traffic Unit.
EFEKTIVITAS SELF ASSESSMENT SYSTEM PADA PELAPORAN PAJAK Widodo, Akmal Alfarisi; Sriwidodo, Joko
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.8602

Abstract

AbstrakPajak sangat penting untuk meningkatkan kemakmuran dan kemajuan manusia. Agar pembangunan dapat terwujud sebagai representasi Negara dalam mencapai Bonum Publicum, maka masyarakat umum dan otoritas pajak harus memahami hal tersebut. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Indonesia menggunakan Self Assessment System sebagai salah satu cara pemungutan pajak. Self Assesment System sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan mengandaikan wajib pajak menentukan besarnya pajak yang terutang dan dibayar serta melaporkannya secara berkala. Namun, mengingat tingginya jumlah wajib pajak yang tidak patuh dan seringnya terjadi kecurangan baik oleh oknum maupun aparat pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia sebenarnya belum berjalan dengan baik. Pemerintah diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola pajak dengan baik dan benar serta memastikan tidak ada celah terjadinya kecurangan dalam pemungutan pajak dengan menetapkan peraturan yang dapat diterapkan secara konsisten dan tegas serta meningkatkan profesionalisme aparatur. otoritas pajak dalam melayani wajib pajak. Kata kunci: penerimaan pajak; penghindaran pajak; self assesment system Abstracttaxes is very important to increase human prosperity and progress. In order for development to materialize as a representation of the State in achieving a Bonum Publicum, the general public and tax authorities must understand this. According to the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP), Indonesia uses the Self Assessment System as a way of collecting taxes. The Self Assessment System as referred to in the tax laws and regulations presupposes that the taxpayer determines the amount of tax owed and paid and reports it periodically. However, given the high number of disobedient taxpayers and the frequent occurrence of fraud by both tax officials and officials, the tax collection system in Indonesia is actually not running well. The government is expected to be able to provide counseling to the public on how to manage taxes properly and correctly and ensure that there are no loopholes for fraud in tax collection by establishing regulations that can be applied consistently and firmly and increasing the professionalism of the apparatus. tax authorities in serving taxpayers. Keywords: tax revenue; tax evasion; self assessment system
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP IBU KANDUNG DI UNIT PPA POLRES SIJUNJUNG Putri, Ajiza Amelia; Gusman, Erry; Zulfiko, Riki
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.8811

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa tindak pindana tidak hanya ditemui terjadi diluar lingkungan kehidupan sehari-hari saja, bahkan pada lingkungan terdekat seperti keluarga pun sangat sering ditemui adanya kejadian atau tindak pidana. Metode penelitian ini adalah hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Seperti kasus yang terjadi pada wilayah hukum Kota Sijunjung dimana ayah kandung membunuh ibu kandung yang disaksikan langsung oleh seorang anak, sehingga anak tersebut menjadi saksi satu-satunya dalam kejadian ini hanyalah anak yang tergolong dalam kategori di bawah umur yang keterangannya sulit untuk digali. hambatan pada saat pemeriksaan terhadap keterangan anak dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam tindak pidana pembunuhan adalah terdapat adanya perbedaan persepsi antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia,  penegak hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga swadaya masyarakat terkait penanganan terhadap anak yang menjadi saksi baik pada saat sebelum dan sesudah pemeriksaan.  Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan, Perlindungan Hak Anak, Saksi AbstractThe purpose of this research is to explain that criminal acts are not only found to occur outside the environment of everyday life, even in the closest environment such as the family, criminal incidents or acts are very often encountered. This research method is empirical law with analytical descriptive research characteristics. The data used is primary data and secondary data, such as the case that occurred in the legal area of Sijunjung City where the biological father killed the biological mother which was witnessed directly by a child, so that the child who was the only witness in this incident was only a child who was classified in the following category. minors whose information is difficult to dig up. The obstacle when examining children's statements in efforts to legally protect children as witnesses in criminal acts of murder is that there are differences in perception between the Indonesian Child Protection Commission, law enforcement, the Witness and Victim Protection Agency, non-governmental organizations regarding the handling of children who are good witnesses. before and after the examination. Keywords: Crime of Murder, Protection of Children's Rights, Witnesses
PROBLEMATIKA KEBIJAKAN HET MINYAK GORENG PADA PASAR TRADISIONAL DAN RITEL MODERN Kamal, Muhammad Irsyad; Rusly, Benny; Adriaman, Mahlil
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.9004

Abstract

AbstrakThe purpose of this study is to determine how the implementation of the Maximum Retail Price (HET) Policy for cooking oil is applied in traditional markets and modern retailers when viewed from the perspective of the Business Competition Law, as well as the impact of this policy on traditional market traders. The research method used is normative juridical. In normative juridical research, library research is utilized as the primary relevant secondary data source. The data analysis method used is qualitative. The overall data obtained by the author is processed using descriptive data analysis. The Maximum Retail Price (HET) policy for cooking oil is a government policy to suppress the increase in cooking oil prices. The HET policy for cooking oil has an impact on the business competition between traditional markets and modern retailers. Indonesia has Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. In Minister of Trade Regulation No. 6 of 2022 concerning the Determination of Maximum Retail Prices (HET) for palm cooking oil, it is considered to benefit only modern retail and harm traditional markets. This policy is contradictory to Law No. 5 of 1999. In reality, some practices can lead to unhealthy business competition between traditional markets and modern retail. Keywords: Business Competition Law, Traditional Market, Modern Retailers, Maximum Retail Price (HET), Cooking Oil. AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak goreng di terapkan pada pasar tradisional dan ritel modern jika ditinjau dari Hukum persaingan Usaha serta bagaimana dampak yang ditimbulkan kebijakan tersebut kepada pedagang pasar teradisional. Meotde penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pada penelitian yuridis normative menggunakan literatur kepustakaan sebagai data skunder yang relevan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Pengolahan keseluruhan data yang telah diperoleh oleh penulis menggunakan tipe data deskriptif. Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan kenaikan harga minyak goreng. Kebijakan HET minyak goreng memberikan dampak dalam persaingan usaha antara pasar tradisional dan Ritel modern. Indonesia memiliki Undang-undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng sawit yang dianggap hanya menguntungkan ritel modern dan merugikan Pasar Tradisional. Kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang no 5 tahun 1999. Dalam kenyataan dilapangan terdapat praktek yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat antara pasar tradisional dan ritel modern. KataKunci: Hukum Persaingan Usaha, Pasar tradisional, Ritel Modern, Harga Eceran Tertinggi (HET), Minyak Goreng
KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MASYARAKAT YANG DICATUT CALON PESERTA PEMILU 2024 Deviana, Mia Puteri; Hermaya, Poppy; Rahman, Yusuf Abdul
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.8616

Abstract

ABSTRAKKejahatan terhadap penggunaan dan penyalahgunaan data pribadi terus bermunculan, yang terbaru adalah adanya pencatutan data identitas masyarakat sebagai pemenuhan syarat keanggotaan oleh calon peserta pemilu yang terdaftar melalui aplikasi milik KPU yang bernama Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dilakukan oleh parpol dan Sitem Informasi Pencalonan (SILON) oleh bakal calon DPD. Kemudian penelitian ini memakai metode yuridis normatif, melalui pendekatan-pendekatan penelitian seperti pendekatan undang-undang (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Tujuan penelitian ini dibuat yakni untuk melihat kajian yuridis perlindungan hukum dalam menjamin data pribadi masyarakat yang data pribadinya dicatut oleh partai politik maupun calon anggota DPD. Hasil Pembahasan dalam penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia setidaknya hal ini terhalang oleh faktor regulasi yang lemah, penegakan hukum yang tidak konsisten dan kesengajaan dari peserta pemilu yang memanfaatkan kondisi. Perlu ada ketegasan dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi, Indonesia bisa berkaca kepada Uni Eropa atau negara tetangga lainnya yang sudah dapat menegakan hukum dan menganggap perlindungan data pribadi ini penting dalam bagian menegakan keadilan HAM. Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Pencatutan Data Masyarakat, Peserta Pemilu ABSTRACTCrimes against the use and misuse of personal data continue to emerge, the latest is the profiteering of public identity data as a fulfillment of membership requirements by election-contesting candidates who are registered through the KPU's application called the Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) which is carried out by political parties and the Sistem Informasi Pencalonan (SILON) by prospective DPD candidates. Then this research uses normative juridical methods, through research approaches such as statute approach and conceptual approach. The purpose of this research is to look at juridical studies on legal protection in guaranteeing the personal data of people whose personal data is used by political parties and candidates for DPD members. The results of the discussion in this study found that there were several weaknesses in legal arrangements for personal data protection in Indonesia, at least this was hindered by weak regulatory factors, inconsistent law enforcement, and the intentional participation of election participants who took advantage of the conditions. There needs to be firmness in enforcing personal data protection laws, Indonesia can reflect on the European Union or other neighboring countries that have been able to enforce the law and consider that personal data protection is important in upholding human rights justice. Key words: Protection of Personal Data, Profitability of Public Data, Election Contestants 
PERLINDUNGAN DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG FIDUSIA Tanjung, Prima Pratama; Suryamizon, Anggun Lestari; Adriaman, Mahlil
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.8816

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan debitur pengguna jasa dalam perjanjian kredit Undang-undang Fidusia antara PT. BCA Finance Kota Bukittinggi dengan debitur dalam persidangan di pengadilan negeri Bukittinggi yang menyatakan bahwa debitur telah melangggar Undang-undang Fidusia. selanjutnya debitur mengajukan tuntutan kepada Pengadilan bahwasannya debitur tidak melakukan pelanggaran Fidusia dan hanya lalai dalam melakukan pembayaran cicilan.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep UU Fidusia yang menjelaskan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengumpulan data dan analisis dilakukan dengan metode kualitatif serta pendekatan deskriptif-analisis.Peneliti menemukan bahwa pelanggaran yang di lakukan oleh debitur bukan sepenuhnya menjadi kronologi hukum yang dapat memberatkan debitur, justru meningkatkan perlindungan debitur dalam jaminan perlindungan konsumen di pengadilan tinggi dan tidak adanya pelanggaran Fidusia yang dilakukan oleh debitur disebabkan debitur hanya melakukan kelalaian dalam pembayaran bukan dalam pemindahan alih kendaraan. Sehingga, keputusan persidangan tersebut  yaitu debitur hanya membayar tagihan tanpa denda. Kata Kunci: BCA Finance Kota Bukittinggi; Debitur: Fidusia AbstractThis research aims to explain the protection of service user debtors in the Fiduciary Law credit agreement between PT. BCA Finance City of Bukittinggi with the debtor in a trial at the Bukittinggi district court stating that the debtor had violated the Fiduciary Law. then the debtor submits a claim to the Court that the debtor did not commit a Fiduciary violation and was only negligent in making installment payments. ownership of the object. Data collection and analysis were carried out using qualitative methods and a descriptive-analytic approach.The researcher found that the violations committed by debtors were not entirely a legal chronology that could incriminate debtors, instead they increased debtor protection in consumer protection guarantees in high courts and there were no Fiduciary violations that carried out by the debtor because the debtor only made a negligence in payment, not in transferring the vehicle. Thus, the decision of the trial is that the debtor only pays bills without fines. Keyboard: BCA Finance Kota Bukittinggi; Debitur: Fidusia.

Page 22 of 36 | Total Record : 354

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue