cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arie Wuisang
Contact Email
palar@unpak.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id
Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
PALAR (Pakuan Law review)
Published by Universitas Pakuan
ISSN : 27160440     EISSN : 26141485     DOI : https://doi.org/10.33751/palar
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
Arjuna Subject : -
Articles 354 Documents
 23   24   25   26   27 
KAJIAN PRO-KONTRA TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG Hidayah, Nurul; Yunaldi, Wendra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i2.10128

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas tentang kajian perbedaan pendapat terhadap penerbitan sertifikat hak pengelolaan tanah ulayat yang dimiliki masyarakat adat Nagari Sungai Kamuyang. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar dari hak pengelolaan tanah ulayat tersebut,dan permasalahan yang di permasalahkan serta solusi dari permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh yaitu melalui wawancara dan studi dokumen hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertentangan antara hak pengelolaan yang berasal dari hak menguasai negara dengan konsep adat yang telah lama ada yang terdapat dalam peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 1 Tahun 2003. Sebagian masyarakat menolak penerbitan sertifikat hak pengelolalan tanah ulayat karna dianggap bertentangan dengan konsep adat, Namun pihak lain menyebut baik karena penerbitan sertifikat tersebut sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat yang sempat ingin dikuasai oleh pihak lain. Penelitian ini memberikan solusi agar dapat mengakomodasi kepentingan para pihak dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum adat dan hukum pertanahan nasional. Kata kunci: Sertifikat HPL, Tanah Ulayat, Hak Pengelolaan. AbstractThis research discusses the study of the pros and cons of the issuance of certificates of right to manage customary land owned by traditional community of Nagari Sungai Kamuyang. The purpose of this research  is to find out the basis of customary land management rights, and the propblems at issue as well as solutions to these  problems. The research method used is empirical juridical  with a qualitative approach. The data obtained namely through interviews and document studies, research result show that there is a conflict between management right originating from the right to control the state and the longstanding  customary concept contained in the Nagari Sungai Kamuyang regulation Number 1 Of 2023. Some poeple reject the issuance of management right cartivicates. Ulayat land because it is considered to be contrary to costumary concepts. However, other parties say it is good because the issuance of the sertivicate is an effort to provide legal certainty over ulayat land that other parties wanted to control. This research privides a solution to accommodate the interests of the parties while still paying attention to the principles of costumary law and national land law. Keywords: HPL certivicate, Ulayat Land, Management Rights.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Djarkasih Putro, Sapto Handoyo; Lathif, Nazaruddin; Wijaya, Mustika Mega; Prihatini, Lilik
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10419

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana pencucian uang pasif menurut adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku pasif, yaitu orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang pasif diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana pelakunya dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Diperlukan keberanian dari aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas tindak pidana pencucian uang, meskipun aliran dana masuk ke rekening pejabat tinggi di negeri ini. Selain itu perlu dibuktikan secara serius dalam persidangan tindak pidana pencucian uang, agar pelaku pencucian uang pasif tidak lolos dari jerat hukum. Kata kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Pasif. ABSTRACT Passive money laundering crime, it is a money laundering crime committed by a passive actor, namely a person who receives or controls the placement, transfer, payment, grant, donation, custody, exchange or use of assets which he knows or reasonably suspects are the proceeds of a criminal act. . The crime of passive money laundering is regulated in Article 5 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, where the perpetrator can be charged with imprisonment for a maximum of 5 years and a fine of a maximum of one billion rupiah. It takes courage from law enforcement officers to thoroughly investigate money laundering crimes, even though the flow of funds goes to the accounts of high-ranking officials in this country. Apart from that, it needs to be proven seriously in a money laundering criminal trial, so that passive money launderers do not escape the law. Keywords: Crime, Money Laundering, Passive.
PERLINDUNGAN JURNALIS DIDAERAH KONFLIK BERSENJATA SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA INTERNASIONAL STUDI KASUS PENEMBAKAN SHIREEN ABU AKLEH JURNALIS AL JAZEERA Antoni, Herli; Sjofjan, Lindryani; Iskandar, Eka Ardianto; ., Suhermanto
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i1.9638

Abstract

 The aim of this research is to analyze and describe the protection of journalists working in areas of armed conflict from the perspective of International Criminal Law in the case of the shooting of a journalist at the largest news agency in Arabia called Al Jazeera, journalist Shireen Abu Akleh. Shireen Abu Akleh was shot and killed by Israeli soldiers while she and fellow journalists were covering an Israeli army attack on the Jenin City area in the Palestinian West Bank on May 11 2022. Based on this case, the journalist was carrying out his work in an area of armed conflict. is the most dangerous job, because they have to be as close as possible to the conflict area to cover the news. Journalists have an important role in areas of armed conflict, namely conveying the current situation and conditions in areas of armed conflict to the general public. Therefore, journalists who are working in areas of armed conflict must be protected by laws and regulations. In terms of International Criminal Law, the protection of journalists is regulated in International Humanitarian Law which is contained in the 1949 Geneva Convention, the Rome Statute, the 1907 Hague Convention, and Additional Protocol I to the 1977 Geneva Convention. Key Words: International Humanitarian Law, Journalist, Armed Conflict Area AbstrakTujuan Penelitian ini untuk menganalis dan menggambarkan tentang suatu perlindungan jurnalis yang bertugas di daerah konflik bersenjata dari segi Hukum Pidana Internasional terhadap kasus penembakan seorang jurnalis dikantor berita terbesar di arab yang bernama kantor Al Jazeera yang bernama wartawati Shireen Abu Akleh. Shireen Abu Akleh ditembak dan dibunuh oleh tentara Israel pada saat dia dan rekan wartawan sedang meliput serangan tentara Israel di wilayah bagian Kota Jenin di Tepi Barat Palestina pada tanggal 11 Mei 2022. Berdasarkan pada kasus tersebut, wartawan yang sedang melakukan pekerjaan nya di daerah konflik bersenjata merupakan pekerjaan yang paling berbahaya, karena mereka harus sedekat mungkin berada di daerah konflik untuk melakukan peliputan berita. Wartawan memiliki peranan penting di daerah konflik bersenjata, yaitu menyampaikan situasi dan kondisi terkini di daerah konflik bersenjata kepada masyarakat umum. Maka dari itu, wartawan yang sedang bekerja di daerah konflik bersenjata harus dilindungi oleh hukum dan peraturan. Dari segi Hukum Pidana Internasional, perlindungan wartawan diatur dalam Hukum Humaniter Internasional yan termuat dalam Konvensi Jenewa 1949, Statuta Roma, Konvensi Den Haag 1907, dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977. Key Words: Hukum Humaniter Internasional, Wartawan, Daerah Konflik Bersenjata
KEABSAHAN PERJANJIAN NOVASI SUBJEKTIF PASIF DALAM PERALIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH YANG DITUANGKAN DALAM AKTA JUAL BELI Elisabeth, Friska; Koeswarni, Enny
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i4.9325

Abstract

Abstract This research explains the procedures that the public needs to know in the legal act of transferring ownership of land and house buildings by means of home ownership credit. In order to provide guarantees and legal certainty for new debtors in good faith regarding ownership of the land and house buildings they have purchased. So if the new debtor has financial constraints to carry out the process of changing the name of the certificate, what the parties need to do is make a Passive Subjective Novation/debtor transfer agreement which is approved by the Creditor in front of a Notary, thus providing legal guarantees and certainty for the parties involved in the process. the transition agreement. The research method used is normative juridical which is descriptive analytical in nature. The results of this research are that the Passive Subjective Novation agreement/underhand debtor transfer between the old debtor and the new debtor without the creditor's approval, is not valid because it does not meet the requirements for passive subjective novation, so that the validity of the transfer of ownership of the house can be declared null and void.  Kata Kunci : Novasi, Notaris. Abstrak  Penelitian ini menjelaskan tentang prosedur yang perlu untuk diketahui oleh masyarakat dalam perbuatan hukum peralihan kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah dengan cara kredit pemilikan rumah. Dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi debitur baru dengan itikad baik atas kepemilkan tanah dan bangunan rumah yang sudah dibelinya. Sehingga apabila debitur yang baru memiliki kendala biaya untuk melakukan proses balik nama sertipikat, hal yang perlu dilakukan oleh para pihak adalah membuat perjanjian Novasi Subjektif Pasif/alih debitur yang disetujui oleh Kreditur dihadapan Notaris, sehingga memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian peralihan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian Novasi Subjeketif Pasif/alih debitur di bawah tangan yang antara debitur lama dengan debitur baru tanpa persetujuan kreditur, tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat terjadinya novasi subjektif pasif, sehingga keabsahan peralihan kepemilikan rumah tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.  Keywords: Novation, Notary.
REFORMASI PEMILU DAN BUDAYA DEMOKRASI ANALISIS DAMPAK TIDAK ADANYA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI IKN Wibisono, Wisesa Adje
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i2.10250

Abstract

AbstractThe aim of this research is to explain that from the analysis of the IKN Law which moved the capital to East Kalimantan. The problems in this research relate to aspects of democracy and constitutionality, especially regarding the appointment of a Head of Authority who is not elected by the people and whose term of office is unlimited. This research uses a type of normative juridical research where the focus of this research is to analyze Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (UU IKN).  The findings that can be expressed about the IKN Law are contrary to the principles of democracy and the rule of law in the 1945 Constitution. The making of the IKN Law which is not participatory and dominative has the potential to hamper democracy in Indonesia. Therefore, revision of the IKN Law is necessary to ensure its conformity with democratic principles and constitutionality. Keywords: Democracy, National Capital, Law Number 3 of 2022 AbstrakTujuan penelitian ini untuk menjabarkan bahwa dari analisis Undang-Undang IKN yang memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Adapun masalah dalam penelitian ini pada aspek demokrasi dan konstitusionalitas, terutama terkait penunjukan Kepala Otoritas yang tidak dipilih rakyat dan masa jabatannya tidak terbatas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).  Adapun temuan yang dapat di ungkapkan Undnag-undang IKN ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum dalam UUD 1945. Pembuatan UU IKN yang tidak partisipatif dan dominatif berpotensi menghambat demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, revisi UU IKN diperlukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi dan konstitusionalitas. Kata Kunci: Demokrasi, Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI INDONESIA Alfies Sihombing; Yeni Nuraeni; Agus Satory
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i3.5972

Abstract

ABSTRAKTujuan Penelitian ini ialah untuk memberikan penjelasan bahwa kekerasan terhadap pekerja rumah tangga merupakan suatu kejahatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu, pertama, bagaimanakah kebijakan formulasi perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga perempuan korban tindak pidana kekerasan di Indonesia, dan kedua bagaimanakah kebijakan implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga perempuan korban tindak pidana di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam kebijakan formulasi perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga perempuan korban tindak pidana kekerasan sudah ada ketentuan hukumnya namun bersifat terbatas, seperti misalnya KUHP yang apabila terjadi suatu tindak pidana maka pelaku diancam dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Namun apabila melihat dari ketentuan UU Ketenagakerjaan tidak ada satu pasalpun yang memberikan perlindungan terhadap  pembantu rumah tangga, meskipun Indonesia telah memiliki juga Permenaker, namun ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan payung hukumnya sehingga pengawasan dan penindakan sebagaimana apa yang dicita-citakan yakni tercapainya keadilan .dalam tataran implementasinya bahwa meskipun telah ada perda namun ketentuan tersebut tidak berlaku secara nasional. Dengan adanya regulasi yang jelas maka akan mampu menekan angka tindak pidana kekerasan yang dialami oleh PRT. Maka perlu dilakukannya reformasi hukum melalui pembaharuan hukum di bidang perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga perempuan di Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan hukum, pekerja rumah tangga, kekerasan ABSTRACTThe purpose of this study is to provide an explanation that violence against domestic workers is a crime. Based on the foregoing, the objectives of this research are, first, how is the formulation policy of legal protection for female domestic workers victims of criminal acts of violence in Indonesia, and secondly how is the policy for implementing legal protection for female domestic workers victims of criminal acts in Indonesia? . The approach method used in this research is sociological juridical. Based on the results of the study, it shows that in the formulation policy of legal protection for female domestic workers victims of violent crimes, there are legal provisions but they are limited, such as the Criminal Code which if a crime occurs, the perpetrator is threatened with the provisions stipulated in the Criminal Code. However, if you look at the provisions of the Manpower Law, there is not a single article that provides protection for domestic helpers, even though Indonesia already has a Permenaker, but this provision cannot be used as a legal umbrella so that supervision and action are as intended, namely the achievement of justice at the level of the implementation is that although there is a regional regulation, the provision does not apply nationally. With clear regulations, it will be able to reduce the number of violent crimes experienced by domestic workers. So it is necessary to carry out legal reform through legal reform in the field of legal protection for female domestic workers in Indonesia. Keywords: Legal protection, domestic workers, violence 
ANALISA HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PEMAGANGAN KAMPUS MERDEKA” OLEH KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI Abi Hasan
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i3.5748

Abstract

AbstrakPemagangan merupakan salah satu kegiatan pengembangan diri bagi pekerja maupun calon pekerja untuk menjadi kompeten ketika telah terjun ke pekerjaan yang sesungguhnya namun penyelenggara pemagangan sering kali tidak memenuhi hak-hak peserta pemagangan. Penyelenggaraan pemagangan diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan Permenaker nomor 6 Tahun 2020 yang di mana menyebutkan hak dan kewajiban baik dari sisi pengusaha atau penyelenggaran pemagangan juga peserta pemagangan terlebih pemagangan yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti program Kampus Merdeka” oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ketidaksesuaian penyelenggaraan pemagangan di lapangan dengan yang tertulis di peraturan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan dengan peserta magang. Kata Kunci: Penyelenggaraan, Pemagangan, Ketenagakerjaan AbstractInternship is one of the self-development activities for workers and prospective workers to become competent when they have entered a real job, but apprenticeship providers often do not fulfill the rights of internship participants. The implementation of internship is regulated in the Labor Law and the Minister of Labor Regulation number 6 of 2020 which states the rights and obligations from both the entrepreneur side or the implementation of internships as well as apprenticeship participants, especially internships organized by the government such as the "Kampus Merdeka" program by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology. The incompatibility of the implementation of the apprenticeship in the field with what is written in the regulations results in the non-fulfillment of the rights and obligations of the internship provider with the apprentices. Keywords: Implementation, Internships, Labor
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS LAGU ATAU MUSIK YANG DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN Sinta, Dita Maya; Purwo, Al Qodar
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i2.9749

Abstract

ABSTRAK  Pencantuman terhadap lagu dan/atau musik dalam suatu ciptaan memperoleh bentuk perlindungan akan hak cipta, pernyataan tersebut sesuai pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak eksekutif berkaitan dengan kapasitas pencipta berguna untuk menggandakan dan mendistribusikan ciptaan mereka dan menerima kompensasi finansial buah hasil atas inovasi ciptaan mereka. Metodologi penelitian yang digunakan penulisan ini ialah hukum normatif yuridis, berfokus keranah pemahaman berbagai aspek perlindungan hukum hak cipta. Hal ini secara umum mencakup pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak, yang dapat menikmati hak eksklusif atas manfaat ekonomi yang diperoleh dari hasil karya mereka. Topik ini menyangkut distribusi royalti yang diawasi oleh LMK dan LMKN. Analisis penulisan ini menyelidiki struktur hukum yang mengatur perlindungan hak cipta atas lagu dan/atau musik yang telah diubah tanpa izin. Tulisan ini juga membahas prosedur yang digunakan dalam mengadministrasikan royalti untuk hak cipta lagu dan/atau musik, dengan penekanan pada aturan yang dijelaskan dalam PP No. 56 Tahun 2021. Perlindungan hukum hak cipta dapat terwujud apabila semua elemen baik masyarakat maupun aparat penegak hukum di Indonesia dapat saling memahami lebih komprehensif terhadap asas-asas yang telah berlaku sebagaimana mestinya, sehingga menghasilkan bentuk kesadaran lebih tinggi serta menghasilkan bentuk dedikasi yang teguh untuk menjaga keadilan. Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu dan/atau Musik, Perlindungan Hukum ABSTRACT The inclusion of songs and/or music in a work provides a form of copyright protection, this statement is in accordance with the provisions of Article 40 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Executive rights relate to the useful capacity of creators to reproduce and distribute their creations and receive financial compensation for the fruits of their innovation. The research methodology used in this paper is normative juridical law, focusing on understanding various aspects of copyright law protection. This generally includes creators, copyright holders and rights owners, who may enjoy exclusive rights to the economic benefits derived from the results of their work. This topic concerns royalty distribution which is supervised by LMK and LMKN. This written analysis investigates the legal structure that regulates copyright protection for songs and/or music that have been changed without permission. This article also discusses the procedures used in administering royalties for song and/or music copyrights, with emphasis on the rules described in PP No. 56 of 2021. Copyright law protection can be realized if all elements, both society and law enforcement officers in Indonesia, can understand each other more comprehensively regarding the principles that have been applied as they should, resulting in a higher form of awareness and a form of steadfast dedication to protect justice. Keywords: Copyright, Songs and/or Music, Legal Protection
STATUS LEMBAGA NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD TAHUN 1945 Wuisang, Ari; Nugraha, Roby Satya
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i4.9447

Abstract

ABSTRAK Tujuan Penelitian ini ialah membahas tentang adanya ketidakjelasan status lembaga negara setelah perubahan UUD Tahun 1945. Banyaknya organ negara yang lahir setelah perubahan UUD Tahun 1945 telah menimbulkan kategori yang tidak jelas tentang subjek yang diberikan status sebagai lembaga negara. Apalagi, dengan dicabutnya Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja antara Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga Tinggi Negara, menjadikan tiadanya pegangan yang jelas terkait indikator lembaga negara. Sementara itu, UUD Tahun 1945 sendiri tidak memberikan kriteria yang jelas pula dan hanya memberikan konstruksi umum, yaitu “Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” (Pasal 24C), tanpa merinci lebih lanjut subjek/organ yang termasuk didalamnya. Terbitnya perubahan UU KPK (UU No. 19 Tahun 2019) yang memberikan status KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif malahan menimbulkan kebingungan lagi. Seharusnya yang dikatakan sebagai lembaga negara adalah pemegang cabang kekuasaan eksekutifnya, yaitu Presiden, sedangkan KPK sebagai bagian dari eksekutif tidaklah mungkin dapat diberikan status lembaga negara juga seperti halnya Presiden sebagai pucuk pimpinan eksekutif. Oleh sebab itu, perlu dikonstruksikan kriteria-kriteria khusus yang dapat menjadi acuan untuk menentukan organ-organ yang termasuk sebagai lembaga negara dan juga digagas undang-undang payung yang khusus mengatur organ-organ yang diberikan status sebagai lembaga negara. Kata Kunci : Lembaga Negara, UUD tahun 1945, eksekutif. ABSTRACTThe aim of this research is to discuss the unclear status of state institutions after the changes to the 1945 Constitution. The large number of state institutions that were born after the changes to the 1945 Constitution gave rise to unclear categories regarding subjects that were given status as state institutions. Moreover, with the repeal of MPR Decree no. III/MPR/1978 concerning Position and Working Relationships between Highest State Institutions and/or between High State Institutions, means that there are no clear guidelines regarding indicators for state institutions. Meanwhile, the 1945 Constitution itself does not provide clear criteria and only provides a general construction, namely "State Institutions whose authority is granted by the Constitution" (Article 24C), without further detailing the subjects/organs included in it. The issuance of changes to the Corruption Eradication Commission Law (UU No. 19 of 2019) which gives the KPK status as a state institution in the executive environment has only added to the confusion. What is meant by a state institution is the holder of executive power, namely the President, while the Corruption Eradication Commission as part of the executive cannot possibly be given the status of a state institution while the President is also a state institution. top executive leaders. Therefore, it is necessary to develop special criteria that can serve as a reference in determining which organs are included as state institutions and also create a legal umbrella that specifically regulates organs that are given the status of state institutions. Keywords: State Institutions, 1945 Constitution, executive
ESSENSI PLURALISME HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM DUNIA Sukmana, Sobar; Susilawati, Tuti; Chairijah, Chairijah; Heriyanto, Bambang; Wuisang, Ari
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10448

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Pluralisme hukum dahulu merupakan kebijakan dari banyak kekuatan kolonial dan warisan yang masih hidup di banyak bekas koloni Eropa seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura. Pengertian pluralisme hukum senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa di mana ada koeksistensi dan interelasi berbagai hukum seperti hukum adat, negara, agama dan sebagainya. Adanya globalisasi menyebabkan hubungan tersebut menjadi semakin kompleks karena terkait pula dengan perkembangan hukum internasional. Pluralisme hukum dalam perspektif global adalah terjadinya saling ketergantungan, adopsi, atau saling pengaruh (interdependensi, interfaces) antara berbagai sistem hukum. Interdependensi yang dimaksud terutama adalah antara hukum internasional dan hukum nasional. Hukum dari wilayah tertentu dapat menembus ke wilayah-wilayah lain yang tanpa batas. Hukum internasional dan transnasional dapat menembus ke wilayah negara-negara manapun. Terjadi interaksi, Interrelasi, saling pengaruh dan saling adopsi. Sistem hukum di dunia menurut Steven Vago, dalam bukunya Sociology of law 1999 yaitu Common Law System, Civil Law System, Communist Law System dan Islam Law System. Dalam perkembangannya sistem hukum dunia dikenal juga “Hybrid Law System” atau sistem hukum cangkokan/campuran dan di Eropa, disebut “Harmonization Law System”, atau “Unification Law System”. Kata Kunci : System Hukum, Pluralisme, Hukum Internasional. ABSTRACT The purpose of this study is to explain that legal pluralism was a policy of many colonial powers and a legacy that is still alive in many former European colonies such as Indonesia, Malaysia and Singapore. The notion of legal pluralism has always experienced development from time to time where there is coexistence and interrelation of various laws such as customary law, state, religion and so on. The existence of globalisation causes the relationship to become more complex because it is also related to the development of international law. Legal pluralism in a global perspective is the occurrence of interdependence, adoption, or mutual influence (interdependence, interfaces) between various legal systems. The interdependence in question is primarily between international law and national law. Laws from certain regions can penetrate into other regions without borders. International and transnational law can penetrate into the territory of any country. There is interaction, interrelation, mutual influence and mutual adoption. Legal systems in the world according to Steven Vago, in his book Sociology of law, 1999, namely the Common Law System, Civil Law System, Communist Law System and Islamic Law System. In its development, the world legal system is also known as the "Hybrid Law System" or grafted legal system, and in Europe, it is called the "Harmonisation Law System", or "Unification Law System". Keywords: Legal System, Pluralism, International Law.

Page 25 of 36 | Total Record : 354

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue