cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arie Wuisang
Contact Email
palar@unpak.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id
Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
PALAR (Pakuan Law review)
Published by Universitas Pakuan
ISSN : 27160440     EISSN : 26141485     DOI : https://doi.org/10.33751/palar
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
Arjuna Subject : -
Articles 354 Documents
 24   25   26   27   28 
TINJAUAN YURIDIS SISTEM PENJUALAN ONLINE BERBASIS E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN Santoso ,; Gunawan Nahrawi; Marjan Mihraja
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i3.5834

Abstract

Abstrak E-commerce merupakan model operasi bisnis yang berkembang pesat saat ini. Semakin banyak pelaku bisnis dan pelanggan yang menggunakan e-commerce untuk mempermudah transaksi dari keuntungan yang diperoleh, sehingga mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya e-commerce maka bisnis perusahaan dapat berjalan tanpa dibatasi oleh waktu. Toko online adalah salah satu contoh web e-commerce. Keberhasilan bisnis dengan web e-commerce dipengaruhi oleh banyak aspek. Salah satunya adalah teknologi pendukung. Untuk membangun web e-commerce yang efisien, diperlukan dukungan teknologi yang berkualitas. Seperti di atas, penawaran pada sebuah website biasanya menampilkan barang yang ditawarkan, baik itu harga, nilai rating atau jajak pendapat otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang yang bersangkutan dan menu produk terkait lainnya. Dalam e-commerce, ada penawaran ketika seseorang menggunakan internet untuk berkomunikasi baik melalui email atau chat untuk memesan barang yang diinginkan.  kata kunci: e-commerce, penjualan online, perkembangan teknologi. Abstract E-commerce is a business operating model that is growing rapidly today. More and more business people and customers are using e-commerce to facilitate transactions from the profits earned, thus affecting the social and economic life of the community. With the existence of e-commerce, the company's business can run without being limited by time. An online store is an example of an e-commerce web. The success of a business with web e-commerce is influenced by many aspects. One of them is supporting technology. To build an efficient e-commerce web, quality technology support is needed. As above, an offer on a website usually displays the goods offered, be it prices, rating values or automatic polls about goods filled in by previous buyers, specifications of the goods in question and other related product menus. In e-commerce, there is an offer when someone uses the internet to communicate either via email or chat to order the desired item. keywords: e-commerce, online sales, technology development
PENEGAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUK YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS PRODUK ICE CREAM AI-CHA) Dwisvimiar, Inge; Malau, Chelsea Tiara Septiani; Agus, Dede
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i2.9122

Abstract

Abstrak Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa negara Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama muslim perlu perlindungan konsumen terhadap produk yang beredar dan yang terjamin kehalalannya. Produk es krim Ai-CHA sampai saat ini juga belum memiliki sertifikasi halal, padahal pemerintah sudah memberikan aturan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Identifikasi masalah yaitu, bagaimana penegakan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kewajiban sertifikasi halal pelaku usaha produk es krim Ai-CHA, serta faktor-faktor apa yang menyebabkan produk es krim Ai-CHA belum memiliki sertifikat halal. Jenis penelitian yang digunakan normatif empiris, pendekatan penelitian studi kasus. Sumber datanya yaitu data sekunder dan data primer, dengan teknik pengumpulan wawancara serta analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penegakan perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi badan usaha tidak dilakukan berdasarkan Pasal 4 UUJPH, Pasal 2 ayat (1) PP Pangan Bidang JPH saat ini. Hal ini dikarenakan kewajiban yang seharusnya dilakukan pelaku usaha Ai-CHA untuk mendaftarkan sertifikasi halal tidak dilaksanakan. Penegakan hak-hak konsumen dari sembilan hak yang diakomodir dalam Pasal 4 UUPK terdapat enam poin yang terpenuhi dan tiga poin yang tidak terpenuhi. Adapun tidak terpenuhinya poin tersebut karena terdapat permasalahan yang mendasarinya, yaitu kewajiban sertifikasi halal.  Kata-kata kunci: Konsumen, Hak, Sertifikasi Halal Abstract The aim of this research is to explain that the country of Indonesia, with a majority Muslim population, needs consumer protection for products in circulation that are guaranteed to be halal. Until now, Ai-CHA's ice cream products do not have halal certification, even though the government has provided mandatory halal certification regulations for business actors. Identify the problem, namely, how to enforce legal protection for consumers regarding the halal certification obligations of Ai-CHA ice cream product business actors, as well as what factors cause Ai-CHA ice cream products to not have a halal certificate. The type of research used is normative empirical, case study research approach. The data sources are secondary data and primary data, with the interview collection and data analysis techniques used being descriptive qualitative. The results of this research state that enforcement of legal protection for consumers regarding halal certification obligations for business entities is not carried out based on Article 4 UUJPH, Article 2 paragraph (1) of the current JPH Sector Food PP. This is because the obligations that Ai-CHA business actors should carry out to register for halal certification are not being implemented. In the enforcement of consumer rights, of the nine rights accommodated in Article 4 UUPK, there are six points that are fulfilled and three points that are not fulfilled. This point is not fulfilled because there is an underlying problem, namely the obligation to halal certification.  Key words: Consumers, Rights, Halal Certification 
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA DEBITUR DAN KREDITUR TERKAIT KEDUDUKAN OBYEK HAK TANGGUNGAN DAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Suganda, Yosua Simon
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i1.9665

Abstract

AbstractThe aim of this research is to explain that as people's lives become increasingly complex, the needs that need to be met by society also increase. This need often requires funds that the community does not currently have, so another party is needed as a party who can lend funds in the form of debt or what is usually called a creditor. To provide guarantees to creditors that their receivables will be returned according to the agreement, a guarantee is required from the party proposing the debt or what is usually called the debtor. Seeing this situation, the government provides regulations related to guarantee institutions to provide legal certainty for debtors and creditors who enter into debt and receivable agreements with collateral. However, in practice there are still many problems in the guarantee execution process which will be examined further in this research. This research uses a normative juridical research approach and qualitative juridical analysis methods. Keywords: Debt and Receivable Agreement, Guarantee, Mortgage, Collateral Execution AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan masyarakat, semakin bertambah juga kebutuhan yang perlu dicukupi oleh masyarakat. Kebutuhan ini sering kali memerlukan dana yang belum dimiliki pada saat ini oleh masyarakat, sehingga diperlukan pihak lain sebagai pihak yang dapat meminjamkan dana berupa utang atau biasa disebut kreditur. Untuk memberikan jaminan kepada kreditur bahwa piutangnya akan dikembalikan sesuai kesepkatan diperlukan jaminan dari pihak yang mengajukan utang atau biasa disebut debitur. Melihat situasi ini pemerintah menyediakan aturan terkait dengan lembaga jaminan untuk memberikan kepastian hukum terhadap debitur dan kreditur yang melakukan perikatan utang piutang dengan jaminan. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak terjadi masalah dalam proses eksekusi jaminan yang akan ditelaah lebih jauh dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan metode analisis yuridis kualitatif. Kata Kunci: Perjanjian Utang Piutang, Jaminan, Hak Tanggungan, Eksekusi Jaminan
ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP KETERLIBATAN NOTARIS DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM Fairuza, Halwa; Velentina, Rouli Anita
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i4.9338

Abstract

AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Ultimum Remedium merupakan asas yang artinya pidana dijadikan sebuah upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dimana sanksi perdata dan administratif lebih didahulukan. Dalam jurnal ini peneliti akan membahas bagaimana keterkaitan mengenai asas tersebut dengan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap batasan dalam menindak notaris. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana hukum menjadi sebuah pondasi untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dengan timbulnya permasalahan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris.  Kata Kunci: Ultimum Remedium, Perbuatan Melawan Hukum, Sanksi. AbstractThe aim of this research is to explain that Ultimum Remedium is a principle which means that criminal law is used as a last resort in resolving a problem, where civil and administrative sanctions take precedence. In this journal, researchers will discuss how these principles relate to the authority of the Notary Honorary Council regarding the limitations in taking action against notaries. This research uses normative juridical research, where the law becomes a foundation for studying laws and regulations with the emergence of problems regarding unlawful acts committed by notaries. Keywords: Ultimum Remedium, Unlawful Acts, Sanctions.
DAMPAK REVISI UNDANG-UNDANG KPK TERHADAP INDEPENDENSI DAN EFEKTIVITAS KPK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI Fernanda, Sultan Zora
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i2.10251

Abstract

Abstract       The Corruption Eradication Commission (KPK) was established in 2002 as a response to the rampant corruption in Indonesia. KPK is regulated through Law Number 30 of 2002 with a function as a law enforcement agency that aims to clarify legal politics in Indonesia. In the first period of President Joko Widodo's administration in 2014-2019, there was an amendment to the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK Law) to Law No. 19 of 2019 which surprised many parties. This research focuses on knowing the existence of the KPK after the revision of the KPK Law and how the character of the legal products resulting from the revision of the KPK Law. The results of this research show that (1) the KPK is no longer an independent institution; (2) the KPK is included in the executive branch; (3) the status of KPK employees has changed to the State Civil Apparatus or ASN; (4) all investigations and inquiries must be authorized by the supervisory board; and (5) the legal products resulting from the revision of the KPK Law are conservative and elitist. Keywords: KPK Institutionalization, Law No. 19/2019, Legal Product Character. Abstrak     Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada tahun 2002 sebagai respon atas maraknya tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. KPK diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan fungsi sebagai lembaga penegak hukum yang bertujuan untuk memperjelas politik hukum di Indonesia. Pada periode I pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019 terjadi perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menjadi UU No. 19 Tahun 2019 yang cukup mengejutkan banyak pihak. Penelitian ini memiliki fokus untuk mengetahui bagaimana eksistensi KPK setelah adanya revisi UU KPK serta bagaimana karakter produk hukum yang dihasilkan dari revisi UU KPK tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya (1) KPK tidak lagi menjadi lembaga independen; (2) KPK termasuk ke dalam lembaga eksekutif; (3) peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN; (4) semua penyidikan dan penyelidikan harus melalui izin dewan pengawas; serta (5) produk hukum yang dihasilkan dari revisi UU KPK bersifat konservatif dan elitis. Kata kunci: Kelembagaan KPK, UU No. 19 Tahun 2019, Karakter Produk Hukum. 
KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 H. Abid; Edi Rohaedi; Nandang Kusnadi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i4.6808

Abstract

AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa dalam konteks Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa kedudukan anak di luar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya walaupun tidak ada pengakuan terhadapnya menyatakan bahwa anak luar kawin berhak untuk mendapat jaminan penghidupan yang layak dan warisan dari ayah biologisnya yang telah mengakuinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif empiris. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis. pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan Pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, maka anak luar kawin berhak untuk mendapat jaminan penghidupan yang layak dan warisan dari ayah biologisnya yang telah mengakuinya. Kata kunci : Kedudukan , Anak Luar Kawin, Putusan, Mahkamah Konstitusi. AbstractThe purpose of this research is to explain that in the context of the Marriage Law it is emphasized that the position of a child out of wedlock still has a civil relationship with his mother and his mother's family even though there is no acknowledgment against him stating that a child out of wedlock has the right to receive a decent living guarantee and an inheritance from the father His biology has recognized it. This study aims to determine how the position of children out of wedlock after the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 dated 17 February 2012. The method used in this study is empirical normative juridical. Data processing was carried out in a descriptive analytical manner. data collection carried out in this study using library research. The results of the study show that after the Constitutional Court's decision No. 46/PUU-VIII/2010 dated 17 February 2012, children out of wedlock have the right to guarantee a decent living and inheritance from their biological father who has acknowledged them. Keywords: Position, Children out of wedlock, Decision, Constitutional Court.
IMPLIKSI HUKUM TIDAK DIBACAKANNYA AKTA SEWA MENYEWA TANAH OLEH NOTARIS DIHADAPAN PENGHADAP YANG BUTA HURUF (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 31/PDT.G/2021/PN BLI) Karina Alexandra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i3.5782

Abstract

AbstrakNotaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta dihadapan para penghadap dan dua orang saksi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris wajib membacakan akta dalam pembuatan akta partij, seperti akta sewa menyewa terutama dalam hal ada penghadap yang buta huruf karena mereka tidak dapat membaca sendiri isi akta tersebut. Kelalaian notaris yang tidak membacakan akta dapat membuat adanya kekhilafan dalam diri penghadap dan isi akta tersebut tidak sesuai dengan kehendak para penghadap. Jurnal ini menganalisis bagaimana implikasi hukum dari tidak dibacakannya notaris dihadapan penghadap buta huruf dan tanggung jawab notaris apabila aktanya dibatalkan oleh putusan pengadilan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualititatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dari tidak dibacakannya akta dihadapan penghadap yang buta huruf adalah akta notaris tidak lagi menjadi akta otentik dan tergradasi hanya seperti akta di bawah tangan. Akta tersebut juga dapat dinyatakan batal oleh putusan pengadilan. Notaris dapat dimintakan tanggung jawab perdata, administratif dan pidana apabila aktanya dibatalkan oleh putusan pengadilanKata Kunci: Implikasi Hukum, Notaris, Pembacaan Akta, Penghadap Buta Huruf AbstractNotary has the obligation to read the deed in front of the parties and two witnesses as it is regulated in Article 16 paragraph (1) letter (m) Notary Act. Notary is required to read the deed in the making of partij deed, such as rent agreement deed especially if there are parties who are illiterate because they can not read the deed by themselves. The negligence of a notary who does not read the deed can make the parties get mistaken dan the deed may contain what is not desired by both parties. This journal analyzes the legal implication of not reading the deed in front of illiterate parties and the responsibility of the notary if their deed is nullified by the court ruling. This research is a juridical-normative research. Using secondary data, data collection through literature study, the data is processed and analyzed through a qualitative approach. This research shows that the legal implication of not reading the deed in front of illiterate parties is the notary deed is no longer an authentic deed and it is degraded to privately made deed. The deed can also be nullified by court ruling. Notary may be subject to civil liability, administrative liability, or criminal liablity if their deed got nullified by the court ruling. Key words: Legal Implication, Notary, Read the Deed, Illiterate Parties
PROBLEMATIKA OLIGARKI DALAM PARTAI POLITIK YANG MEMICU LAHIRNYA TINDAK PIDANA KORUPSI Adhie Nugroho, Matheus Bobby; Hosnah, Asmak Ul
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i2.9978

Abstract

Abstrak Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa oligarki dalam struktur partai politik telah menjadi perhatian utama dalam analisis politik kontemporer. Keberadaannya menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya politik, yang seringkali menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Masalah semakin kompleks dengan keterlibatan oligarki dalam tindak pidana korupsi, yang berdampak merugikan negara dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara oligarki dalam partai politik dan tindak pidana korupsi. Adapun masalah dalam penelitian adalah bagaimana oligarki memengaruhi tingkat korupsi di Indonesia serta bagaimana keterlibatan mereka dalam partai politik menjadi pemicu tindak pidana korupsi. Pendekatan normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi teori dan konsep tentang oligarki dalam partai politik dan tindak pidana korupsi. Data diperoleh melalui studi pustaka, analisis dokumen hukum, dan telaah literatur terkait. Hasil penelitian menegaskan bahwa oligarki dalam partai politik memainkan peran penting dalam memicu tindak pidana korupsi di Indonesia. Mereka memanfaatkan posisi politik mereka untuk mengakses sumber daya ekonomi dan politik negara, yang sering kali menghasilkan praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa peran oligarki dalam partai politik memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat korupsi di Indonesia.  Kata kunci: Oligarki, Partai Politik, Korupsi. Abstract The aim of this research is to explain that oligarchy in political party structures has become a major concern in contemporary political analysis. Its existence creates inequality in the distribution of political power and resources, which often results in the abuse of power for personal or group interests. The problem is increasingly complex with the involvement of oligarchs in criminal acts of corruption, which have detrimental impacts on the state and society. This research aims to investigate the relationship between oligarchy in political parties and criminal acts of corruption. The problem in the research is how oligarchs influence the level of corruption in Indonesia and how their involvement in political parties triggers criminal acts of corruption. A normative approach is used in this research to explore theories and concepts about oligarchy in political parties and criminal acts of corruption. Data was obtained through literature study, analysis of legal documents, and review of related literature. The research results confirm that oligarchs in political parties play an important role in triggering criminal acts of corruption in Indonesia. They take advantage of their political position to access the country's economic and political resources, which often results in corrupt practices that harm the country and society. The conclusion of this research confirms that the role of oligarchs in political parties has a significant impact on the level of corruption in Indonesia.  Keywords: Oligarchy, Political Parties, Corruption.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI SEBAGAI WUJUD MODERENISAI BERAGAMA DI INDONESIA Sopyan, Encep
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i4.9448

Abstract

ABSTRACTIndonesia is a country based on the belief in one Almighty God, as stated in the Pancasila philosophy which is the ideology of the Indonesian nation. Indonesian society is a very diverse society, so the religions it adheres to are very diverse, but this is not contradictory, because it does not violate the constitution. The 1945 Constitution guarantees the freedom of individuals to embrace their respective religions and to worship according to their beliefs. The religions that are widely embraced by Indonesian people are Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism and Confucianism, but other religions such as Judaism, Zarasustrian, Shintoism, Taoism and religious beliefs are not prohibited in Indonesia, they also receive guarantees from the State to practice their religion. and the belief is in accordance with applicable law. The method used in this research is a qualitative method using a normative juridical approach, a statutory approach and a case approach, for data collection techniques using literature studies, while data analysis techniques use descriptive analysis. From this research it can be concluded that the implementation of human rights in religious modernization in Indonesia has so far not been going well, even though the 1945 Constitution has given freedom and rights to all Indonesian citizens to be served by the government without distinction of religion. , ethnicity and language. They should be free to embrace religion and practice worship according to their respective beliefs. Keywords;   Human Rights, Religious Freedom, Religious Moderation, Indonesian ConstitutionABSTRAKIndonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam falsafah Pancasila yang menjadi Idiologi Bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat majmuk, sehingga  agama yang dianutnya pun sangat beragam, namun hal tersebut tidak bertentangan, karena tidak melanggar konstitusi. Undang-undang Dasar 1945 telah menjamin kebebasan Individu untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai keyakinannya itu. Agama yang banyak dipeluk oleh masyarakat Indonesia adalah Agama Islam,Kristen, Katolik,Hindu,Budha, dan Konghucu, namun agama lain juga seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoisme dan aliran kepercayaan tidak dilarang di Indonesia merkea juga mendapatkan jaminan dari Negara  untuk menjalankan agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normaatif, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus,untuk teknik pengumpulan data mengunakan studi literature, adapun teknik analissis data menggunakan analisis deskriptif. dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi hak asasi manusia dalam moderenisasi beragama di Indonesia selama ini masih belum berjalan dengan baik, walaupun Undang-undang Dasar 1945, telah memberikan kebebasan dan hak kepada seluruh warga negara Indonesia untuk dilayani oleh pemerintah dengan tanpa membedakan-bedakan agama, suku dan bahasa. Seharunya mereka bebas untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing.  Kata Kunci; HAM, Kebebasan Beragama, Moderasi Beragama, Konstitusi Indonesia
KEABSAHAN PEMBUATAN DAN PENCABUTAN TESTAMENT PADA KANTOR NOTARIS DAN PPAT Kurniadi, Bobby Pranata; Rusly, Benny; ., Syuryani.
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i4.9091

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to explain that every testament made before a Notary in the form of a deed is called a Notarial Deed. In making a testament, the parties can understand and know the basis for the consequences of their actions, so that the interests that create the testament receive reasonable protection. In making a testament, a person must be of sound mind and sense. In this case, if creation applies, revocation of the testament also applies and who can revoke the testament. This research uses an empirical juridical approach. The data used in this research are primary data and secondary data. The analysis was carried out qualitatively on all the data obtained. Based on the research results, it was found that: (a) The validity of making and revoking testaments at notary and PPAT offices, making testaments is always considered a legal act that is very closely related to an individual. In this case, it does not only apply to making a testament with a notarial deed, but also applies to all formal requirements that must be met in connection with making a testament. Therefore, the creation and revocation of a testament applies and who can revoke the testament, this is stated in Article 876 of the Civil Code. (b) Obstacles and Solutions to Obtaining the Validity of Making and Revoking a Testament, obstacles for the notary in determining whether an action carried out by the maker of the testament violates the conditions determined by law or not. This is because the notary does not have the authority to make too in-depth assessments regarding matters that are not visible to the notary. Keywords: Validity of Creation, Revocation of Testament, Obstacles and Solutions. AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa setiap testament yang dibuat dihadapan Notaris berbentuk akta disebut dengan Akta Notaris. Dalam pembuatan testament, para pihak dapat mengerti dan dapat mengetahui dasar akibat perbuatannya, sehingga kepentingan yang membuat testament mendapat perlindungan yang wajar. Dalam suatu pembuatan testament, seseorang harus sehat budi dan akalnya. Dalam hal ini, apabila berlaku pembuatan, berlaku juga pencabutan testament dan siapa yang dapat mencabut testament itu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk penganalisisannya dilakukan dengan kualitatif terhadap semua data yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: (a) Keabsahan Pembuatan dan Pencabutan Testament  Pada Kantor Notaris dan PPAT, dalam pembuatan testament senantiasa dianggap sebagai perbuatan hukum yang sangat erat hubungannya dengan seorang pribadi. Dalam hal ini, tidak hanya berlaku untuk pembuatan testament dengan akta notaris, akan tetapi berlaku juga untuk semua syarat-syarat formal yang harus dilakukan berkenaan dengan pembuatan testament. Oleh sebab itu, berlaku pembuatan dan berlaku pula pencabutan testament dan siapa yang dapat mencabut testament itu, hal ini termaktub pada Pasal 876 KUHPerdata. (b) Hambatan dan Solusi Untuk Mendapatkan Keabsahan Pembuatan dan Pencabutan Testament, hambatan bagi notaris dalam menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan pembuat testament melanggar syarat yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan, notaris tidak berwenang melakukan penilaian terlalu mendalam mengenai hal yang tidak kelihatan oleh notaris. Kata Kunci: Keabsahan Pembuatan, Pencabutan Testament, Hambatan dan Solusi.

Page 26 of 36 | Total Record : 354

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue