cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arie Wuisang
Contact Email
palar@unpak.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id
Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
PALAR (Pakuan Law review)
Published by Universitas Pakuan
ISSN : 27160440     EISSN : 26141485     DOI : https://doi.org/10.33751/palar
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
Arjuna Subject : -
Articles 354 Documents
 26   27   28   29   30 
ASEAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL Sukmana, Sobar; Susilawati K, Tuti; ., Chairijah; Heriyanto, Bambang
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i1.9571

Abstract

ABSTRAK                                                                                                          Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa organisasi internasional merupakan pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas dan struktur organisasi. Organisasi internasional meliputi organisasi regional, organisasi sub-regional dan organisasi internasional yang bersifat universal. Adanya perjanjian yang dibentuk oleh negara-negara menjadikan bahwa organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional hanyalah organisasi antar pemerintah (inter government organization). Sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional merupakan personalitas hukum (legal personality) didalam hukum internasional. Dengan demikian bahwa sebagai subjek hukum internasional berarti organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Asean sebagai organisasi regional negara-negara di kawasan asia tenggara dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok (Bangkok Declaration) tanggal 8 Agustus 1967. Pada tahun 2007 ditandatangani Piagam Asean (Asean Charter) oleh 10 kepala negara/kepala pemerintahan negara-negara anggota asean. Dengan adanya Piagam Asean (Asean Charter) sebagai kerangka konstitusi bersama asean, maka asean memiliki status hukum/legal personality yang jelas sebagai subjek  hukum internasional. Kata Kunci :  Deklarasi Bangkok, Piagam Asean, Personalitas Hukum ABSTRACT The purpose of this research is to explain that international organizations are holders of rights and obligations under international law. An international organization is an organization formed by international treaty by two or more countries containing functions, objectives, authority, principles and organizational structure. International organizations include regional organizations, sub-regional organizations and universal international organizations. The existence of agreements formed by states makes that international organizations that have the position as subjects of international law are only intergovernmental organizations. As a subject of international law, international organizations are legal personalities in international law. Thus, as a subject of international law, international organizations have rights and obligations under international law. Asean as a regional organization of countries in southeast asia was formed based on the Bangkok Declaration on 8 August 1967. In 2007, the Asean Charter was signed by 10 heads of state/heads of government of Asean member states. With the Asean Charter as Asean's common constitutional framework, Asean has a clear legal status/legal personality as a subject of international law. Keywords:  Bangkok Declaration, Asean Charter, Legal Personality
KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER BERKAITAN DENGAN PENGGANTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS Can, Tsaqif Levinsky; Mekka Putra, Mohamad Fajri
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i4.9313

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to determine the position of the notary in making the Deed of Circular Decision Statement in the process of replacing the Directors of a Limited Liability Company. For this reason, the type of research used is normative legal research with a normative juridical approach, namely analyzing legal problems from the perspective of statutory regulations. The technique used in this research is to collect data through library research, by reviewing and researching laws and regulations that are related to each other and the legal issues that the author raises. The results of this research indicate that the position of the notary in the process of making the Deed of Circular Statement is not directly involved, however the notary in the process of making it must provide a legal opinion to the person present. The legal opinion given must cover the technicalities of making, the position of the deed, and the consequences of making the Circular Decision Statement Deed. The Circular Decision stated in the authentic deed is based on the information of the presenters, without reducing or exaggerating the information that has been submitted to the notary. Therefore, the notary's position as a deed maker cannot be prosecuted criminally or civilly, as long as the authentic deed is made in accordance with the circular decision. However, if the authentic deed does not comply with the circular decision, the notary can be held responsible for the deed, criminally, civilly and also by code of ethics. Keywords: Notary, Circular Decision, Board of Directors AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler dalam proses penggantian Direksi Perseroan Terbatas. Untuk itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normative, yaitu melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui sudut pandang peraturan perundang-undangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, dengan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan satu sama lain dengan permasalahan hukum yang penulis angkat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan notaris dalam proses pembuatan Akta Pernyataan Sirkuler tidak terlibat secara langsung, akan tetapi notaris dalam proses pembuatannya harus memberikan pendapat hukum kepada penghadap. Pendapat hukum yang diberikan haruslah mencakup teknis pembuatan, kedudukan akta, dan konsekuensi dari pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler tersebut. Keputusan Sirkuler yang dituangkan ke dalam akta otentik didasarkan pada keterangan para penghadap, tanpa mengurangi ataupun melebihkan keterangan yang telah dikemukakakn kepada notaris tersebut. Karena itu, kedudukan notaris sebagai pembuat akta tidak bisa dituntut pidana maupun perdata, selama yang dibuat dalam akta otentik sesuai dengan keputusan sirkuler tersebut. Namun apabila akta otentik tidak sesuai dengan keputusan sirkuler, maka notaris dapat diminta pertanggungjawaban atas akta tersebut, secara pidana, perdata, dan juga kode etik. Kata kunci: Notaris, Keputusan Sirkuler, Direksi
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA DISERSI APARAT NEGARA Nugraha, Roby Satya; Darmawan, Iwan; Astuti, Astri Puji
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i2.10208

Abstract

ABSTRAK            Tujuan penelitian ini ialah untuk menjabarkan secara mendasar bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. TNI terdiri dari tiga matra yakni matra darat, matra laut dan matra udara yang merupakan garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TNI memiliki tugas pokok yakni melakukan operasi militer untuk keperluan perang maupun bukan untuk keperluan perang. Kedudukan anggota TNI di mata hukum tidaklah berbeda dari masyarakat sipil yang mana haruslah tetap tunduk atau patuh terhadap semua aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia ini. Segala perbuatan apapun yang dilakukan oleh oknum anggota yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan di lingkungan militer pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang dapat mencoreng martabat dan nama baik TNI jika hal tersebut tidak segera ditindak lanjuti secara tegas. Adapun identifikasi masalah pada penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum TNI AD yang terbukti telah melakukan tindak pidana penyimpangan seksual dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana penyimpangan seksual yang dilakukan oleh oknum TNI AD. Adapun metode yang digunakan dalam Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian normatif yuridis yang didukung penelitian empiris, pengumpulan data melalui peneltian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan metode kualitatif. Oknum TNI AD yang terlibat dalam tindak penyimpangan seksual ini juga dianggap telah melanggar hukum disiplin militer yang mana selama proses pemeriksaan perkara di persidangan harus didasarkan Hukum Acara Peradilan Militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  Kata Kunci : Tentara Nasional Indonesia (TNI), Tindak Pidana Penyimpangan Seksual, Kesusilaan, Peradilan MiliterTop of FormTop of Form.ABSTRACT           The aim of this research is to explain fundamentally that the Indonesian National Army (TNI) is the armed forces of a country based on statutory regulations. The TNI consists of three dimensions, namely the land force, sea force and air force, which is the front guard in maintaining the defense and security of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The TNI has the main task of carrying out military operations for war purposes and not for war purposes. The position of TNI members in the eyes of the law is no different from that of civil society, which must remain subject to or obedient to all legal regulations in force in the country of Indonesia. Any action carried out by individual members that is contrary to applicable legal norms and violates regulations in the military environment is basically an action that can tarnish the dignity and good name of the TNI if this is not immediately followed up firmly. The identification of the problem in this writing is how criminal responsibility is held for individuals from the Indonesian Army who are proven to have committed criminal acts of sexual deviance and how judges consider in deciding cases regarding criminal acts of sexual deviance committed by individuals from the Indonesian Army. The method used in this research is descriptive analysis, a type of normative juridical research supported by empirical research, data collection through library research and field research, then the data obtained is processed using qualitative methods. The TNI AD personnel who were involved in this act of sexual deviance were also deemed to have violated military disciplinary law, which during the process of examining cases at trial must be based on the Military Justice Procedure Law as regulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice.  Keywords: Indonesian National Army (TNI), Crime of Sexual Deviance, Morality, Military Justice
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BERDASARKAN AKTA SALINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) DIKAITKAN DENGAN ASAS PRESUMPTIO IUSTAE CAUSA Salsabila, Noor Naifah; Ikhwansyah, Isis; Prayitno, Indra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10471

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu kondisi dimana seorang notaris melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan pembuatan akta perubahan anggaran dasar yang tidak memenuhi syarat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang mana akta tersebut menjadi dasar untuk diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kepastian hukum terhadap surat Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas yang didasarkan pada akta RUPS dikaitkan dengan Asas Presumptio Iustae Causa. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Hasil kajian penelitian ini diketahui bahwa: pertama, suatu akta dikatakan sah sampai dikeluarkannya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, seorang notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran formil terkait data atau substansi akta yang dikehendaki para pihak, selama notaris bersikap netral dan tidak memihak. Kata Kunci : Notaris, Rapat Umum Pemegang Saham, Asas Presumptio Iustae Causa ABSTRACT This research was motivated by a condition where a notary committed a violation or deviation in the implementation of the deed of amendment to the articles of association which did not meet the requirements for holding the General Meeting of Shareholders (GMS)/Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS-LB) in the Limited Liability Company Law. , where the deed is the basis for the issuance of the Decree of the Minister of Law and Human Rights. The aim of this research is to examine the legal certainty regarding the Decree of the Minister of Law and Human Rights regarding changes to the articles of association of limited liability companies which are based on the GMS deed linked to the Presumptio Iustae Causa Principle. This research method uses a juridical-normative method. The results of this research study show that: first, a deed is said to be valid until a decision is issued which has permanent legal force. Second, a notary is not responsible for the formal correctness of the data or substance of the deed desired by the parties, as long as the notary is neutral and impartial. Keywords: Notary, General Meeting Of Shareholders, Presumption Iustae Causa Principle
TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENGENDARAI KENDARAAN DAN MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i3.5844

Abstract

AbstrakPelanggaran lalu lintas pada anak di bawah umur di Indonesia paling maksimal dilakukan diversi jika kepolisian berpedoman juga dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, tidak perlu memproses anak di bawah umur di muka pengadilan. Hal tersebut hanya berupa pelanggaran atau tindak pidana ringan dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan dalam kesepakatan diversi yang berupa pelanggaran atau tindak pidana ringan salah satunya dilakukan dengan cara penyerahan kepada orang tua/wali Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang - undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D. Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran - pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat menganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi. kata kunci: lalu lintas, kendaraan bermotor, pengemudi Abstract Traffic violations against minors in Indonesia are maximally diverted if the police are also guided by Law Number 11 of 2012, there is no need to process minors in court. This is only in the form of a violation or minor crime and in Law Number 11 of 2012 it is stated in the diversion agreement in the form of a violation or minor crime, one of which is carried out by surrendering to parents/guardians. Traffic attitude problems are already a common phenomenon. occurs in big cities in developing countries. This problem is often associated with the increasing number of city residents which results in increasing activity and density on the highway. In Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, all provisions regarding drivers are regulated. Article 1 number 23 of this law stipulates that a driver is a person who drives a motorized vehicle on a highway who already has a driving license”. As for the driver's requirements, it is regulated in Chapter VIII, namely Article 7, in article 80 the same chapter also regulates the classification of driving licenses (SIM) consisting of SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, and SIM D. Seeing traffic problems that often cause many problems in society, including the many violations that we can encounter in our daily lives, ranging from violations of traffic signs to existing rules, so that they can disrupt order in society, especially regarding the problem of using the means of transportation. Keywords:  traffic,motor vehicle, driver
AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MELAKSANAKAN PENANDATANGANAN AKTA RUPS DI LUAR WILAYAH JABATAN (STUDI KASUS NOTARIS A BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG)
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i3.5685

Abstract

ABSTRAKSeorang Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota dan Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta rapat umum pemegang saham (RUPS) yang ditandatangani diluar wilayah jabatan notaris dan bagaimana tanggung jawab notaris yang melakukan penandatanganan akta RUPS di luar wilayah jabatannya. Metode analisis yang digunakan dengan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder atau bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari akta akta rapat umum pemegang saham (RUPS) yang di tandatangani diluar wilayah jabatan adalah aktanya menjadi cacat hukum serta menyebabkan akta tersebut menjadi dibawah tangan dan bentuk tanggung jawab dari Notaris yaitu kepadanya dapat dikenakan sanksi.  Kata Kunci: Wilayah Jabatan Notaris, Akibat Hukum dan Tanggung Jawab Notaris/ ABSTRACTA Notary has a region position in a district or city area and a Notary has a position area covering the entire provincial area of his region position. The main problem in this study is how the legal effect of the GM's deed signed outside the notary position area and how the responsibility of the notary who signed the general meeting of shareholders (GM's) deed outside his office area. Analytical methods are used with normative juridical research, using secondary data sources or library materials that include primary and secondary legal materials. The results of the study can be concluded that the legal result of the general meeting of shareholders (GM's) deed signed outside the office area is that the deed becomes legally flawed and causes the deed to be under the hands and forms of responsibility of the Notary can be sanctioned. Keywords: Region Position of Notary, Legal Effect and Notary Responsibilities. 
PENERAPAN SANKSI PENGHENTIAN KEGIATAN KEPADA PELAKU USAHA DALAM PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Dewi, Inamawati Mastuti; Anggoro, Teddy
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.9724

Abstract

AbstractBusiness competition law enforcement in Indonesia is carried out by the Business Competition Supervisory Commission  through roles including supervision, consultation and investigation. One example of activities that are prohibited in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is conspiracy. Conspiracies that are rife in government procurement of goods/services or government tenders. Business Competition Supervisory Commission can impose sanctions in the form of orders to Business Actors to stop activities on the issue of tender conspiracy, but in practice these sanctions are supplemented by a ban on participating in government tenders originating from Central Government Expenditure Budget /Local Government Expenditure Budget. Thus there is a difference between regulation and application related to sanctions in the conspiracy tender. Keywords: Business Competition Supervisory Commission, Conspiracy, Tender, Sanctions. AbstrakPenegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui peran antara lain pengawasan, konsultasi, maupun penyelidikan. Salah satu contoh kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah kegiatan persekongkolan. Persekongkolan yang marak terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah atau tender pemerintah. KPPU dapat menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk melakukan penghentian kegiatan pada perkara persekongkolan tender dimaksud, namun pada praktiknya sanksi tersebut ditambah dengan larangan mengikuti kegiatan tender pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD. Dengan demikian terdapat perbedaan antara pengaturan dan penerapan terkait sanksi dalam persekongkolan tender. Kata Kunci: KPPU, Persekongkolan, Tender, Sanksi.
PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA DESERSI Djakarsih Putro, Sapto Handoyo; Lathif, Nazaruddin; Simanjuntak, John p.; Prihatini, Lilik
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i4.9411

Abstract

ABSTRAK                                                          Prajurit Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) telah dipersiapkan secara khusus untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer, sehingga semua perbuatan yang dijalani harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dalam menjamin dan mendukung terlaksananya peran serta tugas penting TNI maka telah dibuatkan peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi anggota TNI, disamping aturan yang sifatnya umum. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap negara, seorang anggota TNI tidak luput dari permasalahan hukum, misalnya terdapat oknum TNI yang melakukan tindak pidana, yaitu tindak pidana desersi. Desersi merupakan  perbuatan menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas TNI yang diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI secara sengaja dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadapnya dapat dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM dengan ancaman maksimum pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.  Kata kunci: Sanksi Pidana; Desersi; Tentara Nasional Indonesia ABSTRACT Soldiers of the Indonesian National Army (abbreviated as TNI) have been specially prepared to guard, protect and defend the security and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). In carrying out their duties, TNI members are limited by military laws and regulations, so that all actions they carry out must be based on applicable laws and regulations. In order to guarantee and support the implementation of the TNI's important roles and tasks, special regulations have been made that apply to TNI members, in addition to general regulations. In carrying out their duties and obligations towards the state, a member of the TNI is not free from legal problems, for example there are members of the TNI who commit criminal acts, namely the crime of desertion. Desertion is the act of withdrawing from carrying out TNI service obligations as regulated in Article 87 of the Military Criminal Code (KUHPM). The application of criminal sanctions in criminal acts of desertion committed by TNI soldiers intentionally during peacetime longer than 30 (thirty) days, then they can be sentenced as regulated in Article 87 paragraph (1) 2nd in conjunction with paragraph (2) of the Criminal Code with a maximum threat of imprisonment for 2 (two) years and 8 (eight) months. Keywords: Criminal Sanctions; Desertion; Indonesian national army
KETIDAK ADILAN ACCESS BENEFIT SHARING (ABS) PENGETAHUAN TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT DI MALAYSIA Safitri, Yola
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10639

Abstract

ABSTRAK                Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu kondisi dimana pengaturan hukum di Malaysia terhadap perlindungan hak dan kewajiban masyarakat adat dalam memperoleh benefit dari pengetahuan tradisional yang dimiliki   yang diturunkan dari  generasi ke generasi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang mengambil pengetahuan tradisional baik yang digunakan untuk penelitian maupun yang diambil untuk  komersil atau  Biopiracy belum diatur secara detail. Meskipun malaysia telah  meratidikasi perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional namun aturan tersebut masih belum mampu memberikan  jamina  perlindungan hak masyarakat adat. Adapun masalah dalam penelitian ini hukum nasional malaysia masih belum memberikan kepastian hukum  terhadap pengetahuan tradisional yang di miliki masyarakt adat karena pihak  yang mendapatkan keuntungan dari pengetahuan tradisional tersebut adalah pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang menelaah teori dan konsep pengaturan pengetahuan tradisional. Hasil penelitian menegaskan bahwa hak kekayaan intelektual dalam pengetahuan tradisional  masih belum memberikan  keuntungan kepada pemilik asli dari pengetahuan tradisional yakni masyarakat adat. Keuntungan  hanya  diperoleh oleh pemerintah   terkait sumber daya yang dimiliki masyarakat adat.  Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pengeturan perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat adat masih belum diatur secara  maksimal oleh hukum nasional malaysia. Kata kunci :pengetahuan tradisional,  masyarakat adat, acces benefit sharing (ABS) ABSTRACT  This research is motivated by a condition where legal arrangements in Malaysia for the protection of the rights and obligations of indigenous peoples in obtaining benefits from traditional knowledge that has been passed down from generation to generation against foreign companies that take traditional knowledge both used for research and those taken for commercial or biopiracy have not been regulated in detail. Although Malaysia has ratified treaties that provide protection for traditional knowledge, these rules are still unable to provide protection for the rights of indigenous peoples. The problem in this study is that Malaysian national law still does not provide legal certainty for traditional knowledge owned by indigenous peoples because the party that benefits from traditional knowledge is the government. This research uses a normative approach that examines the theories and concepts of traditional knowledge regulation. The results of the study confirm that intellectual property rights in traditional knowledge still do not provide benefits to the original owners of traditional knowledge, namely indigenous peoples. The benefits are only obtained by the government regarding the resources owned by indigenous peoples.  The conclusion of this research confirms that the regulation of the protection of traditional knowledge of indigenous peoples is still not maximally regulated by Malaysian national law. Keywords: traditional knowledge, indigenous peoples, access benefit sharing (ABS)
STUDI KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG ANTITERORISME DI KOREA SELATAN DENGAN UNDANG-UNDANG ANTITERORISME DI INDONESIA BESERTA PERKEMBANGANNYA Jeehoon, Moon; Darmawan, Iwan; Satory, Agus; Nugraha, Roby Satya
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10528

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan analisis tentang persamaan, perbedaan serta perkembangan dari Undang-Undang Antiterorisme di Republik Korea dan Republik Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Persamaan Undang-Undang Antiterorisme di Republik Korea dengan di Republik Indonesia adalah sama-sama mendefinisikan tindak pidana terorisme sebagai tindakan yang mengancam keamanan nasional dan masyarakat umum; sama-sama mengatur tentang badan atau lembaga penanggulangan terorisme, yaitu Komite Nasional Penanggulangan Terorisme atau disebut dengan National Counter Terrorism Center (NCTC) dan The Counter Terrorism Center (CTC) serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); sama-sama menerapkan ancaman hukum mati; sama-sama mengatur tentang kompensasi/santunan bagi korban atau keluarga korban terorisme; serta sama-sama mengatur tentang perlindungan bagi pelapor atau informan adanya dugaan tindakan atau rencana terorisme. Sedangkan perbedaan keduanya adalah dalam hal jumlah bab, pasal dan ayat; jumlah perubahan; imbalan uang bagi pelapor atau informan adanya dugaan tindakan atau rencana terorisme; subjek pidana mati; pidana tambahan berupa pencabutan hak memiliki paspor; dan ancaman jumlah ancaman denda. Undang-Undang Antiterorisme yang berlaku di Republik Korea adalah Undang Nomor 14071 Tahun 2016 tentang Tindakan Pemberantasan Terorisme Untuk Perlindungan Warga Negara dan Keamanan Publik yang telah mengalami tiga kali perubahan, yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 15608 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 17466 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 18321 Tahun 2021. Sedangkan di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Kata Kunci: Undang-Undang Antiterorisme, Republik Korea, Republik Indonesia. ABSTRACT The purpose of this study is to provide an analysis of the similarities, differences and developments of the Anti-Terrorism Law in the Republic of Korea and the Republic of Indonesia. The research method used is the empirical normative legal research method. The similarities of the Anti-Terrorism Law in the Republic of Korea and the Republic of Indonesia are that they both define the crime of terrorism as an act that threatens national security and the general public; both regulate counter-terrorism agencies or institutions, namely the National Counter-Terrorism Committee or called the National Counter-Terrorism Center (NCTC) and The Counter Terrorism Center (CTC) and the National Counter-Terrorism Agency (BNPT); both apply the threat of the death penalty; both regulate compensation/benefits for victims or families of victims of terrorism; and both regulate protection for reporters or informants of alleged acts or plans of terrorism. While the differences between the two are in terms of the number of chapters, articles and verses; number of changes; monetary rewards for reporters or informants of alleged acts or plans of terrorism; subject of the death penalty; additional penalties in the form of revocation of the right to own a passport; and the threat of the amount of the threat of a fine. The Anti-Terrorism Law in force in the Republic of Korea is Law Number 14071 of 2016 concerning Actions to Eradicat Terrorism for the Protection of Citizens and Public Security which has undergone three amendments, which were amended through Law Number 15608 of 2018, Law Number 17466 of 2020 and Law Number 18321 of 2021. Meanwhile, in Indonesia there is Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism into Law. Keywords: Anti-Terrorism Act, Republic of Korea, Republic of Indonesia.

Page 28 of 36 | Total Record : 354

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue