cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arie Wuisang
Contact Email
palar@unpak.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id
Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
PALAR (Pakuan Law review)
Published by Universitas Pakuan
ISSN : 27160440     EISSN : 26141485     DOI : https://doi.org/10.33751/palar
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
Arjuna Subject : -
Articles 354 Documents
 25   26   27   28   29 
PEMBAHARUAN BERLAKUNYA ASAS LEGALITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Nugraha, Roby Satya; Silalahi, Christina Febriani
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i1.10164

Abstract

Abstrak              Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia telah mengalami transformasi sejak masa pra-kemerdekaan hingga saat ini. Dalam konteks perubahan sosial dan keinginan untuk menghapuskan produk hukum kolonial serta menggantikannya dengan produk hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai dan kehidupan masyarakat Indonesia. Asas legalitas, yang semula dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah mengalami perubahan menjadi dua pasal dengan penekanan yang lebih kuat terhadap keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun tidak diatur dalam perundang-undangan resmi. Ini mencerminkan perubahan paradigma dalam penerapan hukum pidana, memperluas ruang lingkup pemidanaan tidak hanya berdasarkan pada hukum tertulis, tetapi juga pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum dan konsistensi penggunaan hukum tertulis yang berkontradiksi dengan prinsip lex scripta dalam asas legalitas. Adapun masalah yang timbul dalam penelitian ini bagaimana yang melatarbelakangi lahir nya asas legalitas dalam KUHP Tahun 2023 dan bagaimana makna dan Essensi asas legalitas dalam KUHP Tahun 2023 serta bagaimana penerapan asas legalitas dalam kuhp tahun 2023 dan akibat yang ditimbulkan nya. Adapun penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian normatif empiris, pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan di dukung dengan penelitian lapangan seperti wawancara, kemudian data yang diperoleh dari penelitian ini di olah menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian adapun temuan atau keperbaharuan dalam asas legalitas memiliki dampak yang signifikan terhadap proses peradilan pidana dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum. Meskipun perubahan ini bertujuan untuk memperluas ruang lingkup pemidanaan dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, namun implementasinya di lapangan masih menimbulkan berbagai perdebatan di masyarakat. Pemerintah dalam hal ini perlunya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembaharuan hukum pidana dalam KUHP, khususnya mengenai Asas Legalitas agar tercipta nya kepastian hukum. Kata Kunci: Asas Legalitas, Perkembangan Hukum Pidana, Hukum Nasional, dan Hukum tertulis. Abstract             The aim of this research is to explain that the development of criminal law in Indonesia has undergone a transformation from the pre-independence period to the present. In the context of social change and the desire to eliminate colonial legal products and replace them with national legal products that reflect the values and life of Indonesian society. The principle of legality, which was originally stated in Article 1 paragraph 1 of the Criminal Code, has undergone changes into two articles with a stronger emphasis on the application of law in society, even though it is not regulated in official legislation. This reflects a paradigm shift in the application of criminal law, expanding the scope of punishment based not only on written law, but also on the values that exist in society. However, this raises questions about legal certainty and consistency in the use of written law which contradicts the principle of lex scripta in the principle of legality. The problems that arise in this research are what is behind the birth of the principle of legality in the 2023 Criminal Code and what is the meaning and essence of the legality principle in the 2023 Criminal Code and how the legality principle is implemented in the 2023 Criminal Code and the consequences it causes. The research used in this research is descriptive analytical research, empirical normative research, data collection through library research and supported by field research such as interviews, then the data obtained from this research is processed using qualitative methods. Thus, findings or updates in the principle of legality have a significant impact on the criminal justice process and public confidence in legal justice. Even though this change aims to expand the scope of punishment and pay attention to the values that exist in society, its implementation in the field still raises various debates in society. In this case, the government needs to increase outreach to the public regarding criminal law reforms in the Criminal Code, especially regarding the Principle of Legality in order to create legal certainty. Keywords: Principles of Legality, Development of Criminal Law, National Law, and Written Law.
GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Pendekatan Sosiologi dan Antropologi) Abid, Abid; Rohaedi, Edi; Kusnadi, Nandang; Iskandar, Eka Ardianto
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10449

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakang adanya isu yang berkembang tentang ketidakadilan gender dalam kehidupan barmasyarakat, berbangsa dan bernegara. Isu ini berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian tentang gender ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan dan laki-laki dari aspek sejarah, budaya dan hukum. Data diperoleh melalui studi literatur (library research) dengan pendekatan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang bertolak dari data yang dikumpulkan dengan menggunakan teori teori untuk memperjelas tujuan penelitian ini. Pendekatan sosiologi menjadi sangat penting ditautkan dalam penelitian ini, karena permasalahan gender sangat erat kaitannya dengan masalah kehidupan sosial, demikian juga dengan antropologi, dalam hal ini antropologi biologis dan antropologi sosial. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perempuan yang dianggap mahluk lemah hanya diberi peran sebagai pengatur dan pengelola sekitar urusan rumah tangga. Berbeda dengan peranan kaum laki-laki yang mendominasi hampir seluruh peranan yang penting dalam masyarakat. Al-Qur’an dan Hadits sebagai dua sumber hukum Islam yang utama memandang bahwa laki-laki maupun perempuan diberi kesempatan mengembangkan diri, bekerja dan mendayagunakan segala keahlian yang dimilikinya, karena Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan, yaitu persamaan derajat, kesetaraan mengenai kewajiban dan hak sesuai dengan masing-masing tanggung jawabnya. Kata kunci : kesetaraan, gender. Islam. Abstract This research is motivated by a growing issue of gender injustice in the life of the community, nation and state. This issue is developing both at the national and international levels. This research on gender aims to analyze the roles of women and men from historical, cultural and legal aspects. The data were obtained through a literature study (library research) with a qualitative analysis approach, namely research based on data collected using theoretical theories to clarify the purpose of this study. The sociological approach is very important to be linked in this study, because gender issues are closely related to problems of social life, as well as anthropology, in this case biological anthropology and social anthropology. This research resulted in the conclusion that women who were considered weak creatures were only given roles as regulators and managers around household affairs. In contrast to the role of men who dominate almost all important roles in society. Al-Qur’an and Hadith as two main sources of Islamic law view that men and women are given the opportunity to develop themselves, work and utilize all their skills, because Islam highly upholds the principle of justice, namely equality, equality regarding obligations and rights in accordance with their respective -Each responsibility. Key words : equality, gender. Islam.
KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI INDONESIA Adinda Putri Priscilia; Agri Chairunisa Isradjuningtias
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i3.5033

Abstract

Kedudukan hukum terhadap hak waris anak angkat di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan menurut hukum islam, hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) dan menurut hukum adat, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimanakah kepastian hukum terhadap hak waris anak angkat dalam sistem hukum tersebut. Menurut hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan immaterial dari turunannya. Dalam hukum adat terdapat hukum waris adat yang di dalamnya mengenai aturan-aturan dan norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan, harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya baik yang berupa harta kekayaan melalui cara proses peralihannya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kepastian hukum atas hak anak angkat terhadap hukum waris adat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dimana dalam penelitian tersebut mengkaji hukum tertulis, penjelasan umum, Pasal demi Pasal dan Undang-Undang. Hasil penelitian kepastian hukum atas hak anak angkat dalam perspektif hukum adat ialah dalam hukum waris adat terdapat 3 (tiga) bagian sistem yaitu: Sistem Patrilineal, Sistem Matrilineal dan Sistem Parental. Terkait dengan Sistem pewarisan patrilineal dapat dijumpai pada masyarakat adat suku Biak di daerah Papua yang menganut sistem kekerabatan patrilineal murni, yang menarik garis keturunan dengan memiliki marga yang diambil dari klan pihak bapak. Dan mengenai hak warisan anak angkat dan anak kandung adalah sama besarnya. Hal itu dikarenakan anak angkat telah dianggap masuk dan menjadi anak sendiri. Anak angkat bahkan mendapat kasih sayang yang lebih daripada anak kandung dikarenakan masyarakat adat Suku Biak biasanya tidak pandang bulu anatara anak kandung dan anak angkat. Dan masyarakat adat Suku Biak umumnya mencurahkan kasih sayang mereka kepada anak angkat, demikian pula dalam hal warisan anak angkat dan anak kandung mendapat bagian yang sama.
PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PDIANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 2 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KORUPSI BANTUAN SOSIAL COVID-19 MENTERI JULIARI BATUBARA) Roby Satya Nugraha
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v7i1.2956

Abstract

 Abstrak Tujuan penelitian hukum ini ialah tidak lain untuk menjabarkan dan menjelaskan secara rinci dan mendasar bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut: bagi Pelaku Korupsi yang terbukti secara hukum melakukan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam hal ini negara dalam keadaan darurat atau dalam keadaan adanya bencana alam maka pelaku tersebut dapat diancam dengan hukuman mati. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan melakukan pengolahan data dengan kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dilakukan upaya secara penal, upaya penal merupakan salah-satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan suatu ancaman bagi pelakunya. Fungsionalisasi hukum pidana dalam kasus ini adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan tersebut melalui penegakan hukum dan penjatuhan hukum pidana mati perlu diberikan agar tujuan dari pidana itu dalam menciptakan efek jera (ultimum remedium) terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Kata kunci : Hukuman mati, Ultimum remedium. Abstract The purpose of this legal research is none other than to describe and explain in detail and fundamentally that based on Article 2 paragraph 1 of Law no. 31 of 1999 concerning Corruption Crime reads as follows: for Corruption Actors who are legally proven to have committed an act to enrich themselves or others, in this case the state is in a state of emergency or in a state of natural disaster, the perpetrator can be threatened with the death penalty. This type of research is a normative research that is descriptive analytical in nature, using secondary data with data collection techniques through library research and processing data qualitatively, it is concluded that the application of the death penalty to perpetrators of corruption is carried out by means of penal, penal attempts. is one of the efforts to enforce the law or all actions taken by law enforcement officials that focus more on eradication after a crime is committed under criminal law, namely criminal sanctions which constitute a threat to the perpetrator. The functionalization of criminal law in this case is an effort to overcome these crimes through law enforcement and imposition of the death penalty need to be provided so that the purpose of the punishment in creating a deterrent effect (ultimum remedium) is properly implemented. Key words: Death penalty, Ultimum remedium.
PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tanah Datar) Husna, Nurul; Yustrisia, Lola; Munandar, Syaiful
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i1.9722

Abstract

AbstractThe aim of the research is to explain the process of resolving petty theft crimes through restorative justice. The concept of restorative justice is a criticism of the concept of the criminal system which views crime as a violation of state regulations. The main problems are: What is the process for resolving petty theft crimes through restorative justice at the Tanah Datar District Prosecutor's Office, and what are the obstacles to the process of resolving petty theft crimes through restorative justice at the Tanah Datar District Prosecutor's Office and efforts to overcome the obstacles. The research method used in this research is an empirical juridical method. The conclusion, among other things, is that the legal regulations regarding minor crimes are basically regulated in the Criminal Code. even in Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2012 concerning Adjustments to Limits for Minor Crimes and the amount of fines in the Criminal Procedure Code. Implementation of Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 Termination of Prosecution based on restorative justice. (case study at the Tanah Datar District Prosecutor's Office). Keywords: Restorative justice, Petty theft, Resolution of minor crimes, Prosecutor's office. AbstrakTujuan dari penelitian yaitu untuk menjelaskan bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice Konsep keadilan restoratif adalah kritik terhadap konsep sistem pidana yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan Negara. Adapun masalah utama yaitu Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Tanah Datar, dan Apa saja kendala pada proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan upaya mengatasi kendala.  Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Kesimpulan antara lain adalah bahwa pengaturan hukum tentang kejahatan ringan pada dasarnya telah diatur dalam KUHP. bahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHAP. Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative. (studi kasus di Kejaksaan Negeri Tanah Datar). Kata Kunci : restorative justice, pencurian ringan, penyelesaian tindak pidana ringan, kejaksaan.
KEDUDUKAN DEBITUR DALAM MELAKSANAKAN SCHULD DAN HAFTUNG TERHADAP LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL Purnama Sari, Melia Putri; Dajaan, Susilowati Suparto
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i4.9399

Abstract

ABSTRACTThe purpose of writing this article is to provide information and understanding about services that make life practical, namely the presence of information technology-based money lending and borrowing agreements (P2P lending). This peer to peer lending fintech service has two categories, namely legal and illegal. Article 1131 of the Civil Code the debtor is obliged to fulfill his achievements towards the creditor. This is due to the attachment of schuld and haftung as elements of the obligation to the debtor so that the creditor has the right to demand that his performance be returned. This writing was carried out using a normative juridical method, namely using literature study data collection techniques through analysis of the main issues and sources of relevant legal products. Virtual lending and borrowing agreements (P2P lending) are regulated based on the Financial Services Authority Regulations and the Civil Code.Keywords: Debtor, Peer To Peer Lending ABSTRAKTujuan dari penulisan artikel ini ialah guna memberikan informasi dan pemahaman tentang pelayanan yang membuat kehidupan menjadi praktis yaitu hadirnya perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (P2P lending). Layanan fintech peer to peer lending ini memiliki dua kategori yaitu legal dan ilegal. Pasal 1131 KUHPerdata debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasinya terhadap kreditur. Hal tersebut dikarenakan melekatnya schuld dan haftung sebagai unsur dari perikatan terhadap debitur sehingga kreditur berhak untuk menuntut agar prestasinya kembali. Dalam penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yakni menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan melalui analisis pokok masalah dan sumber dari produk hukum yang relevan. Perjanjian pinjam meminjam secara virtual (P2P lending) telah diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata Kunci : Debitur, Peer To Peer Lending
ANALISIS TERHADAP RESPONSIVITAS DAN KARAKTERISTIK ELITIS PADA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Fathiyah, Reiga Ryzka
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i2.10252

Abstract

AbstractThe aim of this research is to explore the dynamics of legal politics, with a focus on responsiveness and elitist characteristics in the implementation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (omnibus law). The research method used is normative juridical, which is often referred to as doctrinal legal research, emphasizing the analysis of statutory regulations, legal documents and related literature to understand legal concepts and their application. The problem in this research is whether the Government is committed to legal reform through the nine ideals (Nawacita).  The findings regarding one significant implementation is the omnibus law which was passed on November 2 2020. Even though it aims to simplify regulations and increase investment, the process of forming this law has drawn criticism regarding the lack of public involvement and executive dominance. Keywords: Legal Political Dynamics, Omnibus Law, Fast Track Legislation. AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk mengeksplorasi dinamika politik hukum, dengan fokus pada responsivitas dan karakteristik elitis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibus law). Metode penelitian yang digunakan ialahh normatif yuridis, yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait untuk memahami konsep hukum dan penerapannya. Adapun masalah dalam penelitian ini ialah apakah Pemerintah berkomitmen untuk reformasi hukum melalui sembilan cita-cita (Nawacita).  Adapun temuan mengenai salah satu implementasi signifikan adalah omnibus law yang disahkan pada 2 November 2020. Meskipun bertujuan menyederhanakan regulasi dan meningkatkan investasi, proses pembentukan undang-undang ini menuai kritik terkait minimnya keterlibatan publik dan dominasi eksekutif. Kata Kunci: Dinamika Politik Hukum, Omnibus Law, Fast Track Legislation.
KLASTERISASI DESA MELALUI IDM SEBAGAI FONDASI DASAR PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN BOGOR
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i4.6809

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memetakan status desa berdasarkan indeks desa membangun (IDM) dan juga berdasarkan kemiripan kondisi desa yang dilihat dari dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi yang merupakan indikator dalam penentuan IDM desa. Penelitian ini menggunakan konsep big data dengan teknik data mining K-means Clustering untuk mengelompokkan setiap desa berdasarkan Indeks Desa Membangun yang mereka miliki. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Lembaga yang ada di Pemerintah Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menghasilkan 6 cluster status desa yaitu cluster 1 dengan kategori desa maju, cluster 2 kategori desa berkembang, cluster 3 kategori desa maju, cluster 4 kategori desa mandiri, cluster 5 kategori desa berkembang, dan cluster 6 kategori desa berkembang. Masing-masing cluster memiliki kondisi ekonomi, sosial, dan ekologi yang berbeda-beda walaupun memiliki kategori desa yang sama. Desa Berkembang pada cluster 2 dan cluster 5 memiliki kondisi jalan yang baik sedangkan cluster 6 memiliki kondisi jalan yang rusak sedang. Desa maju pada cluster 1 memiliki fasilitas hotel dan kantor pos sedangkan desa maju pada cluster 3 tidak memiliki kedua fasilitas tersebut. Berdasarkan kondisi ini maka dapat disimpulkan bahwa setiap desa walaupun berada dalam kategori IDM yang sama namun memiliki permasalahan yang berbeda pada salah satu indeks pembentuk IDM. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam pengembangan strategi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh masing-masing desa sehingga peningkatan kondisi desa berkembang menjadi desa maju dan desa maju menjadi desa mandiri dapat tercapai secara maksimal. Kata Kunci: Cluster, Desa, Indeks Desa Membangun (IDM) Abstract This study aims to map the status of the village based on the developing village index (IDM) and also based on the similarity of village conditions seen from the economic, social, and ecological dimensions which are indicators in determining the village IDM. This study uses the concept of big data with the K-means Clustering data mining technique to group each village based on their village build index. The data used in this study is secondary data, namely data obtained from the Institutions in the Bogor Regency Government. The results of the study divide the village status in 6 clusters, namely cluster 1 and cluster 3 included in developed village category, cluster 2, cluster 5 and cluster 6 included in developing village category, cluster 4 independent village category. Each cluster has different economic, social, and ecological conditions even though it has the same village category. Developing Villages in cluster 2 and cluster 5 have good road conditions while cluster 6 has moderately damaged road conditions. The developed villages in cluster 1 have hotel and post office facilities, while in cluster 3 they do not have these two facilities. Based on this condition, it can be concluded that even though each village is in the same IDM category, it has different problems in one of the IDM-forming indexes. This condition needs to be a concern in developing the right strategy according to the problems experienced by each village so the increase in the village status can be achieved optimally. Keywords: Cluster, Developing Village Index, Village
PEMENUHAN HAK NORMATIF PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PERUSAHAAN BANGKRUT
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i3.5801

Abstract

ABSTRAK            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan bangkrut. Secara khusus bertujuan untuk: pertama, mengetahui apa saja hak normative pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan bangkrut, kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena pemnutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan bangkrut. Metode Penelitian ini yaitu yuridis normatf dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemutusan hubungan kerja dengan alasan Perusahaan tutup yang disebabkan karena Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus  selama 2 (dua) tahun berhak atas uang pesangon sesusai dengan Pasal  44 ayat (1) PP No.35 tahun 2021,sedangkan pemutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan tutup yang disebabkan keadaaan (force majure) pekerja berhak atas uang pesangon  sesuai dengan Pasal  45 ayat (1) PP No.35 tahun 2021. Dalam hal pemenuhan hak pesangon dan upah pekerja yang tidak dipenuhi sesuai dengan perundang-undangan dikarenakan perusahaan bangkrut atau mengalami pailit sudah diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Namun jika perusahaan tetap tidak membayarkan hak pesangon pekerja maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara penyelesaian yaitu dengan cara non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Kata Kunci : Hak Normatif, Pemutusan Hubungan Kerja, Perusahaan Bangkrut ABSTRACTThis study aims to determine the legal protection of workers affected by termination of employment on the grounds that the company went bankrupt. Specifically, it aims to: first, find out what are the normative rights of workers who are terminated on the grounds that the company is bankrupt, second, how are legal protections for workers who are terminated on the grounds that the company is bankrupt. This research method is normative juridical by using the law approach (statue approach). The results of the study show that termination of employment with the reason that the company is closed due to the company experiencing continuous losses for 2 (two) years is entitled to severance pay in accordance with Article 44 paragraph (1) PP No. 35 of 2021, while termination of employment with the reason the company closed was due to circumstances (force majeure) workers were entitled to severance pay in accordance with Article 45 paragraph (1) PP No.35 of 2021. In the event that the fulfillment of severance rights and workers' wages were not fulfilled in accordance with the legislation because the company went bankrupt or Bankruptcy is regulated in Article 95 paragraph (4) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. However, if the company still does not pay the workers' severance pay, the dispute can be settled in two ways, namely by non-litigation (out of court). ) and litigation (through the courts). Keywords: Normative Rights, Termination of Employment, Bankrupt Companies
PERBANDINGAN PROFESI NOTARIS DAN IMPLEMENTASI JURNAL NOTARIS DI NEGARA BAGIAN NEW YORK DAN PROTOKOL NOTARIS DI INDONESIA DALAM ERA REFORMASI TEKNOLOGI Riansyah, Rifqi Mufid; Soroinda, Disriani Latifah
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i2.10087

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk membandingkan peran notaris dan penerapan jurnal notaris di Negara Bagian New York, Amerika Serikat, dengan protokol notaris di Indonesia pada era reformasi teknologi. Dasar dari penelitian ini adalah perbedaan dalam sistem hukum yang diterapkan oleh kedua negara, yaitu sistem hukum common law di Amerika Serikat dan sistem hukum civil law di Indonesia, serta dampak perkembangan teknologi terhadap praktik notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal atau normatif, yang berfokus pada analisis dan interpretasi sumber hukum seperti peraturan undang-undang, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam peran dan fungsi notaris di Negara Bagian New York dan Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh perbedaan dalam sistem hukum yang berlaku. Di Negara Bagian New York, notaris publik memiliki peran yang lebih terbatas dibandingkan dengan Indonesia, dimana notaris memiliki wewenang lebih luas sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik. Terkait implementasi jurnal notaris dan protokol notaris. Kata kunci:  notaris, jurnal notaris, protokol notaris, reformasi teknologi, perbandingan hukum AbstractThis research aims to compare the role of notaries and the implementation of notary journals in New York State, United States, with notary protocols in Indonesia during the technological reform era. The basis of this research is the differences in the legal systems applied by the two countries, namely the common law legal system in the United States and the civil law legal system in Indonesia, as well as the impact of technological developments on notary practice. The research method used is a doctrinal or normative approach, which focuses on the analysis and interpretation of legal sources such as statutory regulations, court decisions, and legal doctrine. The research results show that there are significant differences in the roles and functions of notaries in New York State and Indonesia, this is influenced by differences in the applicable legal systems. In New York State, notaries have a more limited role compared to Indonesia, where notaries have broader authority as public officials to make authentic deeds. Regarding the application of notary journals and notary protocols.  Keywords: notary, notary journal, notary protocol, technological reform, comparative law

Page 27 of 36 | Total Record : 354

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue