cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arie Wuisang
Contact Email
palar@unpak.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id
Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
PALAR (Pakuan Law review)
Published by Universitas Pakuan
ISSN : 27160440     EISSN : 26141485     DOI : https://doi.org/10.33751/palar
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
Arjuna Subject : -
Articles 354 Documents
 27   28   29   30   31 
KEPASTIAN HUKUM STATUS TANAH BEKAS EIGENDOM YANG BELUM DI KONVERSI DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH PPAT SETELAH BELRKUNYA UUPA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT Husaeni, Rifky Bustami; Pujiwati, Yani; Zamil, Yusuf Saepul
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10683

Abstract

ABSTRAKPada tanggal 24 September tahun 1980 ketentuan mengenai eigendom sudah dianggap tidak berlaku, namun dalam praktiknya kepemilikan hak eigendom masih banyak dimiliki oleh beberapa dari masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman mengenai status tanah bekas eigendom yang belum dikonversi menjadi hak milik setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitiannya yaitu studi kepustakaan dan lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif, karena data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan disusun sistematis. Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang memiliki dalam kepemilikan hak eigendom yang belum di konversi menjadi hak milik sehingga berakibat pada status tanah bekas eigendom tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Kata Kunci: Tanah, Eigendom, Konversi. ABSTRACTOn September 24 1980, the provisions regarding eigendom were deemed no longer valid, but in practice many communities still own eigendom rights. The aim of this research is to gain an understanding of the status of former eigendom land that has not been converted into property rights after the enactment of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations in connection with related regulations. This research method uses a normative jurisprudential approach. Specifications: This research is descriptive analytical in nature. The research stage is literature and field study. The data analysis method in this research is a qualitative juridical analysis method, because the data obtained through field research and library research are arranged systematically. Based on the results of research at the Bandung City National Land Agency, in practice there are still many people who have ownership of eigendom rights which have not been converted into property rights, resulting in the status of the former eigendom land becoming land controlled by the state. Keywoard: Land, Eigendom, Conversion.
PERAN MASYARAKAT DALAM MELINDUNGI HAK KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN OLAHAN Angela, Melisa; Widjaja, Dorantes; Siswanto, Carissa Amanda; Indradewi, Astrid Athina
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10532

Abstract

Abstrak Penulisan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan peran masyarakat dalam melindungi hak nya sebagai konsumen sebagaimana tercantum dalam Konsiderans huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar lebih teliti dalam memperhatikan suatu produk pangan olahan supaya pelaku usaha dapat menjaga mutu produknya tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan karena turut serta masyarakat sebagai konsumen dapat membantu pemerintah maupun badan pengawas obat dan makanan dalam melindungi hak konsumen atas terjaminnya mutu suatu produk pangan olahan dan berdasarkan hal itu maka peran masyarakat menjadi penting dalam melindungi hak konsumen terhadap produk pangan olahan. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan sehingga dipetoleh kesimpulan bahwa tanggung jawab dalam perlindungan konsumen bukan hanya pada pelaku usaha maupun pemerintah serta lembaga-lembaga yang dibentuk ataupun diakui namun juga tanggung jawab konsumen untuk melindungi hak konsumen yang dimilikinya, karena dengan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian maka masyarakat sebagai konsumen akan dapat melindungi hak konsumennya dari pihak-pihak yang memiliki niat buruk dalam perdagangan. Masyarakat diharapkan untuk mengimplementasikan konsideran huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam kehidupannya sebagai konsumen agar pembangunan perekonomian nasional dapat dijalankan dengan tetap menjaga perlindungan konsumen. Kata kunci: Produk Pangan Olahan;Peran Masyarakat; Perlindungan Konsumen. ABSTRACT This writing aims to explain the role of the community in protecting their rights as consumers as stated in the Consideration letter d of the Consumer Protection Law so that they pay more careful attention to processed food products so that business actors can maintain the quality of their products in accordance with the standards that have been set because they contribute to and the public as consumers can assist the government and food and drug regulatory agencies in protecting consumer rights to ensure the quality of processed food products and based on this, the role of the community becomes important in protecting consumer rights regarding processed food products. This writing uses a type of normative research which is descriptive analytical in nature with data collection techniques through library research so that it can be concluded that the responsibility for consumer protection is not only on business actors and the government as well as established or recognized institutions but also the responsibility of consumers to protect consumer rights. that they have, because with awareness, knowledge, concern, ability and independence, society as consumers will be able to protect their consumer rights from parties who have bad intentions in trade. The public is expected to implement the consideration of letter d of the Consumer Protection Law in their lives as consumers so that national economic development can be carried out while maintaining consumer protection. Keywords: Processed Food Products; Community Role; Consumer protection.
ANALISIS MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN KONSTITUSI Afifah, Febriana; Firdaus, Emilda; Diana, Ledy
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10793

Abstract

Abstrak Masa jabatan Kepala Desa tidak diatur secara explisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti halnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta masa jabatan kepala daerah, tetapi hanya diatur dalam Pasal 39 UU No.6/2014. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Perkara Nomor 15/PUU-XXI/2023 menyatakan dinamika perubahan pada pengaturan mengenai masa jabatan Kepala Desa sangatlah tergantung pada faktor filosofis, yuridis, dan sosiologis yang memengaruhi pada saat ketentuan tersebut dibuat. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Apakah yang menjadi pertimbangan dari putusan mahkamah konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 terhadap masa jabatan Kepala Desa dan Bagaimanakah implikasi putusan mahkamah konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 terhadap masa jabatan Kepala Desa. Jenis Penelitian penelitian hukum normatif Penelitian ini merupakan penelitian yang akan mengkaji sistematika hukum, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis, Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Analisis Data dalam penelitian hukum normatif data dapat dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 15/PUU-XXI/2023 menyatakan beberapa alasan. Ada sedikitnya lima alasan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan masa jabatan Kepala Desa tetap 6 tahun, dengan maksimal 3 periode.  Keywords: Kepala Desa, Mahkamah Konstitusi, Masa jabatan. Abstract The term of office of a village head is not explicitly regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as is the term of office of the president and vice president and the term of office of regional heads, but is only regulated in Article 39 of Law No.6/2014. The Constitutional Court (MK) in Case Decision Number 15/PUU-XXI/2023 stated that the dynamics of changes to regulations regarding the term of office of village heads really depend on the philosophical, juridical and sociological factors that influenced the time the provisions were made. The main problem in this research is: What are the considerations of the decision of the constitutional court Number 15/PUU-XXI/2023 regarding the term of office of the village head and what are the implications of the decision of the constitutional court Number 15/PUU-XXI/2023 for the term of office of the village head. Types of research: normative legal research. This research is research that will examine legal systematics, namely research carried out on certain statutory regulations or written laws. In collecting data for normative legal research, the literature review method is used. Data Analysis In normative legal research, data can be analyzed qualitatively by describing descriptively the data that has been obtained. The Constitutional Court in its legal considerations on Decision Number 15/PUU-XXI/2023 stated several reasons. There are at least five reasons why the Constitutional Court then stated that the term of office for village heads remains 6 years, with a maximum of 3 terms.  Keywords: Village Head, Constitutional Court, Term of Office.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN RUKO TANPA IZIN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KOTA BUKITTINGGI Dewi, Putri; Chofa, Fery; Farda, Nessa Fajriyana
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10579

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap Bangunan Ruko Tanpa Izin di Kota Bukittinggi. Bukittinggi merupakan salah satu kota wisata di Sumatera Barat yang mengalami pertumbuhan yang cepat dan tampaknya pertumbuhan ini akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan perumahan, kantor, pertokoan, tempat pendidikan dan bangunan lainnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai penegakan hukum di bidang perizinan, yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, dalam menciptakan tatanan kota yang kondusif serta menjamin keadilan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap bangunan ruko tanpa izin oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi belum efektif karena masih banyak masyarakat yang mengabaikan peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Ketidakpedulian masyarakat terhadap peraturan tentang perizinan bangunan gedung ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah kuatnya peranan adat, sehingga beberapa masyarakat beranggapan jika tanah itu punya kumpulan pasukuannya maka tidak butuh izin dari pemerintah atau negara untuk mengelola tanah tersebut. Katakunci: Penegakan Hukum, Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan Tanpa Izin. Abstract This research aims to determine the law enforcement carried out by the public works and spatial planning departement against shophouse buildings without permits in Bukittinggi city. Bukittinggi is one of the tourist cities in West Sumatra which is experiencing rapid growth and it seems that this growth will countinue in the increasing need for housing, offices, shops, educational places and other buildings. The problem in this research is regarding law enforcement in the licensing sector, which is carried out by the Bukittinggi city public works and spatial planning service, in creating a conducive city order and ensuring justice and legal certainty regarding legal protection for the community. This research is a descriptive in nature, using an empirical juridical approach. Data collection techniques are interviews and literature study. Based on research results, law enforcement against shophouse buildings without permits by the public works and spatial planning agency of Bukittinggi city has not been effective because there are still many people who ignore the regulations that have been made and determined by the goverment. The community’s indifference to the regulations regarding building permits is influenced by several things, including the strong role of custom, so that some people think that if the land has its own tribal group then there is no need for permission from the goverment or state to manage the land. Keywords: Law Enforcement, Public Works Agency, Ilegal Buildings.
IMPLEMENTASI PERATURAN NAGARI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG GOTONG ROYONG DAN SWADAYA MASYARAKAT DI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG Putri, Novira Dea; Gusman, Erry; Arman, Zuhdi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10588

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas mengenai implementasi Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Gotong Royong Dan Swadaya Masyarakat Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang. Peraturan ini telah diundangkan sejak oktober tahun 2022. Diundangkan sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang asri, bersih, dan sehat, serta meningkatkan jiwa sosial masyarakat guna mempererat hubungan silaturahmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi peraturan tersebut dan mengidentifikasi kendala serta upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan ini belum berjalan secara maksimal. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan aturan yang telah disepakati bersama serta kurang tegasnya pihak-pihak terkait dalam menjalankan aturan yang telah disepakati. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan sosialisasi, memberikan pembinaan, dan pendampingan kepada masyarakat serta menegakkan sanksi secara tegas bagi pelanggar aturan. Diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah nagari dan masyarakat agar tujuan dari peraturan nagari ini dapat tercapai secara optimal. Kata kunci: Implementasi, Peraturan Nagri, Gotong Royong, Swadaya Masyarakat Abstract This research discusses the implementation of nagari regulation number 4 of 2022 conceming mutual cooperation and community self-help in nagari tanjung haro sikabu-kabu padang panjang. This regulation has been promulgated since october 2022. It was promulgatedas anffort to create a beautful, clean andhealthy environment, as well as improve the social spirit of the community in order to strengthen friendly relations. This research with a qualitative approach. Data collection was cammed out through literature study and field researhusing interview techniques and document study. The research results show thow that the implementation of this regulation has notrun optimally. The main obstacle faced is the lack of community participation and awareness in implementing the mutually agreed rules and the lack of firmness of the relevant parties in implementing the agreed rules. Efforts that can be made include increasing socialization, providing guiddance and assistance to the community and strictiy enforcing sanctions for rule violators. Good cooperation is needed between the nagari government and the community so that the objective of this nagari regulation can be achieved optimally. Keywords: Implementation, National Regulations, Mutual Cooperation, Community Self-Help.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Putra, Bima Mandala; Widodo, Selamat
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11270

Abstract

ABSTRAK Kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, sebagaimana tercatat dalam data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat, keberanian melapor, serta kemudahan akses pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengevaluasi prinsip-prinsip perlindungan hukum seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak pemulihan, dan hak restitusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS memberikan kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan pemahaman aparat hukum dan kurangnya fasilitas pendukung korban. Harapan kedepan pemerintah dapat meningkatkan kapasitas aparat hukum, penyediaan layanan pemulihan terpadu, dan sosialisasi hak-hak korban untuk memastikan efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Kata Kunci: perlindungan hukum, tindak pidana kekerasan seksual, restitusi ABSTRACT Cases of sexual violence against children have shown a significant increase year-on-year, as recorded in the Online Information System for Women and Child Protection (Simfoni PPA). This increase is influenced by growing public awareness, courage to report, and easier access to reporting. This study aims to analyze the legal protection of children as victims of sexual crimes based on Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS). Using a normative juridical method and a descriptive-analytical approach, this study evaluates the principles of legal protection such as non-discrimination, the best interests of the child, the right to recovery, and the right to restitution. The results of the analysis show that although the UU TPKS provides a comprehensive legal framework, its implementation still faces challenges, including limited understanding by law enforcement officers and a lack of supporting facilities for victims. It is hoped that in the future the government can improve the capacity of law enforcement officers, the provision of integrated recovery services, and the socialization of victims' rights to ensure the effectiveness of legal protection for child victims of sexual violence. Keywords: legal protection, sexual violence crimes, restitution
IMPLIKASI PELAKSANAAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA Simanungkalit, Irfandy H; Sitorus, Bethsaidah; Manurung, Rosa; Manurung, Oktavia; Anggusti, Martono
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11491

Abstract

Abstract The purpose of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) is to improve economic relations between ASEAN member countries and China on January 1, 2010. As one of the largest ASEAN member countries, Indonesia has the potential to take advantage of various opportunities and challenges related to the formation of ACFTA.The formulation of the problem of writing the article is How are the implications of the implementation of ACFTA on international trade in Indonesia? How is the comparison of the benefits obtained by Indonesia and China on the implications of the implementation of ACFTA? The data collected for this article was collected using the normative method. Both countries benefited greatly from the implementation of ACFTA. While China gained a large market and natural resources, Indonesia gained from investment and possible technology transfer. However, for all parties to benefit equally, it is important to manage the trade potential. Keywords: ACFTA, Economy, Trade Abstrak Tujuan dari ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) adalah untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara negara anggota ASEAN dengan Tiongkok pada tanggal 1 Januari 2010. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN terbesar, Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan berbagai peluang dan tantangan terkait dengan pembentukan ACFTA. Rumusan masalah dari penulisan artikel yaitu Bagaimana implikasi penerapan ACFTA terhadap perdagangan internasional di Indonesia? Bagaimana perbandingan manfaat yang didapatkan oleh Indonesia dan China atas implikasi penerapan ACFTA? Data yang dikumpulkan untuk artikel ini dikumpulkan dengan menggunakan metode normatif. Kedua negara mendapat manfaat besar dari penerapan ACFTA. Meskipun Tiongkok memperoleh pasar dan sumber daya alam yang besar, Indonesia memperoleh keuntungan dari investasi dan kemungkinan transfer teknologi. Namun, agar semua pihak mendapat manfaat yang sama, penting untuk mengelola potensi perdagangan. Kata kunci: ACFTA, Ekonomi , Perdagangan
PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN PELANGGARAN E-TILANG LALU LINTAS Purba, Megasari; Manulang, Herlina
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11500

Abstract

ABSTRAK Peran Kejaksaan dalam Penyidikan Tilang Elektronik Dalam proses penyidikan, Jaksa Penuntut Umum menggunakan data yang diperoleh dari sistem e-tilang sebagai alat bukti. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang mengizinkan penggunaan perangkat elektronik sebagai bukti dalam konferensi. Kejaksaan juga berwenang meninjau pengadilan mengenai denda lalu lintas dan memastikan pembayaran denda dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh kepolisian dan kejaksaan . Penulis menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif , yaitu memanfaatkan sumber data sekunder melalui penelitian kepustakaan.Tinjauan Pustaka merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan berbagai bahan yang tersedia di perpustakaan seperti buku - buku, referensi , hasil-hasil penelitian terdahulu dalam bentuk artikel, catatan-catatan, dan berbagai jurnal ilmiah. Peran kejaksaan sebagai lembaga hukum yang menegakkan asas keadilan sangatlah penting , dalam kaitan ini kejaksaan menjalankan kekuasaan negara dalam cakupan kewenangannya dan harus bebas dari pengaruh pihak luar. Mengoptimalkan langkah - langkah strategi untuk meningkatkan peran kejaksaan dalam menegakkan hukum lalu lintas. Dengan mengintegrasikan data, memanfaatkan teknologi modern, dan mendorong kolaborasi antar lembaga, diharapkan sistem ini akan beroperasi secara optimal. Kata Kunci: Peran,Kejaksaan,Penyidikan,Optimal ABSTRACT The Role of the Prosecutor's Office in Investigating Electronic Tickets In the investigation process, the Public Prosecutor used data obtained from the e-ticket system as evidence. This is in accordance with legal provisions that permit the use of electronic devices as evidence in conferences. Prosecutor's Office It also has the authority to review traffic fines in court and ensure that fine payments are made in accordance with procedures established by the police and prosecutor's office. Writer using the Normative Juridical Research method, namely utilizing secondary data sources through library research. Literature Review is a research activity carried out by collecting information and data using various materials available in the library such as books, references, research results previously in the form of articles, notes and various scientific journals. The role of the prosecutor's office as a legal institution that upholds the principles of justice is very important. In this regard, the prosecutor's office exercises state power within the scope of its authority and must be free from influence from outside parties. Optimize strategic steps to increase the role of prosecutors in enforcing traffic laws. By integrating data, utilizing modern technology, and encouraging collaboration between institutions, it is hoped that this system will operate optimally. Keywords: Role,Prosecutor,Investigation,Optimally.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI INDONESIA: PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN Irza, Muhammad Yusril; Awaludin, Arif; Rusito, Rusito
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11528

Abstract

ABSTRAK Modus operandi maraknya aplikasi judi online di tengah masyarakat yang didukung kemudahan teknologi. Meluasnya akses era digitalisasi menjadi bumerang bagi masyarakat karena dapat memicu munculnya sejumlah penyakit sosial. Salah satu yang meresahkan adalah masifnya perjudian online yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Perlu langkah konkret untuk membasminya agar masyarakat terhindar dari jerat perjudian yang akan menyulitkan kondisi perekonomian. Pemerintah menegaskan pentingnya menjaga diri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online, dengan kerja sama yang baik, praktik judi online dapat diminimalisir dan diberantas. Memberantas kejahatan ini tidak hanya tugas pemerintah, melainkan butuh kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, menurut data Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online), sedikitnya 3 juta lebih orang terpapar perjudian daring. Ratusan triliun rupiah uang masyarakat tersedot dalam permainan judi online tersebut. Mulai dari permainan slot ratusan ribu hingga miliaran rupiah. Pelajar, anggota dewan, mahasiswa, pengendara ojek online, ASN, anggota polisi, hingga ibu rumah tangga terjerat judi daring ini. Adapun mengenai peraturan hukum judi online secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 memiliki muatan perjudian adalah masuk sebagai perbuatan yang dilarang. Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar. Kata Kunci: Implementasi, Penegakan Hukum, Judi Online ABSTRACT The modus operandi of the proliferation of online gambling applications in society supported by the ease of technology. The widespread access of the digital era has backfired on society because it can trigger the emergence of a number of social diseases. One of the disturbing things is the massive online gambling that is easily accessible to all levels of society. Concrete steps are needed to eradicate it so that society can avoid the trap of gambling that will complicate economic conditions. The government emphasizes the importance of protecting oneself and those closest to you from the dangers of online gambling, with good cooperation, online gambling practices can be minimized and eradicated. Eradicating this crime is not only the government's job, but requires collaboration with all elements of society. In the past two years, according to data from the Online Gambling Eradication Task Force (Satgas Judi Online), at least 3 million people have been exposed to online gambling. Hundreds of trillions of rupiah of public money are sucked into online gambling games. Starting from slot games of hundreds of thousands to billions of rupiah. Students, council members, students, online motorcycle taxi drivers, ASN, police officers, to housewives are caught in this online gambling. Regarding the legal regulations for online gambling, it is specifically regulated in the Law on Electronic Information and Transactions (ITE) which was last amended by Law No. 1 of 2024. The provisions of Article 27 paragraph (2) of Law 1/2024 contain gambling content which is included as a prohibited act. Article 45 paragraph (3) of Law 1/2024 contains gambling content which is punishable by imprisonment for a maximum of 10 years and/or a maximum fine of IDR 10 billion. Keywords: Implementation, Law Enforcement, Online Gambling
The Procedure For Amending The 1945 Constitution Is Reviewed In Terms Of Positive Law Of The Republic Of Indonesia Wuisang, Ari; Nugraha, Roby Satya
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i1.11580

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas prosedur perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 serta lembaga yang berwenang dalam proses perubahan tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis fleksibilitas atau rigiditas prosedur perubahan UUD 1945 serta mencari formulasi ideal untuk perubahan konstitusi di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perubahan UUD 1945 pasca reformasi bersifat rigid, dengan persyaratan yang lebih ketat dibandingkan sebelumnya, khususnya dalam mekanisme pengajuan perubahan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Rigiditas ini berpotensi menghambat adaptasi konstitusi terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi terhadap persyaratan pengajuan perubahan agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan hukum nasional. Kata kunci: perubahan UUD 1945, prosedur konstitusi, rigiditas hukum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, reformasi hukum. Abstract This research discusses the procedures for amending the 1945 Constitution and the institutions authorized to carry out the amendment process. Through a normative juridical approach, this research analyzes the flexibility or rigidity of procedures for amending the 1945 Constitution and seeks ideal formulations for future constitutional changes. The research results show that the procedures for amending the 1945 Constitution after reform are rigid, with stricter requirements than before, especially in the mechanism for submitting changes by the People's Consultative Assembly (MPR). This rigidity has the potential to hinder the constitution's adaptation to societal dynamics and legal developments. Therefore, this research recommends revisions to the requirements for submitting changes to make them more inclusive and responsive to national legal needs. Key words: changes to the 1945 Constitution, constitutional procedures, legal rigidity, People's Consultative Assembly, legal reform

Page 29 of 36 | Total Record : 354

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue