Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[PENCEGAHAN POTENSI KERUSUHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Mirhandika Febytry]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (397.318 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.340-348
<![CDATA[Humans are social creatures who carry out group activities and are also reliable with other humans. Therefore, humans cannot live without other people psychologically, physically, or biologically. However, with a group life that does not interact in humans, it causes incompatibility between one party and the other, resulting in all kinds of conflicts. This also applies in prisons, the emergence of conflict does not have a tremendous impact if left unchecked. The impact that occurs can be in the form of riots which of course can harm all parties, both materially and in life and safety. Therefore, in an effort to prevent potential riots in prisons, research on the causes of riots in prisons is carried out using variables in the form of cases of riots in several places that have occurred before so that they can be identified more deeply. The method used is Pareto diagram analysis, fishbone analysis, and 5W + 1H analysis.]]>
<![CDATA[PROSES PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Leo Rahmat Karindra]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (171.506 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.618-624
<![CDATA[Jurnal ini membahas tentang proses pengelolaan benda stitaan dan barang rampasan negara yang berada di dalam rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan atau biasa di singkat dengan RUPBASAN . Dalam proses pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara ini tentunya membutuhkan sumber daya yang memadai dan berkualitas . Di perlukan sarana prasarana dan anggaran untuk proses mengelola benda sitaan dan barang rampasan negara ini . Barang yang telah disitadan dirampasan ini perlu di kelola dengan baik karena benda dan barang ini akan dijadikan barang bukti di kemudian hari . Metode yang digunakan dalam Menyusun jurnal adalah studi literatur yang bersumber dari majalah digital dan dari beberapa sumber lainnya .]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS LEMBAGA LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 ]]>
<![CDATA[Farida Ika Kristiannty]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.502 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.945-954
<![CDATA[Indonesia adalah negara yang dalam pengembangannya mengedepankan aspek persekitaran. Kerosakan persekitaran yang mempengaruhi manusia, sehingga hak untuk persekitaran yang baik dan sihat diabaikan. Kehidupan manusia dan persekitarannya adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan, seperti dua sisi duit syiling yang saling berkaitan antara satu sama lain. Persekitaran yang baik dan sihat akan baik untuk manusia sendiri. Keadaan persekitaran di dunia, termasuk Indonesia, mengalami penurunan atau kemerosotan kualitas lingkungan. Ini disebabkan oleh manusia dengan merosakkan dan mencemarkan alam sekitar yang memberi kesan negatif kepada manusia lain. Kerosakan dan pencemaran alam sekitar akanmemberi kesan kepada hak terhadap persekitaran yang baik dan sihat. Persekitaran yang menjadi baik atau buruk akan mengganggu susunan sosial itu sendiri. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2000 memberikan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan yang akan membincangkan keberkesanannya dalam penyelidikan ini.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rahmi Ayunda]]>;
<![CDATA[Melvina Octaria]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.684 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.231-244
<![CDATA[Intensitas transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia semakin meningkat. Sebagian besar pengguna berasal dari kalangan anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak dibawah umur sebagai subjek hukum dalam melakukan transaksi perdagangan secara elektronik. Metode yang digunakan berupa metode yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber utamanya, serta metode analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas sebuah perjanjian oleh anak dibawah umur dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik adalah sah. Meskipun demikian, karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian berupa kecakapan maka dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak yang merasa dirugikan melalui putusan Hakim Pengadilan. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh terdiri dari jalur litigasi dan non-litigasi.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PEMBANGUNAN HOTEL TERKAIT HAK GUNA RUANG ATAS TANAH DI KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Victor Trihart Paul Batubuaja]]>;
<![CDATA[Jemmy Sondakh]]>;
<![CDATA[Mercy Maria Magdalena Setlight]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (419.822 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.589-603
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum hak guna ruang atas tanah (HGRAT) bangunan gedung hotel di Kota Manado, dan Untuk mengkaji dan menganalisis upaya pencegahan terhadap kerugian dalam kegiatan bisnis pembangunan hotel di Kota Manado. Metode Penelitian ini dilakukan terhadap asas hukum dan aturan hukum yang berlaku dan menganalisis kelebihan dan kelemahannya serta menganalisis harmonisasi antara aturan tersebut dengan aturan lain baik secara vertikal maupun horizontal sehingga tipe penelitian ini adalah tipe penelitian normatif yuridis. Hasil Penelitian Menunjukkan dalam Pengaturan hukum hak guna ruang atas tanah (HGRAT) bangunan hotel di Kota Manado terdiri dari aturan umum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pasal 681 dikaitkan dengan penelitian ini maka berdasarkan hak dasar bangunan Hotel Manadodapat mencegah pembangunan yang peninggiannya menghalangi pemandangan laut yang merupakan keunggulan dari hotel Lagoon. Selanjutnya, pengaturan yang terkait lainnya terdiri dari aturan yang lebih khusus tentang bangunan gedung dan kebijakan peremerintah Kota Manado yang hanya sebatas mengatur tentang persyaratan administrasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sebagai salah satu alas hak jika harus menempuh upaya hukum akibat kerugian dalam kegiatan bisnis.]]>
<![CDATA[MANIPULASI PASAR DALAM PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ]]>
<![CDATA[Meiline Maria M. Panjaitan]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.128 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.848-861
<![CDATA[Tulisan ini membahas mengenai pembangunan perekonomian dalam sektor investasi sedang yang sedang menaik pesat, terbukti dari meningkatnya aktivitas di pasar modal oleh masyarakat. rumusan masalah yang menjadi focus penelitian, adalah regulasi larangan tindak kejahatan di pasar modal untuk mencegah terjadinya praktik market manipulation dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga terkait bagi investor yang dirugikan akibat praktik market manipulation di pasar modal. Metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah asas-asas, konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan ini. Market manipulation dilarang untuk dilakukan karena dapat merusak integritas pasar modal serta kepercayaan masyarakat pada aktivitas di pasar modal. Mengingat penyidik yang professional dan berintegritas tinggi sangat diperlukan untuk menindak pelanggaran dan kejahatan dalam kegiatan pasar modal, maka kualitas sumber daya manusia perlu untuk selalu ditingkatkan.]]>
<![CDATA[Pengaruh Perkembangan Teknologi Di Era Digital Terhadap Investasi Dan Pasar Modal ]]>
<![CDATA[Muhammad Fuad Kamal]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.184 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.488-496
<![CDATA[Penyusunan artikel ini bertujuan buat mengenali dan mengidentifikiasi pengaruh perkembangan teknologi di era digital terhadap investasi dan pasar modal. penulisan riset ini memakai metode normatif, adapun hasil dari riset ini ialah buat mengenali bagaimana dampak tertumbuhan teknologi di era digital sekarang ini kepada investasi dan pasar modal. Pertumbuhan teknologi di masa digital ini sangat lah berpengaruh terhadap minat masyarkat untuk berinvestasi di pasar modal, di karenakan ketersediaan sarana serta prasanara memudahkan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Dan pengaruh lainnya dari perkembangan teknologi ini adalah masyarakat sangat mudah dalam mendapatkan informasi tentang pengetahuan investasi di pasar modal. Di karenakan banyaknya minat masyarakat didalam berinvestasi di pasar modal ini membuat perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Moch Fahmi Rifal Marpaung]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.124 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.758-766
<![CDATA[Anak adalah amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus senantiasa kita lindungi karena mereka melekat pada harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Dalam arti kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak mendapat perlindungan dari perbuatan kekerasan dan diskriminasi serta hak dan kebebasan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi terhadap perlakuan anak terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah dan menafsirkan hal-hal teoritis mengenai asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan anak dan perlindungan anak terlantar . Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem masih belum terlaksana dengan baik]]>
<![CDATA[BENTUK PSIKOLOGIS TERHADAP TINDAKAN NARAPIDANA ANAK PELAKU PEMBUNUHAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN (LP) ]]>
<![CDATA[Harizon Noprizal]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (143.74 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1083-1086
<![CDATA[Bentuk Psikolgis merupakan sebuah aspek psikologis dengan contok factor aksternal yang dapat mempengaruhi sehingga terjadi suatu prilaku yang menyebabkan tindak kriminalitas dalam kehidupan bermasyarakat, banyak terjadi kriminalitas anak maupun remeja yang menyebakan mereka menjadi prilaku yang sangat berbeda dari sebelumnya Bentuk gambaran aspek psikologis yang dapat membuat anak terpengaruh untuk melakukan sebuah tindakan criminal, salah satunya pembunuhan, factor penyebabnya merupakan kecenderungan gangguan serta kecemasan, dan bisa juga mengalami frustasi, tekanan terhadap keluarga atau teman bermainya, dan konfil serta bisa juga factor balas dendam. Salah satunya contohnya frustasi dasarnya yang menyebabkan gangguan dalam melakukan kegiatan dan usaha demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengambarkan bagaiamana bentuk psikologi anak dalam melakukan tindakan yang sangat tidak bagus di contoh ini tampa terkeculi adalah dengan melakukan pembunuhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang dapat mempengaruhi mereka melakukan pembuhan tersebut antara lain adalah kecemasan, gangguan patologis, frustasi, tekanan, maupun fakto balas dendam. Yang membuat mereka terjerumus ke dalam lapas serta menjadi napidana dimasa umur yang belum cukup.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI BURUH DALAM KOMUNIKASI BIPARTIT ]]>
<![CDATA[Muhamad Rizky Pratama]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (303.468 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.133-143
<![CDATA[Hubungan mekanik cenderung membuat perdebatan, terutama di antara bos dan buruh. Jadi korespondensi diperlukan di tingkat dalam organisasi. Dalam persalinan, korespondensi ini umumnya disebut pengaturan bipartit. Misalnya, Karawang, sebagai kota mekanik terbesar di Indonesia dan menuju kota modern terbesar di Asia Tenggara, sejauh ini belum terlihat adanya perselisihan dalam perdebatan perburuhan yang memicu pemberontakan. Pertanyaannya adalah apakah korespondensi bipartit dengan setiap instrumennya benar-benar telah dilaksanakan di ranah kerja. Teknik dalam penelitian ini menggunakan metodologi regulasi hukum, dimana eksplorasi legal standarisasi ini merupakan studi tertulis, yang diharapkan dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang terjadi di kalangan pengelola dan buruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korespondensi antara pelaku usaha dan buruh hampir tanpa hambatan, selain dari faktor rendahnya tingkat pelatihan buruh. Hal ini kemudian dapat menyebabkan hambatan dalam memahami hubungan kontingen, sosial dan utilitarian, meskipun korespondensi berjalan dengan mudah.]]>
