Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[PROSES REBOISASI HUTAN BEKAS PEMUKIMAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR DIKECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Cece Suryana]]>;
<![CDATA[Hayatun Hamid]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.908 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.582-588
<![CDATA[Manusia merupakan makhluk sosial yang akan terus membutuhkan kehadiran manusia lain. kenyataan tersebut membuat manusia akan terus menerus hidup secara berkelompok. Agar terwujudnya suatu ketertiban dan keamanan ditengah-tengah kelompok tersebut maka harus diperlukan suatu peraturan yang dapat mengikat para individu sehingga para individu tersebut memiliki kewajiban yang sama untuk saling menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Interaksi yang terus menerus berlangsung sekian lama antar manusia menimbulkan suatu kebiasaan yang mana kebiasaan tersebut akan menjadi suatu hukum yang ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Jika kebiasaan tersebut terus menerus di junjung tinggi dan dianggap sakral maka kebiasaan tersebut akan menjadi hukum adat yang dianggap magis dan akan diberikan sanksi bagi para pelanggarnya.Salah satu masyarakat di Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat adalah masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar yang berada di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.Salah satu hukum adat yang masih di junjung tinggi oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar adalah pola kehidupan berpindah-pindah tempat (nomaden) setiap kali perpindahan ke pemimpinan kepala adat atau pada saat kepala adat mendapatkan wangsit atau petunjuk agar masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar melakukan perpindahan atau migrasi. Dalam realita ini penulis menemukan beberapa permasalahan yaitu bagaimana proses perpindahan tempat atau migrasi yang dilakukan oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar dari satu wilayah ke wilayah lainnya.kedua bagaimana proses rehabilitasi hutan bekas pemukiman masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undnag Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis serta metode pendekatan menggunakan metode yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa harus dilakukan reboisasi atau pemulihan terhadap wilayah bekas pemukiman masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar demi keberlangsungan kualitas lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[PERAN LEMBAGA PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR NON-LITIGASI ]]>
<![CDATA[Novaldi Puji Hartanto]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.86 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.839-847
<![CDATA[Di Indonesia penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui jalur persidangan pengadilan. Akan tetapi, ada juga jalur yang biasa disebut jalur arbitrase (diluar pengadilan). Salah satunya adalah ADR (Alternative Dispute Resolution) menurut Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase merupakan suatu usaha perdamaian atau wadah untuk menylesaikan sengketa yang muncul di masyarakat dan berkeputusan tetap. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif sehingga data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun Internasional. Ada berbagai macam peranan pengadilan dalam arbitrase terdiri dari: UNCITRAL Model Law, England Arbitral ACT 1996, atau disebut dengan AA 1996, ICSID, RV, dan UU Arbitrase. Peran pengadilan dalam menentukan kelayakan kewenangan majelis arbitrase untuk mengadili sengketa yang diajukan kepada pihak yang terlibat berdasarkan permintaan dalam penyelesaian sengketa. Dasar yang digunakan pihak dalam bersengketa untuk mengajukan permohonan ini ke pengadilan yang diatur sesuai dengan pasal 32 ayat 2 AA 1996. Sebelum terlaksananya proses penyelesaian sengketa, ICSID tidak dicantumkan dalam ketentuan.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG MELALUI ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[Hanifah Isyana Maulidina]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.225 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.475-487
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi sudah menjadikan dunia sebagai pasar bersama sehingga merek mempunyi peran yang penting. Permasalahan yang akan dibahas dan dianalisa pada jurnal ini yaitu bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang karena pelanggaran merek dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa merek dagang melalui arbitrase berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Metode penelitian hukum yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa merek ialah suatu bentuk karya yang diciptakan oleh seseorang dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Negara akan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar maupun kepada konsumen. Jika terjadi persoalan sengketa merek dagang dapat diselesaiakan melalui litigasi dan non litigasi. Para pengusaha banyak menggunakan jalur non litigasi khususnya arbitrase dalam menyelesaikan sengketa karena ada beberapa hal yang menjadikannya lebih efektif dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa lainnya.]]>
<![CDATA[POLA PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR’AN ]]>
<![CDATA[Muh. Khumaidi Ali]]>;
<![CDATA[Achmad Abubakar]]>;
<![CDATA[Muhsin Mahfudz]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (338.38 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.751-757
<![CDATA[The Qur’an is a guide in all aspects of life. Not only for Muslims, but for all mankind, as reflected in the expression of Islam as rahmatan lil ‘alamin. One of the aspects contained in the verses of the Qur’an as a guide is the theme of human rights. Da'wah to raise human awareness about the important meaning of respect for human rights is reflected in the pattern of human rights education in the Qur'an. The definition of the pattern of human rights education in the Qur’an is a number of Qur’anic verses that talk about human rights and how the Qur’an invites people to respect those human rights.]]>
<![CDATA[GUGATAN WANPRESTASI DALAM POLIS ASURANSI STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 519/PDT.G/2018/PN JKT TMR ]]>
<![CDATA[Indah Apriliya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.039 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1073-1082
<![CDATA[Perjanjian merupakan suatu hal yang krusial pada perikatan. Perjanjian dapat berjalan dengan baik jika perjanjian tersebut juga berlandaskan pada itikad baik (good faith), namun jika terdapat pihak yang tidak menjalankan itikad baik termasuk tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban maka dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi. Dalam putusan MA RI Nomor 519/Pdt.G/2018/PN. Jkt Tmr kesepakatan antara PT. Mitra Makmur Sejati Utama Logistik dengan PT. Asuransi Himalaya Pelindung, dimana kesepakatan tersebut tertuang dalam polis dengan Nomor : 10280311150800025-000059 yang mulai efektif berlaku pada tanggal 2 Juni 2016 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 2.580.971.000, beserta dengan semua addendum-addendumnya. PT. Asuransi Himalaya Pelindung telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang dimana biasaya perusahaan asuransi merupakan pihak yang diuntungkan dengan klausula-klausula eksonerasi yang sangat berpihak kepadanya, namun PT. Asuransi Himalaya Pelindung ini justru melakukan perbuatan wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan atau bahan skunder yang dikumpulkan untuk diteliti dan dianalisa.]]>
<![CDATA[RENDAHNYA KESIAPAN ANAK DALAM PROSES INTEGRASI YANG MENYEBABKAN TERJADINYA RESIDIVIS PADA ANAK ]]>
<![CDATA[Andre Nosa Riyadi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (166.948 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.126-132
<![CDATA[Anak didik pemasyarakatan /Andikpas merupakan seorang anak yang sedang melaksanakan pembinaan di sebuah Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA karena melakukan suatu tindak pidana yang membuat mereka harus berhadapan dengan hukum. Namun, terdapat permasalahan lain seperti banyak dari mereka yang pernah menjalani proses pembinaan di LPKA dan kembali harus menjalani pembinaan karena melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya. Pembinaan terhadap anak merupakan salah satu kunci untuk menentukan apakah anak tersebut nantinya bisa kembali ke masyarakat atau justru tidak bisa beradaptasi dan menjadi residivis. Residivis pada anak terjadi karena beberapa faktor salah satunya yaitu rendahnya kesiapan anak untuk melakukan integrasi ke dalam masyarakat. Dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah rendahnya kesiapan Andikpas dalam proses integrasi berpengaruh pada timbulnya residivis anak. Indikator kesiapan pada anak dapat kita lihat dari bagaimana efektifnya pembinaan fisik, mental, maupun sosial yang dijalankan di LPKA.. Adapun kebutuhan lain yang harus dimiliki oleh Andikpas sebelum kembali ke masyarakat, seperti kebutuhan sosialisasi yang membuat mereka mendapatkan haknya sebagai seorang warga negara.]]>
<![CDATA[UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS MELALUI MEDIASI ]]>
<![CDATA[Puspita Farahdillah]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (379.618 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.381-395
<![CDATA[Tanah warisan sangat berisiko untuk diperjualbelikan karena tanah tersebut masih atas nama pewaris atau orang yang sudah meninggal dunia, sedangkan para ahli waris ingin secepatnya tanah warisan dijual agar bisa dibagi kepada keluarga pewaris. Hak kepemilikan atas tanah tanah warisan pewaris seutuhnya milik ahli waris yang memiliki hubungan hukum dengan si pewaris. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mempelajari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Serta penelitian hukum normatif yang mempelajari data-data dari ketentuan atau peraturan hukum, surat kabar, jurnal, dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses mediasi sangat bermanfaat untuk menyelesaikan sengketa jual beli tanah warisan. Dalam hal ini mediator yang berperan penting untuk menyelesaikan masalah ini dengan mendamaikan para pihak.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM DEBITOR YANG TIDAK MENEMPUH UPAYA HUKUM REHABILITASI SETELAH KEPAILITAN BERAKHIR ]]>
<![CDATA[Norna Haniaden]]>;
<![CDATA[Mas Anienda Tien Fitriyah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (327.437 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.661-674
<![CDATA[Tulisan ini membahas mengenai tidak ditempuhnya rehabilitasi kepailitan yang merupakan upaya hukum untuk memperbaiki nama baik Debitor, serta merupakan upaya hukum yang bertujuan agar Debitor pailit dapat lagi cakap dalam melakukan perbuatan hukum atas hartanya, yang semula kecakapan hukum tersebut hilang akibat putusan kepailitan. Dalam menyusun tulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitism dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini antara lain menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi tidak ditempuhnya upaya rehabilitasi oleh Debitor pailit dan akibat hukum tidak ditempuhnya upaya rehabilitasi oleh Debitor pailit.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH ATAS GAGALNYA TRANSAKSI SETOR TUNAI PADA CASH RECYCLE MACHINE (CRM) ]]>
<![CDATA[Dini Saraswati Ratna Duhita]]>;
<![CDATA[Rahmi Zubaedah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.103 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.985-991
<![CDATA[Cash Recycle Machine (CRM) merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi di dunia perbankan. Dimana mesin ini memiliki fitur yang lebih update dari mesin ATM sebelumnya sehingga memberikan lebih banyak kemudahan serta efisiensi waktu bagi nasabah dalam melakukan suatu transaksi keuangan. Namun dibalik kemudahan yang didapat dalam bertransaksi menggunakan mesin ini , terdapat resiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah. Nasabah yang mengalami kerugian atas gagalnya transaksi pada Cash Recycle Machine (CRM) ini dapat melakukan pengaduan kepada pihak bank yang memberikan jasa. Bank selaku pemberi jasa wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan sumber data sekunder.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS HAK MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN MENURUT UUPA NO. 5 TAHUN 1960 ]]>
<![CDATA[Frengki Hardian]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.033 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1883-1900
<![CDATA[Tanah bagi suatu masyarakat berfungsi sebagai sosial aset dan kapital aset, yang nilainya selalu bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah manusia (penduduk). Selanjutnya dalam penguasaan tanah tersebut, berimplikasi kepada beberapa permasalahan, diantaranya adalah: Apakah dimungkinkan seseorang mendirikan bangunan di atas tanah hak milik orang lain? Hak apakah yang mungkin diperoleh menurut perangkat hukum yang telah berlaku? ”Hak Mendirikan Bangunan di atas tanah Hak Milik Orang Lain adalah fenomena yang selalu dijumpai pada masyarakat manapun. Hak ini dapat lahir karena kebiasaan masyarakat, diatur oleh undang-undang dan karena perjanjian yang dibuat antara pemilik tanah dengan orang yang membutuhkan tanah untuk mendirikan bangunan. Dalam KUH Perdata tentang kebendaan, hak ini termasuk kategori benda tetap, dan merupakan benda yang dapat dialihkan dan dibebani. Dari penelusuran dalam masyarakat di Indonesia ditemui praktik hukum mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain diantaranya dinamakan dengan numpang karang. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia hak ini dinamakan dengan recht van opstal, setelah Indonesia merdeka dan diberlakukan UUPA dikenalkan Hak Guna Bangunan. Di samping itu juga ditemukan fenomena hukum mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain yang lahir karena perjanjian yang dikenal dengan bangun, guna dan serah atau lebih dikenal dengan built, operate and transfer.]]>
