Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[VALIDITAS PERJANJIAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL MENURUT UU NO.30 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[Winda Aprilia]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.511 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.443-451
<![CDATA[Penanaman modal adalah kegiatan yang sangat penting dilakukan tidak saja oleh suatu badan usaha, perorangan ataupun perusahaan, tetapi juga bagi negara. Terutama bagi negara yang sedang membangun. Berbagai upaya ditempuh oleh negara untuk memperoleh dana bagi kegiatan pembangunan. Modal atau investasi adalah cara bagi suatu negara untuk memperoleh dana segar bagi pembangunan, baik yang berasal dari luar negeri maupun di dalam negeri.Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah yuridis normatif, adalah penelitian hukum yang meneliti serta menelaah bahan pustaka, maupun data sekunder, maka dari itu penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, dan penelitian hukum teoritis.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM DALAM KEJAHATAN YANG MELIBATKAN HEWAN DALAM HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aditya Oktavianto]]>;
<![CDATA[Muhammad Rusli Arafat]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (163.386 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.728-735
<![CDATA[Penggunaan ilmu veterinary forensic (kedokteran hewan forensik) pada praktiknya sering dijadikan ilmu pembantu untuk mengungkap kasus-kasus seperti keracunan terhadap hewan, penganiayaan, dan tindak kejahatan lain. Maka dari itu penulis tertarik membahas koneksi antara kejahatan terhadap hewan dan peranan praktik kedokteran hewan forensik terutama berkenaan dengan kedudukan visum et repertum terhadap hewan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif berupa norma-norma hukum positif di Indonesia sebagai data primer dan kajian kepustakaan dari berbagai sumber sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan bahwasanya Dokter Hewan yang berwenang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 dalam perannya mengungkap kejahatan yang melibatkan hewan terlihat dari fungsi-fungsi yang pada intinya yaitu sebagai pengidentifikasi, pelaksana, dan pengawas dalam aspek kesejahteraan hewan. Dalam mengungkap kasus tindak pidana yang melibatkan hewan seperti penganiayaan hewan, Dokter Hewan yang berwenang dapat mengeluarkan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah di persidangan.]]>
<![CDATA[UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI PURWOREJO ]]>
<![CDATA[Haykal Okdi Daffa]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (478.259 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1037-1054
<![CDATA[Tujuan penulisan jurnal ini adalah Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan imenganalisis tentang upaya alternatif penyelesaianisengketa agrarian dalam ipembangunan bendungan bener di purworejo. Penulisan jurnal ini memakai metode yurudis hukum normatif serta dengan memaka pendekatan peraturan undang-undang yang berlaku (statute approach) serta Pendekatan permasalahan kasus yang terjadi (case approach). Hasil penelitian ini ialah bahwa pada penyelesaian sengketa dalam pembangunan bendungan Bener di Purworejo tidak berjalan lancar dikarenakan adanya benturan-benturan kepentingan antara pihak yang hendak menguasai tanah dan pihak yang mempunyai hak dan kepentingan atas tanah yang juga dipengaruhi oleh peraturan perundangannya dan kebijakan pemerintah yang tumpang tindih. Seharusnya, Menyelesaikan sengketa pertanahan yang penting adalah pemahaman tentang sumber hukum, asas ketentuan, serta penerapan asas dan ketentuan tersebut dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa Keppres 55/1993 tentang pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umurn dan peraturan pelaksanaannya, sifat hakikatnya adalah suatu peraturan intern administratif yang tertuju kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan instansi-instansi yang bertugas membantu dan melayaninya. ]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KEDISIPLINAN REGU PENGAMANAN DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN ]]>
<![CDATA[Rosa Margareth Simanjuntak]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (166.175 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.88-97
<![CDATA[Adapun tujuan penelitian ini dibuat untuk mengetahui pengaturan pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan terhadap sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan serta implementasi pengamanan. Jenis penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pengaturan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara telah diatur secara terperinci serta lengkap namun dalam kenyataannya terdapat berbagai hambatan sehingga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal terutama dalam penjagaan dan pengawalan pada saat asimilasi yang seharusnya dilakukan pengawasan serta pengawalan tetapi hanya didampingi oleh staf biasa yang ditugaskan.]]>
<![CDATA[ANALISIS SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS DALAM PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA DI LEMABAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KOTA AGUNG ]]>
<![CDATA[Karina Syahfitri]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.677 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.349-359
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina narapidana sampai akhir masa hukumannya, memiliki hak dan kewajiban seorang narapidana sesuai dengan undang undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, salah satunya hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, itu untuk menjamin semua narapidana selalu dalam kondisi baik dan baik fisika. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui strategi yang tepat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan menggunakan analisis SWOT di Lapas Kelas IIB Kota Agung. Metode penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan EFAS (External Factor Analysis Summary) hasil berada pada kuadran II yakni kuadran diantara kekuatan dan ancaman. Dimana Lembaga Pemasyarakatan yang berada dikuadran ini menghadapi banyak ancaman namun masih mempunyai kekuatan dari segi internal. pada kuadran kedua strategi yang dapat diambil adalah strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi adalah strategi yang menuntut organisasi untuk melakukan perubahan guna menutup kelemahannya dan mengejar peluang yang tersedia.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN MERUMAHKAN PEKERJA AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 ]]>
<![CDATA[Shafira Laudia]]>;
<![CDATA[Siti Nurul Intan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.951 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.625-638
<![CDATA[Corona Virus Disease 2019 atau biasa disingkat dengan COVID-19 telah terjangkit cukup massif di dunia sejak akhir tahun 2019. Virus ini membawa banyak dampak bagi dunia, salah satunya dampaknya adalah krisis ekonomi global. Banyak dari perusahaan yang tidak mampu bertahan di kondisi ini, hingga perusahaan mengambil kebijakan untuk “merumahkan” pekerja untuk sementara waktu dan/atau diputuskan hubungan kerja dengan perusahaan. Dilakukannya penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum terkait istilah “dirumahkan” serta untuk mengetahui bagaimana hak-hak para pekerja atas diterapkannya kebijakan merumahkan pekerja akibat pandemi COVID-19. Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang didapat yaitu merujuk pada serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. SE-05/M/BW tahun 1998 dan No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X tahun 2004, yaitu perusahaan harus tetap membayar upah secara penuh selama pekerja dirumahkan, namun apabila perusahaan tidak mampu untuk membayar upah penuh kepada pekerja maka dapat dirundingkan terlebih dahulu terkait besaran upahnya.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PLATFORM MEDIA SOSIAL TERHADAP KORBAN PHISING MELALUI MASS TAGGING PORNOGRAFI ]]>
<![CDATA[Nawawi Muslim]]>;
<![CDATA[Oci Senjaya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.25 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.955-963
<![CDATA[Di era milenial ini, media sosial seperti sudah menjadi kebutuhan primer. Namun, media sosial juga rentan terhadap kejahatan, salah satunya adalah phising melalui mass tagging pornografi yang berujung pada peretasan akun. Tindakan ini termasuk perbuatan pidana dan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini membahas mengenai sanksi apakah yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana phising ditinjau dari hukum positif Indonesia dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum platform media sosial terhadap korban phising melalui mass tagging pornografi.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai phising. Namun demikian, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan KUHP dan UU ITE, sesuai dengan tindak pidana pelaku. Dan pengguna bisa mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti kerugian jika kelalaian berasal dari pemilik platform sesuai dengan Pasal 15 UU ITE.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN MASYARAKAT GANDARIA UTARA GUNA MENCEGAH PRAKTEK ABORSI DALAM RANGKA MENJAGA SITUASI KAMTIBMAS ]]>
<![CDATA[Raka Pratika Ramadhan]]>;
<![CDATA[Mulyadi Mulyadi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (288.936 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.1-13
<![CDATA[Masyarakat mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum, karena hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Seperti halnya permasalahan yang timbul di lingkungan masyarakat salah satunya adalah aborsi. Sampai saat ini masih ditemukan kasus tersebut. Walaupun di dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat aturan berupa larangan maupun sanksi bagi pelaku aborsi, namun hal tersebut masih dihiraukan oleh sebagian masyarakat tersebut. Sehingga dalam hal ini pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat untuk peduli terhadap kasus tersebut dan mencegah supaya kasus tersebut tidak terulang kembali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh kepedulian masyarakat khususnya wilayah gandaria utara terkait kasus aborsi tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah studi yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder serta teknik analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapatnya kepedulian dari masyarakat terhadap hukum yang berlaku khususnya aborsi.]]>
<![CDATA[ANALISIS SWOT DALAM MENENTUKAN STRATEGI PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOBA DI RUTAN KELAS IIB HUMBANG HASUNDUTAN ]]>
<![CDATA[Lidya Seventina Ompusunggu]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (363.088 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.245-261
<![CDATA[Adanya peredaran Narkoba menjadi masalah yang selalu muncul di dalam Lapas dan Rutan maupun diluar Lapas dan Rutan. Permasalahan ini tidak dapat dipungkiri lagi karena sampai sekarang masalah ini belum dapat teratasi secara baik. Peredaran narkoba diRutan juga didukung dengan semakin bertambahnya Narapidana maupun Tahanan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika baik pemakai,penyalahguna dan pengedar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data yaitu wawancara untuk menjawab rumusan masalah terkait faktor internal,faktor eksternal dan strategi yang tepat terkait pencegahan peredaran narkoba di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui faktor internal,faktor eksternal dan strategi yang tepat terkait pencegahan peredaran narkoba di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan. Hasil dari penelitian ini bahwa srategi yang harus digunakan oleh Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan dengan melihat posisi organisasi sekarang ini adalah strategi defensife yaitu dengan memanfaatkan faktor internal untuk menutupi ancaman yang ada.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BAGI PARA PIHAK DENGAN JAMINAN TANAH MILIK ORANG LAIN ]]>
<![CDATA[Fajar Padly]]>;
<![CDATA[Anwar Sulaiman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (147.688 KB)
<![CDATA[Problematika dalam masyarakat semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Salah satu permasalahan yang paling populer saat ini ialah perbankan serta jaminannya. Penulis mengambil bahan penelitian mengenai “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bagi Para Pihak dengan Jaminan Tanah Milik Orang Lain” dan menjadikannya sebagai judul penelitian. Penulis menjelaskan bagaimana perlindungan hukum yang ditujukan bagi kreditur dan pemilik jaminan apabila debitur wanprestasi dan ternyata tanah yang dijaminkan tidak dapat di eksekusi karena pemilik jaminan tersebut tidak mengetahui jika tanahnya dibebankan hak tanggungan. Kreditur baru mengetahui ternyata debitur yang tercantum dalam perjanjian kredit bukanlah orang yang sebenarnya. Pemilik jaminan pun mengetahui tanahnya telah dibebankan hak tanggungan ketika tanah miliknya akan di eksekusi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan ditunjang data empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan pelaksanaan kredit serta perlindungan hukum bagi kreditur dan pemilik jaminan yaitu dengan gugatan wanprestasi dan ganti rugi yang dapat dilakukan oleh kreditur. Selain itu, upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum kreditur juga dapat melakukan dengan mengajukan laporan pidana tentang penipuan yang dilakukan oleh debitur. Kemudian setelah pengadilan mengeluarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, kreditur dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian atas perbuatan penipuan yang dilakukan debitur. Sedangkan pemilik jaminan dapat melakukan upaya perlindungan hukum dengan mengajukan laporan pidana tentang pemalsuan surat yang dilakukan oleh debitur. Setelah pengadilan mengeluarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, pemilik jaminan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian atas perbuatan penipuan yang dilakukan debitur. Saran yang penulis berikan untuk dapat mengatasi persoalan dikemudian hari adalah kreditur yakni pihak bank sebaiknya menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik. Prinsip kehati-hatian harus dijalankan saat calon debitur akan mengajukan perjanjian kredit. Selain itu, kreditur harus lebih teliti melakukan analisa kepada calon debitur agar lebih mengetahui informasi berdasarkan fakta yang ada di lapangan.]]>
