Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[ANALISIS SWOT : EFEKTIFITAS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB NGAWI ]]>
<![CDATA[Muhammad Alvian Permata]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.139 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.396-405
<![CDATA[Pada penelitian ini penulis memiliki tujuan guna mengetahui kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal dan juga adanya peluang serta ancaman pada lingkungan eksternal. Setelah dapat diketahui penulis merumuskan bagaimana strategi yang dapat digunakan untuk mengupayakan efektifitas terhadap pembinaan narapidana di lembaga kelas IIB Ngawi melalui metode analisis SWOT yaitu Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Selain menggunakan analisis SWOT peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan juga studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknis analisis deskriptif kualitatif. Pada peneltian ini dihasilkan bahwa program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi cendering pada nilai kekuatan untuk faktor internal dan pada lingkungan eksternal juga menunjukkan skor cenderung terhadap peluang. Melihat data yang dihasilkan maka diperlukan upaya mengembangkan sumber daya Manusia untuk tetap menjaga kekuatan pada Lapas kelas IIB Ngawi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HUBUNGAN KERJA DENGAN SISTEM “OUTSOURCING” ]]>
<![CDATA[Revanza Franseda]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.399 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.675-683
<![CDATA[Penerapan sistem kerja “outsourcing“ pada saat ini menjadi populer dalam hubungan kerja karena persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan perlu fokus terhadap rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hubungan kerja dengan sistem “outsourcing”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan keberadaan buruh/pekerja. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem outsourcing masih dalam realisasasinya masih belum dilaksanakan dengan baik.]]>
<![CDATA[AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DI BUAT NOTARIS TENTANG KREDIT MACET ]]>
<![CDATA[Ricky Destian]]>;
<![CDATA[Mujana Mujana]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.957 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.992-999
<![CDATA[Kedudukan akta perdamaian yang di buat notaris mempunyai sebuah kekuatan hukum yang tetao. Antara kreditur dan debitur harus menyelesaikan secara sukarela dengan cara di buatkanakta perdamaian oleh notaris merupakan hukum terbaik dari para pihak tersebut. Mengingat dalam berbagai kelemahan perkara di pengadilan yang masih sangat merugikan. Ada manfaat juga jika di buatkannya akta perjanjian perdamaian dalam memperoleh hak dan kewajiban yang berkepentingan dengan cara memberi jalan keluar yang sangat potensial untuk masalah ini lebih baik di bandingkan dengan prosedur litigasi oleh karena itu akta perdamaian adalah produk hukum yang di buat notaris secara tertulis dan tepat untuk memberikan solusi penyelesaian perkara ini dan tidak dilakukan upaya hukum apapun itu.]]>
<![CDATA[KUALITAS PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK ]]>
<![CDATA[Muhammad Aulia Farhan]]>;
<![CDATA[Beniharmoni Haref]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.39 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.38-52
<![CDATA[Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan proses pengadilan pidana, memberikan kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan tentang peristiwa atau sesuatu yang di sengketakan dengan cara memberikan dengan keterangan secara lisan yang secara pribadi melihat maupun mendengar secara langsung. Dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan anak kualitas pembuktian dalam memberikan keterangan sebagai saksi merupakan hal yang sangat penting. Kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak yang dimana dalam melakukan pembuktian yang tanpa disumpah merupakan alat bukti tambahan, keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana diantaranya : jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial; perlindungan psikologis berupa pendampingan; anak bebas memilih pendamping yang dipercaya; proses pengambilan kesaksian dilakukan dalam situasi non-formal; keberadaan pejabat khusus anak dalam proses peradilan; bantuan hukum pada anak.]]>
<![CDATA[ANALISIS SWOT : IMPLEMENTASI PELAYANAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B MAGETAN ]]>
<![CDATA[Galuh Cahyaning Putri]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.233 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.298-308
<![CDATA[Pada penelitian ini penulis memiliki tujuan guna mengetahui kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal dan juga adanya peluang serta ancaman pada lingkungan eksternal. Setelah dapat diketahui penulis merumuskan bagaimana strategi yang dapat digunakan untuk mengupayakan pelayanan pemehunan hak kesehatan di rutan Magetan melalui metode analisis SWOT yaitu Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Selain menggunakan analisis SWOT peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan juga studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknis analisis deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini menunjukkan hasil berupa alternatif strategi berikut, Strategi SO : Memenuhi setiap dimensi kesehatan yaitu promotif, preventif, uratif, dan rehabilitative. Strategi ST : Mengatur tata kamar narapidana apabila terdapat narapidana pengidap penyakit menular dan Pemberian pemahaman tentang kesehatan terhadap lingkungan rutan. Strategi WO : Pengadaan program peningkatan SDM kesehatan serta Mengadakan program menjaga kesehatan kepada narapidana. Strategi WT : Meningkatkan integritas petugas, Meningkatkan kerjasama positif dengan pihak ketiga ]]>
<![CDATA[PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI WILAYAH KOTA PADANGSIDIMPUAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN) ]]>
<![CDATA[Sarmadan Pohan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.807 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kedudukan Barang Sitaan dalam perkara pidana menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti di Polres Kota Padangsidimpuan dan untuk mengetahui realita Kedudukan Barang Sitaan dalam perkara pidana menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti di Polres Kota Padangsidimpuan.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskeipsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan dan pemikiran orang secara indivudual maupun kelompok.Adapun kedudukan barang sitaan bahwa yang berhak atau berwewenang menyita barang yang telah terjadi tindak pidana dalam peraturan PERKAPOLRI No 10 Tahun 2010 ini Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian RI mulai dari proses penerimaan, perawatan, pengeluaran dan sampai pemusnahan Barang Bukti dilakukan oleh penyidik atapun PPBB yang telah dikelolah dengan baik. Sedangkan Kedudukan Barang Sitaan ini termasuk dalam Kedudukan Materil. Sebagaimana yang dimaksud dengan Materil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya, yang selengkap-lengkapnya, yang mendekati kebenaran itu sendiri dan yang dimaksud dari fungsi kedudukan barang sitaan itu untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana. Adapun realita kedudukan Barang sitaan dalam perkara pidana ini adalah sebagaimana halnya dari hasil penelitian atau realita yang terjadi di lapangan, secara normatif memang betul barang yang disita itu telah dikelolah baik oleh pihak penyidik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun terdapat kendala-kendala pada saat proses pengelolaan barang bukti seperti yaitu: Sarana dan prasarana masih belum memadai, dalam hal perawatan, penyimpanan dan pemeliharaan. terutama yang menyangkut alat transportasi termasuk juga kendala dari Anggaran pemeliharaan basan dan baran yang masih sangat terbatas (belum maksimal).]]>
<![CDATA[UPAYA PENANGGULANGAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA DI DUSUN KAUMJAYA SERTA DAMPAK YANG TIMBUL BAGI LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Muhammad Rafly Hargiya Putra]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.865 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.898-915
<![CDATA[Tempat Penampungan Sementara atau sering disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir. Dengan adanya TPS, memudahkan masyarakat membuang sampah. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat dan TPS yang berlokasi di Dusun Kaumjaya Desa Puseurjaya RT 16, RW 04 Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Masyarakat sekitar membuang sampah ke sebuah kali kering yang berdekatan dengan pemukiman warga, sungai citarum dan perkebunan warga. TPS dilokasi tersebut memiliki kondisi fisik kurang baik sebagai wadah pembuangan sampah dan lingkungan di sekitarnya terlihat kurang baik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Upaya Pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi adanya TPS tersebut khususnya membuang sampah yang memiliki dampak yang cukup serius bagi Masyarakat maupun Lingkungan sekitar. TPS dalam kehidupan masyarakat haruslah merupakan wadah Pembuangan sampah sementara yang ideal sesuai dengan konsep dan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif karena dalam membahas permasalahan penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Memperoleh bahan penelitian primer dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperoleh data sekunder dari lapangan penelitian.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY DALAM PENANGANAN MASALAH SAMPAH DI INDONESIA MENUJU MASYARAKAT ZERO WASTE. ]]>
<![CDATA[Peni Verawati]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.854 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.189-197
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang penanganan sampah di Indonesia melalui alternatif kebijakan extended producer responsibility. Masalah sampah dan krisis ekologi yang terjadi saat ini berakar pada perilaku serta gaya hidup masyarakat yang kurang ekologis. Salah satu manifestasinya adalah pola produksi dan pola konsumsi yang sangat eksesif, tidak ramah lingkungan, serta sangat konsumeristis. Maka penulis hendak mengkaji bagaimana masukan pembaharuan hukum penanganan sampah di Indonesia dengan peran para produsen yang berorientasi zero waste serta didorong oleh ekoliterasi yang memadai. Kajian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan konseptual dengan penelitian yang bersifat preskriptif atau analisis. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang memberikan analisa dari konsep konsep atau nilai nilai yang relevan dengan permasalahan sampah. Dengan berorientasi pada zero waste serta pembaharuan kesadaran ekologi produsen, kebijakan extended producer responsibility memerlukan aturan jelas yang memuat pengaturan insentif dan denda, sistem pengambilan kembali, pajak lingkungan, pelabelan, serta penyediaan barang ramah lingkungan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEWA OBJEK HARTA BERSAMA SEBELUM ADANYA PENETAPAN PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Rezki Indriany Irawan]]>;
<![CDATA[Sabir Alwy]]>;
<![CDATA[Marwah Marwah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.034 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.548-562
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penyewa objek berupa harta bersama sebelum adanya penetapan pengadilan mengenai pembagian harta bersama. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Perlindungan hukum terhadap penyewa objek berupa harta bersama sebelum adanya putusan pengadilan hanya dapat diberikan kepada penyewa yang menerapkan asas itikad baik dalam melakukan perjanjian sewa menyewa, sehingga fungsi hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada tiap-tiap warga negara yang hak-haknya dilanggar dapat terwujud.]]>
<![CDATA[PENGARUH SELF CONTROL DAN SELF-ESTEEM DALAM PENCEGAHAN RESIDIVIS NARAPIDANA ]]>
<![CDATA[Ryan Setya Nugroho]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.57 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.803-811
<![CDATA[Residivisme adalah pengulangan tindak pidana kembali yang dilakukan oleh klien pemasyarakatan baik untuk kasus yang sama ataupun berbeda. Sikap melanggar peraturan menjadi indikasi bahwa seseorang memiliki kontrol diri (self control) yang rendah. Seperti manusia pada umumnya, Narapidana memiliki motivasi yang akan menentukan suatu sikap dan perilaku. Salah satu faktor yang bisa digunakan mengukur motivasi seseorang dalam mengendalikan dirinya (self control) untuk patuh terhadap norma dan peraturan yang berlaku ditempat mana ia dibina. Untuk memberikan gambaran bahwa suatu pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana tidak hanya dapat dipandang melalui kondisi lingkungan yang serba terbatas melainkan juga motivasi dari pribadi narapidana sendiri yang dapat menentukan kontrol diri dalam rangka menaati peraturan dan tata tertib. Ketika narapidana bersikap patuh maka erat kaitanya dengan kemampuan narapidana untuk mengkontrol sikap dalam dirinya (self conrol). Kemampuan tersebut muncul karena adanya sebuah motivasi baik melalui diri sendiri dan dipengaruhi oleh narapidana lain dan menjadi salah satu alasan narapidana berperilaku dalam lingkungan penjara. Selain itu dalam hal ini mengenai hubungan yang terjadi antara pencegahan residivis terhadap tingkat self-esteem, bertolak ukur pada pemenuhan unsur dari seluruh harga diri dimana perasaan disertai (feeling of belonging), perasaan mampu (feeling of competence), dan perasaan bangga (feeling worth) berdasarkan Rosenberg Scale. Untuk menunjang hal tersebut saya memberikan saran bahwa untuk dapat mencapai tingkat self control dan self esteem yang optimal bagi narapidana dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan untuk mengadakan pendekatan didalam lapas, rutan dan hubungan sosial (asimilasi) dengan masyarakat sekitarnya.]]>
