Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[DAMPAK DARI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LAPAS SINABANG ]]>
<![CDATA[Farhan Arhami]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.28 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.288-297
<![CDATA[Melihat pada kondisi sekarang ini terkhusus kaluarnya kebijakan pemerintah tentang program asimilasi covid, banyak tanggapan serta kritikan dari masyarakat sehinga menjadi dampak tersendiri kepada Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Adapun sumnber data dari penelitian tersebut ialah data Primer yang merupakan data yang di peroleh melalui wawancara dengan menayakan secara langsung kepada informan serta pertanyaan yang di ajukan sesuai dengan panduan fokus penelitian yang telah di siapkan oleh penulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dari kebijakan pemerintah sebegai strategi pencegahan wabah Covid-19 di Lembaga pemasyarakatan kelas III Sinabang. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat banyak pengaruh baik itu posotif maupun pengaruh kebijakan yang negatif, salasatu contoh yang menjadi pengaruh positif adalah berkurangnya penghuni di LAPAS atau RUTAN, dan salasatu contoh lagi pengaruh negatif adalah adanya stiqma yang di lakuan masyarakat kepada narapidana yang memperoleh asimilasi dan integrasi ]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM TENTANG PENETAPAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN ]]>
<![CDATA[Bandaharo Saifuddin]]>;
<![CDATA[Marwan Busyro]]>;
<![CDATA[Samsir Alam Nst]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.454 KB)
<![CDATA[hukum seorang wali adalah pemegang amanah yang kewajibannya untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kepentingan seseorang manusia yang masih dibawah umur. Karena ruang lingkup perwalian yang diatur dalam undang-undang hukum perdata ternyata tidak saja menyangkut diri pribadi si anak, melainkan termasuk harta kekayaan si anak yang merupakan bekal hidup. Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Padangsidimpuan. Sebagai pusat dan juga lokasi –lokasi yang lain sesuai dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara personal terhadap sumber informan yang dibutuhkan baik data primer maupun pada tataran sumber data sekunder. Jenis penelitian yang dibuat adalah penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan akhirnya dapat menjawab permasalahan yang dihadapi.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI ARTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIASI ]]>
<![CDATA[Habibah Mutiara Zahra]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.408 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.889-897
<![CDATA[Sengketa Medik ialah sengketa yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, dimana pihak yang dirugikan memiliki kerugian yang sangat besar terutama dalam bidang Kesehatan. Dalam sengketa medik ini akan banyak sekali efek yang akan didapat dari pihak tergugat. Dalam hal ini jika para pihak ingin mencapai kata sepakat dan nama para pihak yang bersengketa tidak ingin tercemar maka solusinya ialah menggunakan penyelesaian melalu alternatif penyelesaian sengketa, bisa berupa mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase dimana penyelesaian sengketa tersebut sudah diatu dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternative Penyelesaian Sengketa, ada beberapa Undang-undang yang mengatur tentang pelindungan terhadap sengketa medik ini, misalnya Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang penyelesaian sengketa malptaktik medis melalui mediasi, dan beberapa aturan lainnya.]]>
<![CDATA[ANALISIS SWOT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KLATEN ]]>
<![CDATA[Emilia Rohmawati Asyarifah]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.88 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.178-188
<![CDATA[Studi ini membahas mengenai upaya peningkatan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan inti untuk dapat merubah narapidana menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Akan menjadi suatu masalah apabila program pembinaan di lapas tidak berjalan dengan optimal. Oleh karenanya, diperlukan suatu analisis untuk mengetahui posisi kekuatan saat ini dan bagaimana strategi yang harus diterapkan. Dengan diketahuinya strategi yang tepat untuk meningkatkan pelaksanaan program pembinaan diharapkan dapat dijalankan dengan lebih optimal. Data diperoleh melalui observasi dan penyebaran kuesioner kepada petugas di Lapas Kelas IIB Klaten. Analisis yang digunakan dalam studi ini adalah dengan teknik analisis matrik IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan EFAS (External Factor Analysis Summary). Hasil studi menunjukkan strategi yang baik diterapkan pada kuandran III, sehingga strategi yang tepat untuk peningkatan program pembinaan adalah dengan mengoptimalkan strategi turnd around. Fokus strategi ini yaitu meminimalkan masalah internal organisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada secara optimal.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN E-COURT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Karini Rivayanti Madellu]]>;
<![CDATA[Hamzah Halim]]>;
<![CDATA[Hasbir Paserangi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (454.53 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.531-547
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana Pelaksanaan E-Court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Pelaksanaan e-court dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Makassar sudah dapat berkontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam peradilan, khususnya efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pencari keadilan. Untuk saat ini pengguna e-Courtlebih banyak dari kalangan advokat, sedangkan untuk pencari keadilan yang mendaftarkan sendiri secara langsung perkaranya melalui e-court masih sangat kurang. Pelaksanaan persidangan secara elektronik hanya dilakukan pada tahapan jawab menjawab, panggilan, dan pembacaan putusan, sedangkan untuk proses pembuktian tetap dilakukan secara langsung.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI KREDIT MACET KPR PADA BANK BTN MELALUI BPSK KARAWANG ]]>
<![CDATA[Wilma Virgiawati]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.23 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.796-802
<![CDATA[Dewasa ini semakin banyak debitur yang melakukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank BTN Kota Karawang. Karena banyak sekali perminatan debitur dalam membeli rumah dengan cara kredit. Sekitar kurang lebih 70% masyarakat Kota Karawang melakukan perjanjian kredit dengan Bank BTN untuk membeli perumahan. Oleh karena itu Bank BTN ditunjuk oleh pemerintah agar membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memperoleh bantuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ini banyak sekali permasalahan yang akan menyebabkan debitur melakukan wanprestasi. Seperti tidak dipenuhinya kewajiban debitur untuk membayar angsuran kepada Bank dan juga debitur telat membayar angsuran sesuai waktu yang telah ditentukan.]]>
<![CDATA[UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT DALAM PELAYANAN KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Made Ayu Dian Jayanti]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.466 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.436-442
<![CDATA[Penyebaran virus COVID-19 yang sulit diprediksi, maka dipandang perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan penyebarannya didalam Lapas. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kela IIA Bangli, mengambil langkah yang terbaik agar narapidana tidak terpapar virus COVID-19 dengan memberikan layanan kesehatan yang dapat meminimalisir terjadinya penularan COVID 19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mempergunakan metode pengumpulan data wawancara dengan; petugas, tenaga kesehatan dan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dan disajikan dengan pendekatan analisis SWOT. Dalam penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa strategi alternatif yang digunakan adalah strategi agresif yaitu menggunakan kekuatan internal dengan pemanfaatkan peluang eksternal untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI PERUSAHAAN BILA TIDAK MENGIKUTI PENGATURAN UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hafizha Hasna Afifah]]>;
<![CDATA[Imam Haryanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (272.264 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.716-727
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait akibat hukum bagi perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Upah ialah imbalan yang berbentuk uang yang diberikan atas kesepakatan atau melalui perjanjian kerja antara buruh atau pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan merupakan hak buruh atau pekerja termasuk di dalamnya tunjangan untuk buruh atau pekerja serta keluarganya yang diberikan karena hasil kerjanya oleh pengusaha atau pemberi kerja. Artinya pekerja yang sudah melaksanakan perintah atau pekerjaan yang diberikan maka berhak mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Sedangkan upah minimum merupakan upah bulanan terendah. Maka dari itu pemberian upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa perusahaan atau pemberi kerja akan mendapatkan sanksi atau hukuman apabila tidak memberikan upah sesuai dengan aturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA ROKOK ELEKTRIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Luthfi Ramadhan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.975 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1024-1036
<![CDATA[Seiring berkembangnya zaman, banyak ciptaan baru salah satunya yaitu Rokok Elektik. Rokok elektrik menggunakan listrik dari tenaga baterai dan Liquid sebagai cairan untuk menghasilkan uap. Sebenarnya Rokok Elektrik adalah cara untuk mengurangi pemakaian Rokok biasa karena Rokok biasa mengandung nikotin yang tinggi. Akan tetapi, banyak Liquid yang masuk Indonesia tidak sesuai prosedur yang jika di konsumsi lebih bahaya dari rokok biasa. Riset ini memakai filosofi yuridis normatif yang bisa disimpulkan bahwa proteksi hukum pada pelanggan yang berhubungan dengan Rokok Elektrik bisa ditinjau pada Hukum no 8 tahun 1999 mengenai Proteksi Pelanggan serta Hukum no 36 tahun 2009 mengenai Kesehatan. Ada pula yang bertanggung jawab kepada pelanggan yang hadapi kehilangan dampak komsumsi liquid Vape bagus pihak pengedar atau industri yang memproduksi bisa diserahkan ganjaran hukum berbentuk ganjaran administrative berbentuk: peringatan perkataan, peringatan tercatat, pencabutan produk, saran penghentian sedangkan ataupun saran kenaikan pada lembaga terpaut cocok dengan determinasi Peraturan Perundang- undangan. ]]>
<![CDATA[PERAN KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PERILAKU PETUGAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GUNUNG SINDUR ]]>
<![CDATA[Terry Ichwal]]>;
<![CDATA[Muhammad Andy Satrio]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.823 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.81-87
<![CDATA[embaga pemasyarakatan merupakan suatu organisasi pemerintah dibawah naungan kementrian hukum dan ham yang memiiki tugas dan fungsi untuk membina, membiimbing dan mempernbaiki perilaku narapidana bertujuan agar narapidana tersebut bertaubat , mengakui kesalahanya dan tidak mengulangi perbuatanya tersebut, tidak hanya itu fungsi dari lembaga pemasyarakatan sendiri ialah melakukan melakukan pembinaan kemandirian serta kepribadian yang mana agar narapidana tersebut dapat mennigkatkan kualitas hidup , kehidupan dan penghidupan yang mana agar ketika mereka kembali ke masyarakat dapat menjadi warga negara yang baik dan ikut turuy membantu proses pembangunan.Terlepas dari itu semua peran kepemimpinan sangat berpengaruh dalam proses berjalanya suatu kegiatan di dalam lapas dari mulai mereka bangun tidur hingga mereka tidur kembali , tidak hanya itu pemimpin juga harus menyatukan presepsi dari para petugas dan narapidana agar terciptanya satu kesatuan untuk tujuan organisasi sehingga tidak adanya perselisihan antara satu dengan yang lain.Seorang pemimpin sudah sepatutnya dapat memberikan contoh suri tauladan dan bersikap tegas terhadap apa yang dipimpinya yang mana sebagai acuan ataupun kontrol sosial terhadap narapidana dan petugas dalam melaksanakan tugas terlebih lagi jika seorang pemimpin dapat memberikan sebuah motivasi untuk menunjang kinerja dari pegawai tersebut.Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat berkumpulnya antara narapidana dan petugas dimana mereka memiliki watak serta karakteriknya masing masing dan juga terkadang masih terlihat perbedaan antara lulusan akademi dan pegawai umum itu sebabnya seorang pemimpin harus mampu mengenali masing- masing individu yang ada di dalam lapas , agar perilaku petugas tidak menyimpang dan tujuan dari organisasi dapat tercapai.]]>
