Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[ANALISIS KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN TEORI KRIMINOLOGI ]]>
<![CDATA[Alfahriandra Perdana Putri]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (162.119 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.2002-2007
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban serta penanggulangannya perilaku pelaku kekerasan seksual sebagai bentuk kejahatan perspektif kriminologi. Metode yang dilakukan penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif sesuai dengan pengaturan pembentukkan peraturan perundang – undangan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual karena riwayat kekerasan seksual di masa lalu, kelainan seksual, pengawasan orang tua korban yang kurang sehingga pelaku dengan bebas melancarkan aksinya dan cara berpakain korban yang dapat memancing pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut. Upaya pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual dilakukan dengan upaya pencegahan seperti terapi psikologis, meningkatkan kesadaran pengawasan orang tua agar tidak menjadi korban apalagi sampai menjadi pelaku dengan cara memberikan perhatian dan kasih sayangnya. ]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI KINERJA KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI DANA DESA ]]>
<![CDATA[Nur Rohim Yunus]]>;
<![CDATA[Latipah Nasution]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.808 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1278-1292
<![CDATA[Pemerintah mencanangkan visi dalam nawacita yang berbunyi ”membangun Indonesia dari pinggiran”. Visi tersebut memberikan konsekuensi terhadap pelaksanaannya, yakni dengan konsep pembangunan di daerah, khususnya di Desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 22 menyebutkan bahwa pemerintah memberikan 10% dana APBN untuk pembangunan di desa sebagai bentuk bantuan langsung pemerintah pusat terhadap pendapatan desa. Namun, Dana Desa tersebut patut dikelola dengan baik dan benar oleh aparatur desa guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Karenanya, dibutuhkan pengawasan secara ekslusif terhadap dana desa. Tujuan penelitian ini berupaya mengoptimalkan penerapan asas pemerintahan yang baik dan bersih yang merupakan esensi bernegara guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap dana desa belum efektif. Hal ini dilihat dari masih banyaknya kasus kepala desa yang tertangkap akibat penyalahgunaan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan dana desa, selain itu lemahnya inspektorat sebagai pengawas dan kurangnya optimalisasi penggunaan E-Governance.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS HUKUMAN PIDANA PENJARA SEBAGAI EFEK JERA TERHADAP PELAKU KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Laila Nurul Indria]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (162.071 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1445-1450
<![CDATA[Salah satu faktor yang menyebabkan kasus korupsi di Indonesia masih banyak terjadi ialah rendahnya penjatuhan masa pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Selain itu kebanyakan narapidana kasus korupsi hanya menjalani setidaknya 1/8 saja masa pidana tersebut. Sisanya para terpidana ini dapat melenggang mulus keluar penjara dari pemberian beberapa macam potongan melalui remisi. Disamping itu saat berada didalam sel mereka sering mendapatkan fasilitas yang mewah dan pelayanan yang berbeda dengan narapidana biasa. Sehingga kasus korupsi masih marak terjadi di indonesia karena mungkin tidak adanya efek jera yang timbul pada oknum kasus korupsi. Pada hal tersebut berarti ada suatu ketimpangan hukum yang mana akan menimbukan situasi yang kurang baik pada masyarakat ataupun lembaga itu sendiri. Maka dari itu sistem hukuman pada narapidana kasus korupsi perlu diperbaiki atau dengan kata lain perlu adanya keadilan hukum atas terjadinya permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan efektivitas dari hukum pidana penjara yang di berikan. Artikel ini merupakan hasil penelusuran bahan kepustakaan atau kajian terhadap data sekunder. Kemudian artikel ini membahas bagaimana efetivitas hukuman pidana penjara di Indonesia sebagai efek jera pada narapidana kasus korupsi. Secara khusus menganalisis efektivitas hukuman pidana penjara tersebut dalam rangka perbaikan sistem hukuman penjara dan mendapatkan suatu bentuk keadilan hukum dalam sistem pidana di Indonesia. Adapun saran untuk meningkatkan sistem dalam proses peradilan pidana di Indonesia, yaitu dengan hubungan kerjasama antara stakeholder dalam sistem penghukuman pidana di Indonesia dan penyatuan prinsip kearah tujuan yang baik.]]>
<![CDATA[ANALISIS SWOT PROGRAM REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL NARAPIDANA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II A BANGLI ]]>
<![CDATA[I Gede Resthu Bangkit]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (271.586 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1709-1718
<![CDATA[Rehabilitasi narkoba merupakan suatu proses penyelamatan para pecandu dari narkoba dan efek sampingnya. Dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 dibahas dalam pasal 54 dinyatakan bahwa pelaku penyalahgunaa narkotika wajib menjalani masa rehabilitasi, yakni rehabilikatsi sosial dan medis. Untuk mendukung Program tersebut Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli mengadakan program Rehabilitasi medis dan sosial bagi mantan pengguna Narkoba. Tujuan Penelitian ini ialah untuk Analisis Program Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli. Penelitian ini menggunakan mix method yang berupa pendekatan kuantitatif untuk analisis swot dan kualitatif untuk mendeskripsikan hasil dari analisis dengan melakukan wawancara untuk validasinya. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan strategi agresif pada kuadran satu dapat menegakan kebijakan yang telah jalankan dan menginovasi kebijakan tersebut agar lebih optimal.]]>
<![CDATA[Diskriminasi Harga PT Garuda Indonesia Terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh dari Madinah – Jeddah (Studi Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020) ]]>
<![CDATA[Chesya Pebriana Sunur]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (888.538 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1940-1956
<![CDATA[Diskriminasi Harga Merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh pelaku usaha dimana pelaku usaha membuat kesepakatan yang mengakibatkan pembeli harus membayar harga yang berbeda dari pembeli yang lain terkait barang dan jasa yang sama, hal itu dianggap sebagai persaingan usaha tidak sehat yang dilarang dalam UU No 5 Tahun 1999. Tulisan ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian ini membahas terkait adanya dugaan pelanggaran pasal 19 huruf D UU No 5 Tahun 1999 terkait praktik diskriminasi harga yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Sehingga, membuat KPPU melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap PT Garuda Indonesia. berdasarkan pendekatan rule of reason PT Garuda Indonesia telah terbukti melanggar pasal 19 huruf d terkait diskriminasi harga dalam pelayanan jasa pemilihan mitra penjualan tiket umroh dari maddinah – jeddah sehingga membuat terjadinya persaingan usaha tidak sehat di dalamnya, serta dalam putusan majelis komisi KPPU, dalam memutuskan tindakan PT Garuda Indonesia menggunakan pola berpikir realisme hukum yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk membuat putusan yang baik dengan mengaitkan hukum dengan fakta – fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pitriyah Pitriyah]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.648 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1189-1195
<![CDATA[Korupsi menjadi salah satu permasalahan utama bagi setiap negara termasuk Indonesia. Kejahatan korupsi tentunya dapat merugikan perekonomian negara sekaligus merebut hak masyarakat secara luas. Maka dari itu pemerintah berupaya memberantas kejahatan korupsi salah satunya dengan menegakan hukum pidana yang berkaitan dengan korupsi. Penegakan hukum menjadi syarat mutlak dalam terciptanya negara yang makmur. Jika penegakan hukum dapat terlaksana dengan optimal maka keamanan, kedamaian atau kehidupan yang harmonis dapat tercapai. Tulisan ini membahas tentang penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian ini yakni dengan pendekatan yuridis normatif dimana penulis menganalisis permasalahan korupsi melalui pendekatan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menujukkan bahwa penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia belum terlaksana secara optimal serta efisien, hal ini karena masih terdapat beberapa kelemahan serta permasalahan yang menjadi hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi sebagai upaya penegakan hukum.]]>
<![CDATA[COMMUNITY BASED CORRECTION DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Faiz Naufal Najib]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.81 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1362-1366
<![CDATA[Community Based Correction adalah suatu konsep yang mengedepankan pidana alternative. Penelitian ini menjelaskan tentang konsep dan peran CBC dalam sistem pemasyarakatan serta kendala yang dihadapi dalam penerapan CBC. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan bagaimana sebenarnya fakta yang ada dilapangan dan permasalahan yang sedang dibahas yang kemudian dianalisis dengan data yang telah diperoleh untuk memenuhi suatu tujuan dari penelitian tersebut. Jenis penelitian tersebut dirasa cocok untuk digunakan dalam pnelitian ini, karena dirasa dapat memberikan suatu gambaran sehingga pembaca pun nantinya memiliki suatu gambaran akan permasalhan yang sedang dibahas.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN LAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Iqval Brian Hanafi]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (349.04 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1646-1658
<![CDATA[Rehabilitasi bisa disebut juga sebagai pengobatan yang diberikan untuk menyembuhkan pasien yang terkena suatu penyakit. Dalam hal ini, rehabilitasi sebagai media pengobatan bagi pecandu narkotika agar sembuh dan terlepas dari ketergantungan terhadap narkotika. Pengguna narkotika, nya pecandu akan mendapatkan rehabilitasi sebagai penghukuman yang diberikan kepada mereka. Untuk pecandu narkotika akan menjalankan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan dimana rehabilitasi yang diberikan adalah rehabilitasi sosial. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Tanjungpinang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika. Pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak lepas dari pola pembinaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengambilan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[Apriliani Indri Ningtyas Putri]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.581 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1106-1117
<![CDATA[Banyak perusahaan pada beberapa tahun terakhir di Indonesia yang bersengketa atau berperkara lebih memilih menyelesaikan sengketanya dengan arbitrase, baik arbitrase nasional maupun arbitrase internasional. Namun ternyata masih terdapat hambatan bagi putusan arbitrase internasional yang akan dijalankan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan putusan arbitrase internasional dan faktor penyebab putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Teknik pendekatan yang dipergunakan ialah yuridis normatif, yakni menelaah perpu dan beberapa literatur terkait. Hasil riset memperlihatkan bahwa impelementasi putusan arbitrase internasional di Indonesia seringkali dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai alasan salah satunya adalah putusan tersebut bertentangan dengan public policy.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Meliana Br Sibarani]]>;
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.872 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1095-1103
<![CDATA[Pelecehan seksual dianggap sebagai perilaku melenceng karena tindakan memaksa seseorang seperti menyentuh bagian tubuh yang vital bahkan memaksa seseoang berhubungan seksual atau mengakibatkan seseorang yang dijadikan objek pusat perhatian yang tidak diinginkan korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan perspektif tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual berdasarkan aturan yang telah diatur dalam KUHP mengenai tindak kriminal pelecehan seksual yang disamaartikan dengan tindak kriminal melanggar kesusilaan. Untuk mengkaji bagaimana bagaimana analisis yuridis kejahatan Pelecehan Seksual dari Perspektif Hukum Pidana dan Hambatan Penegakan Kejahatan Pelecehan Seksual Dari Perspektif Hukum Pidana. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang menargetkan korban masih sering tidak dihiraukan, semua perlindungan yang ditujukan untuk korban dan pelaku tindak pidana serta penegakan hokum, seringkali salah kaprah dalam menjalankan dan menerapkan hukum atau sanksi kepada pelaku. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Hak atas Akses Bantuan Medis) secara umum memberikan perlindungan hukum bagi korban tindakan keji di Indonesia Berbagai Upaya Rehabilitasi, Kompensasi dan Restitusi. Hal ini merupakan hak para korban yang secara tegas harus dilindungi. ]]>
