Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PREDARAN SKINCARE YANG BELUM MENDAPAT IZIN EDAR DARI BPOM ]]>
<![CDATA[Asti Mala Putri]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (220.75 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1227-1233
<![CDATA[Kosmetik atau skincare adalah salah satu kebutuhan manusia yang terus berkembang dari masa ke masa, skincare sangatlah penting dalam menujang penampilan seseorang dan bahkan semakin berkembangnya sekarang skincare adalah menjadi suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat dengan gaya hidup semakin kompeks ini. Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat konsumsi masyarakat terhadap produk skincare atau kosmetik semakin meningkat, disisi lain pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan mengunakan produk skincare yang tepat, aman dan benar. Pada tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perlindungan terhadap konsumen yang mengunakan produk skincare atau kosmetik yang tidak terdaftar atau memalsukan izin BPOM dan juga akibat hukum pada pelaku usaha yang tidak memiliki izin BPOM atau bahkan memalsukan izin BPOM beserta dengan solusinya. Bagaimana upaya BPSK sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen pada produk skincare non BPOM dan juga bagaimana sosialisasi hukum perlindungan konsumen yang diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan sistem penegakan hukum perlindungan konsumen yang efektif agar pelaku usaha tidak semena-mena karna kurang nya pengetahuan konsumen terhadap hukum perlindungan konsumen.]]>
<![CDATA[OBESITAS REGULASI DIDALAM KEHIDUPAN BIROKRASI ]]>
<![CDATA[Meliana Valentin Sutrisno]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.905 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1395-1402
<![CDATA[Dapat diperkirakan ada beberapa penyebab dalam regulasi perundang-undangan di Indonesia dimana kebijakan-kebijakan di Indonesia ini masih dalam mencapai tujuan bernegara. Dengan benyaknya peraturan tidak layak dalam prolegnas dan di sahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara maka akan terjadi yang dinamakan dengan Hyper Regulation dimana peraturan yang telalu berlebih. Dalam peraturan yang berbelit-belit, peraturan yang tumpang-tindih, dan banyak peraturan bertentangan dengan Undang-Undang.]]>
<![CDATA[PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[Pranjono Pranjono]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (321.577 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i2.50-53
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam upaya meningkatkan pendaftaran hak atas tanah. Untuk mengetahui tingkat pendaftaran hak milik atas tanah di wilayah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian dilaksanakan dalam penulisan ini untuk memperoleh data yang akurat, dan telah teruji kebenarannya. Penelitian yuridis dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder, sedangkan empiris dilakukan dengan meneliti apa yang terjadi di lapangan yang merupakan data primer. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa Badan Pertanahan nasional Kabupaten Mandailing Natal sudah menjalankan perannya dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah Namun belum sepenuhnya terlaksanakan, hal ini dibuktikan dengan adanya data dand okumen pendaftaran hak milik atas tanah dikantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Namun masih ada sebahagian warga yang belum mendaftarkan hak milik atas tanahnya yaitu sekitar 48% dari 55.150 bidang tanah menurut data perkiraan jumlah bidang tanah yang ada di Kantor badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Aturan hukum dalam pendaftaran hak ilik atas dalam melaksanakan perannya, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal berpedoman kepada ketentuan Praturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok AgrariaPP No.40tahun1996 tentang HGU, HGB, HP atas tanah. Praturan Presidium Kabinet No.5/Prk/1965 tentang penegaasan status rumah/tanah kepunyaan badan-badan hukum yaang diinginkan direksi/pengurusan(Prk.5). Keppres No.55/1993 telah dicabut dengan Perpu No.65/2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum.Keppres No.32/1979 tentang pokok kebijakan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya. Peraturan MNA/KaBPN No.1/1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres No.55/1993]]>
<![CDATA[PERAN ORANG TUA DAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM MENCEGAH PENGGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[Aditya Rangga Suryadi]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (151.953 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1891-1897
<![CDATA[Peredaran narkoba di Indonesia menjadi kasus yang terus menerus diupayakan pemberantasannya, berbagai cara terus dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan obat-obatan terlarang itu kepada para penggunanya. Para pengedar yang biasanya juga sekaligus sebagai pemakai ini tidak ragu-ragu untuk menawarkan barang terlarang ini kepada orang-orang, sekalipun anak-anak dibawah umur. Dalam hal ini peran orang tua sebagai orang yang harus memberikan pengawasan lebih terhadap anak-anak mereka harus memperhatikan tingkah laku putra-putri mereka dalam dunia pergaulan, karena pendirian mereka yang masih labil dan rawan terpengaruh oleh pergaulan bebas yang menjeremuskan ke hal-hal yang buruk. Sebagai upaya nya untuk mendidik dan membentuk karakter anak, para orang tua harus menerapkan hal-hal positif sejak dini terutama dalam hal agama karena dalam agama yang kita anut penggunaan narkotika sangat dilarang karena hal itu haram dan merusak, serta bagaimana mengajarkan moral dalam kehidupan sosial sehingga anak mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk apabila dilakukan. Penggunaan obat-obatan terlarang ini mampu mempengaruhi kondisi kejiwaan dan mental bagi penggunanya, karena sifatnya yang membuat pengguna menjadi ketergantungan dan kecanduan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA MENGENAI HAK CUTI MENSTRUASI YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOOMOR 13 TAHUN 2003 ]]>
<![CDATA[Devia Dwi Safitri]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.093 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1151-1159
<![CDATA[Suatu Perusahaan atau PT banyak mempekerjakan pekerja/buruh perempuan. Umumnya pada perempuan mempunyai masalah dengan sistem reproduksi khususnya dengan haid, yang dimana pekerja/buruh perempuan sudah mengetahui dengan adanya hak cuti haid. Pada dasarnya Hak cuti menstruasi sudah diatur dalam undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 81. Tetapi sebagian Perusahaan atau PT belum mengatur hak cuti haid dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja, padahal peraturan itu dapat merugikan Perusahaan atau PT tersebut. Pada kenyataanya dilapangan berbeda dengan peraturan yang sudah tercantum di Undang-Undang No.13 tahun 2003, banyak perusahaan yang tidak memberikan hak cuti menstruasi kepada pekerja/buruh perempuan dan pekerja/buruh perempuan akhirnya tidak memberi tahu kepada atasanya jika pekerja/buruh perempuan tersebut ingin meminta hak cuti kerja, kebanyakan para pekerja/buruh perempuan meminta izin sakit didalam kondisi tersebut pekerja/buruh perempuan menjadi dilema karena para pekerja/buruh perempuan banyak yang tidak mengetahui dengan adanya hak cuti haid didalam undang-undang No.13 tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan teknik deskriptif kuantitatif, yang bertujuan menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang menyangkut keadaan subjek atau objek penelitian secara tepat dan jelas, yang dilakukan dan mendeskripsikan tentang cuti haid bagi pekerja/buruh perempuan yang diberikan oleh perusahaan atau PT dalam hubungan kerja.]]>
<![CDATA[ASIMILASI UNTUK MENGURANGI DAMPAK BURUK PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK ]]>
<![CDATA[Yahya Rofi Triatmaja]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (149.413 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1320-1325
<![CDATA[Umumnya konsep diri yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasyarakatan dalam kondisi yang beragam. Berdasarkan informan yang ada pada penelitian ini ditemukan anak dengan konsep diri yang positif, maupun anak yang tergolong memiliki konsep diri negatif. Meskipun tidak ada ciri-ciri perbedaan yang sangat terlihat antara keduanya. Konsep diri yang dimiliki oleh anak dipengaruhi oleh berbagai faktor- faktor yang berada di dalam diri anak tersebut, maupun yang berada diluar anak tersebut. Faktor yang mempengarui yaitu lingkungan sosial dimana terdapat berbagai pola kehidupan yang merupakan bagian dari proses pembinaan yang nantinya bertujuan untuk memperbaiki anak tersebut. Lingkungan yang terkondisikan untuk mendukung kegiatan pembinaan tersebut apabila dilaksanakan dengan baik dapat memperbaiki konsep diri dari anak itu sendiri. Lalu faktor kognitif yaitu memberikan kemudahan bagi dirinya untuk mengenal dirinya secara baik dan menerima kondisinya saat itu. Anak yang memiliki kematangan kognitif akan lebih mengetahui kelebihan atau kekurangan, potensi, serta arah tujuan hidup kedepannya.dan juga faktor pengalaman atau perubahan besar itu sangat mempengaruhi konsep diri seorang anak. Bagi anak yang melakukan tindak pidana, perubahan besar yakni berada di dalam Lapas dapat menimbulkan perubahan pada konsep diri anak tersebut]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP GANGGUAN IDENTITAS DISOSIATIF SEBAGAI PENDORONG TERJADINYA TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Alfiansyah Alfiansyah]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.088 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1595-1604
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Gangguan Identitas Desosatif sebagai pendorong terjadinya kejahatan melalui tinjauan hukum kriminologi. Menurut teori Charles Goering, kerusakan mental adalah faktor utama kejahatan. Permasalahan ini menarik untuk dikaji secara hukum kriminologi, karena mempelajari penyebab terjadinya kejahatan, dalam hal ini penyebab terjadinya ialah Gangguan Identitas Disosiatif. Rumusan masalah adalah (1) Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap Gangguan Identitas Disosiatif sebagai pendorong terjadinya tindak pidana?; (2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana oleh penderita gangguan Gangguan Identitas Disosiatif? Metode yang digunakan yaitu hukum normatif, berdasarkan data pri9mer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Gangguan identitas disosiatif merupakan penyakit mental di mana bermanifestasi sebagai pemisahan atau ketidaksesuaian baik pikiran, memori, lingkungan, perilaku, dan identitas diri. Dengan adanya psikologi kriminal selaku ilmu tentang pengidentifikasian faktor terjadinya kejahatan berdasarkan kondisi mental, menjadikan jawaban untuk bagaimana pemberian hukuman bisa seimbang terhadap kondisi kejiwaan si pelaku kejahatan.]]>
<![CDATA[MEMBANGUN MUTU PENDIDIKAN HINGGA KE WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI HAK KONSTITUTIONAL WARGA NEGARA ]]>
<![CDATA[Arif Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.166 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.2073-2082
<![CDATA[Negara hadir untuk memberikan kepastian hak-hak konstitutional warga Negara, tanpa terkecuali hak mendapatkan pendidikan sebagai hak fundamental warga Negara, adapun Indonesia merupakan archipelagic state yang tidak mudah untuk menjangkau antar wilayah, maka pemerintah dan pemerintah Daerah seyogianya memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan pemerataan hak warga Negara. Dalam kajian ini penulis menyajikan tulisan deskriptif prespektif pendekatan yuridis normatif peraturan perundang-undangan sebagai konsep untuk memberikan nilai-nilai mengangkat hak konstitusional warga Negara tanpa terkecuali yang tinggal diwilayah perbatasan Negara bahwa warga Negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang yang mengatur perihal Hak Asasi Manusia.]]>
<![CDATA[PENERAPAN DONATION BASED CROWDFUNDING TERKAIT TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DITINJAU DARI UU ITE ]]>
<![CDATA[Christian Wahyu Adi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.315 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1529-1540
<![CDATA[Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang sudah tidak relevan lagi untuk mengakomodir sistem donation based crowdfunding. Tulisan ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penulis akan mengkaji lebih lanjut bagaimana tanggung jawab platform dona-tion based crowdfunding saat ini dan bagaimana regulasi pene-rapan tanggung jawab penyedia layananan sistem elektronik berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elek-tronik. Regulasi penggalangan dana tidak mengatur tanggung jawab terkait penyedia layanan elektronik donation based crowd-funding. Mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik beserta turunanya maka sebenarnya penyedia layanan memiliki beban tangg-ungjawab. Pemerintah perlu mengatur secara khusus terkait regulasi donation based crowd-funding agar memiliki kepastian hukum. Memberi penegasan pada regulasi terkait batasan-batasan tanggung jawab pihak penyelenggara donation based crowdfunding terhadap kerugian pengguna layanan.]]>
<![CDATA[DAMPAK POLA TATA LETAK BANGUNAN LAPAS TERHADAP PERAWATAN TAHANAN/NARAPIDANA PADA LAPAS KELAS IIB SLAWI ]]>
<![CDATA[Yusuf Alif Magenta]]>;
<![CDATA[Padmono W Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.901 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1793-1805
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat yang digunakan sebagai pelaksanaan pengajaran atau pembinaan bagi narapidana/tahanan. Salah satunya ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi. Lembaga Pemasyarakatan tersebut berlokasi di kabupaten Tegal. Tidak berada di pusat kota, melainkan berada cukup jauh dari pusat kota namun masih tetap memperhatikan akses layanan masyarakat. Salah satu layanan yang perlu diberikan pada narapidana yaitu layanan kesehatan. Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu guna memberikan jalan tengah atau strategi untuk mengatasi masalah dari lokasi Lapas yang kurang terjangkau dari akses sarana Kesehatan dan pengaruhnya terhadap perawatan tahanan/narapidana. Metode dalam penelitian menggunakan normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan library research. Data yang ada selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dampak yang disebabkan pola tata letak bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang kurang terjangkau layanan kesehatan di antaranya perawatan yang tidak optimal, meningkatnya angka kematian di Lembaga Pemasyarakatan, pemenuhan Hak Asasi Manusia yang tidak maksimal, kenyamanan bagi para tahanan/narapidana terganggu, serta kurang terjaminnya kesehatan bagi narapidana/tahanan. Strategi yang bisa digunakan antara lain dengan menjalin kerja sama dengan instansi terkait sehingga fasilitas Lembaga Pemasyarakatan lebih lengkap dan optimal, membangun puskesmas yang dapat dijangkau dari Lembaga Pemasyarakatan dengan cepat dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang ada, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan Lapas, serta pengenalan perawat kepada Lembaga Pemasyarakatan agar kualitas dan kuantitas perawat atau petugas kesehatan dapat meningkat.]]>
