Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB YURIDIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr) ]]>
<![CDATA[Wirayanto Natanegara Aswadi]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.213 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1326-1333
<![CDATA[Dalam menjalani kehidupannya manusia akan selalu membutuhkan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Salah satu hal yang dimuat dalam peraturan yaitu mengenai perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan melawan hukum juga dapat terjadi pada perjanjian pembiayaan konsumen seperti halnya pada perkara yang terjadi dalam Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr di mana perusahaan pembiayaan melakukan penarikan kendaraan yang menjadi objek perjanjian melalui debt collector. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana tanggung jawab yuridis perusahaan pembiayaan atas perbuatan melawan hukum terhadap konsumen yang didasarkan Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr?. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mengaplikasikan bahan pustaka. Dari penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa perusahaan pembiayaan patut bertanggung jawab kepada konsumen atas tindakannya berupa penarikan barang yang merupakan perbuatan melawan hukum.]]>
<![CDATA[SISTEM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fariz El Yusron]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (220.685 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1605-1618
<![CDATA[Penerapan atau otorisasi hukum pidana yang dapat diakses dilengkapi dengan instrumen yang disetujui oleh hukum untuk melakukan kekuasaan dan kontrol masing-masing dan harus dilakukan dalam pekerjaan metodis untuk mencapai tujuannya. Pengerahan tenaga yang efisien ini dilakukan dengan memanfaatkan setiap komponen yang terkait dengannya secara keseluruhan dan saling berhubungan (interrelasi), dan umumnya saling mempengaruhi. Upaya-upaya tersebut harus diakui dalam suatu kerangka yang dipercayakan untuk melakukan tuntutan hukum pidana, khususnya Sistem Peradilan Pidana yang pada dasarnya merupakan pengaturan kemampuan untuk menegakkan hukum pidana. Seperti yang mungkin kita ketahui kekotoran batin adalah masalah paling serius yang dilihat oleh Indonesia, mengingat munculnya otoritas negara yang menyerahkan kehinaan. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan upaya yang tepat dari otoritas publik dalam menangani kasus pencemaran nama baik dan tugas penegakan hukum harus tepat dalam menangani kasus pencemaran nama baik. Demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat ini sangat merugikan individu karena uang publik digunakan atau dimanfaatkan oleh perkumpulan yang sembrono. Nilai uang dari demonstrasi pencemaran nama baik ini tidak sedikit, bahkan bisa sampai miliaran bahkan triliunan rupiah. Mereka memanfaatkan banyak sumber daya aset, seperti retribusi, BUMN, rencana belanja modal, rencana keuangan akuisisi kantor publik, dan lain-lain.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIB LUBUK BASUNG MELALUI PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Muthia Adilah]]>;
<![CDATA[Herry Fernandes Butar Butar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (306.518 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1541-1550
<![CDATA[Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pada pasal 14 menegenai Pemasyarakatan menegaskan serta ditetapkan hak dari seorang narapidana. Hak itu meliputi perawatan, pelayanan kesehatan dan hak untuk medapatkan makanan yang layak. Namun pada kenyataannya, hak kesehatan narapidana belum terpenuhi seara maksimal. Masalah yang pada umumnya sering dihadapi antara lain yaitu tidak tersedianya ruang hunian yang sesuai standar kesehatan dengan luas 5x7 m dan dihuni 15 narapidana, tersedia 2 kamar mandi dan WC di dalam kamar hunian serta adanya ventilasi udara yang kecil. Begitu juga apabila ada narapidana yang memerlukan pengobatan, tidak ada petugas kesehatan yang siaga di tempat. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak hak narapidana dalam bidang kesehatan dan pangan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung.penelitian ini berjeniskan denga penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian dengan mendekatkan langsung dengan dtudi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung. Data ini di muat mulai dari Undang Undang tentang kesehatan, Undang Undang tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah tentang pemenuhan hak dan narasumber. Hasil dari penelitian ini, pemenuhan hak untuk narapidana belum sesuai dengan standar minimum dari pelayan kesahatan lembaga Pemasyarakatan untuk narapidana. Kesimpulan untuk pemenuhan hak kesehatan untuk narapidana belum memenuhi standar minimal yang sesuai dari peraturan perundang unangan.]]>
<![CDATA[UPAYA PENINGKATAN HUBUNGAN SOSIAL NARAPIDANA SETELAH MAPENALING (MASA PENGENALAN LINGKUNGAN) DI LAPAS KELAS I SEMARANG ]]>
<![CDATA[Panji Sulistio]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.269 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1806-1812
<![CDATA[Hubungan sosial yang baik sangat diperlukan oleh setiap individu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pengaruh dari lingkungan memiliki peranan yang besar sehingga disaat individu menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda juga pasti mempengaruhi bagaimana hubungan sosialnya. Begitu juga yang terjadi pada narapidana yang harus dihadapkan dengan kondisi yang berbeda dari kondisi kehidupan normal menjadi kehidupan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan upaya untuk meningkatkan hubungan sosial narapidana setelah masa pengenalan lingkungan di Lapas Kelas I Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif guna meneliti subjek dari penelitian lebih detail dan juga mendeskripsikan apa saja kejadian yang dihadapi oleh subjek penelitian. Dengan sumber data beberapa para Petugas di Lapas Kelas I Semarang yang dipilih sebanyak 4 orang. Hasil yang didapatkan dalam upaya peningkatan hubungan sosial narapidana setelah masa mapenaling diantaranya yaitu menanamkan kesadaran jiwa sosial kepada narapidana, Mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada narapidana baru, pendekatan dalam hal disiplin, pendekatan bimbingan dan konseling, pembinaan berdasarkan situasi, pembinaan perorangan, pembinaan secara kelompok, sosialisasi untuk belajar dari pengalaman.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI KRITIS ]]>
<![CDATA[Christina Angelita]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.305 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.2008-2019
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji terkait tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang ditinjau dari perspektif viktimologi kritis, serta bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konspetual. Sumber penelitian ini berupa buku, jurnal penelitian, undang-undang, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor utama penyebab terjadinya kasus KDRT adalah adanya budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat luas, oleh karena itu perlu ditanamkan kembali rasa saling mengasihi, menghargai perbedaan, dan terus menerus dikampanyekan terkait kesetaraan gender, serta perlu dingatkan kembali bahwa selalu mengutamakan jalan dialog dalam menyelesaikan suatu permasalahan.]]>
<![CDATA[BIAYA ARBITRSE ‘MAHAL’ MENJADI KELEBIHAN DARI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Yuliani Uswatun Hasanah]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.941 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1293-1300
<![CDATA[Sengketa merupakan permasalahan yang sudah tidak asing dalam aktivitas sehari-hari dan bermasyarakat. Masalah sengketa biasanya terjadi ketika terdapat suatu pihak yang merasa tidak diuntungkan atau merasa tidak cocok dengan pihak lainnya.Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami mengenai Arbitrase dan mengapa Arbitrase menjadi pilihan dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa, padahal biaya yang dikeluarkan lebih mahal. Arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses atau tata cara dalam Arbitrase dimulai dengan tahap persiapan, yaitu pemberitahuan dan memberi jawaban kepada para pihak, kemudian para arbiter dipilih dan diangkat, dan akhirnya ditinjau dan diputuskan.Keuntungannya para pihak dapat dengan bebas memutuskan arbiter, karena penyelesaian sengketa dilakukan secara tertutup, sehingga kerahasiaan para pihak terjamin.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KERJASAMA LINTAS KEMENTERIAN DAN LEMBAGA DI INDONESIA DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI SOETIKNO BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Jeane Christinie Siahaan]]>;
<![CDATA[M. Rizky Zaini]]>;
<![CDATA[Lintar Pujo Prasetyo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (426.858 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1451-1461
<![CDATA[Kasus korupsi merupakan kasus yang meresahkan masyarakat Indonesia sampai sekarang. Salah satu kasus korupsi yang pernah membuat heboh Indonesia adalah kasus korupsi Soetikno karena kasus ini melibatkan Direktur Garuda Indonesia, Emirsyah Satar. Metode penelitian dalam penyusunan jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat normatif dan menggunakan pendekatan perundang–undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (The Case Approach). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa ketentuan hukum yang berlaku dan kasus yang sudah mendapatkan vonis dari hakim. Hasil penelitian ini adalah tercipta sebuah pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dalam mengungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh Soetikno baik antar instansi penegak hukum dalam negeri maupun instansi penegak hukum luar negeri. Saran untuk penelitian ini adalah mempertahankan koordinasi antar instansi penegak hukum dalam negeri dan instansi penegak hukum luar negeri.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI SISTEM KEKERABATAN SIWE MORGE PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KAYUAGUNG ]]>
<![CDATA[Yessy Meryantika Sari]]>;
<![CDATA[Dwi Purnama Sari]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.743 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1719-1729
<![CDATA[Marga sebagai kesatuan masyarakat adat, memiliki perangkat hukum, kelembagaan adat, serta pranata hukumnya sendiri sebagai acuan dalam kehidupannya dan tidak tergantung dengan pihak lain yang berada di luar komunitas aslinya karena pada dasarnya masyarakat adat dapat menjalankan sistemnya sendiri. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahn 1979 tentang Pemerintahan Desa, Sumatera Selatan memiliki 181 marga yang terdiri atas suku-suku yang menjadi identitas rasialnya salah satunya adalah keberadaan sistem marga di Kayuagung yang disebut dengan Siwe Morge yang berarti sembilan marga/dusun. Namun setelah diberlakukannya Undang-undang tersebut dan terbitnya Surat Keputuasn (SK) Gubernur Sumatera Selatan No.142/KPTS/III/1983 tentang Penghapusan Sistem Marga di Sumatera Selatan, marga di kecamatan Kayuagung (Siwe Morge) tersebut ditiadakan/dihapus. Perubahan tatanan kehidupan tersebut berpengaruh terhadap eksistensi sistem kekerabatan Siwe Morge pada masyarakat Kayuagung khususnya dalam aspek perkawinan dan waris. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan eksistensi sistem kekerabatan Siwe Morge dalam aspek perkawinan dan pewarisan pada masyarakat Siwe Morge di Kecamatan Kayuagung setelah dihapuskannya sistem marga. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan analisis konsep dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan masyarakat kayuagung (siwe morge) yang cenderung pada sistem kekerabatan patrilineal masih dipakai dalam perkawinan adatnya dan proses pewarisan.]]>
<![CDATA[KAITAN AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN SEBAGAI ILMU BANTU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN SUATU TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Tri Lestari]]>;
<![CDATA[Indra Yudha Koswara]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.115 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1957-1966
<![CDATA[Setiap yang bernyawa pada suatu saat akan mengalami kematian. Namun apabila terjadi sebuah peristiwa kematian dengan ditemukannya seorang mayat yang meninggal dengan keadaan yang tidak wajar, ditemukan dengan tanda-tanda aneh, yang diduga terkait dengan tindak pidana dan mencurigakan, berhak untuk dilakukan sebuah penyelidikan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Dalam proses penyelidikan tersebut guna untuk mendapatkan bukti-bukti dan penyebab kematian si mayat agar dapat diketahui apakah hal tersebut merupakan tindak pidana atau bukan sebuah tindak pidana. Dalam proses penyelidikan seorang penyidik terkadang menemukan kendala dalam proses pembuktian peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Maka diperlukannya bantuan ilmu pengetahuan yang lainnya, yaitu salah satunya dengan ilmu kedokteran forensik. Salah satu cara yang dapat diambil adalah dengan melakukan autopsi. Dalam praktiknya autopsi ni memiliki berbagai macam jenis. Kemudian Proses autopsi ini berperan sangat penting sebagai barang bukti dalam proses penyidikan untuk penegakan hukum di peradilan demi memperoleh keadilan di dalam tindak pidana yang bersangkutan.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERJANJIAN KREDIT ONLINE TERHADAP DEBITUR YANG TELAH MENINGGAL DUNIA ]]>
<![CDATA[Renata Arthaully Christania]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.823 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1196-1203
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lalu menjelaskan mengenai aspek hukum dalam penyelesaian sengketa pada perjanjian kredit online terhadap debitur yang telah meninggal dunia menurut KUHPer dan Peraturan OJK. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual menghasilkan data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan metode analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya suatu perjanjian dalam kredit online tentu akan menimbulkan sebuah aturan hukum yang baru. Landasan hukum utama yang digunakan untuk kegiatan pinjam meminjam online pada kegiatan fintech atau financial tecnology adalah Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam pasal 1 angka 3 dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa : Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelanggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Namun dalam Sengketa kreditur meninggal dunia tidak dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi karna ketika seseorang meninggal dunia, pada prinsipnya hak dan kewajiban si pewaris beralih kepada ahli warisnya.]]>
