Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DALAM MEMBERI KETERANGAN AHLI DI PENGADILAN SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Winda Aprilia]]>;
<![CDATA[Dea Ayu Lestari]]>;
<![CDATA[Nurul Fitria Baroroh]]>;
<![CDATA[Gita Agustia]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>;
<![CDATA[Habibah Mutiara Zahra]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.476 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.743-750
<![CDATA[Bidang ilmu kedokteran forensik dimanfaatkan untuk membantu proses penyidikan dalam mencari kebenaran materil dalam praktiknya digunakan untuk memeriksa atas tubuh, kesehatan, serta nyawa manusia terkait ada atau tidaknya sebab tindak pidana dalam tubuh korban maupun pelaku tindak pidana. Dokter sebagai dokter ahli disini memiliki kedudukan untuk memberikan informasi terkait hal medis yang berkaitan dengan korban maupun pelaku yang kemudian dituangkan dalam tulisan berbentuk surat visum et repertum maupun secara lisan didepan pengadilan untuk dimintain keterangan sebagai saksi ahli. Dalam upaya pembuktian dokter ahli yang dimintai keterangannya demi keadilan tidak dapat dikenakan pidana karena berdassrkan undang undang hal tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Metode dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan menelaah peraturan perundang undangan, bahan kepustakaan hukum dan data sekunder yang kemudian dianalis dan diteliti dengan keadaan dimasyarakat.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA MEDIASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Nadila Salim]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.724 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1063-1072
<![CDATA[Dispute resolution can be carried out through a litigation process or a non- Dispute resolution can be carried out by means of a litigation process or a non-litigation process. Dispute resolution by means of the litigation process is the process of resolving disputes through the courts. Meanwhile, non-litigation settlement is a dispute resolution process carried out outside the court which often occurs with alternative dispute resolution. There are various ways of resolving non-litigation disputes, especially what will be discussed in this paper is dispute resolution through Mediation. Mediation provisions are regulated in the Republic of Indonesia Court Regulation Number 1 of 2016 Mediation Procedures in Court (Furthermore, it will be carried out with PERMA No. 1 of 2016) which is a substitute for Supreme Court Regulation Number 1 of 2008. . If not through the mediation procedure, the dispute resolution violates the provisions of Article 130 HIR and or 154 Rbg which results in the decision being null and void.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PELAKSANAAN STRATEGI SECURITY UNTUK MENCEGAH GANGGUAN KAMTIB DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG ]]>
<![CDATA[Risyal Hardiyanto Hidayat]]>;
<![CDATA[Zelland Muhammad Barr]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (220.63 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.113-125
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan proses pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang yang menjadi acuan utama bagi pelaksaaan berbagai kegiatan di lembaga pemasyarakatan, terutama menyangkut hal-hal pembinaan terhadap penghuni lapas. Pada pengaturannya sesuai dengan Permenkumham Nomor: 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Sehingga dalam melaksanakan pengamanan di Lapas harus memiliki manajemen dan strategi untuk mencipatak kondisi yang aman dan tertib dengan menerapkan tiga arahan Dirjen Pemasyarakatan tentang Deteksi dini, Pemberantasan narkoba dan Sinergitas aparat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan manajemen pengamanan di Lapas Semarang. .Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum yuridis. Teknik pengumpulan data dengan observasi, studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen pengamanan di Lapas Semarang sudah dilaksanakan dengan baik yang berdasarkan aturan dan arahan dari Dirjen Pemasyarakatan mengenai tiga point untuk pemasyaraktan maju. Namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan hambatan merupakan proses dari perbaikan yang berkelanjutan untuk hal yang lebih baik]]>
<![CDATA[PANDEMI COVID-19 DAN PENINGKATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Dita Ayu Alisya]]>;
<![CDATA[Mas Anienda Tien F]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.255 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1095-1105
<![CDATA[Penelitian bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis peningkatan permohonan cerai di Pengadilan Agama Surabaya selama masa pandemi COVID-19, serta memahami alasan perceraian dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan cerai terdampak pandemi. Jenis penelitian empiris dengan metode analisis kualitatif yang memisahkan data dari analisis deskriptif, dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Karena pandemi ini, telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali berpengaruh pada permohonan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya. Maraknya perceraian ditengarai sebagai dampak dari pandemi ini. Hasil Penelitian ditemukan bahwa selama pandemi Covid kasus perceraian di Pengadilan Agama Surabya terjadi lonjakan dan permintaan perceraian di kala pandemi ditengarai dari sebagian aspek yang paling banyak dari ekonomi dan faktor tidak ada keharmonisan, serta keputusan hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian terdampak Covid-19 di Pengadilan Agama Surabaya dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[PENDEKATAN REKREASIONAL DALAM MENURUNKAN STRES ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN ]]>
<![CDATA[M.Ilham Martuah Lubis]]>;
<![CDATA[Herry Fernandes Butar-Butar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.496 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1568-1575
<![CDATA[Jurnal Ini Membahas Tentang Pola Program Pembinaan Yang Ada Di Lpka Kelas I Medan Melalui Kegiatan Rekreasional Pada Anak Didik. Kegiatan Rekreasional Ini Bertujuan Untuk Menurunkan Stress Anak Yang Ada Di Lpka Kelas I Medan Dan Anak Didik Diharapkan Dengan Adanya Kegiatan Rekreasional Ini Dapat Segera Menyesuaikan Lingkungan Barunya Yaitu Lpka Kelas I Medan. Esensi Dari Kegiatan Rekreasional Ini Yaitu Anak Dapat Melaksanakan Kegiatan Pogram Pembinaan Yang Diberikan Oleh Pihak Lpka Kelas I Medan Dengan Baik. Dimana Jika Anak Mengalami Gejala Stress, Otomatis Anak Tidak Akan Dapat Melaksanakan Program Pembinaan Dengan Baik Juga. Diharapkan Setelah Selesai Menjalani Masa Pidana Di Lpka Kelas I Medan, Anak Didik Dapat Diterim Dan Berguna Dengan Baik Di Lingkungan Masyarakat. Penelitian Ini Menggabungkan Teknik Penelitian Kualitatif Dan Pengumpulan Data Melalui Wawancara, Observasi, Dokumentasi Dan Penelitian Kepustakaan. Kegiatan Rekreasional Di Lpka Kelas I Medan Dilaksanakan Dengan Terstruktur Dibuktikan Dengan Adanya Dokumentasi Pada Setiap Kegiatan. Faktor Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Rekreasional Ini Sebagai Berikut: Didukung Penuh Oleh Kepala Lpka Kelas I Medan, Kualitas Dan Semangat Pegawai Yang Tinggi, Dan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga. Sedangkan Faktor Penghambat Pelaksanaan Kegiatan Rekreasional Sebagai Berikut: Keterbatasan Anggaran, Fasilitas Yang Kurang Memadai, Dan Antusias Anak Didik Yang Kurang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SURAT EDARAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 PADA CALON PENUMPANG TRANSPORTASI UDARA ]]>
<![CDATA[Muhamad Ari Wibowo]]>;
<![CDATA[Zuhdi Arman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.021 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1835-1843
<![CDATA[Pada saat pandemi Covid-19, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran yang bertujuan untuk mengatur pembatasan aktifitas perjalanan masyarakat dan menekan angka penularan virus Covid-19. Salah satu surat edaran yang dikeluarkan adalah Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun. Surat edaran ini memuat beberapa hal terkait dengan protokol kesehatan bagi para pelaku perjalanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi surat edaran yang dikeluarkan oleh satuan tugas penanganan covid-19 yang ditujukan kepada seluruh masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dalam negeri dimasa pandemi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Agar pembahasan tidak terlalu luas maka batasan masalah dalam penelitian ini, penelitian dilakukan di Bandara Hang Nadim Batam. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah implementasi Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 yang dinilai belum optimal, ini disebabkan sulitnya calon penumpang pesawat udara untuk memenuhi persyaratan yang tertuang dalam kebijakan tersebut, kesulitan yang dialami mulai dari mempersiapkan dokumen hingga biaya tambahan untuk melakukan tes covid-19 . Meskipun disisi lain pemerintah juga terus bekerja keras dalam menekan angka penularan virus sehingga masyarakat dapat dengan tenang melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara.]]>
<![CDATA[PLAGIARISME DALAM MEREK DAGANG DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Muhammad Iqbal Nugroho]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.474 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.2037-2042
<![CDATA[Banyaknya plagiarisme yang terjadi di Indonesia biasanya di lakukan penyelesainya melalui jalur litigasi. Pada dasarnya penyelesaian plagarisme bisa dilakukan dengan tindak litigasi maupun dengan cara jalur alternatif penyelesaian sengketa mempunyai keuntungan lebih tinggi dibandingkan dengan litigasi. Plagiarisme menurut UU No. 20 tahun 2016 yang mana isinya merek serta indikasi geografis. Bagi yang terdaftar pada peniruan merek sejalan dengan isi dari UU No. 20 tahun 2016 sehingga mereka mempunyai hak di lindungi oleh hukum melalui cara represif serta prefentif. Sesuai dengan hukum prefentif bahwa sudah jelas tujuan tersebut mencegah untuk tidak adanya sengketa dengan tidak adanya sengketa maka mendorong masyarakat untuk menaati hukum yang ada dan supaya tidak memberikan kerugian kepada kepetingan dan hak kelompok atau personal. Bahwa hukum repsif sudah jelas memiliki tujuan untuk dapat di selesaikan sengketa menyangkut penetapan yang berbentuk sanksi hukum dalam hal melangar hukum bahkan lebih jelasnya lagi kepentingan umum maupun pribadi bisa dilakukan suatu Tindakan terhadap peniruan merek yang terdaftar.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID – 19 ]]>
<![CDATA[Eva Nurlia]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.224 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1480-1490
<![CDATA[Di Indonesia mengalami peningkatan dalam berinvestasi, dalam menanam modali didalam ataupun diluar inegeri. Hal ini tentunya menjadi tatangan baru bagi Indonesia untuk membuat regulasi yang mencakup keseluruhan penanaman modal serta tidak membedakan iinvestor iasing imaupun iinvestor dalami negerii di masa pademi Covid-19 yang tentunya memerlukan kepastian hukum untuk berbagai pihak. Di bidang investasi atau penanaman modal kini tengah dilanda pandemic Covid-19 yang mengharuskan setiap negara dan investor untuk survive. Tujuani darii penulisan inii adalah iuntuk imengetahui ibagaimana ipenerapan asas kepastian hukum di Indonesia ditengah pandemic iCovid-19. Cara yang dilakukan ialah metode penelitiani normative yang bersifat ideskriptif idengan pengumpulan idata yang berhubungan dengan penerapan asas kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal di tengah pandemic Covid-19. Pada situasi pandemic ini sudah banyak regulasi yang digunakan untuk mengembalikan normalnya penanaman modal di Indonesia, seperti penyederhanaan regulasi, memfasilitasi potensi perusahaan, mendatangkan investor dan lain sebagainya yang merupakan upaya dari perwujudan asas kepastian hukum.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DEBITUR PADA KANTOR ADVOKAT KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Karsih Karsih]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (152.085 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1751-1755
<![CDATA[Wanprestasi adalah tidak terlaksananya suatu kewajiban yang mana menjadi keharusan untuk dapat terpenuhi oleh debitur sebagaimana apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam perjajian atau melakukan pelanggaran yang menurut akad dalam perjanjian tidak boleh dilakukan. Terkadang dalam membuat suatu perjanjian Kredit pihak debitur sering kali lalai dalam memenuhi prestasinya dan pihak kreditur menamakan itu sebagai kredit macet, jika sudah terjadi kredit macet pihak bank merasa dirugikan oleh debitur oleh karena itu pihak Bank mencari jalan keluar untuk menghadapi kredit macet tersebut. Pihak kreditur bisa menyelesaikan dengan cara subrogasi hutang kepada pihak ketiga, adanya pihak ketiga disini dengan tujuan untuk menjadi pelantara dalam pembayaran kepada kreditur bukan sebagai penganti kreditur lama dalam kedudukkannya, dan debitur masih harus melakukan kewajibannya dalam membayar hutang. Kemungkinan kedua, debitur melakukan pemimjaman uang kepada pihak ketiga untuk melunasi hutangnya kepada Kreditur dengan menetapkan bahwa pihak ketiga menggantikan hak Kreditur terhadap debitur agar Subrogasi ini sah dimata hukum baik perjanjian pinjam meminjam uang antara Pihak ketiga dan debitur harus dibuat dengan Akta Autentik dan bukti Pelunasannya.]]>
<![CDATA[UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Roy Marthen Moonti]]>;
<![CDATA[Arifin Tumuhulawa]]>;
<![CDATA[Yayan Hanapi]]>;
<![CDATA[Dince Aisa Kodai]]>;
<![CDATA[Oyald Puhi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (220.418 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1560-1571
<![CDATA[Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan memberikan angin segar bagi para pencari keadilan dalam ruang lingkup Tata Usaha Negara. Dengan adanya Undang-Undang ini pula telah memperluas access to justice bagi pencari keadilan di Peradilan Tata Usaha Negara dengan cara membuka ruang-ruang tertutup yang sebelumnya tidak dapat dimasuki oleh para pencari keadilan. Sehingganya bagi warga masyarakat/Badan Hukum yang merasa dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengambil upaya Hukum administrasi. Dengan begitupula kita dapat mengetahui proses penyelesaian sengketa administrasi dengan memperoleh sumbangsih berupa pengetahuan sekaligus menjelaskan secara definitif suatu sengketa Tata Usaha Negara dapat diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan, atau melalui upaya administratif terlebih dahulu. Adapun Tujuan dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Administrasi dan Peradilan dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara.]]>
