Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA TERHADAP PROGRAM ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Githadana Ayu S]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.159 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2821-2828
<![CDATA[Masyarakat merupakan komponen utama pertumbuhan bangsa dan negara. Dalam pertumbuhan masyarakat banyak ditemukan kejadian pidana yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan peradilan merupakan serangkaian pelaksanaan hukum di Indonesia. Seseorang yang dijatuhi putusan hukuman oleh hakim akan menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasarakatan sebagai warga binaan dan menjalani langkah akhir pelaksanaan berupa pembinaan yang diharapkan akan menciptakan pribadi baru warga binaan yang lebih patuh hukum serta memiliki kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat kembali dengan baik. Warga binaan yang menjalani masa pidana akan memiliki berbagi tekanan ketika kembali ke masyarakat, hal ini melatarbelakangi fungsi proses pembinaan yang menjadi salah satu syarat pelaksanaan asimilasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Aktivitas pembinaan yang dilakukan warga binaan akan dinilai secara berkala sebagai penilaian siap atau tidaknya warga binaan yang bersangkutan kembali ke masyarakat dengan baik dan benar. Dalam hal ini proses pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta peran masyarakat sangat dibutuhkan sebagai penilaian keberhasilan proses pembinaan yang berjalan.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI BENEFICIAL OWNERSHIP DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PERUSAHAAN CANGKANG DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Maichle Delpiero]]>;
<![CDATA[Quinnashya Pradipta Early Folanda]]>;
<![CDATA[Dona Regina Napitupulu]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.582 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3030-3042
<![CDATA[Kebocoran Pandora Papers oleh International Consortium of Investigative Journalist pada tahun 2021 silam, telah menggemparkan dunia internasional. Sebagai generasi penerus dari Panama dan Paradise Paper yang pernah diterbitkan sebelumnya, Pandora Papers menguak rahasia keuangan offshore dari berbagai perusahaan dari penjuru dunia, termasuk Indonesia. Sejumlah pimpinan Indonesia terekam dalam paper tersebut atas tindakan pencucian uang melalui perusahaan cangkang. Tindakan pencucian uang melalui perusahaan cangkang tersebut diperparah dengan permasalahan keterbatasan dan kepalsuan informasi mengenai beneficial ownership yang sejatinya digunakan untuk menemukan pemilik manfaat asli dari sebuah perusahaan. Dalam hal ini penulis merumuskan permasalahan dasar yakni bagaimana konseptualisasi dan optimalisasi beneficial ownership dalam memberantas tindak pidana pencucian uang melalui perusahaan cangkang di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang bersifat teoritis-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) upaya optimalisasi yang dapat dilakukan yakni: (1) Intensifikasi customer due diligence pada penyedia jasa keuangan dalam pemberlakuan prinsip transparansi beneficial ownership; (2) Pemberlakuan konsep lembar pernyataan terhadap sistem pelaporan beneficial ownership; (3) Pembentukan pengaturan beneficial ownership pada level undang-undang yang dilengkapi dengan atribut sanksi pidana; dan (4) Peningkatan sinergi antara Kemenkumham, PPATK, dan FIU terkait penyaluran dan pemanfaatan informasi beneficial ownership.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. BCA FINANCE CABANG KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Gita Agistia Rahmadini]]>;
<![CDATA[Rahmi Zubaedah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.904 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2375-2387
<![CDATA[Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan. Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan terdapat ketentuan yang telah ditetapkan Lembaga Pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan yang mana perjanjian tersebut sudah disiapkan dan dibuat oleh pihak Lembaga Pembiayaan. Permasalahannya mengenai pengaturan hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan, akibat hukum pencantuman klausula baku dan perlindungan hukum bagi konsumen atas pencantuman klausula baku.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan Studi LapanganKesimpulannya hubungan hukum perjanjian pembiayaan konsumen, apabila terjadi kesepakatan antara pihak perusahaan dengan debitur telah tercapai, maka akan timbul hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuatnya. Akibat hukum adanya pencantuman klausula baku perjanjian pembiayaan konsumen batal demi hukum. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif.]]>
<![CDATA[PERANAN NOTARIS DALAM PEWARISAN TERHADAP HARTA BERSAMA YANG MENGGUNAKAN NAMA ANAK SELAKU AHLI WARIS ]]>
<![CDATA[Muhammad Zakiy]]>;
<![CDATA[Kornelius Simanjuntak]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.049 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2726-2736
<![CDATA[Terdapat fenomena dimana pasangan suami istri yang menjadikan nama anaknya sebagai bukti kepemilikan atas harta bersama mereka seperti sertifikat tanah ataupun buku kepemilikan kendaraan bermotor. Permasalahan yang dibahas adalah status harta bersama yang dokumen kepemilikan harta tersebut menggunakan nama anak selaku ahli waris serta urgensi akta notaril didalamnya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan hasil wawancara. Status harta bersama yang mengunakan nama anak selaku ahli waris adalah tetap berstatus harta bersama dan menjadi bagian dalam boedel harta waris. Namun untuk memberikan kepastian hukum kepada pewaris ataupun ahli waris maka lebih baik terkait kepemilikan harta bersama, dokumen kepemilikannya masih atas nama suami atau istri dan apabila menjadikan nama anak sebagai dokumen kepemilikan atas harta bersama, maka orang tua harus membuat suatu akta pernyataan yang menegaskan status harta tersebut guna mempermudah notaris dalam pembuatan akta pemisahan dan pembagian harta warisan.]]>
<![CDATA[PERAN NOTARIS DALAM TRANSFORMASI HUKUM KERANAH PERDATA ATAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE ]]>
<![CDATA[Diaz Sasongko]]>;
<![CDATA[Achmad Faishal]]>;
<![CDATA[Indah Ramadhany]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (343.286 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2949-2960
<![CDATA[Pentingnya artikel ini sebagai masukan pemikiran terhadap penerapan restorative justice yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peran Notaris dibutuhkan manakala pihak korban yang mendapatkan pernyataan dari pihak pelaku berkaitan dengan “mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana” untuk memulihkan hak-hak korban memerlukan adanya jaminan kebendaan dengan kekuatan eksekusitorial apabila dibelakang hari pihak pelaku tidak melaksanakan kewajibannya. Berbagai perdebatan muncul perihal restorative justice sebagai kebijakan diranah hukum pidana adalah murni untuk tidak dikaitkan dengan ranah hukum perdata, namun pada kenyataannya kebutuhan akan transformasi hukum keranah perdata tidak bisa dihindari. Alhasil, artikel ini tidak lain untuk memahami berbagai persoalan yang muncul dan menemukan letak landasan bagi Peran Notaris.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KRIMINALITAS CURIAN MOTOR DI KARAWANG DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Viriya Dhika]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.075 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2273-2278
<![CDATA[Karawang merupakan kota yang berkembang untuk maju, yang dimana mempunyai banyak sektor seperti perdagangan, perumahan, perikanan, kelautan, wisata, dan sektor industri. Karena sektor industri yang sebelumnya karawang mempunyai sebutan kota lumbung padi menjadi kota industri. Dengan maraknya di saat pandemic covid 19 yang dimulai pada tahun 2020 di seluruh Indonesia, jadi terpengaruh terhadap ekonomi yang ada di kota Karawang. Banyak Industri dan perdagangan tutup di pada saat Covid-19. pada karena itu banyak orang-orang melakukan kriminalitas terutama di karawang. Kriminaltias artinya perilaku yang menyimpang yang melanggar Undang-Undang menggunakan adanya unsur kesengajaan yang dialami oleh warga . Kriminalitas yang tak jarang terjadi yaitu pencurian, secara aturan pencurian yang diatur pada pasal 362 KUHP (kitab Undang-Undang aturan Pidana) yang berbunyi “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menggunakan maksud buat dimiliki secara melawan hukum, diancam menggunakan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana hukuman paling banyak 900.000.00,-“.]]>
<![CDATA[KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KABUPATEN DELI SERDANG ]]>
<![CDATA[Niko Jousika Wandira Sembiring]]>;
<![CDATA[Gatiningsih Gatiningsih]]>;
<![CDATA[Lalu Satria Utama]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (341.874 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2868-2883
<![CDATA[Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Satpol PP, apa yang menjadi penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian,secara keseluruhan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Deli Serdang secara umum sudah berjalan baik.namun kedepannya masih perlu ditingkatkan lagi. Karena masih terdapatbeberapa masalah.Masalah tersebut meliputi luasnya wilayah administrasi, jumlah personil yang kurang memadai, sarana dan prasarana penunjang yang kurang dari segi kuantitas dan kualitas, keterbatasan anggaran serta adanya sikap masyarakat yang tidak percaya virus covid-19 hingga melakukan perlawanan terhadap arahan petugas saat melakukan penegakan protokol kesehatan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 473/PDT.G/2019/PN.TNG) ]]>
<![CDATA[Shakilla Vyatri Adjany]]>;
<![CDATA[Sonyendah Retnaningsih]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.379 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3165-3174
<![CDATA[Akta merupakan alat bukti yg sempurna kalanya masih ada kesalahan atau kelalaian. Hal itu menarik untuk dikaji mengenai analisis akibat hukum dan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analisis, yaitu gambaran yang menyeluruh, sistematis dan rinci tentang situasi yang diteliti dari segi hukum dan teori hukum. Pendekatan yang digunakan adalah normatif, yaitu survei terhadap bahan pustaka (data sekunder) yang terdiri dari bahan hukum primer. Akibat hukum terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum adalah batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan tidak ada. Akta notaris yang menjadi bahan sengketa para pihak memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum adalah akta notaris yang tidak memenuhi aspek lahiriah, formal dan materil. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian perdata, administrasi dan pidana dalam perbuatannya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG MEMENANGKAN PERKARA PADA KASUS TERBITNYA SERTIPIKAT GANDA ]]>
<![CDATA[Dolf Dominikus Saluling]]>;
<![CDATA[Sri Susyanti Nur]]>;
<![CDATA[Wiwie Haryani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.134 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2170-2183
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang memenangkan perkara pada kasus terbitnya sertipikat ganda. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang memenangkan perkara pada kasus terbitnya sertipikat ganda yaitu pihak yang memenangkan perkara dapat mengajukan permohonan eksekusi objek sengketa kepada ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara adalah dengan membatalkan sertipikat yang terbukti cacat administrasi. pemegang sah hak atas tanah harus diberikan perlindungan baik secara preventif yaitu dengan adanya ketentuan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan secara represif, yaitu peran hakim dalam menentukan pemegang sah hak atas tanah dengan adanya sertipikat ganda hak atas tanah.]]>
