Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ]]>
<![CDATA[Syahril Syahril]]>;
<![CDATA[Zulkarnain Hasibuan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (145.633 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.2141-2144
<![CDATA[Masalah pada penelitian ini tersebut, pertama, bagaimana dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan, Kedua, bagaimana pelaksanaan hukum terhadap turut sertanya pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan?. Menggunakan metode penelitian pustaka (library reseaech) dan lapangan (field research), teknik pengumpulan data menggunakan alat wawancara (interview) serta studi dokumentasi. Hasil analisa terhadap pengujian hipotesa pada penggunaan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan” adalah: Alat bukti yang kuat serta keterangan saksi-saksi, Pengakuan Terdakwa, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.]]>
<![CDATA[COMMUNITY BASED CORRECTION DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Akhmad Faiq Maulana]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.606 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2986-2996
<![CDATA[Sistem pemasyarakatan yang diimplementasikan di Indonesia berangkat dari mashab reintegrasi sosial, meskipun masih dapat diperdebatkan pada tatanan praktis atau implementasi. Unit-unit teknis dari Sistem Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai upaya isolasi pelanggar hukum atau terpidana dari masyarakat dengan alasan keamanan, namun berfungsi sebagai institusi yang melaksanakan perawatan, pembimbingan dan pembinaan.Sejarah awal pemidanaan di dunia ditandai dengan munculnya mashab retributive, di mana aspek yang dominan dalam filosofi ini adalah sentimen penghukuman itu sendiri, di mana penghukuman merupakan upaya pembalasan setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan. Pengaruh pemikiran utilitarianisme yaitu kemanfaatan pemidanaan bagi terpidana dan masyarakat umumnya serta tuntutan untuk pemidanaan yang lebih manusiawi telah merubah filosofi pemidanaan ke arah rehabilitatif dalam bentuk resosialisasi dan reintegrasi sosial. Kedua filosofi ini pada dasamya memandang bahwa pemidanaan bertujuan untuk merubah perilaku terpidana, serta tidak lagi menekankan aspek punitif.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK AKIBAT PENOLAKAN MUTASI KERJA ]]>
<![CDATA[Gita Yulia Rahayu]]>;
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (341.848 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2318-2329
<![CDATA[Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sudah sangat sering terjadi di dalam dunia pekerjaan. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait penyelesaian yang dapat dilakukan apabila karyawan atau masyarakat umum mengalami PHK sepihak. Dalam pengumpulan data menggunakan metode kualitatif yuridis dengan sumber sekunder dan peraturan positif yang berlaku di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu da penyelesaian dalam mengatasi PHK sepihak dapat dilakukan melalui bipatrit, tripatrit, serta pengadilan hubungan indusrial.Kata-kata Kunci : PHK sepihak, mutasi, pekerja/buruh, perselisihan hubungan indusrrial]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Liantha Adam Nasution]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.087 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2664-2670
<![CDATA[Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 adalah Pandemi Global yang mengancam Kehidupan manusia keseluruhan. Covid-19 berawal pada Desember 2019 WHO China Country Office melaporkan kasus Pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota wuhan, Provinsi Hubei, cina. Pada januari 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan Dunia /Public Health Emergency of Internasional Concern (KKKMMD/PHEIC). Penambahan jumlah kasus COVID -19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Kasus COVID -19 di Indonesia semakin meningkat dengan tingginya data jumlah Pasien yang Positif dan meninggal. Pemerintah Indonesia saat ini memberikan Perhatian serius dalam pengendalian penyebaran COVID -19 dengan menerapkan Kebijakan-kebijakan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, Kebijakan-kebijakan telah dibuat dari pemerintah pusat hinga pemerintah daerah yang terdiri dari Kebijakan dalam pelayanan kepada masyarakat dan Sanksi-sanksi bagi pelanggar Protokol Kesehatan. Sanksi yang diberikan berupa tertulis, Sanksi Administratif berupa denda dan sanksi Pidana.]]>
<![CDATA[PUTUSAN MAJELIS KOMISI PERSAINGAN USAHA RI SARAT DENGAN KONFLIK KEPENTINGAN (Study Kasus Putusan KPPU No. 19/ 2018) ]]>
<![CDATA[Ruben Alexander Hutagalung]]>;
<![CDATA[Marjan Miharja]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.894 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2910-2918
<![CDATA[Peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan ciri dari suatu negara hukum berkualitas.Negara Indonesia merupakan negara hukum, tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Segala perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum harus dipertanggujawabkan secara hukum, sebab didalam perbuatan hukum terkandung hak dan kewajiban. Sistem tatanan hukum kita mengenal asas peradilan yang bebas serta tidak memihak. Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU) lembaga dibentuk Presiden melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) yang memiliki kewenangan memutus sengketa persaingan usaha. Namun, KPPU bukanlah lembaga peradilan yang termasuk dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pertimbang-pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Komisi KPPU dalam study kasus putusan KPPU No. 19-I/ 2018. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis normatif berdasarkan study kasus.]]>
<![CDATA[TINJAUN YURIDIS PERAN NOTARIS/PPAT PADA KASUS PEMINDAHAN ASET NIRINA ZUBIR ]]>
<![CDATA[Chatrin Intan Sari]]>;
<![CDATA[Liza Priandhini]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.157 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3211-3221
<![CDATA[Fakta hukum dari kasus Nirina Zubir adalah adalah pemindahan hak atas aset berupa tanah milik Ibunya. Proses pemindahan hak yang disinyalir oleh oknum mafia tanah membuat peneliti tertarik mengkaji lebih dalam. Maka dengan ini tertarik dibahas mengenai Sanksi apa yang dapat diterima oleh Notaris/PPAT yang membuat akta otentik atas tanah berdasarkan akta jual beli dengan proses tidak wajar? Bagaimana proses pembuatan akta otentik yang baik dan benar yang dibuat oleh Notaris/PPAT? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Notaris/Pejabat Akta Tanah yang membuat akta otentik tentang tanah dengan proses yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku hingga berpotensi merugikan pihak-pihak lain dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Pemberian sanksi terhadap Notaris/PPAT diharapkan agar dalam melaksanakan pekerjaannya, Notaris/PPAT harus lebih berhati-hati dan teliti agar tidak timbul kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS ATAS INSTRUMEN LAMPU REM KENDARAAN YANG MENYILAUKAN ]]>
<![CDATA[Andika Dwi Yuliardi]]>;
<![CDATA[Oci Senjaya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (338.803 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2214-2226
<![CDATA[Dalam berlalu lintas sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, namun masih terdapat pelanggaran dalam berlalu lintas, salah satunya penambahan instrumen lampu rem pada kendaraan yang menyilaukan pengendara lain.Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakkan hukum terhadap penambahan instrumen lampu rem kendaraan yang menyilaukan, dan apa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan yang menambahkan instrumen lampu rem yang menyilaukan. Metode dalam penelitian ini menggunakan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum memegang peranan yang sangat penting dalam menindak tegas para pelanggar hukum. Faktor kesadaran hukum, minim rasa tanggung jawab, lingkungan, dan lain-lain sebagai faktor yang menyebabkan pengendara memasang lampu rem yang menyilaukan. Adapun dalam berlalu lintas, pengendara wajib mematuhi aturan lalu lintas, menjaga keamanan dan ketertiban pengguna jalan lainnya sehingga tingkat pelanggaran ataupun kecelakaan dapat menurun.]]>
<![CDATA[PEMAHAMAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MENCERMATI KONFLIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Farhan Rabani]]>;
<![CDATA[Oci Senjaya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.442 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2575-2585
<![CDATA[Isu masalah peraturan telah menjadi topik yang sering diperdebatkan dalam beberapa tahun terakhir di indonesia. Peraturan perundang-undangan yang sejatinya adalah sebuah tertib peraturan untuk menciptakan kondisi hukum dan masyarakat yang tertib, bahkan menimbulkan perpecahan antar peraturan baik internal maupun eksternal yang melibatkan lembaga negara dan masyarakat. Studi hukum dari sudut pandang hukum adalah alat ilmiah yang berguna untuk menganalisis fenomena masalah yang timbul dari hukum dan peraturan. Karena masyarakat itu sebelum dan sesudah regulasi. Akibatnya, pada kenyataannya, ketika peraturan perundang-undangan terbentuk, proses hukum prosedural dan substantif seringkali masih diabaikan, dan salah satu kuncinya adalah partisipasi publik yang seluas-luasnya, sehingga mengindikasikan akan terjadi konflik regulasi. Akibatnya, banyak peraturan yang dibuat seringkali menimbulkan konflik karena tidak sesuainya isi regulasi dengan kondisi masyarakat.]]>
<![CDATA[PERAN PEMIMPIN DALAM OPTIMALISASI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU ]]>
<![CDATA[Arvandio Meilvindra S]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (151.448 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3113-3119
<![CDATA[Sumber daya manusia atau SDM adalah sebuah kunci utama dalam meraih goals dari organisasi, sayangnya dalam keorganisasian justru SDM lah yang menjadi penghambat terbesar dalam kesuksesan organisasi. SDM adalah salah satu aspek paling vital untuk menjaga kelanggengan sebuah organisasi. Aspek lain yang menunjang kesuksesan organisasi adalah kepemimpunan, pemimpin yang baik akan membawa semangat juang dan menyalurkannya pada seluruh anggota organisasi demi tercapainya visi dan misi organisasi khususnya Lembaga pemasyarakatan yang telah ditetapkan.Pimpinan yang baik adalah dia yang mampu membakar semangat juang anggota, menuntun anggota, dan sigap dalam mengatasi masalah yang hadir, serta menjadi tauladan yang dapat dilihat oleh anggota organisasi, dan juga menjadi motivasi bagi anggotanya.Lembaga permasyarakatan atau dikenal dengan lapas adalah ladang SDM yang apabila manajemen dengan baik akan menghasilkan anggota organisasi atau pekerja yang mampu bekerja dengan penuh loyalitas, efektifitas dan inovatif demi kepentingan sebuah organisasi.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENUNDAAN LAYANAN KUNJUNGAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA ]]>
<![CDATA[Adam Fikhri Widiyatama Nugroho]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>;
<![CDATA[Herry Butar Butar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (485.622 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2479-2493
<![CDATA[Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemic yang telah menyebar dengan sangat cepat di Indonesia. Kekhawatiran ikut terpapar positif covid-19 dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Tidak hanya masyarakat luar, kekhawatiran juga dirasakan oleh para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya. Para narapidana yang tidak bisa berbuat banyak karena tinggal di dalam Lapas dan juga memiliki keluarga di luar Lapas. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lapas, diberlakukan kebijakan penundaan layanan kunjungan narapidana sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 di dalam Lapas. Penundaaan layanan ini dibarengi dengan dibukanya layanan kunjungan makanan yang diperuntukan bagi keluarga dan layanan kunjungan online bagi narapidana. Sehingga narapidana tetap bisa berkomunikasi dengn pihak keluarga. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah efektif untuk mencegah penyebaran covid-19 selama satu tahun, walaupun pada maret 2021 terjadi penyebaran covid-19 di dalam Lapas dengan jumlah 86 narapidana dan 2 petugas. Upaya penanggulangan dan pemulihan dilakukan petugas Lapas Kelas IIB Tasikmalaya dengan sangat cepat, sehingga tidak ada kasus yang menyebabkan kematian.]]>
