cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 955 Documents
 79   80   81   82   83 
PERTANGGUNGJAWABAN KODE ETIK PERS TERHADAP PENYIMPANGAN PADA PROFESI JURNALIS BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Indra Sibagariang; Yuniar Rahmatiar; Muhammad Abas
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.389-401

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (“Undang-Undang Pers”) terbaru disebutkan bahwasannya seorang yang bertanggung jawab atas pemberitaan tersebut dapat dikenakan sanksi etik Pasal 12 Undang-Undang Pers. Dan peraturan Undang-Undang Pers ini bukanlah merupakan pengecualian dalam hal pertanggungjawaban kode etik terhadap pers dalam aktivitas jurnalistik. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif atau metode penelitian Hukum Normatif (penelitian hukum kepustakaan) yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan pendapat ahli hukum maupun praktisi hukum mengenai pertanggung jawaban kode etik pers atas penyimpangan profesi jurnalis berdasarkan Undang-Undang Pers. Penerapan pertanggung jawaban kode etik pers yang di lakukan oleh jurnalis itu, yang dimana pada senyatanya tidak berjalan sesuai dengan ekpektasi mengenai pertanggung jawaban yang diharapkan, karena masih banyak terdapat pelagaran atau penyimpangan mengenai kode etik profesi yang dilakukan oleh jurnalis di ini. 
Bisnis Internasional, Prinsip-Prinsip UNIDROIT, dan Relevansinya dengan Pluralisme Hukum Ahmad Mukhlish Fariduddin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.304-313

Abstract

Globalisasi membawa dampak besar pada perkembangan hukum, salah satunya adalah kompleksitas pluralisme hukum yang meningkat. Dalam dunia bisnis, pluralisme hukum menjadi isu tersendiri karena tren bisnis era globalisasi adalah bisnis internasional yang pasti melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Tulisan ini membahas mengenai relevansi bisnis internasional dengan pluralisme hukum, serta peran hukum kontrak sebagai penyokong berjalannya transaksi bisnis. Dibahas pula mengenai bagaimana UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (“UPICC”) merespon kebutuhan bisnis internasional dalam nuansa pluralisme hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal, dan dapat disimpulkan bahwa UPICC merupakan produk dari pluralisme hukum, dan dalam waktu bersamaan menciptakan pula pluralisme hukum dengan kapabilitasnya untuk menembus hukum kontrak domestik suatu negara.
Pelaksanaan Takharuj Dalam Pembagian Waris Di Desa AmbokembangKecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Dian Arrij; A. Mustain Syafi'i
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.529-541

Abstract

AbstrakPada mutakhir ini masalah pembagian waris seringkali dapat menimbulkan perselisihan diantara para ahli waris. Bahkan perseteruan itu dapat membahayakan pihak-pihak yang terkait meskipun terdapat hubungan keluarga. Dalam hal ini hukum islam terutama hukum waris islam mengatur pembagian waris dengan sangat hati-hati. Jika memang pembagian waris berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah dirasa kurang tepat, maka disana diperbolehkan membagi warisan dengan cara damai atau bisa disebut dengan memakai konsep takharuj. Karena itu, dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana takharuj diatur dalam Hukum Waris Islam, bagaimana prakteknya di lapangan serta bagaimana pula status hukum pembagian waris dengan konsep takharuj. Untuk meneliti beberapa kajian tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dengan cara mengumpulkan data wawancara dan arsip-arsip terkait serta menganalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif ditambah dengan pengambilan data dari beberapa literatur kitab. Analisa data yang diperoleh dari temuan penelitan dapat disimpulkan bahwa: (1) konsep takharuj diatur dalam Hukum Waris Islam, terutama di kalangan ulama Hanafiyah. Meskipun dalil yang digunakan hanya berdasarkan atsar sahabat. (2) pelaksanaan takharuj yang terjadi di desa Ambokembang kecamatan kedungwuni kabupaten pekalongan ini belum memenuhi persyaratan. Ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi untuk dikatakan sebagai perjanjian takharuj. (3) hukum melaksanakan pembagian waris dengan takharuj diperbolehkan oleh ulama Hanafiyah. Ini dikarenakan kedudukan takharuj dapat diistilahkan sebagai transaksi jual beli. Sedang jumhur ulama sendiri berselisih pendapat dengan Hanafiyah.Kata kunci: Hukum Islam; Konsep takharuj; Pembagian waris.
PERAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DIHUBUNGKAN DENGAN SEMA NO. 4/2011 Luky Abdul Majid
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.235-247

Abstract

Justice collaborator apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 UU No.31/2014 yang menunjuk bahwa tersangka, terdakwa maupun terpidana bersekutu untuk menyingkap adanya tindak pidana melalui pengadilan dengan mana hal tersebut bertujuan demi adanya informasi yang dapat digali terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Tidak dapatnya suatu kasus untuk dihadapkan ke muka pengadilan ataupun malah tersendat sebelum dimulai di hadapan hakim yang berwenang terkait hal ihwal keterangan dari saksi menjadi suatu problema. Rumusan pokok bahasan ini adalah pengaturan justice collaborator dalam pembuktian di pengadilan dan peran saksi saksi yang bekerja sama dalam pengungkapan kasus pemindahan pembunuhan berencana. Penyusunan terkait penelitian dilakukan dengan pemanfaatan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber bacaan ilmiah sebagai pedoman. Diketahui dari hasil penelusuran, bahwa ada perbedaan antara pembunuhan serta pembunuhan berencana, dan hal lainnya untuk memperoleh adanya justice collaborator dibutuhkan perlindungan hukum saksi hukum terutama mengungkap jaringan kriminal atau kejahatan yang terorganisir.
PEMANFAATAN MODAL SOSIAL BAGI KELUARGA NELAYAN MISKIN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Nelayan Miskin Nagari Painan Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat) Rinaldi Eka Putra; M. Fedro Syafiola; Feri Hidayat Suri
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.350-358

Abstract

This study aims to find out how poor fisherman families survived during the pandemic in Painan, Pesisir Selatan Regency, West Sumatra province. This research uses a qualitative approach, with theory as its unit of analysis. Through the studies that have been carried out, it is known that various ways of survival for families who went to sea on the south coast during the pandemic, it is known that the pillars of the capital triangle, which include intermediary relations and social networks with various components, can all come together. build mutually exclusive fishing groups. During the Covid-19 pandemic, this trust Association is the foundation for the use of social capital in the practice of Group life in fishing communities, this is evidenced by the existence of informal institutions that affect people's lives
Ruang Lingkup Body Shaming Di Media Sosial
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.376-388

Abstract

Beberapa kasus kejahatan terjadi melalui media elektronik, salah satunya ialah kejahatan dalam bentuk penghinaan bentuk tubuh terhadap orang lain atau yang sering kita kenal dengan sebutan body shaming. Body Shaming adalah dimana tindakan itu mengkritik atau mengomentari kekurangan dari fisik, penampilan, atau citra diri seseorang. Tindakan body shaming tersebut pada era ini tidak hanya dapat dilakukan dengan cara non verbal tapi juga melalui cara verbal. Yakni dengan kata – kata, namun dengan era yang sudah digital ini perilaku body shaming secara verbal tidak hanya dapat dilakukan  secara tatap muka, namun dengan cara menuliskannya di dalam media sosial. Korban dari body shaming rata – rata ialah perempuan karena perempuan memiliki perasaan yang sensitif, terlebih pada tubuh mereka sendiri. Namun tanpa di sadari pula pelaku dari body shaming juga perempuan, sangat di sayangkan mengapa hal itu dapat terjadi. Para pelaku body shaming yang dilakukan dalam rana media sosial dapat di pidanakan apabila korban mengajukan pengaduan terhadap pihak yang berwajib. Para pelaku body shaming dapat di kenakan Undang – Undang pasal 27 ayat 3 nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
PERAN SMILE PHOTOGRAPH (FOTO TERSENYUM) DALAM PROSES IDENTIFIKASI FORENSIK Annastasya Sandra; Muhammad Rusli Arafat
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.402-408

Abstract

Identifikasi forensik terhadap korban tidak dikenal wajib untuk dilakukan. Dalam hal terjadinya kerusakan berat terhadap jaringan lunak jenazah maka proses identifikasi hanya dapat dilakukan dengan metode odontologi forensik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, serta dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan hukum serta berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, identifikasi forensik dengan metode odontologi forensik dapat dilakukan dengan menganalisis struktur dan karakter gigi yang terlihat dalam foto korban saat sedang tersenyum (smile photograph). Pada umumnya analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan rekam medis sebagai sumber data antemortem. Namun dalam hal tidak ditemukannya rekam medis korban, foto korban saat sedang tersenyum lebar yang menampilkan struktur gigi korban dapat digunakan sebagai pengganti darurat dari rekam medis.
SIYASAH DUSTURIYYAH DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PASAL 59 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 Ramadani Siregar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.583-593

Abstract

This research is motivated by the existence of a derivative regulation from the work copyright law, namely government regulation number 35 of 2021 which has caused a polemic, namely regarding the determination of employment regarding severance pay. Stating that the amount of severance pay given by UMKM entrepreneurs is based on an agreement between the employer and the worker. This causes article 59 to look vague and contains a lawsuit, because severance provisions are not stated in the provisions and open up opportunities for unilateral determination of severance pay by the employer. This type of research is descriptive-analytical library research and uses a juridical-normative approach. The primary legal materials used are the Job Creation Law of 2020 and Government Regulation Number 35 of 2021. Secondary legal materials used are the Koran and hadith, fiqh, books, journals. The results of this study are that Government Regulation Number 35 of 2021 has not been able to provide legal certainty for MSME workers because according to labor regulations the agreement between employers and workers is not sufficient because severance pay must comply with existing provisions, and has violated the principle of labor protection and is contrary to law work copyright. As with siyāsah dustūriyyah, in essence the relationship between the government and the people and the protection of people's rights must be able to provide protection, namely protection of their lives.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JASA PENGIRIMAN BARANG (KURIR) DALAM SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DIKAITKAN DENGAN KUHPER PASAL 1792 Rahmat Kurniawan Darmanto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.459-467

Abstract

Penelitian ini berisi pemanfaatan aturan yang berlaku terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh kurir setelah menerima kekuasaan dengan peran untuk mengantarkan pesanan yang ada oleh karena kesepakatan yang diadakan penjual dan pembeli melalui transaksi jual-beli secara daring yang memanfaatkan fitur COD (Cash on Delivery). Penulisan penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan terhadap metode penulisan yuridis normatif berupa penelusuran bahan bacaan yang berkaitan dengan hukum berupa bahan primer serta sekunder dengan opsi buku, koran, dan jurnal lantas disusun sesuai dengan aturan penyusunan karya ilmiah. Kesimpulan penelitian menunjukkan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum bagi kurir untuk perolehan perlindungan hukum, dikaitkan dengan Pasal 1450, 1601 huruf a,1715, 1726, 1729, 1797, 1800, 1802,1809, dan 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengingat bahwa tanggung jawab kurir dengan adanya kekuasaan yang diserahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja melalui perjanjian sebatas mengantarkan barang yang telah disepakati antara konsumen dengan penjual.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN ATAS KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Taufik Caniago; Deny Guntara; Muhamad Abas
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.359-368

Abstract

Penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai dasar dari penelitian ini, tampak adanya beberapa contoh di lapangan yang menyalahgunakan perundang-undangan terkait dalam hal pencemaran nama baik dalam dunia maya. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini dilaksanakan sambil menelusuri materi berupa bahan primer serta sekunder, tidak terbatas pada buku, tetapi juga sumber lainnya. Sebagaimana halnya kontinuitas akan kemajuan yang hadir di tengah masyarakat, hubungan di antaranya kini tidak lagi terbatas secara konvensional, melainkan abstrak dengan eksistensinya secara digital yang mana memungkinkan untuk memperoleh arus informasi yang bercampur aduk dengan segala kemungkinan dampak positif, maupun negative. Hasil penelitian ini menunjukkan salah satu dampaknya, ditemukan isu pencemaran nama baik beriringan dengan medium baru, tidak lagi terbatas pada ruang ataupun waktu yang akan merugikan korbannya secara masif. Hadirnya undang-undang ini diharapkan dapat dipergunakan dengan potensi maksimal untuk memberikan perlindungan bagi korban pencemaran nama baik.

Page 81 of 96 | Total Record : 955

 79   80   81   82   83 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue