cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 955 Documents
 78   79   80   81   82 
TINJAUAN PERADILAN PERUBAHAN NAMA DALAM HUKUM PERDATA DARI AKTA KELAHIRAN (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta) Liza Margaret Ticher
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.799 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v5i2.%p

Abstract

Selain memaparkan akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran, penelitian ini mengkaji tentang penyebab permohonan perubahan nama yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kontekstual, kasus, dan sosiologis, penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada penyebab atau variabel yang berkontribusi terhadap permohonan perubahan nama. Modifikasi juga berdampak pada hukum perdata dan administrasi. Pemerintah diharapkan mengedukasi masyarakat tentang proses permohonan perubahan nama agar masyarakat yang berencana mengajukan permohonan mengetahui proses tersebut.
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA IBU DAN ANAK DI SUBANG Laras Endah Kinasih; Puti Priyana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.579 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v6i1.226-234

Abstract

Pembunuhan adalah kejahatan terhadap jiwa/badan orang lain, yang membahayakan keberadaan masyarakat dan menimbulkan kegelisahan, teror, dan keputusasaan akan perlindungan jiwa tersebut. Metode pendekatan yang dimanfaatkan dalam riset penulisan hukum ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang belum terungkap selama lima belas bulan ini termasuk kedalam teori tipologi kejahatan dan teori NKKPn (Niat, Kesempatan, Kejahatan, Pelaksanaan Niat) kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan. Menurut teori Canter & Donna sebagian besar kasus pembunuhan, tersangka mengenal korbannya karena dalam kasus ini diduga bahwa pelaku mengetahui seluk beluk rumah korban. Menurut teori Locard Exchange, setiap kejahatan yang terjadi akan meninggalkan jejak dan tidak ada kejahatan yang sempurna. Faktor yang mendasari lamanya proses penyelidikan adalah penentuan motif pelaku oleh kepolisian dan sulitnya menemukan bukti dan petunjuk sehingga terhambatnya pengungkapan pelaku.Kata kunci: Kriminologi, Pembunuhan, Ibu dan Anak
HAMBATAN STRUKTURAL DAN KULTURAL PENGEMBANGAN PARIWISATA PESISIR DI KAWASAN PANTAI PURUS KOTA PADANG Rinaldi Eka Putra; M Fedro Syafiola
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.256 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v6i1.136-141

Abstract

Penelitian ini secara spesifik melakukan pengidentifikasian hambatan struktural dan kultural dalam pengembangan wisata kawasan Pantai Purus Kota Padang. Penelitian ini memiliki tujuan khusus yaitu pertama, mendeskripsikan dan menjelaskan hambatan struktural dan  kultural dalam pengembangan kawasan wisata pantai Purus Kota Padang, dam kedua yaitu menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor penghambat pengembangan kawasan wisata Pantai Purus Kota Padang. Teknik dalam menentukan populasi dan sampel peneliti menggunakan Teknik purposive sampling yakni dengan menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Dari penelitian yang didapatkan dalam identifikasi hambatan struktural yaitu hambatan yang berasal dari kebijakan Pemerintah Kota, baik pihak kecamatan maupun Kelurahan Purus yang tidak bisa dirubah ketetapannya, dan hambatan kultural hambatan yang berasal dari masyarakat Pantai Purus.Kata kunci: Hambatan, Kultural, Pariwisata
Perlindungan Peredaran Rokok Elektrik Terhadap Anak Di Bawah Umur Reza Saprudin; Imanudin Affandi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.965 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v6i1.183-188

Abstract

Rokok elektrik yang dijual bebas di e-commerce dan diiklankan secara bebas dimanapun turut menjadi faktor tingginya paparan anak-anak terhadap rokok elektrik. Faktor tersebut, muncul karena  tidak adanya standar khusus dan payung hukum dalam pengiklanan serta produksi kemasan  yang mengatur hal ini. Payung hukum mengenai rokok elektrik hanya diatur dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.Penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan mengkaji atau menganalisis bahan-bahan hokum dari literature-literatur atau buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang akan dibahas. Peneliti menemukan bahwa kekosongan ini, bertentangan dengan hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kata Kunci : Anak, Peraturan, Rokok Elektrik
Politik Hukum Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Hanizar Meda Simbolon; Siti Saadah Siagian; Bahri Bahri
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.461 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v6i1.161-168

Abstract

Demokrasi memberikan pemahaman bahwa asal daya ialah orang-orang menggunakan pengertian, orang akan melahirkan aturan yg akan menguntungkan serta melindungi hak-hak mereka. Supaya hal itu terjadi, perlu hukum menggunakan dukungan serta sebagai dasar pada kehidupan negara untuk mengklaim dan melindungi hak-hak rakyat, aturan mirip yang diklaim konstitusi. Inilah yg diklaim menggunakan kontrak social antar masyarakat warga yg tercermin dalam konstitusi. Konstitusi itulah yg membatasi serta mengatur bagaimana kedaulatan masyarakat itu disalurkan, dijalankan serta diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan. Pada hakikatnya, pada pandangan baru kedaulatan masyarakat itu, tetap harus dijamin bahwa rakyatlah yg sesungguhnya pemilik Negara dengan segala kewenangannya buat menjalankan seluruh fungsi kekuasaan Negara, baik pada bidang legislative, eksekutif, juga yudikatif. Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, serta melakukan supervisi serta evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan itu. Bahkan lebih jauh lagi, untuk kemanfaatan bagi rakyatlah sesungguhnya segala aktivitas ditujukan serta diperuntukkannya segala manfaat yang didapat dari adanya serta berfungsinya aktivitas bernegara itu.Kata Kunci: Demokrasi, Politik Hukum, Sistem Pemerintahan
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN KLIEN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BAPAS KELAS II PATI Faisal Abdurrachman Harits; Iskandar Wibawa
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.502 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v6i1.169-176

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas II Pati dalam pembimbingan klien narkotika, penelitian ini dilakukan dengan subjek utama pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas II Pati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris dengan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yang didukung oleh sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi, dan untuk data sekunder didapatkan dari hasil studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa pembimbingan di Bapas Kelas II Pati sudah berjalan dengan baik walaupun memiliki beberapa kendala. Kendala yang dihadapi ialah minimnya jumlah petugas pembimbing kemasyarakatan, keterbatasan peserta bimbingan keterampilan/kemandirian, maraknya pengedaran narkotika, serta kurangnya keterbukaan diri klien.Kata kunci: Bimbingan, Narkotika, Pembimbing Kemasyarakatan
PERAN BANK DALAM MENGAWASI SISTEM PEMBAYARAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH DARI TINDAK KEJAHATAN SKIMMING”. (Studi Di Bank Negara Indonesia (BNI) Padangsidimpuan) Nur Oloan; Triswidodo Triswidodo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.111 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3492-3511

Abstract

Tujuan penelitian dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran Bank Negara Indonesia Padangsidimpuan dalam mengawasi sistem pembayaran terhadap nasabah dari tindak kejahatan skimming dan Untuk mengetahui peran Bank Negara Indonesia Padangsidimpuan dalam memberikan upaya perlindungan terhadap nasabah dari tindak kejahatan skimming. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah peneltian kualitatif yang maksudnya adalah peneltian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan peneltian terhadap data-data yang berkaitan dengan peneltian ini dan juga dengan cara melakukan peneltian lapangan (library research) dan kepustakaan (field research).Hasil penelitian menunjukkan adalah Adapun Peran Bank Negara Indonesia (BNI) Padangsidimpuan dalam mengawasi sistem pembayaran terhadap nasabah dari tindak kejahatan skimming yaitu pencegahan tindakan skimming secara normatif dan upaya pencegahan tindakan skimming secara teknis. pencegahan tindakan skimming secara normative yakni memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas
Hubungan Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Bank Indonesia Dalam Melakukan Pemeriksaan Di Bidang Perbankan Johannes Tony Handaya Marpaung; Rani Apriani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.281-291

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia secara jelas telah disebutkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang merupakan Undang-Undang Organik sebagai pelaksanaan dari Pasal 23 D UUD 1945. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kelembagaan untuk melakukan koordinasi dan kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam melakukan pemeriksaan di bidang perbankan dan bagaimana Kewenangan Bank Indonesia dalam mengawasi Bank sebelum dan setelah berlakunya Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: Dalam melaksanakan tugas pengaturan, OJK memiliki beberapa wewenang yang bisa dilakukan. Pembahasan yang membahas kedua rumusan masalah tersebut anatara lain Wewenang OJK adalah dapat menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini,dapat menetapkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan,Kewajiban Forum Koordinasi Stabilitas Keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan diatur dalam Protokol Koordinasi, Untuk menjaga stabilitas stabilitas keuangan.
INTEGRASI PENDEKATAN HUKUM DALAM STRATEGI PENGGABUNGAN SANKSI UNTUK PEMULIHAN RUANG TERANCAM DI DAERAH PEDESAAN Syahrul Bahar; Muhamad Rafli; Devinka Aria Pramesti; H. Isep H. Insan; Tri Kurnia Dharma Bhakti
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.613-618

Abstract

Perubahan cepat dalam tata ruang di daerah pedesaan telah menjadi isu yang semakin mendesak di banyak negara, yang seringkali mengakibatkan pelanggaran hukum tata ruang yang serius. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan melibatkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum dengan aspek-aspek sosial, ekologis, dan ekonomis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hukum dalam strategi penggabungan sanksi meningkatkan penegakan hukum tata ruang pedesaan. Ini menggabungkan sanksi perdata, pidana, dan administratif, memungkinkan penegakan yang efisien dan pertimbangan sosial, ekologis, dan ekonomis dalam pemulihan. Faktor-faktor ini mendukung keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Pendekatan holistik menciptakan pemulihan yang seimbang dan berorientasi masa depan di wilayah pedesaan.
Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Paradigma Politik Islam Menuju Pemilu Serentak 2024 Ellemmia Lorenza Pradana; Moh Rosil Fathony; Ramadani Siregar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.571-582

Abstract

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara khusus membahas masalah disabilitas terkait pemilu. Kajian tentang disabilitas semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya minat dan kepedulian masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Rumusan pokok dari penelitian ini bagaimana hak politik penyandang disabilitas dalam paradigma politik Islam menuju pemilu serentak 2024. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan jenis yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian ini yaitu Fakta yang terjadi ternyata dibuatnya aturan saja tidak cukup, namun dibutuhkan partisapi dari seluruh pihak terkait. Jika dilihat dari pandangan politik Islam pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas menuju pemilu serentak 2024 dari segi aturan sudah sangat baik karena terdapat aturan yang jelas bahwa tidak ada diskriminasi dalam hak politik penyandang disabilitas. Namun pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ada pada politik Islam.

Page 80 of 96 | Total Record : 955

 78   79   80   81   82 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue