Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak ]]>
<![CDATA[Kautsar Gusti Cakra]]>;
<![CDATA[Suta Ramadan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.597 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.17-25
<![CDATA[Tindak pidana persetubuhan anak merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum yang serupa dengan pelanggaran kesusilaan serta bisa mengancam masa depan seseorang anak. tentang inilah yang menjadi sebab Indonesia mendirikan Undan gUndan g No.35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak. Pendekatan yang dalam studi ini yaitu pendekatan yuridis normatif serta pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil studi yang sesuai serta rasional. Melalui fakta-fakta yang dijumpai dalam sidang, keterangan yang diserahkan , serta keterangan para saksi dan juga alat bukti apabila tersangka dengan terencana mengerjakan kekersana seksual anak yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak Pasal 76D “tiap orang dilarang mengerjakan kekerasan alias ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan Dalam vonis Nomor : 438/Pid.Sus/2022/PN Tjk sidang Hakim pidana pada tersangka Hafidz Mulky bin Ahmad Sanusi oleh lantaran itu dengan pidana kurungan sepanjang 10 (10) Tahun dan hukuman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan determinasi seandainya hukuman tidak dibayar diubah dengan 6 (6) bulan kurungan.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Tindak Pidana Pelecehan seksual Terhadap Anak.]]>
<![CDATA[PERAN KEPOLISIAN SEKTOR BATU AJI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Muhammad Setyawan Susanto]]>;
<![CDATA[Padrisan Jamba]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.686 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.177-182
<![CDATA[Hidup di era yang super canggih seperti saat ini, ada dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Batam. Teknologi memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain yang jaraknya berjauhan dengan kita. Akan tetapi hal demikian disalah gunakan oleh Sebagian masyarakat Kota Batam, mereka menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjajakan atau mempromosikan diri mereka di jual ke orang yang membutuhkan jasa mereka (prostitusi). Untuk mengetahui peran Kepolisian Sektor Batu Aji dalamnmenanggulangi tindakkpidana prostitusi online dikKota Batam, penelitiannini dilakukan di Kepolisian Sektor Batu Aji, dengan melakukan observasi dan mewawancarai narasumber. Hasil dari penelitian tersebut adalah pihak Kepolisian Sektor Batu Aji telah melakukan upaya Preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pihak Kepolisian menemukan kendala yang mana kala tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kadang tidak terdeteksi oleh sistem cyberpatrol dan enggannya masyarakat Kota Batam yang bekerja sama dengan pihakkKepolisian dalam usaha untuk meminimalisir tindak pidanaaprostitusi online tersebut. Kata Kunci: Prostitusi, Kepolisian Sektor Batu Aji.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ANAK (Studi Putusan Nomor 31/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Tjk) ]]>
<![CDATA[Indah Satria]]>;
<![CDATA[S Endang Prasetyawati]]>;
<![CDATA[Qoonia Riyandini]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.97 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.189-199
<![CDATA[Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah Negara yang diakui. Karena penderitaan akibat pelanggaran norma, maka hukum ditegakkan untuk memelihara hubungan antar pribadi yang damai. Kriminalisasi perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak, bukanlah isu baru, namun merupakan isu yang terus berlangsung dan belum tuntas penyelesaiannya. Ini menjelaskan mengapa perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi komersial terus meningkat. Teknik Yuridis Normatif-Empiris yang diterapkan melalui telaah pustaka dan pengamatan langsung terhadap obyek digunakan dalam tulisan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui, memahami dan menganalisis implementasi penjatuhan sanksi serta kebijakan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak.Kata Kunci : Hukum, Tindak Pidana, Perdagangan Anak]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Membeli Uang Palsu Secara COD (Studi Putusan Nomor. 503/Pid.B/2022/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Anggalana Anggalana]]>;
<![CDATA[Angga Alfiyan]]>;
<![CDATA[Difa Tamara Putri]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (399.003 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.200-214
<![CDATA[Berkegiatan tiap hari, uang senantiasa dibutuhkan untuk berbelanja atau membayar aneka keperluan masyarakat. Namun terkadang kebutuhan yang semestinya dicukupi tidak bisa terpenuhi dengan uang yang dimiliki. Bisa diceritakankalau uang sudah memperoleh peranan strategis dalam suatu perekonomian terlebuh apakah dilihat dari kegunaanpokok uang yakni sebagai alat pembayaran. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan faktor penyebab pelaku tindak pidana sengaja membeli uang palsu lewat aplikasi facebook secara COD (Cash On Delivery). kajian ini memakai pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini ialah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membeli uang palsu dijerat Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang RI dan sebab Pielakiu Miembieli iUang Palsiu Siecara COD dari faktor internal maupun eksternal.Kata kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Uang Palsu ]]>
<![CDATA[Penerapan Azas Kebebasan Berkontrak Pada Kontrak Baku Di Perbankan Konvensional ]]>
<![CDATA[Muhammad Husni Ingratubun]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.991 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v5i2.358-365
<![CDATA[Hukum kontrak (perjanjian) Indonesia menganut sistem terbuka yang pada hakekatnya mengacu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam pasal 1338, UU 1 KUH Perdata ternyata tidak semua orang mempunyai kedudukan yang sama dalam melaksanakan kontrak; oleh karena itu, tidak dapat dihindari untuk menggunakan mekanisme kontrak baku dalam transaksi komersial. Kontrak baku ini tidak memungkinkan adanya tawar-menawar, sehingga masyarakat sebagai konsumen kehilangan hak-haknya yang dijelaskan oleh prinsip-prinsip kebebasan berkontrak dan kontrak baku. Sampel adalah kontrak standar bisnis perbankan konvensional.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBATALAN HAK GUNA USAHA (HGU) ]]>
<![CDATA[Fayola Fayola]]>;
<![CDATA[Erlina B]]>;
<![CDATA[Melisa Safitri]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.196 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.45-55
<![CDATA[AbstrakHak Guna Usaha merupakan salah satu jenis hak yang memberikan kewenangan bagi pemegang hak memakai tanah untuk diusahakannya. Tujuan penelitian ini guna untuk memahami dan menganalisis faktor penyebab terjadinya pembatalan Hak Guna Usaha serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut (Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN.GNS) Pendekatan yuridis normatif dengan menelaah kaidah, norma, aturan yang berkaitan dengan permasalah yang akan diteliti. Pendekatan Empiris pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara eksklusif terhadap objek penelitian menggunakan cara observasi & wawancara. Faktor penyebab hapusnya Hak Guna Usaha yaitu: Jangka Waktunya berakhir; Diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir; Dicabut untuk kepentingan umum, sama seperti hapusnya hak milik; Ditelantarkan, sama seperti ketentuan hapusnya hak milik; Tanahnya musnah; Subjeknya tidak lagi memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia tunggal dan atau badan hukum Indonesia (badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia). ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Penelitian Di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung) ]]>
<![CDATA[Luthfi Gama Albarik]]>;
<![CDATA[Anggalana Anggalana]]>;
<![CDATA[Tami Rusli]]>;
<![CDATA[Ketut Seregig]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (502.281 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.92-99
<![CDATA[Pegawai Negeri Sipil harus menjaga citra dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil pemerintah berharap PNS dapat melaksanakan tugasnya dan tidak melanggar peraturan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk Mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 serta bagaimana upaya pemerintah Provinsi Lampung dalam meneggakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menemukan Pemerintahan Provinsi Lampung sudah menerapkan disiplin sesuai dengan tauran yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021. Kendati demikian, masih ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para PNS di Pemerintahan Provinsi Lampung, yakni dengan datang terlambat dan tidak masuk bekerja tanpa keterangan.Kata kunci : Peraturan Pemerintah, Disiplin, Pegawai Negeri Sipil]]>
<![CDATA[PENEGAKAN PIDANA KURUNGAN DAN DENDA DALAM TINDAK PIDANA MENGABAIKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Boaz Yocindra]]>;
<![CDATA[Uu Idjuddin Solihin]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.109 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.215-225
<![CDATA[Keselamatan kerja berlaku di segala tempat kerja, baik di darat, di laut, di permukaan air, di dalam air maupun di udara. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan maka para pihak diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Metode penelitian yang dipergunakan untuj menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif atau metode penelitian Hukum Normatif. Hasil Penelitian Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya mengubah ketentuan umum dalam undang-undang yang berkaitan dengan penciptan lapangan kerja, tetapi juga memodifikasi ketentuan sanksi dalam undang-undang terkait.Kata Kunci : Keselamatan Kerja, Penegakan Hukum, Cipta Kerja.]]>
<![CDATA[KAJIAN APLIKATIF TERHADAP KONTRIBUSI ISLAM DALAM LEGISLASI HUKUM NASIONAL ]]>
<![CDATA[Qori Rizqiah H.Kalingga]]>;
<![CDATA[Nurhimmi Falahiyati]]>;
<![CDATA[Alimuddin Siregar]]>;
<![CDATA[Melvin Serlina Wati Gulo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (421.324 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v5i2.344-351
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kajian aplikatif terhadap kontribusi Islam dalam legislasi hukum nasional. Tujuan penelitian adalah agar pembaharuan hukum Islam di Indonesia dilaksanakan guna menampung hal-hal baru yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebab Islam sebagai Rahmatan lil ‘alamiin jika diartikulasikan dalam kehidupan ini sesuai dengan kelayakannya tentu akan membawa kemashlahatan yang besar dalam berbagai dimensi kehidupan manusia termasuk di Indonesia yang memiliki karakter pluralitas agama. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan bentuk penelitian kualitatif (socio-legal) dan objek yang diteliti adalah kontribusi Islam. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, setidaknya dari segi ruh atau jiwanya terhadap legislasi hukum baik nasional maupun internasional yang dalam hal ini Hukum Islam menempati posisi strategis dalam membumikan asas-asas Islam dalam pembangunan hukum di Indonesia.Kata kunci : Kontribusi Islam, Legislasi, Hukum Nasional]]>
<![CDATA[JURNAL TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG MEDIS ANTARA CV.PRASESTYA UTAMA DENGAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Dimas Aji Pradana]]>;
<![CDATA[Rizka Rizka]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.34 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.56-71
<![CDATA[Pemerintah bertanggung jawab atas peningkatan mutu sumber daya manusia, dengan melalukan pengadaan barang dan jasa. Seperti halnya pelaksanaan perjanjian pengadaan barang medis antara CV. Prasetya Utama dengan dinas kesehatan Jawa Barat. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah meninjau secara yuridis pelaksanaan perjanjian pengadaan barang medis antara CV. Prasetya Utama dengan dinas kesehatan Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Pada penyusunan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang diperoleh dari studi literatur, jurnal, serta data surat perjanjian resmi. Setelah seluruh data terkumpul maka di analisis keabsahannya. Penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau yang telah menjadi kewajiban dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai prestasi, sedangkan apabila salah satu atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, maka disebut sebagai wanprestasi.Kata kunci: barang medis, perjanjian pengadaan, yuridis. ]]>
