cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Iqbal
Contact Email
muhamad.miqbal.iqbal@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
muhamad.miqbal.iqbal1@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 26226235     EISSN : 26226243     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
RECHTSREGEL Jurnal Ilmu Hukum : merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. fenomana hukum yang tercipta dari proses pembentukan undang-undang hingga proses pelaksanaan undang-undang tersebut.
Arjuna Subject : -
Articles 167 Documents
 12   13   14   15   16 
PENGARUH VISUM ET REPERTUM DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Siregar, Dahris
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v7i2.45747

Abstract

Evidence is needed in cases of ordinary and severe investigative persecution. Law No. 8 of 1981 regulates the intended evidence. The court usually asks the defendant or suspect to explain his actions to the victim when proving the attempted goods. However, in reality, all those who are unlikely to commit crimes are brought to justice, including human beings, whether it is life or death. Proof of letters requested with the help of a doctor as an expert is one of the most important evidences in situations of persecution with visum et repertum, the medical results examined can be documented in writing in the form of a certificate, as well as an expert witness as a doctor. This research method is normative research, the meaning of law is considered either as mentioned in law books or as a standard that is a standard for the behavior of people who are considered reasonable. If visum et repertum does not align using the data provided by the defendant, the statement may be revoked, and visum et repertum has the ability to be examined again if the defendant does give a false confession
STRATEGI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH GENERASI Z DAN MILENIAL DALAM PEMILU 2024 Santoso, Rudi; Amalia, Sofia; Zaharah , Rita
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v7i2.45748

Abstract

Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum (Pemilu) merupakan indikator vital kualitas demokrasi di Indonesia. Pada Pemilu 2024, Generasi Z dan Milenial sebagai kelompok pemilih mayoritas menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi mereka, yang cenderung lebih rendah dibandingkan pemilih lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, melibatkan wawancara dan survei terhadap pemilih muda serta pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang meliputi pendidikan politik, kampanye digital, dan kolaborasi dengan komunitas serta influencer lokal mampu meningkatkan kesadaran politik dan keterlibatan generasi muda. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam aspek keberlanjutan dan cakupan kampanye di berbagai wilayah, yang perlu diperbaiki agar partisipasi pemilih dapat lebih optimal. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya inovasi dalam pendekatan KPU untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa mendatang. Saran bagi KPU adalah untuk memperluas jangkauan kampanye dan memperkuat kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, serta mengembangkan program yang berkelanjutan untuk menarik minat pemilih muda secara lebih efektif.
ANALISIS PRAKTIK JUAL RUGI (PREDATORY PRICING) TERHADAP PRAKTIK PROMO OLEH GRAB DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA Ismar, Ismar; Akib, Ma’ruf; Umar, Wahyudi
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v7i2.45749

Abstract

Praktik jual rugi atau predatory pricing merupakan strategi yang sering digunakan dalam persaingan bisnis, terutama di industri e-commerce dan layanan transportasi online seperti Grab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kerugian penjualan yang diterapkan oleh Grab dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia. Dari sisi hukum, praktik ini dapat mengakibatkan distorsi pasar dan merugikan pelaku usaha lainnya, terutama di industri konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang praktik yang dapat menghambat persaingan sehat.  Dalam konteks digital, Grab dan perusahaan sejenis sering memberikan diskon besar-besaran untuk menarik pelanggan, yang dapat dianggap sebagai praktik sell-loss. Penelitian menunjukkan bahwa strategi ini tidak hanya merugikan pesaing tetapi juga dapat menciptakan ketergantungan konsumen pada harga rendah, berpotensi menghilangkan pemain kecil dari pasar. Oleh karena itu, penting bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengawasan ketat terhadap praktik-praktik tersebut agar tetap sesuai dengan peraturan yang ada dan menjaga iklim persaingan yang sehat. Lebih lanjut, penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi KPPU dalam mengawasi praktik penjualan kerugian di era digital, di mana transaksi e-commerce meningkat dan kompleksitas pasar meningkat. KPPU perlu memperkuat kapasitas dan metodologi pengawasannya untuk dapat mendeteksi dan menindak praktik berbahaya. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dampak praktik sell-loss terhadap persaingan bisnis dan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif di Indonesia.
IDEALISME HUKUM SEBAGAI CONTROL SOSIAL DALAM HARAPAN MENEKAN SEKS BEBAS DIKALANGAN REMAJA Iqbal , Muhamad; Indriani, Iin
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v7i2.45750

Abstract

ABSTRACT: Teenagers, especially female teens, also struggle with understanding adolescent reproductive health, according to the 2018 Indonesian Demographic and Health Survey (SDKI). K.R. For example, only 33% of female teenagers have a firm grasp of the reproductive period, 81% have dated, and roughly 44% have dated between the ages of 15 and 17. In addition, 15% of abortion cases in 2018 were related to unplanned pregnancies, and 30% of teenage girls have engaged in premarital Seks. In order to reduce premarital Seks among adolescents, it is necessary to address the following questions: How does the form of legal intervention as social control fit into the context of adolescent life? How does the idea of legal social control work? This study was qualitative, non-interactive, and used document analysis to provide interpretations of ideas, policies, and events both directly and indirectly. Whether they are inclined to engage in deviant behavior or not is determined by four basic types of connections that society has made. The four types of bonds that were previously covered are belief, participation, commitment, and attachment. Commitment recognizes "the importance of social relationships that people value, which they do not want to risk jeopardizing by engaging in criminal or deviant acts."The emotional bond that teenagers have with their family is comparable to this type of bond. Children may behave badly if their home environment is perfect, such as when parents divorce or there are family disputes. Adolescent Life: Legal Intervention as Social Control Using Micro and Macro Strategies in the Context of Adolescent Life The concept of basic bonds and the factors that influence them can be used to define the role that the law plays in social control in this regard. This is one of two possible combinations of the idea that the law serves as social control in the hope of reducing premarital Seks among adolescents.
Pentingnya Pembaharuan Hukum Dalam Kondisi Pluralisme hukum Perdata Saputri, Dea Mahara; Azis, Abdul
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v7i2.45853

Abstract

Ditinjau dari segi keadaan pluralisme, hukum perdata di Indonesia belum mengalami perubahan ke arah yang bersifat unifikasi yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berlaku secara nasional. Corak hukum perdata yang diterapkan masih tetap berpegang pada prinsip pluralistik yang terdiri dari sistem hukum perdata Eropa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sistem hukum perdata adat dan sistem hukum perdata Islam. Dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu upaya pembaharuan hukum yang  terarah dan terpadu, antara lain dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu. Dalam penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.
Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisa Putusan Nomor: 4109 K/Pid.Sus/2020) Waldo, Risky; Oktarina, Surya
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v7i2.45856

Abstract

Penyalahgunaan Narkotika adalah salah satu bahaya yang paling besar mengancam generasi muda bukan di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Penggunaan Narkotika di bidang Kedokteran dan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmuan yang propesional. Semakin banyaknya penggunaan obat tersebut di bidang kemanusiaan dan kemaslahatan umat di barengi dengan pengunaan untuk keperluan yang cenderung distruktif. Sehingga dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan terhadap Narkotika, namun pada Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai penerapan sanksi Pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang terwakili dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4109 K/Pid.Sus/2020. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa tepat penerapan unsur-unsur Pidana sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam kasus yang diadili, serta untuk menggali lebih dalam pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi bagi pelaku yang terlibat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yang melibatkan studi literatur terhadap bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya sejumlah ketidak tepatan dalam penerapan Pasal oleh Hakim, terutama dalam klasifikasi perbuatan pelaku yang seharusnya dipertimbangkan sebagai penyalahguna Narkotika, namun dalam Putusan tersebut, pelaku dihukum seolah-olah sebagai pemilik dan penyimpan Narkotika. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat kekurangan dalam penerapan hukum yang dapat berdampak pada kesesuaian sanksi Pidana dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga berimplikasi pada penegakan hukum yang lebih adil dan konsisten. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori Hukum Pidana serta sebagai referensi praktis bagi Praktisi Hukum, Hakim, dan pembuat kebijakan dalam penegakan hukum terkait kasus penyalahgunaan Narkotika. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penting dalam memperbaiki dan meningkatkan efektivitas penerapan sanksi Pidana dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia, serta mendukung reformasi yang lebih menyeluruh dalam sistem Peradilan Narkotika.
PENGANGKATAN PJ KEPALA DAERAH PADA PEMILU SERENTAK 2024 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN DEMOKRASI Prayitno, Isnu Harjo; Pahlawan MP, HM Rezky
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v7i2.45857

Abstract

The General Election held on February 14, 2024 has elected the President and Vice President, Members of the DPR, Members of the DPRD and Members of the DPD. In 2024, Regional Head Elections were also held simultaneously throughout Indonesia, in which there were 271 regional governments filled by Acting Regional Heads both in Provinces, Regencies or Cities. The Acting Regional Heads who were appointed directly by the Central Government through the Ministry of Home Affairs are under the responsibility of the President. Many people doubt the independence of the Acting Regional Heads appointed by the Ministry of Home Affairs, especially when associated with the political interests of the current rulers, although legally it is considered not to violate existing laws and regulations. However, in terms of democracy, it is considered to harm the spirit of democracy which prioritizes people's sovereignty through the results of regional head elections rather than the results of appointments from the central government. The problems raised are: 1) How are the arrangements for the appointment of Acting Regional Heads based on a legal perspective?; 2) How is the appointment of 271 Acting Regional Heads ahead of the 2024 Simultaneous Elections based on a democratic perspective? This research is a normative legal research using a statute approach, a conceptual approach and a case approach. Normative legal research relies on secondary data derived from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, so the data collection technique is to use documentary studies, namely studies that examine various documents, both those related to laws and regulations and existing documents. The research data is analyzed through qualitative legal analysis and the results are presented in a descriptive analytical manner
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PSDN DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN NEGARA Immanuel, Glenn Kevin
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v7i2.45858

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk menuntaskan reformasi hukum di bidang pertahanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan arahnya jika ditinjau dari perspektif politik hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridif normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan sumber hukum primer maupun sekunder. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dimana pemahasan serta hasil penelitian diuraikan dengan narasi berdasarkan data yang sudah diperoleh. Temuan dalam penelitian ini ialah tujuan dari penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang dinilai kurang efektif oleh ebberapa kalangan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menemukan arah politik hukum dari undang-undang ini untuk menuntaskan reformasi hukum pada bidang pertahanan
Mekanisme Ganti Kerugian Dalam Proses Praperadilan dan Peradilan : Tinjauan Hukum dan Praktik Noor Ihsan, Reza; Fitrya Primadhany, Erry; Angraeni, Novita
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v7i2.45870

Abstract

The mechanism of compensation in the pretrial process aims to protect human rights and prevent abuse of power, as regulated by the Criminal Procedure Code (KUHAP) in Indonesia. The judiciary grants the accused the right to evaluate the validity of their arrest, detention, and the suspension of investigation and prosecution. Parties harmed by unlawful actions of law enforcement can file claims for compensation in pretrial for both material and immaterial losses. A single judge leads the process, which must be concluded within seven days. Two types of compensation are outlined: restitution, which means restoring the victim's condition, and compensation, where the state or perpetrator pays for the losses suffered by the victim. Despite clear regulations, the implementation of the compensation mechanism often faces various issues, such as a lack of funds and complex procedures. Furthermore, victims' rights are hindered because the state does not allocate specific funds for compensation payments. This mechanism is crucial as it protects human rights and justice for those who experience legal violations. The aim of this research is to comprehensively study the practices of pretrial and compensation in its implementation in Indonesia.
KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTIK LELANG MOBIL SECARA ONLINE Nabilah Febriana; Zazili, Ahmad; Rohaini
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2025): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Online car auctions in Indonesia are increasingly popular, but the application of distributive and retributive justice principles in this system still faces various challenges, such as information imbalance, data manipulation, and weak law enforcement. This study aims to analyze the effectiveness of the application of these two principles in protecting consumers as well as the role of personal data protection in preventing information manipulation in online auction transactions. Based on the analysis, it is found that although there are regulations governing consumer protection and personal data, the implementation of these regulations is still not optimal. Information asymmetry that occurs in online auction transactions, manipulation practices such as shill bidding, and weak supervision of auction algorithms and misuse of personal data are the main obstacles in creating justice for consumers. In addition, strengthening legal sanctions and implementing new technologies such as blockchain are needed to improve transparency and accountability in online auctions. This research also recommends the need for strengthening regulations, collaboration between the government, auction organizers, and supervisory agencies, as well as consumer education to improve legal literacy. With these measures, it is expected that the online auction system in Indonesia can become more fair, safe, and transparent, and can provide maximum protection for consumers.

Page 14 of 17 | Total Record : 167

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2025): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2025): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2023): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2022): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2022): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2021): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2021): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2020): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2020): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2019): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2019): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum More Issue