cover
Contact Name
M Hasan Ma'ruf
Contact Email
hasan.stie.aas@gmail.com
Phone
+6281802579955
Journal Mail Official
journal.stie.aas@gmail.com
Editorial Address
Jln Slamet Riyadi No. 361 Windan Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE)
Published by STIE AAS Surakarta
ISSN : -     EISSN : 25981153     DOI : https://dx.doi.org/10.29040/jie
Jurnal Ilmiah EDUNOMIKA dengan ISSN 2598-1153, diterbitkan 2 (dua) kali setahun (Pebruari dan Agustus) oleh LPPM STIE AAS Surakarta bekerjasama dengan Pusat Kajian Pendidikan dan Ekonomi (PUSKAPE), Yayasan Keluarga Muslim Al Azarul Ulum Sukoharjo. Terbit pertama pada bulan Pebruari 2017. Redaksi mengundang para guru, akademisi (dosen atau peneliti) dan praktisi terkait (Sekolah, Perguruan Tinggi, Pemerintahan, LSM, dan lain-lain) untuk dapat mengirimkan artikel dengan kajian ekonomi dan pendidikan ke Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE).
Articles 3,062 Documents
PERAN PIALANG ASURANSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PERUSAHAAN ASURANSI BERDASARKAN PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN Afadya Faisal Dhio Auli; M. Fakih; Budiyono
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol. 10 No. 1 (2026): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v10i1.19451

Abstract

Pialang asuransi memiliki posisi strategis sebagai intermediari antara konsumen dan perusahaan asuransi yang seharusnya dapat berperan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi. Penelitian ini mengkaji peran pialang asuransi dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi perusahaan asuransi ditinjau dari perspektif perlindungan konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan teoretis. Kasus gugatan wanprestasi terhadap AJB Bumiputera 1912 oleh 44 pemegang polis senilai Rp 679 juta menjadi contoh empiris minimnya peran pialang dalam advokasi konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pialang asuransi belum optimal menjalankan fungsi perlindungan konsumen karena keterbatasan regulasi yang mengatur kewajibannya dalam penyelesaian sengketa, konflik kepentingan dengan perusahaan asuransi, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Pialang asuransi seharusnya berperan sebagai mediator, advokat konsumen, dan penyedia informasi dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi berdasarkan prinsip keseimbangan, transparansi, dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diperlukan penguatan regulasi yang mewajibkan pialang asuransi untuk aktif mendampingi konsumen dalam penyelesaian sengketa dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pialang asuransi. Kata Kunci: Pialang Asuransi, Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Konsumen, Perusahaan Asuransi
SNAP-Based Open Ecosystem Banking Business Model: An IMRAD Framework for Scalability, Fintech Collaboration, and API Monetization Tobing, Easter Borny Uliarta; Saripudin
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol. 10 No. 1 (2026): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v10i1.19453

Abstract

Digital banks are increasingly transitioning from product-centric institutions to platform orchestrators that enable multi-actor financial ecosystems through standardized application programming interfaces (APIs). In Indonesia, Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP)—issued by Bank Indonesia—formalizes technical, data, security, governance, and risk requirements to support interoperability and safe collaboration in payment-related Open APIs Source. This study develops an IMRAD-based conceptual framework for a SNAP-based open ecosystem banking business model and explains how standardization can accelerate scaling, strengthen fintech partnerships, and unlock API monetization opportunities while maintaining regulatory alignment. Using a qualitative, document-driven approach, the research synthesizes SNAP regulatory materials with established literature on platform ecosystems, ecosystem governance, and API management capability. The analysis maps SNAP’s regulatory scope (interconnection/interoperability, information security, governance, and risk management) into actionable design dimensions for digital banks, including API portfolio structuring, partner onboarding mechanisms, consent/authorization controls, and third-party risk governance Source. The resulting framework highlights three strategic outcomes. First, SNAP reduces bilateral integration complexity by encouraging standardized interfaces and shared implementation practices, improving ecosystem readiness and time-to-market. Second, it enables scalable collaboration by clarifying stakeholder roles and governance expectations across banks, payment service providers, and non-bank partners. Third, it supports new revenue logics—such as usage-based pricing, tiered access, and value-added API services—by treating APIs as managed products within a governed platform. The study concludes that SNAP can function as a national-level “rulebook” for ecosystem banking, helping digital banks shift from standalone service providers to trusted enablers of Indonesia’s digital economy while balancing innovation, security, and compliance.

Filter by Year

2017 2026