SABDAMAS
SABDAMAS merupakan kumpulan makalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang dipresentasikan dalam Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (SABDAMAS) di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. SABDAMAS memuat tujuh bidang kegiatan, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, komunikasi, sosial budaya, dan ipteks. Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya, Jakarta sejak Desember 2019 dan akan terbit secara berkala tiga tahun sekali untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di Unika Atma Jaya, berkolaborasi dengan Universitas Tarumanagara dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Articles
87 Documents
<![CDATA[PELATIHAN MEMBUAT SURAT PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH KONTRAKAN DI KELURAHAN TUGU, KOTA DEPOK, JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Dwi Aryanti Ramadhani]]>;
<![CDATA[Wien Sukarmini]]>;
<![CDATA[Yuliana Yuli]]>
<![CDATA[ SABDAMAS Vol 1 No 1 (2019): SABDAMAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (579.529 KB)
<![CDATA[Perjanjian sewa-menyewa rumah sering dijumpai baik di kota-kota besar maupun kecil, khususnya kota-kota yang berkembang menjadi kota industri. Karena kebutuhan rumah tinggal sementara menjadi sangat tinggi, masyarakat lokal menyediakan rumah-rumah kontrakan dengan sewa kontrak. Sewa-menyewa rumah kontrakan merupakan bagian dari bentuk perjanjian sewa-menyewa. Objek pengabdian kepada masyarakat ini adalah ibu rumah tangga pemilik rumah kontrakan di RT 02/RW 10 Kelurahan Tugu, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan dilakukan dengan metode penyuluhan dan pelatihan membuat perjanjian sewa-menyewa rumah kontrakan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman dan keterampilan masyarakat tentang pentingnya perjanjian sewa-menyewa antara pemilik rumah kontrakan dan penyewa. Hasil penyuluhan dan pelatihan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membuat perjanjian sewa-menyewa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kedua pihak, baik pemilik rumah kontrakan/kos maupun penyewa. Simpulan yang diperoleh adalah pemahaman masyarakat tentang pentingnya perjanjian sewa-menyewa antara pemilik rumah kontrakan dan penyewa masih sangat kurang, bahkan tidak pernah membuat surat perjanjian sewa-menyewa.]]>
<![CDATA[PENDAMPINGAN MASYARAKAT KELURAHAN PANGKALAN JATI MENGENAI TAYANGAN TELEVISI BERSIFAT BULLYING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Dwi Desi Yayi Tarina]]>;
<![CDATA[Muthia Sakti]]>
<![CDATA[ SABDAMAS Vol 1 No 1 (2019): SABDAMAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.913 KB)
<![CDATA[Komunikasi merupakan hal mendasar yang melekat pada diri manusia dan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Dalam komunikasi massa, televisi merupakan salah satu media massa yang umum digunakan dan merupakan media massa yang efektif karena memiliki sifat audio-visual. Televisi kini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dari banyak program acara televisi Indonesia, sinetron masih tetap menjadi primadona banyak pemirsa. Hampir setiap televisi nasional di Indonesia menayangkan program acara sinetron dengan berbagai judul andalan. Gambaran tentang adegan kekerasan di televisi lebih merupakan pesan simbolik tentang hukum dan aturan. Dengan kata lain, perilaku kekerasan yang diperlihatkan di televisi merupakan refleksi kejadian di sekitar kita. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai siaran televisi yang dapat memengaruhi perilaku anak. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesejahteraan masyarakat ketika telah mengetahui upaya pencegahan terhadap siaran televisi yang mengandung perilaku bullying.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH RT 02/02 KELURAHAN PASIR GUNUNG SELATAN ]]>
<![CDATA[Sulastri Sulastri]]>;
<![CDATA[Yuliana Yuli W.]]>;
<![CDATA[Satino Satino]]>
<![CDATA[ SABDAMAS Vol 1 No 1 (2019): SABDAMAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (886.218 KB)
<![CDATA[Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk mengetahui penerapan hukuman bagi pecandu narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara diperlukan pengarahan dan penjelasan tentang bahaya narkoba. Metode kegiatan ini adalah sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan pemahaman mengenai sistem hukuman bagi pecandu narkotika dalam undang-undang bahwa hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban. Suatu peraturan hukum untuk keperluan penghidupan masyarakat dengan mengutamakan masyarakatnya, bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan. Hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakat agar tercipta masyarakat yang teratur, damai, adil, dan makmur. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh sistem peradilan pidana. Salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seorang terdakwa selalu didasarkan asas keseimbangan antara kesalahan dan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan pidana yang dijatuhkan sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan tindak pidana, khususnya tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika dilihat dari kualifikasi perbuatan pidana dalam beberapa golongan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Narkotika.]]>
<![CDATA[PENDAMPINGAN SCHOOL BULLYING SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DI SMA ISLAM AL AZHAR 1 JAKARTA ]]>
<![CDATA[Imam Haryanto]]>;
<![CDATA[Handoyo Prasetyo]]>
<![CDATA[ SABDAMAS Vol 1 No 1 (2019): SABDAMAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (635.415 KB)
<![CDATA[Banyak sebab siswa melakukan perilaku bullying. Beberapa konsep perilaku sosal digunakan untuk menganalisis bagaimana praktik bullying itu terjadi, apa saja motif dan bagaimana praktik bullying itu dimaknai oleh pelaku. Dalam dunia pendidikan kasus bullying sering terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti orang tua terlalu memanjakan anaknya, keadaan keluarga yang berantakan sehingga diri anak tersisihkan, atau hanya karena anak tersebut meniru perilaku bullying dari kelompok pergaulannya serta tayangan yang bernuansa kekerasan di internet atau televisi. Tingkatan ringan kasus bullying bisa menjadi berat ketika pelaku bullying merasa sakit hati berkepanjangan dan memendam rasa dendam terhadap seseorang yang berujung kematian. Melalui sosialisasi mengenai school bullying kepada siswa-siswi serta guru, tindakan ini cukup membantu untuk mengurangi terjadinya hal tersebut, tidak hanya kepada pelaku bullying, tetapi juga kepada korban bullying.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN PENDETA DAN VIKARIS SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK HUKUM ADAT JEMAAT SUMBA ]]>
<![CDATA[Agus Budianto]]>;
<![CDATA[Yossy Niken Respati]]>;
<![CDATA[Dwi Putra Nugraha]]>
<![CDATA[ SABDAMAS Vol 1 No 1 (2019): SABDAMAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (340.372 KB)
<![CDATA[Sebagai tindak lanjut kerja sama PkM antara FH UPH dan GKI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Juli 2017, FH UPH telah melakukan penandatanganan MoU dengan Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba (STT GKS) Lewa pada 01 Februari 2019. MoU tersebut merupakan bentuk membangun sumber daya manusia STT GKS sebagai lembaga akademik yang akan mencetak calon pendeta, vikaris yang diharapkan menjadi mediator kasus-kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat. FH UPH memandang perlu untuk memberikan pemahaman hukum dan pemahaman tentang bagaimana menjadi mediator penyelesaian hukum di luar jalur litigasi. Hal itu sangat penting sebagai modal bagi pemimpin gereja. Memandang perlu dan mendesak juga, ketika pendeta dan vikaris ini tidak atau kurang dibekali kemampuan sebagai mediator untuk menghadapi konflik, khususnya konflik hukum bagi jemaatnya. STT GKS diharapkan menjadi triger mechanism dalam menyelesaikan konflik hukum dan menghindari konflik berkepanjangan dan sistem judikasi yang kompleks. Pemahaman menjadi mediator disampaikan ketika menghadapi klien yang bermasalah dengan hukum. Sebagai pendeta, vikaris, guru jemaat, dan tokoh masyarakat diharapkan terlibat langsung dengan memahami, mencari jalan keluar, dan mencegah rasa balas dendam dalam penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Model know your community atau understanding your community (memahami jemaat) dipilih karena pendekatan persuasif merupakan cara yang efektif di tengah budaya Sumba yang ateisme.]]>
<![CDATA[PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DI DESA LEMUN KECAMATAN MIOMAFFO BARAT KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA ]]>
<![CDATA[Agustinus Longa Tiza]]>;
<![CDATA[Wilfridus Taus]]>
<![CDATA[ SABDAMAS Vol 1 No 1 (2019): SABDAMAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.186 KB)
<![CDATA[Pengabdian dengan judul Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa didasarkan pertimbangan bahwa pembangunan pada dasarnya adalah upaya pemenuhan keadilan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan secara legal menjamin aspirasi masyarakat dalam kesatuannya dengan kepentingan politis atau kepentingan teknokratis. Perencanaan partisipatif yang terpadukan dengan perencanaan teknokratis dan politis menjadi wujud nyata kerja sama pembangunan antara masyarakat dan pemerintah. Pelatihan ini bertujuan menyatukan pemahaman tentang pentingnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan desa. Di sisi lain, pelatihan ini dilaksanakan untuk menyosialisasikan pentingnya penyusunan RKPDes serta meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun RKPDes. Pelatihan ini penting mengingat Desa Lemun merupakan salah satu desa yang semula berstatus kelurahan, kemudian beralih status menjadi desa. Metode yang digunakan adalah ceramah, praktik, dan penyebaran kuesioner untuk mengetahui pemahaman dan kemampuan peserta. Hasil yang dicapai adalah para peserta memiliki pemahaman, kecakapan, keterampilan, dan kemampuan dalam menyusun RKPDes.]]>
<![CDATA[PELATIHAN BAHASA INGGRIS UNTUK PARIWISATA DI KAMPUNG PULAU AKAR, BATAM ]]>
<![CDATA[Fasaaro Hulu]]>;
<![CDATA[Saut Pintubipar Saragih]]>;
<![CDATA[Sri Afridola]]>
<![CDATA[ SABDAMAS Vol 1 No 1 (2019): SABDAMAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.213 KB)
<![CDATA[Suasana yang sangat menyenangkan ketika a speaker atau a conversation doer memahami pesan yang disampaikan dalam interaksinya dengan lawan bicara. Warga Kampung Pulau Akar ketika dikunjungi oleh foreigners sulit berkomunikasi karena visitors menggunakan bahasa Inggris. Mereka menghadapi kesulitan pada saat menunjukkan arah jalan, menjelaskan objek wisata yang dikunjungi, dan melakukan penjualan produk sehingga terjadi kebingungan dan kesalahpahaman. Foreigners pun tidak mendapatkan informasi yang sedang dicari dan produk yang ditawarkan tidak dapat dijual. Kemudian, keadaan yang terasa menyedihkan akhir-akhir ini ialah kunjungan travelers asing makin hari makin berkurang. Salah satu upaya demi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Inggris warga Kampung Pulau Akar untuk dapat terhubung dengan pengunjung asing dan melakukan promosi pariwisata adalah English teaching atau pelatihan bahasa Inggris. Pengabdi memberdayakan masyarakat secara khusus, seperti pelajar, remaja, dan pengemudi speedboat di Kampung Pulau Akar. Teknik untuk menyelesaikan permasalahan warga Pulau Akar adalah melatih speaking, melatih vocabulary development, melatih membedakan pronunciation, dan melatih meningkatkan pemahaman listening. Melalui pelatihan bahasa Inggris, peserta termotivasi dan dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris serta mampu menjadi Guide untuk foreingners yang melakukan perjalanan ke Pulau Akar. Hasil pengabdian ini adalah peserta memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bahasa Inggris.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM TENTANG HUMAN TRAFFICKING DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT SUMBA ]]>
<![CDATA[Rizky P.P. Karo Karo]]>;
<![CDATA[Dian Parluhutan]]>;
<![CDATA[Velliana Tanaya]]>
<![CDATA[ SABDAMAS Vol 1 No 1 (2019): SABDAMAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (386.645 KB)
<![CDATA[Latar belakang pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini adalah sebagai pelaksanaan surat No. 74/V.7h/STT-GKS/IV/2019 tertanggal 2 April 2019 tentang Tindak Lanjut MoU UPH dan Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba (STT GKS). Human Trafficking (HT) dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Sumba sudah sangat meresahkan dan menimbulkan banyak korban. Tujuan PkM ini ialah untuk memberikan penyuluhan hukum dan pendampingan hukum kepada masyarakat Sumba pada umumnya dan mahasasiswa/mahasiswi serta dosen di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba (STT GKS) Lewa khususnya tentang pencegahan HT, KDRT dan upaya, serta partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum HT dan KDRT. Metode kegiatan ini adalah penyuluhan dan pendampingan hukum serta pendekatan keragaman manusia (a human diversity). Hasil kegiatan ialah telah terlaksana penyuluhan hukum, pendampingan hukum, sosialisasi, dan edukasi tentang upaya preventif, upaya represif, dan upaya pemulihan kondisi korban. Simpulan kegiatan ialah upaya preventif, upaya represif, dan upaya pemulihan kondisi korban sangat penting untuk dilaksanakan. Upaya preventif penting dilakukan guna mencegah HT dan KDRT. Upaya represif penting dilakukan untuk memberi efek jera bagi pelaku. Upaya pemulihan penting dilakukan agar korban dapat melangsungkan kehidupannya kembali dan beraktivitas secara normal kembali.]]>
<![CDATA[MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Deassy J.A. Hehanussa]]>;
<![CDATA[Yonna Beatrix Salamor]]>
<![CDATA[ SABDAMAS Vol 1 No 1 (2019): SABDAMAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.596 KB)
<![CDATA[Masyarakat abad ke-21 telah memasuki era globaliasi dan wacana penegakan hak asasi manusia (HAM) yang telah berkembang, tetapi masih menyisakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomi ini pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat menempatkan perempuan sebagai korban kejahatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada perempuan dan anak dalam rangka pencegahan dan perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, melakukan pendampingan bersama mitra bagi perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual, serta melakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan PKM ini memberikan pemahaman masyarakat, khususnya perempuan dan anak, tentang jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi serta melakukan sosialisasi terkait penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya perempuan dan anak, terhadap tindak pidana kekerasan seksual, menyebabkan anak dan perempuan sangat rentan dengan kekerasan seksual. Kecenderungan kekerasan seksual dilakukan oleh lingkungan keluarga terdekat (keluarga) merupakan faktor pemicu terbesar terjadinya tindak pidana kekerasan seksual]]>
<![CDATA[PEMULIHAN SDM PARIWISATA TERDAMPAK BENCANA PASCABENCANA GEMPA BUMI LOMBOK-SUMBAWA ]]>
<![CDATA[Riecha Fatma Puspitasarie]]>;
<![CDATA[Worry Mambusy Manoby]]>;
<![CDATA[Adi Utomo]]>
<![CDATA[ SABDAMAS Vol 1 No 1 (2019): SABDAMAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.748 KB)
<![CDATA[Bencana alam merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi kapan dan di mana datangnya. Pada 29 Juli dan 5 Agustus 2018, Lombok-Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia, dilanda gempa bumi berkekuatan hingga 7 skala richter. Peristiwa itu melumpuhkan hampir semua sendi kehidupan, tidak terkecuali sektor pariwisata. Sebagai kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan, Kementerian Pariwisata berperan utama dalam pemulihan destinasi wisata di Lombok-Sumbawa. Salah satu strateginya adalah memulihkan SDM pariwisata, yang terdiri atas orang yang bekerja di sektor pariwisata hingga masyarakat sekitar destinasi wisata. Metode lain yang dilakukan adalah melalui strategi promosi dan perbaikan destinasi yang akhirnya berdampak pada kembali berdenyutnya aktivitas pariwisata untuk dinikmati oleh masyarakat sekitar, khususnya menyangkut perekonomian.]]>
