cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hisan Mursalin
Contact Email
hisanmursalin@arraayah.ac.id
Phone
+6285884149993
Journal Mail Official
jurnalinfo@arraayah.ac.id
Editorial Address
Jl. Printis Kemerdekaan km.6, 01/05 Sukamulya, Cimenteng, Cikembar 43157
Location
Kab. sukabumi,
Jawa barat
INDONESIA
Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam
Published by Institut Muslim Cendekia
ISSN : 25033816     EISSN : 26862018     DOI : https://doi.org/10.37274/rais
Core Subject : Religion, Economy, Education, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Rayah Al-Islam (p-ISSN: 2503-3816, e-ISSN: 2686-2018) is a Journal of Islamic studies published twice a year, this scientific publication is managed by the Institute for Research and Community Service (LP2M) Ar-Raayah Arabic Language College (STIBA) Sukabumi. This journal focuses on the study of Islam, in the form of Research Results, Ideas, Theories, Methods and other Actual Problems Related to Islamic studies.This journal openly accepts contributions from experts to publish the results of his research.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 539 Documents
 15   16   17   18   19 
Optimalisasi Kegiatan Amaliyah Tadris Sebagai Wahana Pengembangan Karakter M. Dahlan R; Irfan Maulana
Rayah Al-Islam Vol 6 No 01 (2022): Rayah Al-Islam April 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v6i01.530

Abstract

Abstrak Pondok Pesantren Darunnaim YAPIA Bogor merupakan pesantren yang memiliki program khusus praktik mengajar bagi santri kelas akhir, kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari teori pembelajaran yang telah diterima sebagai awal pembentukan guru yang berkarakter. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui optimalisasi kegiatan amaliyah tadris dan pengembangan karakter yang dibangun dengan ‘amaliyah tadrīs. Kualitatif dengan studi lapangan digunakan dalam penelitian ini. Dilakukan mulai Januari sampai Maret 2022 di Pesantren Darunnaim YAPIA Bogor, wawancara mendalam dan observasi sebagai pengumpulan data, analisis data dilakukan dengan tiga langkah; reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukan pelaksanaan ‘amaliyah tadrīs terdiri dari perencanaan dengan pembuatan i’dad dengan persetujuan pembimbing, pelaksanaan mengajar di kelas, dan naqd atau feedback hasil praktik mengajar. Pengembangan karakter yang muncul dari ‘amaliyah tadrīs diantaranya tanggung jawab, jujur, disiplin, komunikatif, kreatif, mandiri, factual, sabar, kritis dan demokratis. Abstract Pondok Pesantren Darunnaim YAPIA Bogor is a boarding school that has a special program of teaching practice for final grade students, this activity is a tangible form of learning theory that has been accepted as the beginning of the formation of character teachers. The goal of this research was to figure out how to optimize tadris amaliyah activities and character development using 'amaliyah tadrs. The research method employed in this study was qualitative with field studies. In-depth interviews and observations were conducted as data collecting from January to March 2022 at the Darunnaim Islamic Boarding School YAPIA Bogor, and data analysis was completed in three steps: data reduction, data display, and drawing conclusions. According to the findings of the study, the implementation of 'amaliyah tadrs entails planning by creating i'dad with the supervisor's consent, teaching in the classroom, and naqd or feedback on the results of teaching practice. Responsibility, honesty, discipline, communicative, creative, autonomous, factual, patient, critical, and democratic character development originate from 'amaliyah tadrs.
Term “Perempuan” dalam Al-Qur’an (Tinjauan Study Pustaka) Ayu Winda Puspitasari; Muh.Nashirudin
Rayah Al-Islam Vol 6 No 2 (2022): Rayah Al Islam Oktober 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v6i2.542

Abstract

Artikel ini membahas tentang “Istilah-istilah Yang bermakna perempuan dalam al-Qur’an” (Suatu Tinjauan study pustaka) dalam penelitian ini yaitu kata apa saja yang terkait dengan kata “perempuan” dalam al-Qur’an dan bagaimanakah makna kata، الأخت، زوج المسلمات، مؤمنة نساء ، امرأة ، الأم، لأنثى dalam al-Qur’an. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengklasifikasi kata-kata perempuan dalam al-Qur’an dan untuk menganalisis makna ، الأخت، زوج، المسلمات، مؤمنة نساء ، امرأة ، الأم، لأنثى dalam al-Qur’an, dan membumikan pesan-pesan al-Qur’an terutama mengenai masalah perempuan dalam kisah-kisah al-Qur’an sekaligus sebagai kontribusi bagi keilmuan islam, terutama dalam bidang bahasa Aran dan al-Qur’an. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memaparkan dan mendeskripsikan suatu fenomena pengumpulan data secara detail. Serta menggunakan jenis penelitian telaah pustaka Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa term perempuan dalam al-qur’an menarik untuk dikaji, terutama dalam memperoleh makna-makna yang utuh sesuai dengan kebutuhan kaum perempuan sepajang masa. Dalam kisah al-Qur’an term yang bermakna perempuan dalam al-Qur’an berjumlah 9 term yang meliputi kata ، الأخت، زوج المسلمات، مؤمنة نساء ، امرأة ، الأم، لأنثى This article discusses "terms that mean women in the Qur'an" (a review of literature studies) in this study, namely what words are related to the word "women" in the Qur'an and what is the meaning of the word الأخت المسلمات، اء امرأة الأم، لأنثى in the Qur'an. The purpose of this study is to classify women's words in the Qur'an and to analyze the meaning of الأخت، المسلمات، اء امرأة ، الأم، لأنثى in the Qur'an, and to ground the messages of al-Qur'an. The Qur'an is mainly about women's issues in the stories of the Qur'an as well as a contribution to Islamic scholarship, especially in the fields of Aran language and the Qur'an. This research is a qualitative research, which is a research that is used to describe and describe a phenomenon of data collection in detail. As well as using the type of literature review research. The results of this study indicate that the term women in the Qur'an is interesting to study, especially in obtaining complete meanings according to the needs of women throughout the ages. In the story of the Qur'an, the terms which mean women in the Qur'an are 9 terms which include the words الأخت، المسلمات، نساء امرأة الأم، لأنثى
Penggunaan Harta Waris yang Belum di Bagi Sebagai Objek Transaksi Menurut Hukum Islam Nisa Salsabila; Sutisna; Kholil Nawawi
Rayah Al-Islam Vol 6 No 2 (2022): Rayah Al Islam Oktober 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v6i2.543

Abstract

Anggapan sebagai kewajaran dalam penggunaan harta waris yang belum dibagi menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya, berawal dari anggapan kewajaran tersebut berujung sengketa harta waris ang belum dibagi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada kajian pustaka. Pengumpulan datanya diprioritaskan pada sumber bahan hukum primer dan sekunder yang berupa teori-teori hukum. Seperti Al-Qur’an, Hadits, maupun kitab-kitab Ulama Mutaakhkhirin. Pemanfaatan harta waris yang tidak terbagi mencakup dua aspek, yaitu ada izin pakai atau tidak ada izin. Jika diperbolehkan, maka transaksi tersebut dapat dijalankan secara sah selama ahli waris mengizinkannya. Jika tidak ada izin dari ahli waris, akan dilihat terlebih dahulu alasan tidak ada izin tersebut. Jika ahli waris tidak memperbolehkan menggunakan harta warisan, maka akan berdampak pada perubahan hukum transaksi, karena ada hak ahli waris lain dalam warisan yang tidak terbagi. Kedua, jika tidak ada izin untuk menggunakan dari ahli waris lain, dikarenakan ahli waris terlalu dini, gila atau tidak layak mengelola, maka selama pendapatan operasional untuk kepentingan ahli waris, maka boleh menggunakan harta waris orang yang belum memperoleh bagian warisannya. Pernyataan bahwa ada perbuatan hukum yang menghilangkan hak milik atau tidak menghilangkan hak milik adalah tidak sah menurut hukum. Karena di dalamnya terdapat cacat akad berupa ketidaklengkapan syarat yang dipenuhi oleh pihak yang menggunakannya. Pada saat yang sama, Syara' telah menetapkan aturan untuk penataan kontrak perdagangan untuk menjaga hak-hak kedua belah pihak dalam kontrak. The notion as fairness in the use of inheritance that has not been divided has become a polemic in society. The reason is, starting from the assumption of fairness, it ends in an inheritance dispute that has not been divided. This study uses a qualitative method that focuses on literature review. The data collection is prioritized on primary and secondary legal sources in the form of legal theories. Such as the Qur'an, Hadith, and the books of the Mutaakhkhirin Ulama. Utilization of undivided inheritance includes two aspects, namely there is a use permit or no permit. If allowed, then the transaction can be carried out legally as long as the heirs allow it. If there is no permission from the heirs, the reasons for the absence of such permission will be examined first. If the heirs do not allow the use of the inheritance, it will have an impact on changing the transaction law, because there are other heirs' rights in an undivided inheritance. Second, if there is no permission to use it from other heirs, because the heir is too early, crazy or unfit to manage, then as long as the operating income is for the benefit of the heirs, it is permissible to use the inheritance of people who have not obtained their inheritance share. The statement that there is a legal action that eliminates property rights or does not eliminate property rights is illegal under the law. Because in it there is a contract defect in the form of incomplete conditions that are met by the party using it. At the same time, Syara' has established rules for structuring trade contracts to safeguard the rights of both parties to the contract.
Pelaksanaan Wasiat di Bawah Tangan Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Khoirul Anam; Sutisna; Yono
Rayah Al-Islam Vol 6 No 2 (2022): Rayah Al Islam Oktober 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v6i2.544

Abstract

Keberadaan Notaris dalam pembuatan wasiat merupakan satu syarat yang harus dilakukan menurut KUHPerdata. Dalam hukum Islam, tidak mengenal jabatan notaris dalam pembuatan wasiat. Namun apabila seseorang membuat wasiat sesuai dengan hukum Islam maka wasiat tersebut digolongkan ke dalam wasiat di bawah tangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan wasiat menurut ke dua hukum yaitu KUHPerdata dan hukum Islam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada studi pustaka. Adapun pendekatannya ialah dengan perbandingan antara KUHPerdata dan hukum Islam. Pengumpulan datanya diprioritaskan pada sumber bahan hukum primer dan sekunder yang berupa teori-teori hukum. Baik itu undang-undang dasar maupun Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam Islam, pelaksanaan wasiat tidak mengahruskan adanya keterlibatan pejabat berwenang dalam penulisan wasiat atau notaris. Karena Syari’at menganggap sah hanya dengan lisan atau tertulis oleh pewasiat sendiri. Lain hal dengan hukum perdata yang mengharuskan adanya keterlibatan notaris dalam pembuatan wasiat. Wasiat yang dibuat tanpa ada keterlibatan notaris disebut dengan wasiat di bawah tangan. Wasiat di bawah tangan dalam hukum perdata bisa menjadi wasiat yang sah sama halnya dengan wasiat umum jika barang yang diwasiatkan tidak berupa harta benda seperti tanah, sertifikat rumah, perhiasan. Dengan artian wasiat di bawah tangan hanya boleh dilakukakan terhadap barang seperti perkakas, perabotan rumah yang tidak bernilai tinggi. Wasiat yang dibuat tanpa keterlibatan notaris mengakibatkan wasiat tersebut rawan gugatan dari pihak-pihak lain. The existence of a Notary in making a will is a condition that must be carried out according to the Civil Code. In Islamic law, it does not recognize the position of a notary in making a will. However, if someone makes a will in accordance with Islamic law, then the will is classified as an underhand will. The purpose of this study was to determine the implementation of wills according to the two laws, namely the Civil Code and Islamic law. This study used a qualitative method that focused on literature study. The approach is by comparison between the Civil Code and Islamic law. The data collection is prioritized on primary and secondary legal sources in the form of legal theories. Both the constitution and the Qur'an and Sunnah. In Islam, the implementation of a will does not require the involvement of an authorized official in the writing of a will or a notary. Because the Shari'ah considers it valid only verbally or in writing by the testator himself. It is different with civil law which requires the involvement of a notary in making a will. A will made without the involvement of a notary is called an underhand will. An underhand will in civil law can become a valid will as well as a general will if the goods being willed are not in the form of property such as land, house certificates, jewelry. This means that an underhand will can only be carried out on items such as utensils, home furnishings that are not of high value. A will made without the involvement of a notary makes the will prone to lawsuits from other parties.
Pemberian Izin Perceraian Untuk PNS Menggunakan Teori Maslahat Rahmad Fauzi Salim
Rayah Al-Islam Vol 6 No 2 (2022): Rayah Al Islam Oktober 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v6i2.573

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fungsi akta cerai pegawai negeri sipil, mengetahui dasar hukum perceraian dengan teori kepentingan, untuk mengetahui sikap hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang menguntungkan pejabat public. Teori penelitian ini menggunakan penelitian hukum. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis, sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis, dan sumber data primer penelitian ini adalah Alquran, Hadis dan sumber sekunder terutama terapi hukum seperti konstitusi, hukum dan syariah serta Peraturan Pemerintah. Dokumen hukum sekunder adalah buku atau bacaan kepustakaan, pekerjaan umum, karya tulis. Dokumen hukum tersier, kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, surat kabar, internet, dan lain-lain. This study was conducted to determine the function of the divorce consent of civil servants, to know the legal basis of divorce with the theory of interest, to determine the attitude of judges in resolving divorce cases that benefit public officials. theory. This research uses legal research. The approach in this research is juridical, the nature of this research is descriptive analysis, the primary data source of this research is the Qur'an and Hadith, and the secondary sources are mainly legal therapy such as constitution, law and sharia. Government regulations. Secondary legal documents are books or literature readings, public works, written works. Tertiary legal documents, legal dictionaries, encyclopedias, Indonesian dictionaries, newspapers, internet, and others
Penyelesaian Sengketa Ansuransi Melalui Non Litigasi dan Perspektif Hukum Syariah Annisa Sativa
Rayah Al-Islam Vol 6 No 2 (2022): Rayah Al Islam Oktober 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v6i2.574

Abstract

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan memberikan sudut pandang baru dalam penyelesaian sengketa asuransi melalui non litigasi dan dilihat berdasarkan perpektif hukum syariah. Di dalam penulisan penelitian ini, metode penelitian hukum bersifat normatif diaplikasikan dengan menggunakan cara pendekatan atas peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa metode yang dapat ditempuh oleh pemegang polis guna menyelesaikan sengketa melalui non litigasi dengan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Mulai dari pengaduan kepada perusahaan asuransi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK 1 / 2014 dan Pasal 32 ayat (1) POJK 1 / 2013, pengaduan kepada OJK sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) POJK 1 / 2013, penyelesaian sengketa dengan penggunaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (5) POJK 1 / 2014 serta penyelesaian sengketa melalui proses kepailitan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) POJK 28/2015. Terdapat dua kelompok yang punya standar moralitas syariah pada penyelesaian masalah ekonomi dan bisnis dalam Islam, terutama pada persengketaan Asuransi; Pertama, kelompok yang langsung merujuk kepada etika Al-Qur’an dan hadis Kedua, kelompok yang menjadikan aturan-aturan interpretasi langsung terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan as-Sunnah untuk menghasilkan beberapa prinsip dasar bagi ekonomi Islam. Writing this study aims to share knowledge and provide a new perspective in the resolution of insurance disputes throught non-litigation and viewed from the perspective of sharia law. In writing this research, normative legal research methods are applied by using an approach to legislation and a conceptual approach which is then presented in the form of a descriptive report. The results of the studiy show that there are several methods that can be taken by policyholders to resolve disputes through non-litigation with the consumer dispute settlement agency (BPSK). Starting from complaints to insurance companies in accordance with the provisions of article 2 paragraph (1) POJK 1/2014 and article 32 paragraph (1) POJK 1/2013, complaints to the OJK in accordance with the provisions of article 40 paragraph (1) POJK 1/2013, dispute resolution by using alternative dispute resolution institutions in accordance with the provisions of article 2 paragraph (5) of POJK 1/2014 as well as dispute resolution through the bankruptcy process at the Commercial Court at the Distric Court in accordance with the provisions of the article 52 paragraph (1) POJK 28/2015. There are two groups that have sharia standards of morality in solving economic and business problems in Islam, especially in insurance disputes; First, the group that directly refers to the ethics of the Quran and hadith. Second, the group that makes the rules of direct interpretation of the verses of the Quran and Hadis to produce some basic principles for Islamic economics.
Nasakh Pembentukan Elastisitas Hukum Islam Haris Fadillah; M.Iqbal Irham
Rayah Al-Islam Vol 6 No 2 (2022): Rayah Al Islam Oktober 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v6i2.575

Abstract

Eksistensi Nasakh dalam Implementasi Elastisitas Hukum Islam. Di kalangan ulama ushûl al-fiqh, nasakh merupakan salah satu cara penyelesaian ta`ârudh al-adillah. Namun, di kalangan mereka terjadi perdebatan tentang makna dan eksistensi nasakh dalam nas Alquran dan hadis. Begitu juga pengaruhnya terhadap istinbâth al-hukm. Tulisan ini menjelaskan tentang fungsi nasakh sebagai unsur elastisitas dalam hukum Islam dan pengembangannya. Menurut analisis penulis, dalam rangka pengembangan hukum Islam agar tampak elastisitasnya, maka pengertian nasakh yang tepat adalah pengalihan hukum dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, nasakh juga bisa dimaknai penghapusan sementara, dan bisa diberlakukan lagi ketentuan yang lama jika situasi, kondisi, dan motif yang lama tersebut terulang kembali saat ini. The Existence of Naskh in Implementing Elasticiy of Islamic Law. In a view of Muslim scholars, naskh (abrogation) is one of the metods in undertaking ta`ârudh al-Adillah. Nevertheles, there are disputes on meaning and existence of naskh in the Qur’an and Hadis and the influence in applying istinbath al-hukm (deducing Islamic law) among them. The present paper is aimed at describing the function of naskh as one of the elsaticity elements in the Islamic law. In developing islamic law, to appear the elasticity, the real meaning of naskh is to abrogate a law from a side to another one. Naskh, on the other hand, also stands for tentative abrogation and it can be applied recently in other way based on apropriate situation, condition, and motivation.
Pengembangan Konten Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyyah Persis 1 Kota Bandung Rasyid Ibnu Zain; Ahmad Syamsu Rizal
Rayah Al-Islam Vol 6 No 2 (2022): Rayah Al Islam Oktober 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v6i2.576

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan moral di kalangan siswa akibat dari kurangnya pemahaman siswa terhadap agama. Salah satu solusi yang digunakan Kementerian Agama adalah dengan mengembangkan kurikulum PAI. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perencanaan, substansi, implementasi, dan evaluasi pengembangan konten kurikulum PAI di MA PERSIS 1 Kota Bandung sebagai bagian dari naungan Kementerian Agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam bentuk reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengembangan kurikulum PAI di MA PERSIS 1 Kota Bandung menggunakan model grassroots approach dan administratif dengan tujuan untuk menjadikan siswa yang tafaqquh fiddīn dan menjadi seorang da’i. Pengembangan substansi kurikulum PAI dirincikan menjadi mata pelajaran tafsir ‘am, tafsir ahkam, ilmu tafsir, fikih, ushul fikih, hadis, musthalah hadis, tauhid akhlak, dan tarikh. Tafsir ‘am memiliki pengembangan berupa fokus kajian tafsir surat Al-Imran dan An-Nisa, tafsir ahkam dalam kajian hukum-hukum di dalam Al-Qur’an, dan Hadits dalam kajian hadits shahih bukhari. Implementasinya dilaksanakan melalui kegiatan bai’at santri dan pembelajaran di kelas. Guru-guru yang mengajar memiliki kemampuan mengajar yang baik namun belum memiliki kelengkapan administrasi. Evaluasi dilakukan dalam bentuk tes, tugas, praktek dakwah, dan ujian.
Al-DirᾹsah Al-TahlῙliyyah Li MuhtawᾹ Al-KitᾹb Al-MadrasῙy Li Ta’lῙm Al-Lugah Al-’Arabiyyah FῙ Al-Marhalah Al-ṠᾹnawiyyah ’AlᾹ AsᾹs Cefr (Al-Iṭar Al-Marja’Ῑ Al-Aurubbiy Al-Musytarak) Arif Taufikurrohman; Imam Asrori; Abdul Wahab Rosyidi
Rayah Al-Islam Vol 6 No 2 (2022): Rayah Al Islam Oktober 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v6i2.577

Abstract

معرفة مستوى محتوى كتاب تعليم اللغة العربية في المرحلة الثانوية العامة من الأمور المهمة لأنها تكون منطلقا في إعداد مادة تعليم اللغة العربية في المرحلة الجامعية. وبدون معرفة المستوى قد يقع التكرار في تحديد مستواها ويؤدي إلى تأخر الارتقاء بالمستوى اللغوي إلى المستوى الأعلى. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل وصف محتوى الكتاب المدرسي في المرحلة الثانوية على أساس الإطار المرجعي الأروبي المشترك. وسلك الباحث في كتابة هذا البحث المنهج الوصفي بحيث يصف محتوى الكتاب ويحللها ثم يقيسها على أساس الإطار المرجعي الأوروبي المشترك (CEFR) لمعرفة المستوى اللغوي من هذا الكتاب المدرسي. وتوصل الباحث في هذا البحث إلى النتائج التالية: أولا، أن محتوى الكتاب المدرسي الأول في المرحلة الثانوية العامة للفصل العاشر يكون بين مستويات A1 و A2و B1؛ وثانيا، أن الكتاب الثاني والثالث يترددان بين مستويين، هما: B1 و B2 من المستويات اللغوية Knowing the level of content of Arabic textbooks at the high school level is important because it is the starting point in preparing Arabic teaching materials at the university level. Without knowing the level, repetition can occur in determining the level and cause delays in increasing the linguistic level to a higher level. The purpose of this study was to analyze the description of the content of textbooks at the general secondary level based on the Common European Terms of Reference. In writing this research, the researcher used a descriptive approach to describe the contents of the book, analyzed it and then measured it based on the Common European Framework of Reference (CEFR) to determine the language level of this textbook. In this study, the researcher achieved the following results: First, the contents of the first textbook at the general secondary level for the tenth semester were at levels A1, A2, B1, and secondly that the second and third books echoed between two levels, namely: B1 and B2 language level.
Ad-Dirāsah At-Tahlīliyyah Lil Manhaji Ad-Dirāsī Fī Al-Marhalati At-Tsānawiyyati Al- ‘Ammah ‘Alā Asāsi Al-Ithāri Al-Marja’ī Al-Urūbī Al-Musytarakī Mulyadi Abdullah; Imam Asrori; Abdul Wahab Rosyid
Rayah Al-Islam Vol 6 No 2 (2022): Rayah Al Islam Oktober 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v6i2.578

Abstract

إن اللغة العربية مفتاح لفهم كتاب الله سبحانه، ونزول القرآن بها أعظم فخر لها وتشريف لها، واللغة العربية قد دخلت في إندونيسيا مع دخول الإسلام فيها في القرن الأول الهجري، فأصبحت اللغة العربية تدرس في المؤسسات التعليمية، أو الجامعات، أو المعاهد الإسلامية وحتى المدارس العامة، ومنها في المدرسة الثانوية العامة، وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة الكفاءات الأساسية المطلوبة في المنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية العامة، وصف مدى تناسب الكفاءات الأساسية في المنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية العامة، بالمعايير المنصوصة في (الإطار المرجعي الأروبي المشترك)، وسلك الباحث في هذه الدراسة منهج الوصف التحليلي، وأما نتائج هذه الدراسة فهي: وبعد أن تم التحليل للكفاءات الأساسية لتعليم اللغة العربية في الفصل العاشر على أساس الإطار المرجعي الأروبي المشترك تبين أن الكفاءات المطلوبة في ذاك الفصل يبدأ من كفاءة A1ثم،A2 ، ثم c1، ولم تطلب كفاءة B1 وB2 مباشرة إلى كفاءة .C1 والكفاءات المطلوبة في فصل الحادي عشر : A1،A2 ،B1 ، B2، ولم تصل إلى كفاءة C1، ولكن تبدأ من B1 ثم B2، ثم تنزل إلى A1، ثم ترتقي مرة أخرى إلى B1، ثم تنزل مرة أخرى إلى A1، ثم B1، ثم A2. والكفاءات المطلوبة في فصل الثاني عشر:A1، وB1، إلا أنها تبدأ ب B1، ثم تنزل إلى A1. إن الكفاءات في اللغة العربية المطلوبة في المنهج الدراسي في المدرسة الثانوية العامة لا تتوازن مع المستويات الموجودة في الإطار المرجعي الأوروبي المشترك. Arabic is the key to understanding the Book of Allah Almighty, and the revelation of the Qur'an with it is: the greatest pride and honor for him. Arabic has entered Indonesia with the entry of Islam in the first century Hijri, so Arabic began to be taught in educational institutions, universities, Islamic institutions and even public schools. and This study aims to determine the basic competencies required in the Arabic language teaching curriculum in public secondary schools, and to describe the extent to which these basic competencies are appropriate in the Arabic language teaching curriculum in public secondary schools, in accordance with the criteria set out in the Common European Framework of Reference), and the researcher used a descriptive analytical approach in this study, and the results of this study are: After analyzing the basic competencies of teaching Arabic in tenth grade based on the general European frame of reference, it was found that the competencies required for the class started from competence A1, then A2, then C1, and competence B1 and competence B2 were not required, but directly to competency C1, and the competencies required in class eleven are: A1, A2, B1, B2, and not up to competency C1, but starting from B1 then B2, then down to A1, then up again to B1, then down again to A1, then B1, then A2. And the competencies required in the twelfth grade are: A1 and B1, but start from B1, then work their way down to A1, and the competence in Arabic required in the general secondary school curriculum is not commensurate with the levels found in the Common European Terms of Reference.

Page 17 of 54 | Total Record : 539

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): Rayah Al Islam April 2025 Vol 9 No 1 (2025): Rayah Al Islam Februari 2025 Vol 8 No 4 (2024): Rayah Al Islam November 2024 Vol 8 No 3 (2024): Rayah Al Islam Agustus 2024 Vol 8 No 2 (2024): Rayah Al Islam Mei 2024 Vol 8 No 1 (2024): Rayah Al Islam Februari 2024 Vol 7 No 3 (2023): Rayah Al Islam Desember 2023 Vol 7 No 2 (2023): Rayah Al Islam Oktober 2023 Vol 7 No 1 (2023): Rayah Al Islam April 2023 Vol 6 No 01 (2022): Rayah Al-Islam April 2022 Vol 6 No 2 (2022): Rayah Al Islam Oktober 2022 Vol 5 No 02 (2021): Rayah Al-Islam Oktober 2021 Vol 5 No 01 (2021): Rayah Al-Islam April 2021 Vol 4 No 02 (2020): Rayah Al-Islam Oktober 2020 Vol 4 No 01 (2020): Rayah Al-Islam April 2020 Vol 3 No 02 (2019): Rayah Al-Islam Oktober 2019 Vol 3 No 01 (2019): Rayah Al-Islam April 2019 Vol 2 No 02 (2018): Rayah Al-Islam Oktober 2018 Vol 2 No 01 (2018): Rayah Al-Islam April 2018 Vol 1 No 02 (2016): Rayah Al-Islam Oktober 2016 Vol 1 No 01 (2016): Rayah Al-Islam April 2016 More Issue