cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deasy Sylvia Sari
Contact Email
redaksi.padjir@unpad.ac.id
Phone
+6285222251435
Journal Mail Official
redaksi.padjir@unpad.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Jln. Ir Soekarno, KM. 21, Jatinangor Sumedang, 45363
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Padjadjaran Journal of International Relations
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : 26848082     DOI : https://doi.org/10.24198/padjir.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Politik Global, Ekonomi Politik Global, Organisasi dan Kerjasama Internasional, Tata Kelola Global dan Hukum Internasional, Diplomasi, Kebijakan Luar Negeri, dan Studi Keamanan, Gender dan Feminisme, serta Studi Budaya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 123 Documents
 9   10   11   12   13 
Peran Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Nonstate Actor dalam Perkembangan Industri Halal di ASEAN Kamila, Zahra Shaffa; Suryadipura, Dadan; Khairani, Nahdya
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v6i2.56370

Abstract

Artikel ini membahas peran LPPOM MUI sebagai nonstate actors dalam usaha perkembangan industri halal di ASEAN. Peran nonstate actors tersebut akan dianalisis melalui elemen-elemen yang diuraikan oleh Hilary French dalam modelnya, yaitu: information brokering, influencing, monitoring, dan representing. Isu ini diteliti karena industri halal dinilai sebagai salah satu faktor penggerak ekonomi ASEAN, mengingat wilayah ini memiliki keunggulan dari total populasi 25% umat Muslim seluruh dunia dan memiliki dua negara (Indonesia dan Malaysia) yang terdepan dalam sertifikasi halalnya. Dalam perkembangan industri halal ASEAN, telah ditemukan tantangan dalam usaha harmonisasi standar halal karena kurangnya sinergisitas antaraktor di wilayah tersebut. Melalui metode penelitian kualitatif ditemukan bahwa peran LPPOM MUI sebagai nonstate actor dalam perkembangan industri halal ASEAN masih minim, terutama setelah berlakunya Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di Indonesia. Artikel ini menemukan bahwa masih ada gap partisipasi di antara nonstate actor dengan aktor-aktor lainnya di ASEAN. Maka, direkomendasikan pelibatan nonstate actors dalam negosiasi isu halal yang berlangsung dalam skala ASEAN dan memperjelas peran mereka dalam standar halal ataupun persetujuan yang nantinya akan berlaku di antara negara anggota ASEAN agar integrasi industri halal regional di kawasan Asia Tenggara terpenuhi.This article discusses the role of LPPOM MUI as a nonstate actor in efforts to develop the halal industry in ASEAN. The role of nonstate actors will be analyzed through the elements as described by Hilary French in her model, namely: information brokering, influencing, monitoring, and representing. Halal industry is considered to be one of the driving factors for the ASEAN economy, considering this region has the advantage of a total population of 25% of Muslims throughout the world. ASEAN has two countries (Indonesia and Malaysia) that are leading in terms of halal certification. Challenges have been found in efforts to harmonize halal standards in ASEAN since there is lack of synergy between actors in the region. Through qualitative methods, the author found that the role of LPPOM MUI as nonstate actor is still minimal, especially after the enactment of the JPH Law in Indonesia. This article finds that there is still a participation gap between nonstate actors and other actors in ASEAN. Therefore, the author recommends involving nonstate actors in negotiations on halal issues and clarifying their role in halal standards or agreements that will later apply among ASEAN member countries, in order to fulfill the dream of a more integrative regional halal industry.
Dampak Diplomasi Budaya Indonesia di Australia: Studi Kasus Konser Jabar X Melbourne Symphony Orchestra (MSO) pada 17 Mei 2023 Ilham, Yunino
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v6i2.54353

Abstract

Penelitian ini menyelidiki dampak diplomasi budaya dalam konteks soft power, dengan menggunakan studi kasus konser Jabar X Melbourne Symphony Orchestra pada 17 Mei 2023 sebagai contoh praktis untuk penelitian atau praktik diplomasi budaya pada masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak kolaborasi antara Jawa Barat dan Melbourne Symphony Orchestra (MSO) terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, dan fungsi konser tersebut sebagai platform pertukaran budaya dan diplomasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksplanatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data, dengan fokus pada telaah pokok bahasan secara rinci dan komprehensif. Temuan penelitian ini berkontribusi pada pemahaman semakin pentingnya diplomasi budaya, paradiplomasi, dan soft power dalam membentuk hubungan internasional, serta potensi peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia pada masa yang akan datang. This research investigates the impact of cultural diplomacy in the context of soft power, using the case study of the "Jabar X Melbourne Symphony Orchestra" concert as a practical example for future research or cultural diplomacy practice. The study aims to explore how the collaboration between West Java and Melbourne Symphony Orchestra (MSO) affects bilateral relations between Indonesia and Australia, and how the concert serves as a platform for cultural exchange and diplomacy. The research employs qualitative descriptive methods to collect and analyze data, focusing on the detailed and comprehensive account of the subject matter. The findings of this study contribute to the understanding of the growing importance of cultural diplomacy, paradiplomacy, and soft power in shaping international relations and the potential for increased bilateral cooperation between Indonesia and Australia in the upcoming future.
Nilai-Nilai Konfusianisme dan Stagnasi Perkembangan Gerakan Feminisme di Korea Selatan Humairah, Siti Sarah; Dewi, Anggia Utami
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v7i1.54113

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi dampak Konfusianisme terhadap stagnasi gerakan feminis di Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif yang melibatkan pengumpulan data melalui analisis dokumen dan tinjauan literatur untuk mendapatkan pemahaman rinci tentang gerakan feminis di negara tersebut. Penelitian ini juga mengkaji dampak jangka panjang nilai-nilai Konfusianisme terhadap peran gender dan dinamika keluarga, serta dampak geopolitik Korea Selatan, khususnya hubungannya dengan Korea Utara, terhadap perkembangan gerakan feminis di negara tersebut. Kemudian, penelitian ini juga mengulas tentang perkembangan gerakan feminisme di Korea Selatan dan reaksi masyarakat terhadap pergerakan tersebut. Temuan dari penelitian ini membuktikan bahwa adanya keterkaitan antara nilai-nilai Konfusianisme di Korea Selatan terhadap lambatnya kemajuan gerakan feminisme di sana. The research explores Confucianism's impact on the stagnation of the feminist movement in South Korea. It utilizes a qualitative descriptive methodology, involving data collection through document analysis, and literature review to gain a detailed understanding of the feminist movement in the country. The study also examines the long-term effects of Confucian values on gender roles and family dynamics, along with the impact of South Korea's geopolitics, particularly its relations with North Korea, on the feminist movement. Additionally, the research reviews the progress of the feminist movement in South Korea and the public's reaction to it. The research findings demonstrate a connection between Confucian values in South Korea and the slow advancement of the feminist movement there.
Pengaruh Partai Sayap Kanan dalam Pelaksanaan Kebijakan Muslim Ban: Studi Komparasi Amerika Serikat, Australia, India, dan Denmark Periode 2017-2021 Anindita, Marsaa; Fahadayna, Adhi Cahya
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v7i1.58347

Abstract

Penelitian ini membahas pengaruh Partai Sayap Kanan terhadap kebijakan "Muslim Ban" di AS, Australia, India, dan Denmark, dengan fokus pada persepsi negatif terhadap Islam pasca 9/11. Menggunakan konsep Populisme dan Kebijakan Luar Negeri serta metode komparatif dan analisis regresi linear berganda, penelitian ini mengkaji faktor-faktor seperti persepsi ancaman terhadap Islam, trauma nasional, arus imigrasi, dan pengaruh AS. Hasilya menunjukkan semua variabel Partai Sayap Kanan signifikan di AS, dengan Klaim Pemimpin Mewakili Rakyat sebagai faktor utama. Di Australia, hanya Penggunaan Isu Populis yang mendekati signifikan, sementara di India dan Denmark tidak ditemukan pengaruh signifikan. Temuan ini menyoroti perbedaan dalam penerapan kebijakan dan implikasinya bagi demokrasi dan komunitas Muslim di negara-negara tersebut. This study examines the influence of Right-Wing Parties on the implementation of the "Muslim Ban" policy in the United States, Australia, India, and Denmark, focusing on negative perceptions of Islam post-9/11. Using the concepts of Populism and Foreign Policy, along with comparative methods and multiple linear regression analysis, the research investigates factors such as public perceptions of Islam as a threat, national trauma, international immigration flows, and U.S. policy influence. The findings reveal that all Right-Wing Party variables significantly affect the Muslim Ban policy in the U.S., with the Claim of Leaders Representing the People being the most influential factor. In Australia, only the Use of Populist Issues shows near-significant influence, while in India and Denmark, no significant impact is observed. These findings highlight the complexity and variations in policy implementation and their implications for democracy and the treatment of Muslim communities across these nations.
Upaya Amnesty International Indonesia dalam Pemenuhan Hak Hidup Layak Masyarakat Indonesia Jannah, Fajar Nur Roudhotul; Laoli, Rosania; Wimala, Nanda Darin; Nuraeni, Nuraeni
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v7i1.54192

Abstract

Artikel ini membahas isu kemiskinan yang masih menjadi persoalan global, termasuk di Indonesia. Meningkatnya angka kemiskinan, yang berkisar 11-14 juta orang, berdampak pada penurunan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, hunian, pendidikan, dan jaminan sosial. Dalam mendukung tujuan SDGs 2030 untuk menghapus kemiskinan, Amnesty International Indonesia berperan memperjuangkan hak hidup layak melalui riset dan kampanye guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen. Dalam penelitian kali ini ditemukan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya menangani kemiskinan, langkah-langkah yang diambil belum cukup efektif untuk menghasilkan perubahan signifikan. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja. Semua elemen masyarakat perlu menyadari pentingnya kolaborasi dalam mengatasi masalah ini demi pemenuhan hak hidup layak secara merata. This article discusses the issue of poverty, which remains a global problem, including in Indonesia. The increasing poverty rate, which ranges from 11-14 million people, has an impact on people's access to basic needs such as food, clean water, shelter, education and social security. In supporting the 2030 SDGs goal to eradicate poverty, Amnesty International Indonesia plays a role in fighting for the right to a decent life through esearch and campaigns to raise public and government awareness. This research uses a qualitative method with a document analysis approach. It was found that despite the government's efforts to address poverty, the measures taken have not been effective enough to bring about significant change. Therefore, addressing poverty cannot be blamed on one party alone. All elements of society need to realize the importance of collaboration in overcoming this problem in order to fulfill the right to a decent life equally.
Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Eksistensi BRICS Pada Masa Pemerintahan SBY (2009 – 2013) dan Jokowi (2014 – 2023) Aisyah, Marshadea; Pratisti, Siti Aliyuna
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v7i1.58525

Abstract

BRICS merupakan organisasi internasional yang dibentuk dengan kerja sama ekonomi dan tata kelola global yang lebih adil terhadap negara berkembang. Guna memperkuat pengaruhnya, BRICS berupaya memperluas keanggotaan terhadap negara berkembang lainnya seperti Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan potensi ekonomi dan pengaruh internasional yang kuat. Penelitian ini bertujuan memahami kebijakan luar negeri  Indonesia terhadap eksistensi BRICS melalui interaksi yang telah dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dibantu dengan konsep kebijakan luar negeri, khususnya perspektif strategis dalam kebijakan luar negeri olehLovell. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Indonesia kerap berhubungan baik dengan BRICS baik pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2009 – 2013) mau pun Joko Widodo (2014 – 2023). Walaupun wacana mengenai ketergabungan Indonesia dengan BRICS sudah ramai diperbincangkan sejak BRICS terbentuk pada 2009 tetapi hingga 2023 Indonesia belum tergabung menjadi anggota BRICS.  Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang menarik antara kedua entitas politik tersebut, dan juga mencerminkan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia terhadap BRICS.BRICS is an international organization established to promote economic cooperation and foster more equitable global governance for developing countries. To strengthen its influence, BRICS seeks to expand its membership to other developing nations, including Indonesia, which possesses significant economic potential and international influence. This research aims to understand Indonesia's foreign policy toward the existence of BRICS through its interactions with the organization. The research employs qualitative method, guided by the concept of foreign policy, particularly Lovell's strategic perspective. Findings of this research indicate that Indonesia has maintained good relations with BRICS, both during the administration of Susilo Bambang Yudhoyono (2009–2013) and Joko Widodo (2014–2023). Despite the fact that discussions regarding Indonesia's potential membership in BRICS have been ongoing since the organization's formation in 2009, however, as of 2023, Indonesia has yet to join BRICS as a member. This point suggests interesting relations between the two political entities, and also reflects how Indonesia’s foreign policy toward BRICS.
Kerja Sama Multistakeholder National Plastic Action Partnership (NPAP) sebagai Upaya Penanganan Sampah Plastik di Perairan Bali Melalui Edukasi Pada Pelajar Pratama, Zenith Irba Setya; Astuti, Wiwiek Rukmi Dwi
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v7i1.57019

Abstract

Indonesia berada dalam posisi kelima sebagai negara di kawasan Asia yang menyumbang sampah plastik terbanyak ke perairan dan salah satu provinsi yang menjadi polutan terbanyak adalah Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerja sama multi stakeholder National Plastic Action Partnership (NPAP) dalam menangani sampah plastik di perairan Provinsi Bali melalui edukasi pada pelajar (2020-2023). Penelitian ini menggunakan teori Multistakeholder Partnership dengan menganalisis proses kerja sama multistakeholder melalui tiga tahap yaitu pemetaan dan pembangunan, mengelola dan memelihara, serta meninjau dan merevisi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya tiga tahap proses kerja sama, pertama, hasil pemetaan stakeholder oleh NPAP untuk mengurangi sampah plastik di perairan sebanyak 70% melalui edukasi kepada pelajar di Bali, yaitu PPLH Bali melalui program sekolah ekologis dan Bye Bye Plastic Bags melalui program youthtopia. Tahapan kedua yaitu pengelolaan program edukasi yang dikelola bersama dengan anggota NPAP lainnya, yang sekaligus didukung pendanaannya baik melalui pemberian instentif ataupun sponsor. Terakhir, tahap peninjauan diadakan oleh NPAP dan dilakukan pada program sekolah ekologis. Adapun kekurangan dalam kerja sama multistakeholder ini yaitu transparansi dan koordinasi yang masih perlu ditingkatkan. Indonesia is the fifth country in Asia that contributes the most plastic waste to waterways and one of the provinces with the most pollutants is Bali. This research aims to find out the National Plastic Action Partnership's (NPAP) multistakeholder collaboration in handling marine plastic waste in Bali Province through student education (2020–2023). This research uses the multistakeholder partnership theory by analyzing the multistakeholder cooperation process through three stages, namely scoping and building, managing and maintaining, and reviewing and revising. The research method used is descriptive-qualitative, which involves collecting data through interviews and literature studies. The results of this study show that there are three stages of the collaboration process: first, the results of stakeholder mapping by NPAP to reduce plastic waste in waters by 70% through education for students in Bali, namely PPLH Bali through the ecological school program and Bye Bye Plastic Bags through the Youthtopia program. The second stage is the management of educational programs that are managed together with other NPAP members, which are also supported by funding either through incentives or sponsorship. Finally, the review stage is held by NPAP and carried out in the ecological school program. Transparency and coordination are this multi-stakeholder cooperation's weaknesses, which still require improvement.
Peran Indonesia Sebagai Norm Entrepreneur Dalam Konsepsi Sentralitas ASEAN Melalui Inisiatif Karbon Lintas Batas Berbasis Teknologi Carbon, Capture and Storage (CCS) Fransiskus, Fransiskus; Rifawan, Affabile
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v7i1.58082

Abstract

Artikel ini membahas peran Indonesia sebagai pelopor inisiatif jaringan karbon lintas batas di ASEAN. Peran Indonesia akan dianalisis melalui teori peran yang diuraikan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, yakni norm entrepreneur. Isu ini dipilih karena masalah karbon lintas batas telah menjadi perhatian utama ASEAN, mengingat isu ini menjadikan konsepsi sentralitas ASEAN dalam posisi yang sulit. Dalam menghadapi isu karbon di kawasan, telah ditemukan tantangan dalam pengembangan kerangka kerja untuk jaringan transportasi dan penyimpanan karbon lintas batas. Melalui metode penelitian kualitatif ditemukan bahwa peran Indonesia sebagai norm entrepreneur dalam pembangunan kerangka kerja merupakan bagian dari upaya mempertahankan konsepsi sentralitas ASEAN, ang mana Indonesia memprakarsai program karbon lintas batas melalui pengembangan teknologi Carbon, Capture and Storage (CCS). Artikel ini menemukan bahwa terdapat pendekatan berbasis kebijakan dalam implementasi teknologi CCS yang menjadi model pertama di kawasan. Namun, direkomendasikan bahwa model dan pendekatan peran Indonesia dalam isu ini dapat diikuti oleh anggota ASEAN lainnya sehingga konsepsi sentralitas ASEAN dapat terpenuhi. This article discusses the role of Indonesia as a pioneer of transboundary carbon network initiatives in ASEAN. Indonesia's role will be analyzed through the role theory outlined by Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, namely norm entrepreneur. This issue was chosen because transboundary carbon issues have become a major concern for ASEAN, as it puts the conception of ASEAN centrality in a difficult position. In dealing with carbon issues in the region, the challenges of developing a framework for transboundary carbon transportation and storage networks have been identified. Through a qualitative research method, it is found that Indonesia's role as a norm entrepreneur in the development of the framework is part of the effort to maintain the conception of ASEAN centrality, where Indonesia initiated a transboundary carbon program through the development of Carbon, Capture and Storage (CCS) technology. This article finds that there is a policy-based approach in the implementation of CCS technology which is the first model in the region. However, it is recommended that the model and approach of Indonesia's role in this issue be followed by other ASEAN members so that the conception of ASEAN centrality can be fulfilled.
Inovasi dan Kesetaraan : Pos sebagai Media Pemberdayaan Perempuan dalam Era Digital Silalahi, Ryani Abigail; Dermawan, Windy; Devi, Meta Lestiana
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v7i1.55667

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi kontribusi teknologi digital dalam industri layanan pos dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memberdayakan perempuan. Transformasi digital pada sektor pos telah mengubah cara operasi tradisional dengan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan layanan. Peneliti ingin menjelaskan bahwa teknologi digital bersifat inklusif dan dapat dioperasikan oleh siapapun dengan dukungan pendidikan yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan studi pustaka yang berbasis internet. Teknik mengumpulkan data melalui wawancara tak langsung dan observasi berperan serta membantu peneliti untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam sistem operasional bisnis pos memberikan peluang baru bagi perempuan untuk berpartisipasi dan berkembang dalam industri ini. Secara keseluruhan, peneliti menyarankan untuk menekankan pentingnya strategi inklusif dan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi digital dalam industri layanan pos untuk memastikan bahwa perempuan dapat merasakan sepenuhnya manfaat dari transformasi digital. Dengan demikian, teknologi bukan hanya alat untuk meningkatkan proses operasional layanan, melainkan juga berperan sebagai katalisator untuk pemberdayaan perempuan dalam sektor pos.This research explores the role of digital technology in the postal services and how technology can help empower women. Digital transformation in the postal sector has changed the operation of postal service in the traditional sense by increasing efficiency, accuracy, and speed. Consequently, this research aims to demonstrate that digital technology is inclusive. That means anyone can operate it with the appropriate educational support. This research uses a qualitative method with an internet-based study. Then, Collecting data through indirect interviews and participant observation plays a vital role in helping researchers find answers regarding this problem. Research shows that applying digital technology in postal operational systems provides new opportunities for women to participate and develop in this industry. Overall, the researchers suggest emphasizing the importance of inclusive strategies and policies that support adopting digital technologies in postal services to ensure that women can experience the full benefits of digital transformation. Thus, technology is a tool to improve operational processes and a catalyst for empowering women in the postal sector.
Navigasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap ASEAN Community Era Pemerintahan Jokowi 2014-2019 Azzahra, Jelita Eka; Abdillah, Muhammad Zulfan
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v7i1.60935

Abstract

Keberhasilan percepatan integrasi ASEAN sebagai satu komunitas (ASEAN Community – AC) akan memberikan dampak yang besar bagi negara-negara anggotanya. Keberhasilan AC dalam menjaga keamanan dan stabilitas politik, pembangunan ekonomi dan praktik baik di bidang sosial budaya sangat bergantung pada tindakan dan kontribusi dari negara-negara anggota. Sebagai negara perintis dan dituakan dalam ASEAN, Indonesia sangat berpengaruh dalam upaya membentuk AC. Peran Indonesia tercermin dari kerja kebijakan luar negerinya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mencari pemahaman tentang navigasi kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama yang bercirikan inward-looking. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Riset ini menemukan kebijakan luar negeri pemerintahan Joko Widodo masih berpedoman pada tiga pilar AC, yaitu APSC, AEC dan ASCC yang bermuara pada komitmen dan rencana pengambilan tindakan yang berkeadilan dalam merespon serangkaian permasalahan yang muncul dalam AC.The successful accelerated integration of ASEAN as one community drives a prominent impact on ASEAN member states. Its success in maintaining security and political stability, economic development, and good practice in a social culture heavily depends on the actions and contributions of ASEAN members. Positioned to be a prominent figure since the ASEAN establishment, Indonesia's involvement in the practice of the ASEAN Community became one of the most influential. Because the foreign policy reflects the role of Indonesia towards AC, this research aimed to seek an understanding of Indonesia's foreign policy navigation under Jokowi's first reign, which tends to be more inward-looking. By employing the qualitative method, this research collected and analyzed data from secondary resources, including formal reports, official statements, journals, and Internet sources. This research shows that Indonesia's foreign policy navigation under Jokowi's first reign is still relevant with APSC, AEC, and ASCC. That led to commitments and plans for taking equitable action to respond to a series of issues through Indonesia's participation and contribution to those pillars.

Page 11 of 13 | Total Record : 123

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 4 (2020) Vol 1, No 3 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue