Padjadjaran Journal of International Relations
Politik Global, Ekonomi Politik Global, Organisasi dan Kerjasama Internasional, Tata Kelola Global dan Hukum Internasional, Diplomasi, Kebijakan Luar Negeri, dan Studi Keamanan, Gender dan Feminisme, serta Studi Budaya.
Articles
123 Documents
<![CDATA[Diplomasi Ekonomi Indonesia ke Bangladesh: Studi Kasus Ekspor Gerbong Kereta ]]>
<![CDATA[Jihan Salsabila Denura]]>;
<![CDATA[Viani Puspita Sari]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v3i2.33468
<![CDATA[Diplomasi ekonomi ialah prioritas kebijakan luar negeri Indonesia periode 2014-2019. Diplomasi ekonomi ini difokuskan untuk pasar nontradisional Indonesia yaitu kawasan Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, Asia Tengah dan Asia Selatan. Riset ini menyoroti diplomasi ekonomi Indonesia di Bangladesh dalam studi kasus ekspor gerbong kereta. Pada tahun 2017, PT INKA memenangkan tender pengadaan 250 gerbong kereta di Bangladesh mengalahkan Tiongkok dan India. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia berperan dalam keberhasilan ekspor di pasar nontradisional yaitu Bangladesh. Riset ini menggunakan pendekatan diplomasi dan diplomasi ekonomi sebagai pisau analisis dan mengaplikasikan konsep diplomasi ekonomi Okano-Heijmans. Metode riset yang digunakan ialah metode riset kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer, sekunder dan wawancara. Temuan riset ini ialah diplomasi ekonomi Indonesia utamanya berperan dalam proses penawaran tender yang diikuti PT INKA dengan cara memberikan fasilitas kemudahan pajak dan pembiayaan Eximbank agar PT INKA dapat bersaing secara kompetitif dengan kompetitor lainnya di pasar yang sangat sensitif terhadap harga. Diplomasi ekonomi ini juga melibatkan berbagai aktor negara dan non-negara yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, PT INKA, Biswas Construction dan Eximbank Indonesia. Diplomasi ekonomi Indonesia ke Bangladesh menghasilkan sebuah kesepakatan yang memenuhi balance of interest. ]]>
<![CDATA[Pembentukan Opini Publik Indonesia oleh Cable News Network (CNN) Indonesia Berkenaan dengan Isu Sampah Plastik ]]>
<![CDATA[Nadila Satrivi]]>;
<![CDATA[Chandra Purnama]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v3i2.33515
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan upaya pembentukan opini publik yang dilakukan oleh CNN Indonesia berkenaan dengan isu sampah plastik melalui teori agenda-setting, framing, dan priming dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi berbasis literatur dan internet. Hasil penelitian menunjukkan CNN Indonesia melakukan pembentukan opini publik dari sisi agenda setting, yaitu mencari tahu dan melihat langsung ke lapangan, lalu diidentifikasikan muncul fenomena sampah plastik di Indonesia. Hasilnya adalah respon publik atas pemberitaan sampah plastik masih sedikit dibandingkan dengan isu lainnya. Dari sisi framing, CNN Indonesia menyadari permasalahan sampah plastik perlu diperhatikan oleh publik, sehingga mengemas berita sampah plastik di Indonesia sebagai ancaman lingkungan global. Dari 829 berita yag dipublikasikan CNN, ada 100 berita terkait sampah plastik. Efek framing adalah muncul gerakan sosial non straw movement. Dari sisi priming, CNN melakukan penekanan isu ancaman sampah plastik bagi dunia dan penanggulangan sampah plastik.]]>
<![CDATA[Advokasi dan Negosiasi: Diplomasi Hak Asasi Manusia Republik Korea pada Masa Park Geun-hye Mengenai Comfort Women ]]>
<![CDATA[Muhammad Pratama Putra Ibrahim]]>;
<![CDATA[Teuku Rezasyah]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v3i2.32774
<![CDATA[Usaha diplomasi yang dilaksanakan pemerintahan Park Geun-hye untuk menangani persoalan comfort women merupakan penerapan dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Korea tahun 2011 mengenai comfort women. Artikel ini berupaya mendeskripsikan bagaimana diplomasi ini dijalankan melalui konsep diplomasi hak asasi manusia yang terdiri atas dua proses, yakni negosiasi dan advokasi. Pemerintah Republik Korea melalui usaha negosiasinya dengan Jepang mengadakan pertemuan tingkat direktur jenderal dan pembicaraan tingkat tinggi. Dalam hal ini, ditemukan bahwa keseluruhan empat elemen negosiasi klasik diplomasi hak asasi manusia menurut Archer berhasil dipenuhi. Dengan catatan bahwa elemen keempat tidak menghasilkan suatu luaran yang terbuka, melainkan suatu kesepakatan yang spesifik. Dalam usaha advokasinya, pemerintah Republik Korea menggunakan taktik naming and shaming dan fokus tematik dalam mengangkat empat tema besar Jepang sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia terhadap comfort women: pertama, kejahatan kemanusiaan; kedua, perbudakan seksual militer; ketiga, Pernyataan Kono; keempat, reputasi internasional Jepang. Kedua proses ini dilaksanakan sejak dilantiknya Park Geun-hye pada Februari 2013 hingga akhir Desember 2015 dan dilakukan secara bersamaan.]]>
<![CDATA[ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai Rezim Perlindungan Pekerja Migran Berketerampilan Rendah di ASEAN ]]>
<![CDATA[Almaas Rahmawati Putri]]>;
<![CDATA[Viani Puspita Sari]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v3i2.33497
<![CDATA[ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers merupakan rezim perlindungan pekerja migran di ASEAN. Berfokus pada Indonesia dan Malaysia sebagai representatif negara pengirim dan penerima, periset berusaha melihat posisi dan respon negara terhadap konsensus, dimulai dari pembentukan hingga perkembangan pasca penandatanganannya untuk melihat dampak konsensus terhadap permasalahan perlindungan pekerja migran berketerampilan rendah, khususnya melalui analisis negara. Periset menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Riset ini menggunakan studi literatur dan wawancara dalam menunjang data yang diperlukan. Periset menggunakan teori rezim internasional dari Stephen D Krasner. Hasil riset menunjukan bahwa ASEAN Consensus memenuhi karakteristik dari rezim di ASEAN. Namun, signifikansi dari konsensus belum dapat terlihat mengingat sifatnya yang mengikat secara moral dan situasi terbatas dari kepentingan dan kebijakan negara terkait yang mengakibatkan dampak terhadap pekerja migran berketerampilan rendah secara langsung tidak tercapai secara maksimal. Meskipun tidak mengikat secara hukum, konsensus tetap menjadi pedoman nilai yang menjadi dasar komitmen negara-negara ASEAN dan kemajuan bagi isu perlindungan pekerja migran yang berjangka panjang di Kawasan.]]>
<![CDATA[Strategi Gastrodiplomasi Tempe oleh Diaspora Indonesia di Amerika Serikat ]]>
<![CDATA[Nurdiana Abhiyoga]]>;
<![CDATA[Yang Kharisma Febreani]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v3i2.31172
<![CDATA[Artikel ini membahas upaya diaspora Indonesia dalam mempromosikan budaya Indonesia era New Normal. Makanan khas Indonesia merupakan sebuah aset terpenting negara untuk memajukan perekonomian dan pariwisata. Promosi budaya Indonesia melalui gastrodiplomasi dilakukan untuk membangun citra Indonesia di lingkup Internasional. Penerapan kebiasaan baru membuat para diaspora Indonesia di Amerika Serikat melakukan strategi alternatif untuk mempromosikan makanan khas Indonesia. Tulisan ini menganalisis strategi diaspora Indonesia di Amerika Serikat dalam membangun nation branding melalui promosi kuliner Indonesia era New Normal. Penelitian ini menggunakan konsep diaspora dan gastrodiplomasi untuk menjelaskan strategi gastrodiplomasi tempe oleh diaspora Indonesia di Amerika Serikat era new normal. Hasil dari penelitian ini yaitu diplomasi gastro dengan tempe oleh diaspora Indonesia melalui pembangunan pabrik tempe di di Amerika Serikat mendorong peningkatan kerja sama antara Indonesia dengan Indiana. Potensi peningkatan kerja sama yang salah satunya yaitu pilot project untuk menghasilkan kedelai kualitas premium di Indonesia. Dengan demikian, adanya pilot project antara Indonesia dan Indiana dapat membantu meningkatkan produksi kedelai berkualitas premium di Indonesia.]]>
<![CDATA[Dilema Globalisasi: Resistensi Kosmopolitanisme di Amerika Serikat ]]>
<![CDATA[Naufal Fikhri Khairi]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v3i2.32953
<![CDATA[Tujuan dari paper ini yaitu untuk mengetahui kegagalan kosmopolitanisme di Amerika Serikat dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Kosmopolitanisme menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena merupakan dampak dari globalisasi yang dinilai merupakan solusi dalam mencapai perdamaian abadi dengan adanya pemerintah dunia dan kewarganegaraan dunia yang tidak mengenal batas negara. Amerika Serika sebagai role model dari pemikir hyper-globalis dan penganut demokrasi sejatinya mampu menciptakan potensi besar bagi kosmopolitanisme, karena didalamnya sudah terdapat demokrasi dan nilai-nilai positif globalisasi lainnya. Penelitian ini menggunakan konsep kosmopolitanisme dan pandangan skeptis. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengambilan data berupa studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu Amerika Serikat pada kenyataannya tidak mampu menciptakan idealisme dari kosmopolitanisme dari berbagai bentuk mulai dari moral, hukum, romantisme, dan lain-lain. Amerika Serikat tidak mampu menciptakan identitas bersama, perdamaian abadi, memenuhi hak-hak kesetaraan dan kebebasan budaya, yang mana terlihat dari adanya perilaku rasisme yang telah mendarah daging, penolakan budaya Eropa, dan kebijakan proteksionisme.]]>
<![CDATA[Diplomasi Perdagangan Indonesia di Afrika Selatan (2015-2019): Upaya Peningkatan Perdagangan di Pasar Afrika Selatan ]]>
<![CDATA[Sekar Wulan Febrianti]]>;
<![CDATA[Dadan Suryadipura]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v4i1.35169
<![CDATA[Riset ini bertujuan menjelaskan upaya diplomasi perdagangan Indonesia untuk meningkatkan perdagangannya di Afrika Selatan tahun 2015-2019. Konsep yang digunakan adalah konsep diplomasi ekonomi dan diplomasi perdagangan dari Okano Heijmans. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode kualitatif. Sumber data berasal dari studi pustaka dan wawancara. Hasil riset menunjukkan bahwa dalam periode 2015-2019, Indonesia telah melakukan diplomasi perdagangan di Afrika Selatan meliputi upaya penurunan tarif melalui pembentukan PTA bersama SACU dan Afrika Selatan, mengadakan Konsultasi Bilateral RI-Afrika Selatan, melakukan kunjungan terkait pendirian pabrik Indomie di Afrika Selatan, serta melindungi produk Indonesia dari antidumping dan safeguard. Meskipun demikian, Indonesia belum optimal dalam meningkatkan perdagangannya di Afrika Selatan. Hambatan utama dalam meningkatkan perdagangan Indonesia di Afrika Selatan adalah tarif yang tinggi serta masih rendahnya rasa percaya Afrika Selatan terhadap Indonesia sebagai mitra dagang. Meskipun demikian, terdapat beberapa potensi lain yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan perdagangan di Afrika Selatan, seperti investasi, joint venture, dan meningkatkan promosi perdagangan.]]>
<![CDATA[Kerja Sama Regional dalam Rantai Pasokan Pertanian untuk Mencapai Ketahanan Pangan Berkelanjutan: Studi Kasus ASEAN ]]>
<![CDATA[Putri Saviera Quaralia]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v4i1.37614
<![CDATA[Sektor pertanian memiliki rantai yang sangat kompleks, pasokan pertanian memainkan peran penting dalam menyediakan akses pangan dari produsen ke pasar. Namun, pada saat yang sama sektor ini menghadapi tantangan, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang paling rentan terkena dampak pandemi karena sangat terkait dengan faktor ekonomi utama seperti perdagangan global di kawasan, dan yang lebih penting dalam hal pasokan dan ketahanan pangan masyarakat. Artikel ini membahas mengenai kerja sama regional dalam rantai pasok pertanian, sebab pencegahan penyebaran COVID-19 telah mengganggu managemen rantai pasok pertanian, penelitian ini menggunakan studi kasus Kawasan ASEAN. Diharapkan managemen rantai pasok pertanian di Kawasan ASEAN tetap berjalan dengan baik melalui kerjasama-kerjasama yang dilakukan demi mencapai ketahanan pangan berkelanjutan di negara-negara anggota ASEAN. Penelitian ini menggunakan teori internasional rezim dalam menjelaskan pembentukan dan penjagaan kolaborasi dalam sektor pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan di ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif dengan mengkaji sumber literatur demi menunjang tujuan penulisan artikel.]]>
<![CDATA[Ancaman Impor Sampah Ilegal terhadap Keamanan Lingkungan di Indonesia, 2016-2019 ]]>
<![CDATA[Amanda Raissa Shafira]]>;
<![CDATA[Satriya Wibawa]]>;
<![CDATA[Savitri Aditiany]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v4i1.32458
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan impor sampah ilegal dapat mengancam keamanan lingkungan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengimpor limbah sebagai bahan baku untuk industri dalam negeri. Namun, sejak tahun 2018, peningkatan impor yang drastis mengungkap bahwa telah terjadi banyak kasus impor sampah ilegal yang masuk bersamaan dengan impor bahan baku, terutama kertas dan plastik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menghimpun data dari wawancara serta literatur berupa buku, artikel, dan jurnal yang relevan. Analisis penelitian ini menggunakan konsep keamanan lingkungan yang merupakan bagian dari konsep keamanan manusia. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa impor sampah ilegal yang terjadi di Indonesia selama tahun 2016 hingga 2019 telah mengancam keamanan lingkungan akibat pencemaran yang ditimbulkannya terhadap ketiga aspek lingkungan, yaitu air, tanah, dan udara. Impor skrap plastik dan kertas dengan kontaminan yang sangat tinggi, telah menyebabkan penumpukan sampah di dalam negeri yang kemudian tidak bisa diolah kembali. Seluruh pencemaran terhadap ketiga aspek tersebut membuat lingkungan di sekitar pabrik yang mengimpor sampah ilegal menjadi tidak layak bagi manusia. ]]>
<![CDATA[Kebijakan Uni Eropa dalam Menangani Sampah Antariksa ]]>
<![CDATA[Eka Ricky Prasetyanto]]>;
<![CDATA[Hasan Sidik]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v4i1.33825
<![CDATA[Eksplorasi antariksa merupakan kegiatan pemanfaatan ruang antariksa untuk kebutuhan umat manusia di muka bumi. Aktivitas yang dilakukan berupa peluncuran satelit-satelit buatan manusia telah dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kapabilitas eksplorasi di sektor ini, sudah berlangsung sejak tahun 1950an. Efek dari kegiatan eksploari antaraika yang bersifat membahayakan kehidupan manusia di permukaan bumi adalah sampah antariksa, yaitu berupa satelit yang sudah tidak aktif yang menurut ketentuan internasional negara peluncur harus bertanggung jawab. Bagaimanakah kebijakan Uni Eropa terkait masalah ini? Riset ini menggunakan metode kualitatif, disertai teknik analisis dengan pendekataan triangulasi data. Hasil riset menunjukkan bahwa Uni Eropa telah memiliki kebijakan penanganan sampah antariksa yang tersusun dalam European Space Policy. European Space Policy ini memuat ketentuan tentang bagaimana penanganan sampah antariksa, sampai tidak berbahaya bagi kehidupan di permukaan bumi. Ketentuan ESP ini diikuti oleh negara-negara Uni Eropa dan ditrasformasi ke dalam hukum nasionalnya masing-masing.]]>
