Padjadjaran Journal of International Relations
Politik Global, Ekonomi Politik Global, Organisasi dan Kerjasama Internasional, Tata Kelola Global dan Hukum Internasional, Diplomasi, Kebijakan Luar Negeri, dan Studi Keamanan, Gender dan Feminisme, serta Studi Budaya.
Articles
123 Documents
<![CDATA[Implementasi Perjanjian Paris dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia ]]>
<![CDATA[Aldy Nofansya]]>;
<![CDATA[Deasy Silvya Sari]]>;
<![CDATA[Dina Yulianti]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 5, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v5i1.39685
<![CDATA[Artikel ini menjelaskan implementasi Perjanjian Paris dalam kebijakan luar negeri Indonesia dalam yang berfokus pada dilema antara kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam sebuah pengambilan keputusan. Penelitian menggunakan konsep kebijakan luar negeri pada dua aspek (Internal dan eksternal) dalam pengambilan keputusan. Penulis memilih metode riset kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka dan internet-based research. Penelitian ini menunjukan bahwa kepentingan ekonomi dan penyelamatan lingkungan melatarbelakangi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Perjanjian Paris. Dilema kepentingan ekonomi dan lingkungan menghambat Indonesia mengambil sikap untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC). Pembangunan ekonomi hijau menjadi alternatif dalam mengintegrasikan dua kepentingan yang berbeda dalam mencapai tujuan Perjanjian Paris.]]>
<![CDATA[DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP TIONGKOK PADA MASA KABINET KERJA 2014-2019 ]]>
<![CDATA[Iasya Mardhiyyah]]>;
<![CDATA[Dadan Suryadipura]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 5, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v5i1.39634
<![CDATA[Riset ini bertujuan untuk menjelaskan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019. Model yang digunakan adalah fase-fase perkembangan diplomasi ekonomi menurut Kishan Rana. Riset ini menggunakan metode riset kualitatif dengan metode pengumpulan data bersumber dari studi literatur dan wawancara. Hasil riset ini yaitu Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019 memiliki politik luar negeri yaitu menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Salah satu yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan diplomasi ekonomi kepada Tiongkok sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Indonesia melalui empat fase dalam melakukan diplomasi ekonomi terhadap Tiongkok yaitu economic salesmanship, economic networking and advocacy, image building, dan regulatory management and resources mobilization. Berdasarkan analisis periset, Indonesia telah melalui empat fase diplomasi ekonomi dalam periode 5 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Secara keseluruhan, target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur Indonesia telah tercapai meskipun dalam prosesnya terdapat beberapa hambatan. Namun, dengan kerja sama antar kementerian, lembaga negara dan non-negara, serta individu, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dari tahun 2014.]]>
<![CDATA[Pengaruh Konflik Klaim Teritorial Pulau Dokdo/Takeshima Dalam Hubungan Diplomasi Bilateral Republik Korea-Jepang (2017-2021) ]]>
<![CDATA[Devin Alif Putra Pratama]]>;
<![CDATA[Teuku Rezasyah]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 5, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v5i1.42029
<![CDATA[Salah satu bentuk pertikaian yang disebabkan oleh ketidak-sepahaman sejarah era Perang Dunia 2 adalah konflik atas klaim Republik Korea dan Jepang terhadap kedaulatan wilayah atas pulau Dokdo/Takeshima. Penelitian ini kemudian dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana konflik kedua negara atas kepemilikan pulau Dokdo/Takeshima berpengaruh secara langsung terhadap hubungan diplomatis bilateral kedua negara dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Dalam artikel ini, digunakan metode kualitatif dengan studi kasus dan dijelaskan secara deskriptif. Dengan melakukan analisis terhadap 5 indikator diplomasi bilateral dari Pannier (2020) peneliti menemukan bahwa selama tahun 2017-2021 terjadi sebuah peningkatan intensitas dalam hubungan diplomasi bilateral Republik Korea dan Jepang. Meskipun hal ini dapat mengindikasikan bahwa konflik ini tidak memberikan pengaruh apapun ke dalam hubungan diplomasi bilateral Republik Korea, di sini peneliti menemukan adanya pengaruh berskala kecil di tahun 2017 hingga 2020, serta pengaruh berskala besar di tahun 2021 yang berkaitan dengan intensitas pertemuan perwakilan tinggi Republik Korea dan Jepang.]]>
<![CDATA[United Nations Economic and Social Council (UNESC): Pemenuhan Hak Asasi Manusia Melalui Penerapan Pajak Karbon di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rizky Nur Ihsan]]>;
<![CDATA[Rizky Ganda Hutama]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v5i2.47088
<![CDATA[Perkembangan teknologi dan globalisasi mendorong banyaknya penggunaan energi tidak terbarukan yang mengakibatkan meningkatnya emisi gas rumah kaca di bumi. Peningkatan emisi gas rumah kaca (karbon dioksida (CO₂), dinitro oksida (N₂O), dan metana (CH₄)) tersebut berdampak pada lahirnya perubahan iklim yang mengancam pemenuhan Hak Asasi Manusia. United Nations Economic and Social Council (UNESC) melalui program pengimplementasian pajak karbon bagi negara berkembang mengajak semua negara anggota untuk berkontribusi dalam menekan pertumbuhan emisi gas rumah kaca melalui pengimplementasian pajak karbon dalam regulasi domestik. Dengan menggunakan pendekatan new-institutionalism, human security, dan carbon tax, artikel ini menemukan bahwa pajak karbon memiliki potensi yang besar dalam mencapai national interests diantaranya; (1) penambahan pendapatan negara melalui pajak, (2) transisi menuju eco-technology yang bersifat eco-friendly, (3) penurunan emisi gas rumah kaca menyebab perubahan iklim, serta (4) pemenuhan hak-hak fundamental umat manusia khususnya dalam aspek individual security dan environmental security. Namun Indonesia perlu memperhatikan aspek-aspek penting dalam penerapan pajak karbon agar tidak terjadi collapse terhadap perekonomian nasional akibat diterapkannya pajak karbon di Indonesia.]]>
<![CDATA[Covid 19 Sebagai Bencana Global Abad 21 Tinjauan Disaster Diplomacy ]]>
<![CDATA[Laode Muhamad Fathun]]>;
<![CDATA[Mega Dwifarhani]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v5i2.44944
<![CDATA[The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the world, in health, economic to political and socio-cultural sectors. The widespread of the corona virus has caused many conflicts between countries in health and economic crises globally. This research was conducted to explain that the pandemic experienced in the 21st century is a global disaster which has spawned a series of opportunities for cooperation between international countries to defeat the COVID-19 pandemic. This research is qualitative using the perspective of disaster diplomacy. The data collection technique is literature study with stages in the form of collecting data, selecting the data and drawing conclusions. From the research results it is known that the global disaster caused by COVID-19 does not only have a negative impact, but opens opportunities for international countries to cooperate with each other in dealing with a pandemic through disaster diplomacy. Cooperation between international countries must continue to be carried out to achieve a common goal, ending the COVID-19 pandemic.]]>
<![CDATA[KERJASAMA JICA (JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY) DAN INDONESIA DALAM PROYEK MASS RAPID TRANSIT JAKARTA FASE 2 ]]>
<![CDATA[Muhammad Mirza Rizki Yudha]]>;
<![CDATA[Viani Puspita Sari]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v5i2.41862
<![CDATA[Interaksi antar aktor di masa global seperti saat ini sudah semakin kompleks. Tidak hanya aktor negara sebagai satu-satunya aktor yang terlibat dalam hubungan internasional, namun saat ini aktor non-negara juga mulai terlibat dalam interaksi global. Indonesia sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional bekerjasama dengan Jepang dalam pembangunan proyek MRT Jakarta dengan menerima bantuan Official Development Assistance pemerintah Jepang yang disalurkan melalui Japan International Cooperation Agency. Namun, proses pengerjaan yang bertepatan dengan masa pandemi COVID-19 membuat proses pengerjaan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dalam penelitian kali ini, peneliti berupaya untuk mengidentifikasi apa saja masalah yang dihadapi dan bagaimana kerjasama Indonesia dan Jepang dalam proyek MRT Jakarta khususnya fase 2 dapat berkontribusi terhadap peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang dengan menggunakan teori neoliberal institusionalisme sebagai teori pendekatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Adapun hasil temuan penelitian ini adalah proyek MRT Jakarta bersifat mutual benefits bagi Indonesia dan Jepang meskipun ada beberapa hambatan yang memaksa target penyelesaian proyek MRT Jakarta fase 2 menjadi terlambat.]]>
<![CDATA[Kepentingan Nasional Suriah Dalam Mendukung Rusia Pada Masa Perang Rusia-Ukraina ]]>
<![CDATA[Esra Erika Theodora Pangaribuan]]>;
<![CDATA[Dina Yulianti]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v5i2.48002
<![CDATA[Perang Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak tahun 2022 telah menjadi sorotan dunia internasional. Perang ini melibatkan banyak negara, terutama negara-negara Uni Eropa dan AS yang memberikan bantuan senjata maupun bantuan kemanusiaan kepada Ukraina. Sebaliknya, ada negara-negara yang memberikan dukungan kepada Rusia. Salah satunya adalah Suriah, sebuah negara di Timur Tengah, yang memberikan dukungan secara total kepada Rusia melalui diplomasi dan bantuan militer. Artikel ini menganalisis kepentingan nasional yang mendorong Suriah untuk mendukung Rusia pada masa perang Rusia-Ukraina. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode kualitatif dengan memanfaatkan sumber data sekunder, serta wawancara dengan pengamat politik Suriah. Konsep yang digunakan dalam menganalisis adalah kepentingan nasional. Hasil penelitian ini adalah bahwa dukungan Suriah kepada Rusia dilandasi oleh kepentingan nasional dalam empat aspek, yaitu pertahanan, ekonomi, tatanan dunia, dan ideologi.]]>
<![CDATA[Hegemoni Amerika Serikat di Afghanistan: Economic Turmoil and Food Insecurity Dilemma ]]>
<![CDATA[Agung Tri Putra]]>;
<![CDATA[Bayu Priambodo]]>;
<![CDATA[Singgih Manggalou]]>;
<![CDATA[Ervan Kus Indarto]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v5i2.47293
<![CDATA[Afghanistan merupakan negara dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi didunia. penelitian ini berusaha untuk melakukan kombinasi teori dalam hubungan internasional dan data analisis kerawanan pangan melalui pendekatan FIES (Food Insecurity and Experience Scale). Motode penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dan dianalisa menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Afghanistan dianggap sebagai sebuah masalah bagi negara Amerika Serikat sebagai hegemon. Amerika Serikat menggunakan segala macam ancaman dan sanksi untuk membuat Afghanistan tunduk dibawah kekuasaannya. Akan tetapi usaha tersebut gagal ketika pemerintahan hasil demokrasi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya diambil alih kembali oleh Taliban.]]>
<![CDATA[Paradiplomasi Jawa Barat terhadap Anhui dalam Memenuhi Kebutuhan Vaksin Covid-19 di Jawa Barat ]]>
<![CDATA[Dinda Citra Widyani]]>;
<![CDATA[RMT Nurhasan Affandi]]>;
<![CDATA[Deasy Silvya Sari]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v5i2.45039
<![CDATA[Pada 2019, masyarakat di Kota Wuhan diterpa oleh wabah yang ditimbulkan oleh virus Covid-19. Penyakit yang ditimbulkan oleh paparan virus Covid-19 menimbulkan malfungsi terhadap sistem pernafasan manusia, sehingga beresiko menyebabkan kematian. Virus Covid-19 menyebar melalui paparan langsung dari pasien yang terinfeksi, maupun melalui perantara dari benda mati. Sebagai respons terhadap ancaman kesehatan global, WHO menyatakan virus ini berstatus sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), sehingga membutuhkan interaksi kerja sama internasional untuk menekan resiko penyebaran virus ini bagi masyarakat secara global. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif, melalui wawancara dan studi pustaka. Permasalahan pandemi Covid-19 ini terjadi ketika globalisasi di era digital, untuk itu, artikel ini juga membahas tentang kontribusi dari PT Biofarma sebagai aktor penting yang berperan dalam isu kesehatan global di masa pandemi Covid-19 ini.]]>
<![CDATA[Diplomasi Siber Indonesia dalam Penyelenggaraan Capacity Building on National Cybersecurity Strategy Workshop 2019 ]]>
<![CDATA[Allisa Salsabilla Waskita]]>;
<![CDATA[Hasan Sidik]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v5i2.41337
<![CDATA[Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menimbulkan isu keamanan baru di ruang siber dengan munculnya berbagai ancaman dan serangan siber yang menargetkan individu, organisasi, maupun negara. Oleh karenanya, Indonesia melalui pembentukan BSSN berupaya memperkuat keamanan siber nasional melalui instrumen diplomasi siber untuk mengembangkan kapasitas nasional. 2 Salah satunya dapat dilihat di dalam penyelenggaraan Capacity Building on National Cybersecurity Strategy Workshop 2019 yang ditujukan untuk menyusun strategi keamanan siber nasional dan regulasi perlindungan data pribadi. Artikel ini bertujuan menjelaskan praktik diplomasi siber yang dilakukan pada penyelenggaraan workshop terkait dan bagaimana diplomasi siber bisa dioptimalkan melalui upaya lainnya. Penulis menggunakan konsep keamanan siber dan diplomasi siber dalam melakukan analisis. Penulis menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi berbasis dokumen, dan studi berbasis internet. Hasilnya, penelitian ini menemukan bahwa instrumen diplomasi siber dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan keamanan siber dalam hal sumber daya manusia, legislasi, kelembagaan, dan teknologi. Hal ini terlihat dari respon positif atas diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap ITU di dalam penyelenggaraan workshop. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dapat mengoptimalkan upaya diplomasi siber pada arena lainnya, seperti arena bilateral kepada organisasi keamanan siber internasional dan negara; serta arena multilateral di forum PBB dan ASEAN.]]>
