cover
Contact Name
Avid Leonardo sari
Contact Email
goacademica@gmail.com
Phone
+6281221512892
Journal Mail Official
goacademica@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibolerang 2, Cileunyi - Bandung - Jawa Barat - Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik
ISSN : -     EISSN : 27150186     DOI : https://doi.org/10.660303/japp
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is an open access and peer-reviewed Journal, JAPP is scientific journal that contains the results of theoretical research and studies on Government, Politics and Public Administration. Managed by GlobalWriting Academica Consulting and Publishing. Focus and Scope Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is a multi-disciplined journal focused on the study of Government, Politics and Public Administration in Indonesia, Asia and The World. The journal publishes theoretical and empirical research articles intending to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews.
Articles 217 Documents
MOTIF PERUSAHAAN MINYAK DAN GAS MELIBATKAN MITRA LOKAL DALAM PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Taufik, Ahmad; Rupiarsieh; Swasanti, Ida
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1576

Abstract

Penelitian bertujuan mendalami sejauhmana motif perusahaan minyak dan gas melibatkan mitra lokal, termasuk dalam hal ini NGO, dalam pengelolaan CSR di Kabupaten Bojonegoro. Metode kualitatif melalui studi kasus Yin dan Cresswell digunakan dalam studi ini. Data diperoleh dari subyek penelitian yang meliputi media massa, NGO, perwakilan perusahaan migas, pemerintahan desa dan kabupaten, serta penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan, motif EMCL atau because of motive melibatkan mitra lokal dalam pelaksanaan program CSR ada empat. Yakni, motif ekonomi bisnis perusahaan, meliputi kelancaran bisnis perusahaan, dan pembawa misi perusahaan; motif komunikasi perusahaan, yakni sebagai saluran baru komunikasi perusahaan ke masyarakat, memudahkan komunikasi ke pemerintah); motif politik, yakni sebagai bentuk mencari dukungan dan legitimasi dari masyarakat luas, NGO punya akses politik, tekanan pemerintah ke perusahaan); dan motif sosiologis, yakni upaya pemberdayaan perusahaan, wujud komitmen perusahaan kepada aktor lokal, NGO ingin terlibat langsung, kedekatan dengan sumber migas, dan peredam gejolak sosial). Sedangkan tujuan (in order to motive) dari pelibatan mitra lokal dalam pengelolaan program-program CSR mencakup bertujuan untuk distribusi sumber daya ekonomi dan manusia, serta agar program CSR tepat sasaran, dan konflik sosial minim.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA MAKANAN BERGIZI GRATIS PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN Ariyani, Nur; Dema, Herman; Irwan, Irwan
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1579

Abstract

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah kebijakan strategis nasional dalam upaya meningkatkan level kecukupan gizi dan kapasitas belajar peserta didik melalui intervensi makanan di lingkungan sekolah. Namun, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada proses implementasi dan kualitas tata kelola di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi dan tata kelola Program MBG pada satuan pendidikan di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap siswa, guru, kepala sekolah, pengelola dapur MBG, serta koordinator MBG kecamatan. Tahapan analisis data mengadopsi model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang dioperasikan melalui perangkat lunak NVivo, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi dan member checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program MBG dipengaruhi oleh empat faktor utama implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, dengan sumber daya dan disposisi pelaksana sebagai faktor yang paling dominan. Dari perspektif tata kelola, pelaksanaan MBG telah mencerminkan prinsip-prinsip good governance, terutama pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi,dan responsivitas, meskipun masih terdapat keterbatasan pada komunikasi formal dan fleksibilitas birokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG ditentukan oleh integrasi antara kapasitas implementasi kebijakan dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik pada tingkat satuan pendidikan.
ANALISIS PEMAHAMAN, PERSEPSI, MOTIVASI, DAN PERILAKU TENAGA KESEHATAN DALAM PELAPORAN OBAT SUBSTANDAR DAN ILEGAL TERMASUK PALSU MELALUI APLIKASI BPOM MOBILE Winanti, Mimin Jiwo; Akadira, Tora; Wahyudi, Heri
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1584

Abstract

Peredaran obat substandar dan ilegal termasuk palsu masih menjadi ancaman serius terhadap keselamatan pasien dan sistem kesehatan, sehingga diperlukan partisipasi aktif tenaga kesehatan dalam pelaporan melalui platform digital seperti aplikasi BPOM Mobile. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemahaman tenaga kesehatan, persepsi kemudahan penggunaan aplikasi, serta motivasi terhadap perilaku pelaporan obat substandar dan ilegal termasuk palsu. Pendekatan kuantitatif deskriptif dan inferensial digunakan dengan pengumpulan data melalui kuesioner skala Likert kepada 72 tenaga kesehatan pengguna BPOM Mobile. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modelling-Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji hubungan antar variabel laten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap motivasi dan perilaku pelaporan, sementara motivasi terbukti menjadi faktor dominan yang memediasi hubungan tersebut. Model penelitian memiliki tingkat goodness of fit yang baik dengan nilai SRMR sebesar 0,060 serta nilai R² yang kuat pada variabel motivasi dan perilaku pelaporan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem pelaporan digital tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada literasi, persepsi pengguna, serta dukungan kebijakan yang mendorong partisipasi tenaga kesehatan. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam penguatan early warning system pengawasan obat melalui integrasi pendekatan perilaku dan evaluasi program berbasis model CIPP.
EVALUASI KEBIJAKAN KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DISTRIK DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG Lombogia, Moritz Johanes; Sawir, Muhammad; Prastyawan, Agus
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan mengenai kedudukan dan tugas pokok distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat optimalisasi kinerjanya. Sebagai perangkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat, distrik memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan dan implementasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluasi kebijakan publik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran sistematis mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok distrik belum berjalan secara optimal, terutama di wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang sulit dijangkau. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan aksesibilitas, sumber daya, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, tantangan geografis yang ekstrem dan kondisi keamanan yang tidak stabil menjadi faktor krusial yang menurunkan efektivitas pelayanan publik. Penelitian ini menyarankan penguatan kapasitas aparatur, perbaikan infrastruktur komunikasi dan transportasi, serta sinkronisasi program kerja untuk memastikan pemerataan kualitas pelayanan di seluruh wilayah distrik. Strategi khusus juga sangat diperlukan guna mengatasi kendala keamanan agar proses kepemerintahan tetap berjalan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK BERHADAPAN HUKUM DALAM PELAYANAN LK3 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 Pandiangan, Marcella Damayanti; Gumilar, Gun Gun; Reynaldi, Dwiki Yulian
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i2.1572

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan perlindungan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Karawang. Fokus utamanya adalah sejauh mana pelayanan LK3 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan TB Smith, penelitian ini mengkaji indikator ideal kebijakan, mengidentifikasi kelompok sasaran, kapasitas pelaksana, dan faktor lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan oleh LK3 telah berjalan baik dan komprehensif, ditandai dengan pendampingan psikososial, diversi penerapan, dan kolaborasi lintas sektor. Namun, masih terdapat kendala terkait pengakuan formal peran pekerja sosial, keterbatasan sumber daya dan fasilitas, serta stigma sosial di masyarakat.
UNDERSTANDING KAMPUNG MADRAS OF INDONESIA LIMITED PROMINENCE VERSUS MALAYSIA AND SINGAPORE LITTLE INDIAS Lebin, Havilah Labora; Ginting, S. W.
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i2.1593

Abstract

As debates on multicultural heritage intensify across Southeast Asia, this study investigates the architectural and cultural conditions that shape the identity of Kampung Madras in Medan in comparison with Little India districts in Penang, Kuala Lumpur, and Singapore. While these three enclaves have undergone coordinated conservation efforts, curated streetscape enhancement, and cultural programming that reinforce their Indian heritage, Kampung Madras presents a contrasting trajectory. Its temples, shophouses, and commercial corridors reflect traces of Indian architectural tradition, yet appear fragmented due to unregulated growth, weak façade continuity, and limited municipal intervention. Intangible cultural life in Kampung Madras remains vibrant through rituals, festivals, and intergenerational practices, but these expressions operate with minimal public visibility and rely almost entirely on community initiative. In the comparative cases, similar traditions are supported, staged, and woven into city branding, enabling a stronger symbolic presence. Through qualitative analysis supported by visual documentation, this study shows that the reduced prominence of Kampung Madras is rooted in policy gaps, uneven heritage governance, and the absence of culturally sensitive planning mechanisms that have long guided the development of Penang, Kuala Lumpur, and Singapore’s Little Indias. The study argues that recognizing enclaves like Kampung Madras as integral components of urban multicultural identity is essential for sustaining their architectural and cultural vitality. It suggests that heritage-sensitive zoning, inclusive conservation strategies, and participatory planning are necessary to strengthen Medan’s commitment to cultural diversity and enhance the resilience of its Indian enclave.
HYBRID LEADERSHIP AND LOCAL GOVERNANCE PERFORMANCE: A COMPARATIVE STUDY OF URBAN AND RURAL GOVERNMENTS IN INDONESIA Fajri, Mhd; Zetra, Aidinil; Febrianti, Yola
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1601

Abstract

Artikel ini menganalisis peran kepemimpinan hibrida dalam praktik pemerintahan lokal dan pengaruhnya terhadap efektivitas tata kelola (governance) di dua daerah di Indonesia yaitu Kota Bukittinggi dan Kabupaten Dharmasraya. Terdapat perdebatan teoretis tentang fleksibilitas kepemimpinan dan sifat kompleksitas dalam tata kelola publik yang membawa diskusi pada bagaimana gaya kepemimpinan transformasional, transaksional, partisipatif, dan direktif dapat diterapkan dalam situasi berbeda dan sesuai dengan konteks sosial, politik, dan administratif dimasing-masing kepemimpinan. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan telaah dokumen kebijakan. Data dianalisis secara tematik dan komparatif berdasarkan delapan indikator utama tata kelola yang merujuk pada tata kelola modern. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kepemimpinan hibrida muncul dalam dua bentuk yang berbeda. Di Kota Bukittinggi, kepemimpinan hibrida bersifat populis-personalistik dengan responsivitas tinggi dan dominasi figur pemimpin, namun dengan kelemahan dalam pelembagaan tata kelola. Di sisi lain, di Kabupaten Dharmasraya, para pemimpin hibrida muncul secara institusional-kontekstual dan terdapat ketertaturan yang lebih besar antara sistem birokrasi dengan jaringan aktor lokal yang mengarah pada stabilitas tata kelola yang lebih berkelanjutan.

Filter by Year

2018 2026