cover
Contact Name
Avid Leonardo sari
Contact Email
goacademica@gmail.com
Phone
+6281221512892
Journal Mail Official
goacademica@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibolerang 2, Cileunyi - Bandung - Jawa Barat - Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik
ISSN : -     EISSN : 27150186     DOI : https://doi.org/10.660303/japp
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is an open access and peer-reviewed Journal, JAPP is scientific journal that contains the results of theoretical research and studies on Government, Politics and Public Administration. Managed by GlobalWriting Academica Consulting and Publishing. Focus and Scope Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is a multi-disciplined journal focused on the study of Government, Politics and Public Administration in Indonesia, Asia and The World. The journal publishes theoretical and empirical research articles intending to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews.
Articles 193 Documents
PENGARUH BUDAYA KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU Iryani; Kurnianigsih, Fitri; Okparizan
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 7 No 1 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v7i1.1017

Abstract

Tantangan utama Manajemen PNS adalah bagaimana mengelola PNS yang efektif dan menghapus praktek-praktek yang tidak efektif. Manajemen PNS dituntut mengembangkan inovasi dan cara baru untuk membentuk dan mempertahankan pegawai yang produktifitas dan profesionalitasnya tinggi untuk mengembangkan potensinya sehingga memberikan kontribusi maksimal bagi organisasi melalui kinerja yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linier berganda Y=10,754+0,339X1+0,628X2 dan nilai Adjusted R Square sebesar 60,4% atau 0,604. Hasil uji t variabel budaya kerja dengan hasil t hitung sebesar 2,841>2,03452 nilai t tabel dan nilai signifikansi budaya kerja sebesar 0,008 < 0,05, dan hasil uji t variabel kepuasan kerja nilai t hitung sebesar 5,117>2,03452 nilai t tabel dan nilai signifikansi budaya kerja sebesar 0,000<0,05. Hasil uji f (silmultan) nilai signifikansi 0,000 0,05 dan nilai f hitung sebesar 26,99 dari nilai f tabel sebesar 4,15. Disimpulkan bahwa budaya kerja dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Riau dengan kontribusi nilai Adjusted R Square sebesar 60,4% atau 0,604.
INOVASI PELAYANAN APLIKASI SAPAWARGA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA SAMSAT SOREANG KABUPATEN BANDUNG Satibi, Iwan; Duriat, Ahtu; Abdullah, Debby Cintya Maharani
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 7 No 1 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v7i1.1038

Abstract

Inovasi Pelayanan Aplikasi Sapawarga Dalam Mendukung Kebijakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Soreang Kabupaten Bandung ditemukannya masalah, antara lain: Pertama, tingkat kepuasan terhadap Aplikasi Sapawarga yang diberikan oleh Masyarakat rendah. Kedua, inovasi belum sesuai dengan kebutuhan public sehingga adaptasi dan penerimaan Masyarakat pengguna aplikasi rendah. Ketiga, Tingkat pemahaman Masyarakat terhadap Aplikasi Sapawarga masih rendah. Keempat, inovasi belum menghasilkan kualitas yang lebih efektif dan efisien. Kelima, keterbatasan sumber daya aparatur pada Samsat Soreang menyebabkan sosialisasi terhambat. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan Aplikasi Sapawarga menghadirkan keunggulan dan keuntungan bagi Masyarakat yang memberikan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang lebih efektif dan efisien waktu. Namun pada pelaksanaannya, inovasi pelayanan Aplikasi Sapawarga belum menghasilkan kualitas yang lebih efektif dan efisien. Rendahnya kualitas yang dimiliki menjadikannya kepuasan yang diberikan Masyarakat rendah juga. Kebaruan yang dilakukan belum sesuai dengan kebutuhan publik yang menyebabkan adaptasi dan tingkat pemahaman Masyarakat rendah, selain itu aplikasi kerap mengalami gangguan. Oleh karena itu, Samsat Soreang berupaya melalui sosialisasi mengenai Aplikasi Sapawarga yang dilakukan secara langsung dan melalui media sosial. Namun, Samsat Soreang mengalami keterbatasan sumber daya aparatur yang menyebabkan sosialisasi secara langsung belum dilaksanakan dengan optimal.
OPTIMIZATION OF PUBLIC SECTOR HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN INDONESIA Rochmansjah, Heru
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 7 No 1 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v7i1.1065

Abstract

This article focuses on the importance of optimizing Human Resource (HRM) development in the public sector, in this case the Indonesian education sector, to improve the quality of education. Effective human resource management plays a vital role in achieving the goal of high-quality and sustainable education. This study explores various elements of HRM, including recruitment and selection, development and training, motivation and retention, performance evaluation, and well-being and work-life balance. Using qualitative research methods, data were collected through in-depth interviews, observations, and document studies from various educational institutions in Indonesia. The research findings suggest that optimizing HRM can contribute significantly to improving the quality of education. This article offers recommendations for HRM policies and practices that can be utilized by policymakers and practitioners in the Indonesian education sector.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Indarti, Cynthia Febri Sri; Effendy, Wiwit Yuhita; Hadijaya, Isman; Simangusong, Fernandes
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 7 No 1 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v7i1.1068

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data terdiri observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa terdapat upaya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui PATEN yang menghadapi berbagai tantangan.Pertama, perubahan regulasi, terutama telah mengalihkan beberapa kewenangan dari kecamatan ke dinas yang lebih spesifik..Kedua, meskipun ada peraturan yang mendukung pelaksanaan PATEN, seperti Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014, implementasi di lapangan masih terhambat oleh ketidaksesuaian waktu dan prosedur, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perubahan yang terjadi.Ketiga, inovasi dalam layanan, seperti program Antar Jemput Izin (AJI), yang sebelumnya berhasil, kini terhenti karena perubahan kebijakan yang tidak mendukung.Secara keseluruhan, meskipun PATEN memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tantangan regulasi dan implementasi yang ada perlu diatasi.
TINJAUAN YURIDIS DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN DESA DI WILAYAH KEPULAUAN Rahmatullah
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 7 No 2 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v7i2.1082

Abstract

Penelitian ini mengkaji aspek hukum dari digitalisasi pelayanan publik di tingkat pemerintahan desa, khususnya di wilayah kepulauan Indonesia. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis kerangka hukum yang mendukung dalam implementasi sistem pelayanan publik digital di daerah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis unik. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis terdapat dasar hukum yang kuat untuk digitalisasi pelayanan publik, namun masih terdapat kesenjangan infrastruktur digital di wilayah kepulauan. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan peraturan khusus yang mempertimbangkan kondisi geografis wilayah kepulauan serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola sistem pelayanan publik berbasis digital.
KEPEMIMPINAN VISIONER DAN IDEOLOGI LOKAL DALAM PIDATO PERDANA ANGELA IDANG BELAWAN Embang, Eka Jaya Putra Hatika
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i2.1413

Abstract

Pidato perdana kepala daerah merupakan instrumen strategis yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga berfungsi sebagai wacana kebijakan yang mencerminkan nilai kepemimpinan dan arah pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna kepemimpinan dan arah kebijakan dalam pidato perdana Bupati Mahakam Ulu tahun 2025 menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Analisis Wacana Kritis (AWK) Fairclough. Data utama berasal dari teks pidato resmi yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Mahakam Ulu tanggal 6 Oktober 2025 dan didukung oleh literatur terkait kepemimpinan publik serta komunikasi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidato tersebut mengandung tiga dimensi utama: (1) dimensi teks menampilkan kepemimpinan visioner, etis, dan berorientasi pelayanan publik; (2) dimensi praktik diskursif menunjukkan peran pidato sebagai dokumen kebijakan hasil ko-produksi politik dan birokrasi; dan (3) dimensi praktik sosial menegaskan integrasi nilai budaya lokal seperti gotong royong dan simbol bahtera sebagai sumber legitimasi pemerintahan. Kesimpulannya, pidato perdana Bupati Mahakam Ulu berfungsi sebagai media komunikasi pemerintahan yang menyatukan bahasa, kekuasaan, dan kebijakan publik, sekaligus merepresentasikan model kepemimpinan kolaboratif dan transformasional berbasis nilai lokal dalam konteks otonomi daerah.
ADVOKASI BEM KEMA UNPAD SEBAGAI CIVIL SOCIETY UNTUK PENINGKATAN FASILITAS PEDESTRIAN DI KAWASAN PENDIDIKAN JATINANGOR Arfananda, Muhammad Ghifari; Finanda, Azril Alfian; Muradi
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i2.1432

Abstract

Penelitian ini membahas upaya advokasi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kema Universitas Padjadjaran sebagai bagian dari civil society dalam rangka meningkatkan fasilitas pedestrian di Kawasan Pendidikan Jatinangor. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus: data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus BEM, observasi lokasi, dan kajian dokumen advokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi advokasi BEM meliputi: (1) kajian berbasis bukti untuk memetakan kebutuhan dan risiko pedestrian; (2) propaganda publik melalui kampanye, media sosial, dan kegiatan kampus untuk membangun dukungan masyarakat; serta (3) audiensi dan lobi formal kepada pemerintah daerah untuk mendorong perencanaan dan alokasi anggaran. Kesimpulannya, peran BEM Kema Unpad sebagai civil society efektif dalam menciptakan agenda publik dan membuka ruang dialog kebijakan, namun keberlanjutan hasil advokasi membutuhkan kolaborasi institusional dan pemantauan partisipatif untuk memastikan implementasi infrastruktur yang berkelanjutan.
STRENGTHENING SOCIAL ENGAGEMENT IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Dulkiah, Moh.
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i1.1437

Abstract

This research examines social engagement in Sustainable Development Goals in rural areas of West Java Province, Indonesia, which aims to integrate sustainable development into strategies and policies at the community level. Even though the Sustainable Development Goals program has been running since 2015, citizen involvement and participation is still relatively minimal. The research method uses a qualitative approach by utilizing data collection techniques through field research in the form of observation, in-depth interviews and Focus Group Discussions with community leaders and related stakeholders. The main findings show that community groups play an active role in physical development and increase local capacity in resource management, with significant support for the sustainability of programs. The complexity of political, economic, cultural and social factors has influenced social engagement, as well as its implications for achieving sustainable development goals. This research contributes to an in-depth understanding of the role of communities in the context of rural development, with implications for implementing strategies and policy development that are more inclusive and sustainable in the long term.
THE INFLUENCE OF ICONIC AND CULTURALLY ROOTED POLICE BUILDINGS ON PUBLIC TRUST: A QUALITATIVE STUDY AT THE TANJUNG BATU POLICE SECTOR Akso, Syaparudin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i2.1439

Abstract

Public trust in the police institution is a crucial element in maintaining social order and institutional legitimacy. In recent years, efforts to humanize public services through architectural design have gained increasing attention, particularly amid growing public skepticism toward the Indonesian National Police (Polri). This study aims to explore how iconic police building designs rooted in local culture influence public trust through symbolic and cultural representation. A qualitative approach with a single-case study design was employed, focusing on the Integrated Police Service Center (SPKT) of the Tanjung Batu Police Sector, which features distinctive architectural elements such as traditional roof structures, local wood materials, and regional cultural ornaments. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and visual documentation. The findings reveal that these architectural elements foster emotional connection, a sense of comfort, and public perceptions of openness and professionalism within the police institution. These results highlight the importance of integrating local identity into public service infrastructure design as a strategic effort to build public trust and strengthen institutional credibility.
PERTENTANGAN NILAI HUKUM TERHADAP KEVAKUMAN BATASAN PERMOHONAN PRA PERADILAN DALAM MENGUJI KEWENANGAN PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK Basoeky, Unggul
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i2.1443

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisa kevakuman hukum batasan pengujian penetapan tersangka oleh penyidik dalam pra peradilan akibat pertentangan nilai hukum keadilan dan kepastian hukum. sisi nilai keadilan memberi banyak kesempatan bagi tersangka untuk memulihkan harkat dan martabatnya namun dari sisi kepastian hukum berdampak menimbulkan ketidaktertiban hukum terhadap penanganan penegakan hukum. rumusan norma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra Peradilan hanya mengatur tentang satu sisi putusan yang diterima namun belum mengatur sisi putusan yang ditolak. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum diperoleh dari berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan penelitian ini adalah putusan mahkamah konstitusi yang mengatur pengujian penetapan tersangka sebagai perluasan objek praperadilan merupakan bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dan perlakuan yang adil di mata hukum.