cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Susanto
Contact Email
susanto@unpam.ac.id
Phone
+6285319181914
Journal Mail Official
susanto@unpam.ac.id
Editorial Address
Universitas Pamulang Kampus Viktor Jalan Puspitek Raya, Buaran, Pamulang,Kota Tangerang Selatan
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 23562013     EISSN : 2614333X     DOI : 10.32493
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal ini menampung topik-topik yang pada umumnya berhubungan dengan isu-isu hukum di Indonesia. Artikel yang dikirim mencakup aspek hukum di bidang, yaitu : Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Bisnis Hukum Adat Hukum Tata Negara dan Konstitusi Hukum Administrasi Negara Hukum Ketenagakerjaan Hukum Islam Hukum Agraria Hukum Kekayaan Intelektual Hukum Internasional dll
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 196 Documents
 16   17   18   19   20 
Upaya Hukum Investor Asing Terhadap Kerugian Akibat Ketidaksesuaian Laporan Keuangan oleh Perusahaan Startup di Indonesia Arfit Dwiyasna, Ilham; Ayu Putu Rahayu, Sang
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i1.y2025.52060

Abstract

Pertumbuhan pesat perusahaan startup di Indonesia telah menarik perhatian investor asing, namun juga menimbulkan potensi risiko hukum, terutama ketika laporan keuangan tidak disajikan secara akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah ketidaksesuaian laporan keuangan dapat menyebabkan kerugian bagi investor asing, serta bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh perlindungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik arbitrase internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor asing sangat bergantung pada integritas laporan keuangan dalam menilai kelayakan investasi. Ketika laporan keuangan diketidaksesuaian, kerugian tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap iklim investasi domestik. Dari aspek hukum, jalur litigasi domestik dinilai kurang efektif bagi investor asing karena tantangan yurisdiksi, pembuktian, dan proses yang panjang. Sebaliknya, arbitrase internasional menjadi forum penyelesaian sengketa yang lebih relevan karena menawarkan independensi, fleksibilitas prosedural, dan pengakuan global atas putusannya. Lembaga seperti SIAC, HKIAC, dan ICC memberikan opsi penyelesaian yang adil dan efisien untuk sengketa penanaman modal asing. Oleh karena itu, investor asing disarankan untuk mencantumkan klausul arbitrase dalam setiap perjanjian investasi serta melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap laporan keuangan sebelum penanaman modal dilakukan.
Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir atas Kerugian Akibat Ketidaktepatan Waktu Pemeriksaan Kepabeanan Gustiara Azahrah, Amalia; Sang Ayu Putu Rahayu, Sang
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i1.y2025.52061

Abstract

Artikel ini membahas perlindungan hukum terhadap eksportir yang mengalami kerugian akibat ketidaktepatan waktu pemeriksaan kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketidaktepatan waktu tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan serta hilangnya peluang ekspor yang berharga, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada ketepatan waktu dalam proses logistik dan perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akibat hukum dari ketidaksesuaian prosedur pemeriksaan serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada eksportir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pemeriksaan merupakan bentuk maladministrasi yang berpotensi melanggar asas kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Eksportir sebagai pengguna layanan negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik melalui mekanisme keberatan administratif, pengaduan ke Ombudsman RI, maupun gugatan perdata atas dasar perbuatan melanggar hukum. Artikel ini merekomendasikan adanya pembenahan sistem pelayanan kepabeanan, peningkatan akuntabilitas petugas, serta penegakan standar waktu pemeriksaan yang lebih ketat dan terukur.
Perbandingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indonesia, Jepang, Korea Selatan dan Malaysia Farida, Ema
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i1.y2025.52075

Abstract

Penelitian ini membandingkan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. Fokus utama adalah pada struktur kelembagaan, prosedur hukum, serta efektivitas dalam menyelesaikan konflik antara pekerja dan pengusaha. Indonesia mengandalkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan pendekatan litigasi, sementara Jepang dan Korea Selatan menekankan mediasi dan konsiliasi berbasis tripartit. Malaysia menggabungkan sistem pengadilan dan lembaga arbitrase. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pendekatan non-litigatif cenderung lebih cepat dan efisien. Temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam reformasi sistem hubungan industrial di Indonesia menuju penyelesaian yang lebih adil dan efisien.
Tantangan Hukum dalam Investasi Digital dan Kripto Sari Susanti, Neva
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i1.y2025.52078

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait tantangan hukum kedepan dalam mengantisipasi maraknya investasi dimasyarakat yang mengunakan investasi digital dan kripto. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normative dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari investasi digital dan kripto tersebut dapat menimbulkan kejahatan baru dan kejahatan yang mengunakan asset kripto. Perlindungan hukum perlu dilakukan mengingat sulitnya melacak : pelaku kejahatan kripto asset atau hasil kejahatan yang sangat cepat berpindah dan belum adanya regulasi mengatur tindak pidana investasi digital dan kripto.
Kejahatan Internasional Ditinjau dari Segi Kejahatan Perang Muslihul Aqqad, Giovani
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i1.y2025.52083

Abstract

Kejahatan perang adalah salah satu kejahatan internasional yang paling serius dan diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Statuta Roma 1998 dan Konvensi Jenewa 1949. Artikel ini mengkaji kejahatan perang dengan pendekatan yuridis-normatif berdasarkan studi kepustakaan terhadap regulasi internasional dan praktik peradilan internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan ICTY. Kejahatan perang ditandai oleh pelanggaran berat hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Karakteristik utama kejahatan perang mencakup kekerasan sistematis, keterlibatan aktor negara dan non-negara, serta pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat kolektif. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perang menghadapi tantangan, seperti yurisdiksi universal, hambatan politik internasional, dan kurangnya kemauan negara besar untuk menyerahkan warganya. Artikel ini juga menyoroti pentingnya pertanggungjawaban individu dan superior responsibility. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kejahatan perang harus tetap menjadi perhatian utama dalam hukum internasional untuk menciptakan dunia yang adil dan melindungi korban konflik bersenjata.
Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Tahap Penyidikan (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Serang) Kusumawardhani, Suci
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i1.y2025.52084

Abstract

Masalah peredaran narkotika di Indonesia kerap kali sulit dikendalikan. Salah satu penyebabnya adalah pengaruh pergaulan bebas yang cukup marak di masyarakat. Kondisi ini diperburuk dengan masih banyaknya pengguna narkoba yang bebas berkeliaran, sehingga menimbulkan keresahan publik. Narkoba menjadi ancaman serius karena berpotensi merusak masa depan generasi muda dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahaya tersebut, sebab keberadaan pengguna narkoba di tengah masyarakat dapat membawa dampak negatif yang luas. Para pengguna narkoba pun dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur hukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Mengingat tingginya angka penyalahgunaan, penyelesaian kasus pidana ini dapat ditempuh melalui pendekatan Restorative Justice (RJ). Melalui RJ, para pengguna narkoba diarahkan untuk menjalani pemulihan melalui program rehabilitasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memulihkan kondisi pelaku dan korban, agar mereka bisa kembali ke masyarakat tanpa mengulangi penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada aspek filosofis berupa kewajiban negara dalam memastikan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba.
Pengingkaran Pembayaran dalam Perjanjian Sewa Kapal Tb. Elisabeth 2t dan Barge (Tongkang) SS 2303 (Studi Kasus: Putusan Perkara NO : 977/PDT.G/2019 PN.TNG) Louis Halomoan S, Martin; Nursyamsuddin; Syafrida
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i1.y2025.52086

Abstract

Perjanjian sewa kapal antara PT. Haluan Samudera Makmur dan PT. Ecotrans Samudera terjadi pengikaran pembayaran uang sewa. Permasalahan, apa akibat hukum keterlamatadan pembayaran uang sewa dan bagaimana penyelesaian sengketanya. Metode penelitian bersifat normatif bersumber Penelitian kepustakaan berupa data sekunder terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Pendekatan penelitian mengunakan pendekatan perundang-undang dan pendepakatan konseptual. Analisa data dilakukan kualitatif. Hasil penelitian, akibat hukum pengingkaran perjanjian Charter Kapal antara PT. Haluan Samudera Makmur dan PT. Ecotrans Samudera perkara tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan, karena penggugat mencabut gugatannya sebelum tanggapan Tergugat. Pengadilan mengabulkan pencabutan dan menutup perkara. Hakim menilai PT. Haluan Samudera Makmur tidak berdasar hukum dan memperkuat posisi hukum PT. Ecotrans Samudera yang dirugikan akibat wanprestasi pembayaran. Penyelesaian sengketa berdasarkan kepatuhan pada asas pacta sunt servanda.
Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada Perusahan Manufacturing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindunga dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Aziz, Abdul; Riendy, Yusika
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i1.y2025.52092

Abstract

Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia menjadi aspek krusial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada sektor industri manufacturing yang berpotensi tinggi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi penegakan hukum lingkungan terhadap perusahaan manufacturing berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus terhadap beberapa perusahaan yang pernah dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana akibat pelanggaran lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam penegakan hukum, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran korporasi terhadap kewajiban lingkungan, serta inkonsistensi penerapan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar-instansi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan partisipasi publik untuk memastikan bahwa setiap perusahaan manufacturing menjalankan tanggung jawab lingkungannya secara taat asas dan berkelanjutan.
Medico-Legal Studies Dalam Prespektif Etika dan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Praktik Kedokteran Rovida, Khofidhotur; Rahmatullah, M. Irfan
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i2.y2025.54713

Abstract

Perkembangan praktik kedokteran modern yang semakin kompleks mendorong munculnya berbagai persoalan hukum dan etika dalam pelayanan kesehatan, di mana profesi medis pada satu sisi dituntut memberikan pelayanan yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, serta nilai kemanusiaan, sementara pada sisi lain sistem hukum wajib memastikan kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak pasien maupun tenaga medis sebagai subjek yang memiliki potensi sengketa dalam hubungan terapeutik. Kompleksitas tersebut menegaskan pentingnya pendekatan medico-legal studies sebagai kerangka interdisipliner yang menghubungkan analisis etik dan tanggung jawab hukum dalam praktik kedokteran, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menelaah hubungan antara kaidah moral profesi medis, norma hukum positif, serta prinsip perlindungan hukum yang melandasi setiap tindakan medis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap prinsip hukum kesehatan, standar etika kedokteran, serta doktrin-doktrin tentang tanggung jawab profesi medis yang berkembang dalam literatur hukum dan etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara etika dan hukum merupakan fondasi mendasar bagi terciptanya praktik kedokteran yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemanusiaan, karena etika menyediakan landasan moral dan nilai-nilai profesionalitas, sedangkan hukum menegakkan, mengatur, dan memberikan kepastian terhadap penerapan nilai etik tersebut secara formal. Kolaborasi keduanya tidak hanya memperkuat integritas profesional tenaga medis, tetapi juga mencegah sengketa medis melalui mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional, serta membangun sistem perlindungan hukum yang seimbang bagi dokter dan pasien. Temuan ini menegaskan bahwa medico-legal studies memiliki relevansi strategis dalam memperkuat tata kelola bidang kedokteran (good medical governance) dan mendorong reformulasi hukum kesehatan di Indonesia secara lebih komprehensif dan responsif.
Pengaruh Hukum Pertanahan Belanda Terhadap Sistem Hukum Agraria Indonesia: Suatu Tinjauan Historis Dan Rekonstruksi Kebijakan Pasaribu, Juwika; Budhiartie, Arrie
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i2.y2025.55281

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh hukum pertanahan Belanda terhadap pembentukan dan perkembangan sistem hukum agraria di Indonesia, baik dalam dimensi historis maupun normatif. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa sistem hukum pertanahan Indonesia hingga kini masih menunjukkan jejak kuat warisan kolonial melalui Agrarische Wet 1870 dan Domein Verklaring, yang memengaruhi struktur, prinsip, dan arah kebijakan pengaturannya. Permasalahan utama yang diteliti adalah sejauh mana prinsip hukum pertanahan Belanda memengaruhi pembentukan hukum agraria nasional serta bagaimana rekonstruksi kebijakan agraria nasional perlu dilakukan agar sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan konseptual, didukung oleh analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pertanahan Indonesia masih dipengaruhi struktur hukum kolonial yang berorientasi pada kepentingan kapital, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi kebijakan untuk memperkuat kedaulatan rakyat atas tanah. Dalam konteks tersebut, Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengatur, mengelola, dan mendistribusikan tanah memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pertanahan yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi agraria yang berlandaskan keadilan sosial, kearifan lokal, dan keberlanjutan lingkungan.

Page 19 of 20 | Total Record : 196

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan More Issue