cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Emma Ratna Sari Moedy. S.Sos., M.AP
Contact Email
emmamoedy@gmail.com
Phone
+6289617601945
Journal Mail Official
cakrawarti@universitasmahendradatta.ac.id
Editorial Address
Jalan Ken Arok No.10-12, Peguyangan, Denpasar-Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Published by Universitas Mahendradatta
ISSN : 26205173     EISSN : 27235572     DOI : https://doi.org/10.47532/jic.v3i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Cakrawarti is an open access, and peer-reviewed journal. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and political issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 181 Documents
 14   15   16   17   18 
RASIONALITAS PILIHAN MAHASISWA PENGGUNA APLIKASI PESAN ANTAR MAKANAN DARING DI UNIVERSITAS UDAYANA Aditya, I Gusti Ngurah Agung Krisna; Indukirana, Anak Agung Sagung Mirah; Suwecawangsa, Adi Putra
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 1 (2024): Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i1.1002

Abstract

Gambaran tentang perilaku konsumsi mahasiswa Universitas Udayana melalui cara, kebiasaan dan motivasi yang mereka gunakan dalam menggunakan aplikasi pesan antar makanan online. Pola perilaku konsumsi mahasiswa Universitas Udayana dijelaskan dengan menggunakan pilihan rasional yang memperhatikan sumber daya berupa promosi, diskon dan keuntungan yang diperoleh melalui aplikasi pesan-antar makanan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi pilihan rasional yang mendalam. Mahasiswa aktif Universitas Udayana sebagai informan kunci sekaligus informan utama, pengemudi ojek online sebagai informan utama dan dosen sebagai informan tambahan. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dari Miles dan Huberman. Data di lokasi penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan mahasiswa Universitas Udayana dalam memilih layanan pesan antarmakananberbasisojekonlinememerlukanpertimbangansumberdaya dan kelemahan ekosistem yang berbeda. Siswa sebagai pelaku mempunyai pengetahuan sesuai dengan tata cara penggunaan aplikasi penyampaian. Bentuk promosi berupa potongan harga, sistem pembayaran dan biaya pengiriman menjadi pertimbangan dalam memilih aplikasi pengiriman pesan yang tersedia. Pemberian penilaian nilai setelah pesanan diterima merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap kualitas pengantaran makanan. Kriteria penilaian didasarkan pada keramahan dan kesesuaian penyampaian dengan petunjuk. Edukasi penggunaan yang baik dan benarperluditingkatkandibandingkanmengutamakan promosiagardapatmenjaringlebihbanyakpengguna.
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA DI KOTA DENPASAR Ama, Kristoforus Tamo; Sutrisna, I Wayan; Indukirana, Anak Agung Sagung Mirah
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 1 (2024): Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i1.980

Abstract

Pendidikan politik merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kesadaran politik dan partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi muda. Dalam konteks Kota Denpasar, peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memiliki peran yang sangat vital dalam melaksanakan pendidikan politik bagi generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran KPUD dalam melaksanakan pendidikan politik bagi generasi muda di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait kegiatan KPUD dalam pendidikan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPUD Kota Denpasar telah berperan aktif dalam pendidikan politik bagi generasi muda melalui beberapa inisiatif, seperti penyelenggaraan sosialisasi pemilu, pelatihan pemilih pemula, serta kampanye partisipasi pemilih. Selain itu, KPUD juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi pemuda untuk meningkatkan pemahaman politik generasi muda. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh KPUD, seperti keterbatasan sumber daya dan tantangan dalam mencapai generasi muda yang kurang tertarik pada politik.Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran KPUD dalam melaksanakan pendidikan politik bagi generasi muda di Kota Denpasar. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran ini, diharapkan dapat mendorong upaya lebih lanjut dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda dan memperkuat demokrasi lokal di Kota Denpasar.
Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara Dalam Mendukung Acara Nasional Dan Internasional Di Bali susanto, joko
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i2.1078

Abstract

Bali sering menjadi tuan rumah penyelenggaraan acara bertaraf nasional maupun internasional. Beragam acara bertaraf nasional maupun internasional yang berlangsung di Bali berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi Bali. Kesuksesan acara salah satunya karena Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV yang memberikan pas bandara untuk panitia yang akan masuk ke bandara. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan dalam proses pembuatan pas bandara untuk acara nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan melakukan tinjauan pustaka terhadap peraturan yang terkait pembuatan pas bandara untuk acara nasional maupun internasional di Indonesia. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap pihak yang terlibat dalam proses pembuatan pas bandara untuk mendapatkan informasi yang terpercaya. Hasil penelitian adalah bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara Kurang Efektif dalam mendukung acara kenegaraan nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Bali. Solusi dari hasil penelitian adalah merubah aturan yang ada atau menyusun aturan baru tentang tata cara mendapatkan pas bandara untuk acara bertaraf nasional maupun internasional di Indonesia.
KEBIJAKAN NEGARA PADA PENATAAN JARINGAN FIBER OPTIC DALAM MENDUKUNG KESUKSESAN PENYELENGGARAAN PERTEMUAN G20 DI BALI Rijasa, I Wayan Suarka; Sutmasa, Yoseph Gede; Moedy, Emma Ratna Sari
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 1 (2024): Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i1.945

Abstract

Organizing the G20 meeting in Bali requires adequate infrastructure, including in terms of communication networks. Setting up a fiber optic network is one of the right solutions to meet these needs. This study aims to analyze state policies in structuring fiber optic networks as supporting infrastructure for the G20 meeting in Bali. The research method used is descriptive qualitative with data content analysis techniques. Data were obtained through interviews with informants regarding the policies for structuring fiber optic networks and also studying policy documents. The results of the study show that state policies in structuring fiber optic networks have been going well, but further efforts are still needed in the implementation process. Some of the obstacles faced in structuring fiber optic networks are inadequate regulations, insufficient suPPort from the private sector, and funding difficulties. Based on the results of this study, it is suggested that the government increase the number of regulations that support the arrangement of fiber optic networks, strengthen cooperation with the private sector, and seek more effective and efficient funding sources. With good state policies in structuring fiber optic networks, it is expected to suPPort the success of holding the G20 meeting in Bali.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BIMBINGAN TEKNIS TERHADAP PENINGKATAN FUNGSI LEGISLASI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANGLI Junaedy, I Kadek Dede; Sedia, I Wayan
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 1 (2024): Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i1.949

Abstract

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. DPRD mempunyai kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan Pemerintah Daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik. Legislasi atau Pembentukkan Peraturan Daerah merupakan salah satu fungsi DPRD pada tingkat daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas fungsi legislasi atau Pembentukkan Peraturan Daerah, faktor-faktor yang mendukung efektivitas fungsi legislasi serta upaya yang dilakukan dalam mengefektivkan fungsi Legislasi. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dan dianalisis dengan Teori efektivitas oleh Siagian.  Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung telah menjalankannya fungsi legislasinya atau Pembentukkan Peraturan Daerah kurang efektiv. Efektivitas dari fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli ini dapat dilihat dari capaian kinerja atas Perda yang dihasilkan dan ditetapkan pada akhir tahun tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Ada tiga faktor internal yang menghambat efektivitas fungsi legislasi DPRD Bangli yaitu persepsi, orientasi sikap dan kepribadian. Sedangkan Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengefektivkan fungsi Legislasi atau Pembentukkan Peraturan Daerah DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Badung adalah dengan melakukan pelatihan, membuat strategi pengawasan, pengangkatan staf ahli dan pengesahan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli
UPAYA PIMPINAN DALAM MENANGGULANGI KREDIT MACET DI KOPERASI SERBA USAHA (KSU) MANAS DESA KUKUH KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN Suardana, I Ketut; Astawa, I Wayan; Satriawan, Dewa Gede
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i2.1103

Abstract

Koperasi simpan pinjam memiliki peran dalam mengatasi kemiskinan yang masih bermasalah di masyarakat. Agar kelangsungan hidupnya terjamin maka dituntut keterampilan dan kreatifitas pimpinan dalam mengelola kegiatan usahanya yaitu bagaimana menghimbau masyarakat dapat dana seoptimal mungkin serta bagaimana memenuhi keperluan anggotanya dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat. Namun kenyataannya semakin mudahnya pemberian jasa kredit kepada masyarakat, cendrung menjadi permasalahan yang serius akibat pembayaran angsuran setiap perbulannya tidak sesuai dengan wajib pokok yang tertera pada angsuran tersebut.Hasil penelitian di dapat yaitu upaya yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Manas Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan besar pengaruhnya dan sejauh mana Manajer Kredit Koperasi Serba Usaha (KSU) Manas Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan ikut langsung dengan melakukan berbagai cara mengatasi permasalahan kredit macet seperti mendampingi anggota dengan memberi peluang untuk memperoleh pendapatan melalui berjualan barang-barang sektor yang di miliki koperasi dan memberi penggantian jaminan yang sesuai dengan jumlah kredit.
ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BANGLI DALAM UPAYA MENUJU PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN KONSERVASI ALAM Junaedy, I Kadek Dede; Sedia, I Wayan
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i2.1065

Abstract

Bangli merupakan surga tersembunyinya Bali. Memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan didukung sumber daya yang unggul. Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten di Bali yang kaya akan peninggalan tradisi budaya dan arkeologi. Jauh sebelum perkembangan Bali seperti ini, Bangli telah menjadi pusat-pusat peradaban masyarakat pada masa itu. Bangli terkenal akan banyak tempat destinasi wisatanya yang mana salah satu tempat yang selalu menjadi destinasi incaran baik wisata lokal maupun wisata mancanegara yakni Taman Wisata Alam Gunung Batur. Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis akan melakukan pembahasan mengenai analisis kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Bangli dalam Upaya menuju pembangunan berkelanjutan dan konservasi alam khususnya di Taman Wisata Alam Gunung Batur. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sesuai dengan aturan yang termuat dalam Peraturan Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 diharapkan Masyarakat dan pemangku kepentingan tetap ikut terlibat dalam menjaga lingkungan hidup dalam upaya pembangunan berkelanjutan serta konservasi alam khususnya pada Taman Wisata Alam Gunung Batur yang ada di Kabupaten Bangli agar tetap ajeg dan lestari senantiasa tetap menjadi daya tarik wisatawan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM KOMUNIKASI PUBLIK MEDIA SOSIAL PADA KAUM MILENIAL DI KOTA DENPASAR Rahayu, Dewi Anita
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 1 (2024): Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i1.982

Abstract

Abstrak – Sistem pemerintahan di Indonesia pada era reformasi ini membawa perubahan paradigma, yang menuntut Indonesia memberikan ruang kepada publik untuk mengakses berbagai informasi menyangkut kepentingan publik yang dikendalikan oleh pemerintah. Hak atas Informasi Publik merupakan hak masyarakat yang dijamin Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap lembaga dan badan publik harus menyediakan staf khusus bagian pelayanan masyarakat dibidang informasi. Tugas pokok dari staf komunikasi dan informatika dalam tingkat nasional, provinsi, kabupaten, maupun daerah. Melalui teknologi media digital yang berkembang komunikasi informasi menggunakan cara alternatif utama dalam menghadapi era milenial yang sangat kompetitif dan interaktif. Penyampaian informasi publik di era milenial ini yang banyak mempergunakan teknologi, layanan publik dari suatu lembaga pemerintahan ataupun organisasi yang memandang kualitas dan kepuasannya.Kata Kunci: Informasi Publik, Keterbukaan Informasi Publik,MilenialAbstract - The system of government in Indonesia in the reform era brought about a paradigm shift, which demanded that Indonesia provide space for the public to access various information concerning public interests which are controlled by the government. The right to public information is a public right that is guaranteed by Law, Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. Every institution and public body must provide special staff for public services in the field of information. The main duties of communications and informatics staff at the national, provincial, district and regional levels. Through digital media technology, information communication is developing using the main alternative ways in dealing with the highly competitive and interactive millennial era. Submission of public information in this millennial era which uses a lot of technology, public services from a government institution or organization that views quality and satisfaction Keywords: Public Information, Openness of Public Information, Millennials
PERDEBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENENTUAN HASIL AKHIR SENGKETA TANAH DI KALIMANTAN YANG DI JADIKAN SEBAGAI IBU KOTA NEGARA INDONESIA GEOPOLITIK DI INDONESIA Firman, A Masse; Saravistha, Deli Bunga
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i2.1082

Abstract

A dispute is a difference of interest between individuals or institutions on the same object that is manifested in the relationships between them. On August 26, 2019, President Joko Widodo announced the transfer of the country's capital (IKN) to East Kalimantan Province. To begin with, the National Development Planning Agency (Bappenas) has investigated various aspects related to the stage of ICT transfer. These include the economic impact, regional readiness, and the potential development of industrial areas. In the preventive protection of the law, the government should take into account the fate of the local citizens when making plans for the development of the ICT area, both in making decisions and decisions related to the construction of the Nusantara ICT. Following the decision to transfer the capital of Nusantara to the East Kalimantan Province, the transfer of land rights has increased, according to data from the Regional Office of the National Agriculture Authority of the East Calimantan province. By 2020, the rights to land were transferred through a sale agreement at 175 locations in the territory of the capital of Nusantara. By 2021, the number of transactions has increased significantly to 294. Based on these backgrounds, researchers are interested in conducting research entitled “Debate on the Implementation of the Final Decision of the Land Dispute in Kalimantan which is to be made the capital of Indonesia”, through two issues to be discussed, namely, First, the setting up of land freezing as part of the ICT program in East Kalimanthan and Second, on the social impact of the land-freezing program on citizens in particular in East Calimantan. The research method in this research uses normative law research.
ANALISIS PEMILIH POLITIK TERHADAP LINGKAR BAYANG-BAYANG POLITIK UANG (KLIENTISME) DALAM KEBIJAKAN BAWASLU DI KABUPATEN BADUNG Selawa, Dewa Putu; Kasna, I Ketut
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 1 (2024): Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i1.1036

Abstract

Wacana politik dalam kebijakan bawaslu di Badung, pada dasarnya untuk mewujudkn peningkatan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat dalam segala aspeknya. Hal ini berarti dengan pemilih politik dan masyarakat diharapkan mendapatkan  kesejahteraan lahir dan batin baik materiil maupun spiritual. Dalam pemilih politik di Kabupaten Badung  justru mendapat tantangan serta pergulatan politik yang sangat mendalam karena sejak tahun 2019-2024, berbagai kepentingan telah dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Badung     Penelitian analisis pemilih politik terhadap lingkar byang-bayang politik uang (klientisme) dalam kebijakan bawaslu di kabupaten badung ini, membahas secara deskriptif konflik kepentingan tersebut dengan menggunakan teori party-id Dahrendorf, teori vote buying. Dengan analisis data secara deskriptif kualitatif, kajian ini menggunakan metode kualitatif, observasi, wawancara, dan dokumentasi, pertanyaan permasalahan mencangkup bentuk, faktor-faktor, dan makna/ dampak konflik kepentingan pemilih politik terhadap lingkar bayang-bayang politik uang.     Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan pemilih kepentingan terjadi karena ada dua kepentingan besar yang sangat tidak sejalan, yaitu antara kepentingan partai politik dengan kepentingan masyarakat yang rencnanya meraup lebih banyak dalam pemetan suara. Dalm prosesnya pihak partai politik didukung oleh ketua umum partai politik melalui hegemoni kekuasaan yang dimilikinya. Sedangkan masyarakat setempat oleh kelompok-kelompok kritis dalam masyarakat Badung. Hegemoni yang dilakukan dengan wacana yang dibahas oleh partai politik setempat dan kelompok msyarakt yang mendukungnya dengan hegemoni tandingan berupa wacana pula. Dalam hal ini kekuatan partai politik yang dimiliki dalam pemilih politik dapay memenangkan dan meraup suara di Kabupaten Badung.Kata kunci : konflik kepentingan, pemilih politik hegemoni dan wacan lingkar baying-bayang politik uang.

Page 16 of 19 | Total Record : 181

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 01 (2025): Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 1 (2024): Cakrawarti Vol 6, No 2 (2023): Cakrawarti Vol 6, No 1 (2023): Cakrawarti Vol 5, No 1 (2022): Cakrawarti Vol. 5 No. 1 Vol 5, No 2 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue