cover
Contact Name
Emma Ratna Sari Moedy. S.Sos., M.AP
Contact Email
emmamoedy@gmail.com
Phone
+6289617601945
Journal Mail Official
cakrawarti@universitasmahendradatta.ac.id
Editorial Address
Jalan Ken Arok No.10-12, Peguyangan, Denpasar-Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Cakrawarti
ISSN : 26205173     EISSN : 27235572     DOI : https://doi.org/10.47532/jic.v3i2
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Cakrawarti is an open access, and peer-reviewed journal. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and political issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism.
Articles 181 Documents
WARISAN BUDAYA DAN PARIWISATA BERTANGGUNG JAWAB Kasna, I Ketut
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 8, No 01 (2025): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v8i01.1200

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana penerapan prinsip-prinsip Pariwisata Bertanggungjawab di Desa Wisata di Bali dan mengetahui apa sajakah manfaat yang diterima oleh masyarakat sekitar Desa Wisata di Bali. Berdasarkan dari data yang diperoleh, Desa Wisata di Bali sudah menerapkan prinsip-prinsip Pariwisata Bertanggungjawab dengan cukup baik. Kegiatan yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip pariwisata bertanggungjawab adalah seperti penanaman pohon mangga, pengadaan tempat sampah, terbentuknya lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat, adanya kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian warisan budaya, terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dengan wisatawan, adanya kegiatan untuk meminimalisasi dampak negatif ekonomi, sosial dan budaya. Namun demikian, pada penerapan prinsip-prinsip pariwisata bertanggungjawab masih ada yang harus diperbaiki sehingga bisa lebih maksimal. Meningkatnya kemakmuran penduduk dunia membuat perjalanan wisata menjadi suatu kebutuhan bagi kehidupan modern. Majunya teknologi komunikasi dan transportasi semakin memudahkan wisatawan untuk melakukan sebuah perjalanan wisata. Perkembangan pariwisata masal secara nyata telah banyak memberikan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan alam. Oleh sebab itu munculah Pariwisata Bertanggungjawab yang merupakan hasil koreksi terhadap perkembangan pariwisata masal tersebut agar dapat meminimalisasi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata sebagai grasto politik di era baru . Kata Kunci: Pariwisata Bertanggungjawab, Desa WisataResponsible Tourism, Tourism Village
KINERJA PEGAWAI DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BADUNG Adhika, I Nyoman Resa; Ardianti, Putu Novia Hapsari; Putra, I Komang Trisna Eka
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 8, No 01 (2025): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v8i01.1199

Abstract

Low employee performance is one of the symptoms that can damage conditions in an organization. At the Badung Regency Fire and Rescue Service there are still problems related to employee performance which have an impact on organizational performance. This is because there are still obstacles related to individual characteristics, organizational characteristics and employee work discipline that still need to be improved. This research aims to determine the influence of individual characteristics, organizational characteristics and work discipline on employee performance. The location of this research is the Badung Regency Fire and Rescue Service. The population and sample amounted to 80 employees at the Badung Regency Fire and Rescue Service. Data analysis techniques use validity tests, reliability tests, multiple linear regression analysis, classical assumption tests, multiple correlation analysis, coefficient of determination analysis, F test and T test. The research results show that: (1) work discipline has a significant positive effect on employee performance, where the regression coefficient value is 0.347 and the significance value is 0.005 (2) organizational characteristics have a significant positive effect on employee performance, where the regression coefficient value is 0.373 and the significance value is 0.000 ( 3) work discipline has a significant positive effect on employee performance, where the regression coefficient value is 0.219 and the significance value is 0.000.
ANALISIS PERAN BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA DIGITAL Wahyuni, Made Dewi; Sudiari, Made; Murdiati, Ni Ketut; Kapu, Maria Oktaviani
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 8, No 01 (2025): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v8i01.1258

Abstract

The digital era has brought significant changes in government governance, including the implementation of public policies. The bureaucracy, as one of the main actors in this process, faces the challenge of adapting to developments in information and communication technology (ICT) in order to increase efficiency, transparency and accountability. This research aims to analyze the role of bureaucracy in implementing public policy in the digital era, with a focus on the use of digital technology to support administrative processes and decision making. The approach used is a qualitative method with data collection through in-depth interviews, document studies and participant observation. This research also explores factors that influence the effectiveness of bureaucracy in adopting digital innovation, such as human resource capacity, technological infrastructure support, and supportive regulations. It is hoped that the research results can provide theoretical and practical contributions in understanding the dynamics of bureaucracy in the midst of digital transformation, as well as provide recommendations for developing policies that are adaptive and responsive to community needs. Thus, this research can be a stepping stone in encouraging a bureaucracy that is more professional and oriented towards technology-based public services in the future.
PENGARUH KEBIJAKAN MAJELIS DESA ADAT TERHADAP KETENTERAMAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BALI Muliani, Ni Ketut Eka
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 8, No 01 (2025): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v8i01.1254

Abstract

Bali sebagai destinasi utama pariwisata nasional dan dunia telahmemberikan kontribusi positif bagi Bali sendiri maupun nasional. Serbuan pendudukpendatang akibat pengaruh di sektor pariwisata dengan beragam latar belakang, etnis,profesi dan tujuan, menjadikan permasalahan tersendiri yang cukup komplek bagi Baliterutama daerah yang kaya sektor pariwisatanya. Namun, di sisi lain permasalahanterhadap ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Bali maka Pemerintah Provinsi Baliuntuk meningkatkan dan mempertahankankualitas tata kelola Desa Adat adalahmembentuk Majelis Desa Adat (MDA) pada Tahun 2019 berdasarkan Perda Desa Adatdi Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan MDA terhadapketentraman dan kesejahteraan masyarakat Bali sangat berpengaruh bagi masyarakat Balidan Lembaga untuk menjaga eksistensi khususnya Desa Adat dan Masyarakat Bali, sertasebagai upaya menghindari konflik dari dampak permasalahan yang sering timbul dimasyarakat, khususnya yang terkait dengan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat,kebijakan Majelis Desa Adat dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Mufakat(gilik-saguluk, parasparo) berdasarkan Awig-Awig berlaku, tata kelola mikro “ DesaMawacara” di level Desa Adat serta tat kelola makro “ Bali Mawacara” di level supra-Desa Adat dilaksnakan secara konsisten, terstruktur, sistematis dan massif maka PerdaDesa Adat di Bali dapat mentransformasika Desa Adat di bali dari Desa Adat tradisionalmenjadi Desa Adat yang maju, modern, sekaligus memberikan kesejahteraan, kedamaian,ketentraman dan kebahagiaan bagi Krama Desa Adat/ Masyarakat adat.
PERANAN DESA ADAT DALAM TATA KELOLA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DALAM PERSPEKTIF NILAI KEARIFAN LOKAL DI DESA PUNGGUL KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG Badrika, I Nyoman Alit
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 8, No 01 (2025): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v8i01.1255

Abstract

LPD sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro sangatlah berkembangpesat di Provinsi Bali. LPD dikatakan sebagai pusat usaha sektor informal. EksistensiLPD sebagai lembaga perkreditan di desa telah diakui keberadaannya berdasarkanhukum adat. Tahun 2020 LPD di Bali berjumlah sekitar 1.433 LPD dari total 1.485 DesaAdat di Bali yang lebih banyak melayani pinjaman bagi masyarakat desa untuk berbagaikeperluan. Oleh karena itu didalam pengurusan LPD haruslah dikelola dengan baik,benar, transparansi agar tidak terjadi penyalahgunaan LPD didalam pengelolaan danperuntukannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitianhukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukumnormatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitianhukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalahpenelitian hukum yang menggunakan data primer. Berdasarkan hasil pra penelitian inidapat disimpulkan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan baik itu Pengurus danpengelola LPD menimbulkan sengketa. Sengketa yang dilakukan oleh Pengurus danpengelola LPD menimbulkan konflik kepentingan baik antara pengurus dengan kramaadat atau antar pengurus dan pengelola baik dalam tugas dan fungsi kewenangannya.Sengketa permasalahan adat di Desa dalam ruang lingkup LPD baik itu terindikasi yangmenimbulkan kerugian desa ataupun pelanggaran Peraturan Perundang Undangan yangberlaku seringkali sengketa tersebut diselesaikan melalui hukum Nasional dibandingkandengan hukum adat yang berlaku di suatu wilayah LPD.
PELAKSANAAN FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK DAN REKRUTMEN KEPEMIMPINAN POLITIK PARTAI POLITIK DI INDONESIA Sutmasa, Yosep Gede
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 8, No 01 (2025): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan politik dan rekrutmen kepemimpinan politik adalah fungsi penting yang harus dilakukan partai politik sebagai salah satu pilar negara demokrasi. Pendidikan politik bertujuan meningkatkan literasi politik masayarakat sehingga dengan penuh kesadaran bisa ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan politik, sementara rekrutmen kepempinan politik bertujuan menghadirkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Meskipun partai-partai politik cenderung telah memiliki program bahkan unit/badan khusus terkait dengan pendidikan politik, demikian juga pola dan mekanisme rekrutmen kepemimpinan politik di internal partai, fungsi itu belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apa saja fungsi pendidikan politik yang dilaksnakan oleh partai politik di Indonesia; bagaimana proses rekrutmen kepemimpinan politik di partai politik; dan apa dampak pendidikan politik terhadap kualitas kepemimpinan politik di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dengan studi dokumenter, ditemukan bahwa melalui berbagai program pendidikan politik, partai-partai politik berusaha untuk mendidik anggotanya mengenai nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi politik. Selain itu, proses rekrutmen kepemimpinan politik menunjukkan bahwa kriteria pemilihan pemimpin partai didasarkan pada integritas, kapasitas, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Namun, tantangan dalam pelaksanaan pendidikan politik dan rekrutmen kepemimpinan politik masih ada, seperti hambatan internal dan pengaruh eksternal yang dapat mengganggu proses ini. 
IMPLEMENTATION OF THE LEVY POLICY FOR FOREIGN TOURISTS FOR THE PROTECTION OF BALI'S CULTURE AND NATURAL ENVIRONMENT Rimbawan, I Putu Dedy; Putra, I Made Luhur Adi
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 8, No 01 (2025): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v8i01.1207

Abstract

Bali Island, as an international tourist destination, is known for its natural beauty and cultural richness. However, the increasing number of foreign tourists poses significant challenges to the preservation of culture and the environment. To address this issue, the Bali Provincial Government has implemented a levy policy for foreign tourists, regulated by Bali Regional Regulation Number 6 of 2023 concerning Tourist Contributions for the Protection of Bali's Natural Environment and Culture. This policy aims to collect funds allocated for the protection of local culture and environmental preservation. This research aims to analyze the implementation of the levy policy and assess its impact on Balinese culture and environment. The research method used is a qualitative descriptive approach, with data collection through interviews, observations, and documentation studies. Interviews were conducted with various stakeholders, such as local government, tourism managers, traditional leaders, and foreign tourists. The data obtained were analyzed using thematic analysis techniques to identify challenges and opportunities in the implementation of this policy. Research results indicate that the levy policy based on Bali Regional Regulation Number 6 of 2023 has great potential in supporting the preservation of culture and the environment. However, several key challenges in the implementation of this policy include a lack of understanding among tourists, suboptimal fund management, and the need to enhance local community involvement. To enhance the effectiveness of this policy, more intensive socialization to foreign tourists, more transparent fund management, and active participation from the Balinese community are needed.
Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda dalam Mewujudkan Pemilihan Umum (PEMILU) yang Berintegritas di Kota Denpasar Wikrama, Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima; Indriastuti, Regina Citra; Setiawati, Ni Putu Ari
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 8, No 01 (2025): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v8i01.1234

Abstract

Generasi muda di perkirakan menjadi kelompok pemilih dengan proporsi yang sangat besar, di kota Denpasar sendiri mencapai 52% di pemilu 2024. Potensi itu harus dimaksimalkan negara sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia ditengah tantangan bonus demografi dalam kemajuan demokrasi Indonesia. Perbedaan latar belakang tingkat Pendidikan menjadi penyebab ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik termasuk aksesibilitas sumber daya informasi. Mendorong pada apatisme dan pragmatisme dikalangan pemuda. Minimnya Pendidikan tentang politik kewarganegaraan menjadi suatu dilema dan konsekuensinya logis, dimana negara ingin pemilu berkualitas. Jika kita lihat beberapa tahun belakang, minat tentang politik dikalangan generasi muda sangat minim, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap pentingnya politik untuk kemajuan negara Indonesia. Dimana hal ini juga akan berpengaruh terhadap kualitas dumber daya manusia itu sendiri, yang dimaksud pada hal ini adalah generasi muda. Kata kunci: Pendidikan Politik, Pemilihan Umum, Generasi Manusia. Abstract –The millennial generation is estimated to be a voter group with a very large proportion, in the city of Denpasar itself reaching 52% in the 2024 elections. This potential must be maximized by the state as an effort to increase human resources amidst the challenges of the demographic bonus in the progress of Indonesian democracy. Differences in educational background levels are the cause of social, economic and political inequality, including the accessibility of information resources. Encouraging apathy and pragmatism among youth. The lack of education about civic politics is a dilemma and the consequences are logical, where the country wants quality elections. If we look at the past few years, interest in politics among the younger generation is very minimal, this is due to a lack of socialization regarding the importance of politics for the progress of the Indonesian state. Where this will also affect the quality of human resources themselves, what is meant by this is the younger generation
ANALISIS PERAN MANAGEMEN DAN KEBIJAKAN PELAYANAN KOMPLEMENTER DALAM PEMECAHAN MASALAH KESEHATAN Arwidiana, Dewa Putu; Andriana, Kiki Rizki Fista
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 8, No 01 (2025): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v8i01.1256

Abstract

Masalah Kesehatan masyarakat di Indonesia umumnya disebabkan karenarendahnya tingkat sosial ekonomi, yang mengakibatkan ketidak mampuan dan ketidaktahuan dalam berbagai hal, khususnya dalam memelihara diri mereka sendiri (self-care).Masalah Kesehatan jika dibiarkan akan menyebabkan masalah yang meningkat terhadapindividu, keluarga, maupun masyarakat. Dampak dari permasalahan ini adalahmenurunnya kesejahteraan dan kesehatan keluarga serta masyarakat secara keseluruhan.Keadaan ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas keluarga dan masyarakatuntuk menghasilkan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang selanjutnyamembuat kondisi sosial ekonomi keluarga dan masyarakat semakin rendah, demikianseterusnya berputar sebagai suatu siklus yang tidak berujung, sehingga diperlukan peranadministrasi dalam mengimplementasikan kebijakanPenelitian ini bertujuanmenganalisis peran administrasi dan kebijakan pelayanan komplementer dalammemecahkan masalah kesehatan. Metode penelitian menggunakan studi kasus dengananalisis data sekunder dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwaadministrasi dan kebijakan pelayanan komplementer berperan penting dalammeningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mengurangi biaya kesehatan, danmeningkatkan kepuasan pasien. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilanpelayanan komplementer adalah koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya,dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perluasan pelayanankomplementer dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitashidup dan kesehatan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BANGLI Ariati, Ni Kadek; Sedia, I Wayan; Junaedy, I Kadek Dede
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 8, No 01 (2025): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v8i01.1247

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pasar tradisional dan pasar modern, serta mendorong keberlanjutan ekonomi lokal melalui pengaturan zonasi, pembatasan jumlah, waktu operasional, dan jarak minimal. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan optimal. Pelanggaran aturan jarak minimal 500 meter antara pasar tradisional dan pasar modern menjadi salah satu permasalahan utama, yang berdampak pada penurunan daya saing pasar tradisional. Pasar modern menawarkan berbagai keunggulan seperti kenyamanan, promosi agresif, dan harga kompetitif, sehingga menarik minat konsumen dan menggeser preferensi belanja dari pasar tradisional.Selain itu, lemahnya pengawasan oleh pihak berwenang, seperti Satpol PP dan Dinas Perdagangan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi, memperburuk situasi ini. Dampak negatif lain termasuk melemahnya keberlanjutan pasar tradisional yang sebagian besar diisi oleh pedagang kecil dan menengah, serta meningkatnya ketimpangan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan daya saing pasar tradisional, penelitian ini merekomendasikan perbaikan kebijakan, termasuk revisi Perda, penguatan pengawasan, pemberian insentif bagi pedagang pasar tradisional, serta modernisasi fasilitas pasar. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pasar tradisional dan pasar modern, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bangli.