cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Emma Ratna Sari Moedy. S.Sos., M.AP
Contact Email
emmamoedy@gmail.com
Phone
+6289617601945
Journal Mail Official
cakrawarti@universitasmahendradatta.ac.id
Editorial Address
Jalan Ken Arok No.10-12, Peguyangan, Denpasar-Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Published by Universitas Mahendradatta
ISSN : 26205173     EISSN : 27235572     DOI : https://doi.org/10.47532/jic.v3i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Cakrawarti is an open access, and peer-reviewed journal. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and political issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 181 Documents
 15   16   17   18   19 
EFFECTIVENESS OF BAWASLU SUPERVISION IN REALISING HONEST AND FAIR GENERAL ELECTION IN GIANYAR DISTRICT Tirtawati, Ida Ayu Gede; Sutiani, Ni Wayan; Asaf, Abdul Samad; Selawa, Dewa Putu
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 1 (2024): Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i1.960

Abstract

Pemilihan umum telah menjadi fenomena global dan telah dipraktikkan, baik di negara yang telah maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperkuat wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus mampu bekerja sinergis bersama seluruh elemen bangsa untuk mengawasi dan menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui peran, upaya dan efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)  dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil di Kabupaten Gianyar. Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat dan pimpinan serta pegawai Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Gianyar (Bawaslu) yang berjumlah 17 orang. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Jenis  data dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bawaslu Kabupaten Gianyar dalam menyelengarakan pemilu yang langsung, luas, bebas, jujur dan adil di Kabupaten Gianyar  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 belum bekerja semaksimal mungkin karena tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara, maka dari itu harus ada partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum karena dengan adahnya partisispasi masyarakat dalam mengjalankan proses pemilihan umum yang jujur dan adil. Bawaslu Kabupaten Gianyar dalam menjalankan kinerjanya dasar hukum atau tumpuan yang digunakan Bawaslu Kabupaten Gianyar adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan telah menjalankannya sesuai dengan Undang-undang tersebut. Kinerja Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan selama masa pemilu dikatakan efektif, hal ini dikarenakan dalam menjalankan kinerjanya Bawaslu telah memenuhi tolak ukur sebuah kinerja yang dikatakan efektif dengan capaian prestasi yaitu tercapainya pemilu yang aman di Kabupaten Gianyar. 
PEMBENTUKAN KARAKTER BERBASIS NILAI NILAI PANCASILA PADA GENERASI Z DARI PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE Setiawati, Ni Putu Ari; Wedakarna MWS, Shri IGN Arya; Sudiarkajaya, I Made; Kurniawan, I Gde Surya
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i2.1158

Abstract

Generasi Z (Gen Z) dikenal sebagai generasi yang belum pernah merasakan dunia tanpa internet dan teknologi digital. Sebagai generasi yang paling terhubung secara digital, Gen Z berpikir, berinteraksi, dan bekerja secara berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Ciri- ciri Generasi Z seperti keterbukaan informasi, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan bekerja sama membuka peluang besar untuk membangun negara dengan ide-ide inovatif dan kreatif. Sebagai digital native, Gen Zmemiliki keterampilan teknis yang tinggi, dapat melakukan banyak tugas, dan beradaptasi terhadap perubahan. Meski identitas Gen Z memiliki banyak aspek positif, namun tidak dapat dipungkiri juga terdapat banyak aspek negatif yang perlu diperhatikan, terutama jika menyangkut nilai-nilai Pancasila. Terpaparnya informasi yang tidak disaring di media sosial dapat menimbulkan informasi negatif yang melanggar nilai- nilai luhur bangsa. Meski Generasi Z memiliki banyak potensi positif yang bisa dikembangkan, namun ada juga beberapa aspek negatif yang perlu diwaspadai, khususnya terkait nilai-nilai Pancasila. Penting bagi masyarakat, pendidik, dan pemerintah untuk bersama-sama menerapkan strategi collaborative governance yang efektif guna memastikan generasi ini mewujudkan nilai-nilai luhur dan pengembangan keterampilan yang menjadi landasan bangsa Indonesia. Hal ini memungkinkan mereka menjadi generasi teknologi, namun juga menjadi generasi pemimpin dalam hal budaya dan tradisi. Penggabungan nilai-nilai Pancasila hendaknya dilakukan dalam konteks, memberikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, dan mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Pembinaan Pancasila juga harus dikemas secara positif dan relevan dalam kehidupan sehari-hari.
PENGATURAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT UU. NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Sutiani, Wayan
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i2.1093

Abstract

Netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi fokus perbincangan yang sensitif di masyarakat, menjadi tolok ukur akan harapan besar dan selayaknya ASN terbebas dari intervensi politik praktis, tidak hanya menjadi pengurus bahkan menjadi simpatisan pun merupakan hal terlarang. Dalam hal ini ASN merupakan unsur dalam terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil dan merata. Kedudukan aparatur negara merupakan sebuah unsur abdi masyarakat dan memiliki mental loyalitas tinggi terhadap negara. Hal ini secara tidak langsung Aparatur Sipil Negara dituntut harus bersikap netral dari pengaruh semua golongan partai politik serta tidak diskriminatif terhadap pelayanan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 1) Konsep Birokrasi Yang Netral dan Bebas Dari Intervensi Politik Bagi Aparatur Sipil Negara; 2) mengetahui pengaturan netralitas ASN dalam Pemiihan Umum Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pengumpulan data dengan studi dokumentasi. Teknik analisis data dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Konsep birokrasi yang netral dan bebas dari intervensi politik hendaknya berdasarkan pada kualifikasi Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit, yang berdasarkan pada kualifkasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang poltik, ras, warna kulit, agama, asal- usul, jenis kelamin, status pernikahan, umum, atau kondisi kecacatan.  Pengaturah Netralitas ASN dalam Pemilu diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 , dimana ASN wajib menjaga netralitasnya dengan cara terbebas dari pengaruh maupun intervensi semua golongan dan partai politik. Meskipun harus netral, PNS boleh ikut pemilu untuk menyalurkan hak pilihnya. 
AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI DESA TAJA MULYA KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN Valentin, Puput; -, Isabella; -, Amaliatulwalidain
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 1 (2024): Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i1.943

Abstract

This study aims to find out how the village head is accountable for road construction in Taja Mulya Village, Betung District, Banyuasin Regency. In this study, researchers used qualitative methods because the data generated in this study were in the form of written and spoken words so that they were able to describe the situation in Taja Mulya Village. The qualitative method approach used by researchers in this study is a case study, data collection techniques consist of three methods, namely observation, interviews, documentation. And data analysis techniques by processing, reading all the data, starting coding all the data, applying the coding process, then showing how the descriptions and themes are expressed in the form of narrative and data analysis. This study uses the theory of accountability from Syahrudin Rasul, there are 5 (five) indicators, namely 1. Honesty and Law 2. Managerial 3. Program 4. Policy 5. Finance. the results of the research it was found that the accountability of the village head in road construction in Taja Mulya Village was not effective enough because there were still many damaged roads and also many roads that had not been cast or were still in dirt. The problems in the road construction process are constrained funds for the construction and repair of village roads so that road construction carried out in villages uses more funds from third parties such as the aspirations of the DPRD. The suggestion in this research is that the village government is more concerned with and pays more attention to the condition of village road construction and prioritizes the construction of damaged roads in order to facilitate access to schools and to the gardens where the community works. Keywords: Accountability, Development of village infrastructure, Village roads
IMPLIKASI RESTORATIVE JUSTICE PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP Yahya, Muhammad; Saravistha, Deli Bunga
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i2.1095

Abstract

Salah satu agenda hukum nasional adalah pembaharuan KUHP, yang telah muncul sejak tahun 60-an. KUHP yang sekarang digunakan di Indonesia berasal dari hukum kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht), yang pada praktiknya sudah tidak sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini. Sebagai Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum, perubahan dari KUHP lama ke KUHP baru, khususnya perubahan yang dibuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dikatakan oleh beberapa ahli bahwa pembaharuan hukum KUHP ini dibuat untuk memperbaiki masalah dan melindungi orang miskin. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) menggunakan sistem pemidanaan dua jalur, yang memungkinkan di antara lain pelaku tindak pidana untuk dijatuhi sanksi pidana Penelitian ini akan menentukan bagaimana kebijakan restoratif yang dimaksud diterapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena apakah restorative justice yang tertuang dalam undang-undang terkait restorasi diatur dalam undang-undang terkait restorasi. Penelitian ini akan menentukan apakah restorasi keadilan yang diinginkan masyarakat telah dimasukkan dan diterapkan dalam setiap pasal baru dari Konstitusi Republik Indonesia (KUHP). Ini karena terciptanya restorasi keadilan berdampak pada kehidupan masyarakat di masa mendatang. Hasil penelitian ini adalah Konsep restorative justice berfokus pada pemulihan dan menolak pemidanaan sebagai pembalasan. Dalam hal politik hukum nasional, hukum yang berlaku harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui restorative justice dalam Undang-Undang Hukum Pidana, kehendak tuntutan masyarakat telah dipenuhi. Namun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2), penerapan restorative justice belum sepenuhnya diterapkan. hukum menurut Undang-Undang Hukum
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS I DENPASAR UTARA Arwidiana, Dewa Putu; Sudiari, Made
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 1 (2024): Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i1.1023

Abstract

Abstrak – Visi dan Misi Pembangunan Bali periode tahun 2018- 2023 Nagun Sat Kerthi Loka Bali, maka arah kebijakan dan program Pembangunan Bali dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana yang dituangkan dalam dua kelompok program yaitu, program prioritas dan program pendukung. Pengembangan kebijakan sekaligus mendukung kearifan local dan budaya Bali yang kaya dengan adat dan istiadatnya serta mengkombinasikan dengan sumber daya alam. Kolaborasi pelayanan Kesehatan yang bersifat holistic melalui pelayanan Kesehatan tradisional  terpadu dengan adat dan sumber daya alam akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan daya Tarik bagi wisatawan. Pelayanan kesehatan tradisional telah menjadi bagian integral dari sistem kesehatan di banyak negara. Namun, implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tradisional masih menghadapi tantangan yang signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tradisional di lokasi penelitian, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner terkait pelayanan kesehatan tradisional. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis secara univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tradisional di di wilayah kerja puskesmas 1 Denpasar Utara menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya dukungan dari sektor kesehatan konvensional, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan tradisional, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tradisional. Faktor-faktor tersebut meliputi adanya kerjasama yang kuat antara pihak-pihak terkait, pendidikan dan pelatihan bagi praktisi kesehatan tradisional, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan kesehatan tradisional. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan dalam mengatasi tantangan implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tradisional. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tradisional dan memperkuat peran pelayanan kesehatan tradisional dalam sistem kesehatan secara keseluruhan
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DIKABUPATEN KLUNGKUNG Rahman, Muhamad Abdul; Sutmasa, Yoseph Gede; Kasna, I Ketut
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 1 (2024): Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i1.979

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Klungkung. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh KPUD Klungkung dalam merangsang partisipasi pemilih dalam konteks Pemilihan Umum Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota KPUD, pemangku kepentingan terkait, dan pemilih di Kabupaten Klungkung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPUD Klungkung telah mengimplementasikan berbagai tindakan strategis, termasuk kampanye sosialisasi yang intensif, pendidikan pemilih di sekolah-sekolah, pemanfaatan media sosial, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan media massa lokal. Selain itu, KPUD Klungkung juga fokus pada upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan memastikan aksesibilitas bagi pemilih dengan kebutuhan khusus. Penelitian ini memberikan wawasan tentang peran aktif KPUD Klungkung dalam mendorong partisipasi pemilih dalam konteks lokal, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang upaya meningkatkan partisipasi dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia. Namun, meskipun ada upaya yang signifikan, beberapa tantangan juga diidentifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPUD Klungkung. Terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, terutama di tingkat daerah, menjadi kendala dalam mengimplementasikan strategi yang lebih luas dan efektif. Selain itu, kesadaran politik dan partisipasi masyarakat masih memerlukan peningkatan, terutama di kalangan pemilih muda yang cenderung kurang berminat terhadap proses politik. Peningkatan partisipasi pemilih di Kabupaten Klungkung menjadi esensial karena pemilihan daerah memiliki dampak langsung pada pembangunan dan pengambilan kebijakan lokal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara KPUD Klungkung, pemerintah daerah, LSM, pendidik, dan media massa untuk mengatasi tantangan dan memperkuat strategi yang ada. Peningkatan literasi politik masyarakat, akses informasi yang lebih baik, serta pemberdayaan pemilih muda dan kelompok marginal akan menjadi fokus penting dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Klungkung.  
Dampak Marketing Politik Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih (Paket Desa Sejahtera) Bagi Generasi Millenial Pada Pilkada Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara Tiza, Agustinus Longa; Suni, Melkianus; Kolne, Yakobus
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i2.1061

Abstract

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui sejauhmana dampak marketing politik calon Bupati dan wakil Bupati terpilih (Paket Desa Sejahtera) bagi generasi Milenial pada Pemilukada 2020 di Kabupaten Timor Tengah Utara. Adapun hal lainnya yakni dapat melihat sejauh mana stigma tentang pemasaran politik politisi atau kontestan bagi generasi milenial memiliki pengaruh yang sangat signifikan dengan memanfaatkan media sosial yang dikemas dalam hajatan politik sehingga dapat mempengaruhi pemilih milenial dalam menentukan hak suara dalam pilkada.Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif karena ingin meneliti pada pola kondisi obyek yang alamiah dan apa adanya. Dengan menggunakan pendekatan Fenomenologi untuk mendapatkan kedalaman informasi, maka menggunakan jenis metode pendekatan Fenomenologi. Informan yang ditentukan adalah pemilih milenial (rentang kelahiran 1982-2002 menurut teori generasi Howe dan Strauss) berada di Kabupaten Timor Tengah Utara yang berpartisipasi pada pemilukada Kabupaten TTU tahun 2020. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah informan yang mengalami atau di anggap mengetahui fenomena atau dikategorikan mampu memberikan informasi terkait dengan Marketing Politik Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih (Paket Desa Sejahtera). Oleh karena Peneliti belum mengetahui secara pasti orang – orang yang bisa dijadikan informan, maka penelitian mengunakan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketokohan kandidat, Tagline, Partai pengusung, Ruang bagi Milenial yang di gunakan oleh paket Desa Sejahtera mempengaruhi Pemilih Milenial untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Selain itu, mampu menaikkan elektabilitas Paket Desa Sejahtera
POLICY IMPLEMENTATION ANALYSIS ON RABIES CONTROL IN BALI PROVINCE Rimbawan, I Putu Dedy; Wahyuni, Made Dewi
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 1 (2024): Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i1.986

Abstract

Rabies or zoonotic disease is a very dangerous disease for warm-blooded animals and humans, so it receives very important attention from the government. This study aims to analyse the implementation of rabies control policies in Bali Province and to determine the influence of geographic information systems on the implementation of rabies control policies in Bali Province. This study uses qualitative research, data sourced from primary and secondary data with data collection techniques through observation and interviews, and using descriptive analysis. The results showed that cooperation with the private sector in the implementation of rabies control policies has been conducted and showed good results. Communication factors, human resources and authority, disposition, bureaucratic structure of the SOP showed good results, while budgetary resources and equipment resources were less than optimal. And the geographic information system has a positive impact, it just needs more socialisation to the community.  
STRATEGI MANAJERIAL DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK : STUDI KASUS DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BADUNG Rimbawan, I Putu Dedy; Sudiari, Ni Made; Dharma Husada, I Gede Githa
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 8, No 01 (2025): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v8i01.1230

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajerial yang diterapkan dalam peningkatan kualitas layanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Satu Pintu Kabupaten Badung. MPP merupakan salah satu inovasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik dengan lebih efisien dan tanpa birokrasi yang rumit. Namun, meskipun konsep ini memiliki potensi yang besar, penerapannya memerlukan dukungan strategi manajerial yang efektif agar dapat memberikan layanan yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam dengan pihak manajemen MPP dan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan layanan di MPP Kabupaten Badung. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja manajerial dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajerial yang diterapkan di MPP Kabupaten Badung mencakup perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, serta pengelolaan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang optimal. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, seperti hambatan dalam manajemen perubahan dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar MPP dapat lebih mengoptimalkan penggunaan teknologi, meningkatkan pelatihan pegawai, serta memperbaiki sistem evaluasi kinerja untuk memastikan layanan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan manajemen layanan publik yang lebih baik, khususnya di tingkat pemerintahan daerah.

Page 17 of 19 | Total Record : 181

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 01 (2025): Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 1 (2024): Cakrawarti Vol 6, No 2 (2023): Cakrawarti Vol 6, No 1 (2023): Cakrawarti Vol 5, No 1 (2022): Cakrawarti Vol. 5 No. 1 Vol 5, No 2 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue