Indonesia Berdaya
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of community services. Indonesia Berdaya particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of community services areas as follows: - Community Services, People and Health; - Training, Marketing, Appropriate Technology, Design; - Community Empowerment, Social Access; - Student Community Services; - Border Region, Less Developed Region; - Education for Sustainable Development.
Articles
747 Documents
<![CDATA[Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ]]>
<![CDATA[Ahmad Muzayyin]]>;
<![CDATA[M. Galang Asmara]]>;
<![CDATA[Muh. Risnain]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023541
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undang (statute approach), pendekatan konpseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kewenangan Kemenkumham NTB dalam pengharmonisasian Raperda Provinsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), diatur pada Pasal 58 dan Pasal 97D UU P3 yang menyebutkan bahwa kewenangan Kemenkumham NTB dalam proses pengharmonisasian semakin dipertegas dan mewajibkan Pemda untuk melakukan proses pengaharmonisasian terlebih dahulu di Kemenkumham NTB sebelum melanjutkan pada tahap selanjutnya. Apabila proses tersebut diabaikan maka tentu proses pembentukan Perda menjadi cacat prosedural, dan dapat dilakuan judicial review terhadap Raperda tesebut. Dan sebagai tindak lanjut dari UU 13 /2022 tersebut, terkait Pengharmonisasian Raperda, untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Kemenkumham NTB dan Pemda, Menkumham telah menyampaikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatn, dan Pemantapan Konsepsi Raperda dan Raperkada.]]>
<![CDATA[Peningkatan Derajat Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Pembuatan Sediaan Serbuk dan Sirup Jahe ]]>
<![CDATA[Khaliza Natasya Dilla]]>;
<![CDATA[Tuti Alawiyah]]>;
<![CDATA[Angga Irawan]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023535
<![CDATA[Seseorang dikatakan hipertensi jika memiliki tekanan darah yang melebihi batas normal. Penatalaksanaan mengurangi hipertensi yaitu dengan terapi farmakologis, terapi non farmakologis, dan terdapat juga terapi komplementer seperti terapi herbal dengan menggunakan tanaman herbal. Jahe memiliki khasiat untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit, salah satu manfaat jahe yaitu dapat menurunkan tekanan darah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat di Desa Paku Alam dengan pelatihan pembuatan inovasi olahan jahe berupa sediaan serbuk dan sirup. Metode pengabdian yang digunakan yaitu melalui pelatihan secara langsung, dengan memberikan materi tentang hipertensi, manfaat jahe serta memberikan pengetahuan tentang cara pengolahan produk jahe. Hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dilihat dari hasil pre-test dan post-test yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat dan tercapainya sebuah inovasi olahan serbuk dan sirup dari jahe. Pemanfaatan hasil perkebunan di Desa Paku alam dapat dikembangkan menjadi berbagai macam olahan seperti serbuk dan sirup jahe agar menambah nilai ekonomi masyarakat.]]>
<![CDATA[Workshop Pembelajaran Tematik Berbasis Metode Permainan (game method) Dalam Upaya Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan Bagi Guru- Guru SD.N Tegineneng Kabupaten Pesawaran ]]>
<![CDATA[Myristika Imanita]]>;
<![CDATA[Yustina Sri Ekwandari]]>;
<![CDATA[Maskun maskun]]>;
<![CDATA[Aprilia Triaristina]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023537
<![CDATA[Pembelajaran merupakan keterpaduan dua aktifitas diantaranya aktivitas mengajar dan belajar. Pada tingkat Sekolah Dasar telah diterapkan pendekatan pembelajaran tematik yang merupakan pembelajaran terpadu yakni menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Pada kenyataannya pembelajaran tematik masih memiliki beberapa kendala untuk diterapkan oleh guru-guru diantaranya guru belum memahami makna tematik yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Keberhasilan dalam pembelajaran tematik bukan sekedar dititik beratkan pada sarana prasarana ataupun media akan tetapi cara menyajikan pembelajaran juga perlu diperhatikan. Guru-guru harus memiliki keterampilan atau kreatifitas dalam menentukan bagaimana pembelajaran tematik itu disampaikan. Salahsatu cara yang dapat dilakukan adalah menentukan metode pembemjaaran yang tepat disesuaikan dengan kondisi dan karakter siswa. Melihat karakteristik siswa sekolah dasar yang senang bermain maka pengabdian ini akan memberikan pengetahuan pada guru-guru tentang metode permainan yang digunakan dalam proses pembelajaran tematik dalam memaksimalkan media/alat peraga sehingga tercapai situasi pembelsajarasn yang menyenangkan. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan guru-guru tentang metode permainan, mengenalkan macam-macam metode permainan yang dapat digunakan dalam pembelajaran tematik dan guru terampil dalam menentukan metode permainan dalam pembelajaran tematik. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah dengan menggunakan Metode Ceramah, Tanya Jawab dan simulasi.]]>
<![CDATA[Bagaimana Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Kecerdasan Emosional Guru ]]>
<![CDATA[Poniman Poniman]]>;
<![CDATA[Juni Suryanadi]]>;
<![CDATA[Ayu Andriningsih]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023543
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan kecerdasan emosional guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Bandar Lampung. Melibatkan 237 guru sebagai sampel, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan instrumen kuesioner tertutup. Hasil menunjukkan adanya pengaruh signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kecerdasan emosional guru, dengan kontribusi sebesar 31,5% variasi. Temuan ini mendukung literatur yang menunjukkan pentingnya kecerdasan emosional dalam pendidikan dan peran kepala sekolah dalam memfasilitasi pengembangannya. Penelitian ini menyarankan pentingnya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dirancang untuk membantu kepala sekolah mendukung pengembangan kecerdasan emosional guru. Mengingat tantangan pendidikan saat ini, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam area ini sangat diperlukan.]]>
<![CDATA[Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada ]]>
<![CDATA[Rizal Patoni]]>;
<![CDATA[Gatot DH Wibowo]]>;
<![CDATA[RR Cahyowati]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023528
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengubah putusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dan Bagaimanakah konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan dalam penyelesaian sengketa PEMILUKADA Penelitian ini merupakan jenis penelitian normative dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengubah putusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama, karena Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki karakteristik bersifat final dan mengikat (final and binding), maka tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh. sedangkan Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2). 2) Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan dalam penyelesaian sengketa PEMILUKADA tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 berdasarakan Putusan MK Nomor: 85/PUU-XX/2022, MK telah menafsirkan UUD 1945 tidak lagi Membedakan PEMILU Nasioanal dengan PEMILUKADA, secara sistematis jelas hal ini berakibat pada perubahan penafsiran atas kewenangan MK yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Bahwa MK telah memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sudah bersifat permanent.]]>
<![CDATA[Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak ]]>
<![CDATA[Suci Rizki Ananda]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023538
<![CDATA[Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mengatur terkait perlindungan terhadap perempuan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris yang dipaparkan secara deskriptif dengan memberikan gambaran terkait variable yang diangkat dalam penelitian dan mengimplementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan) terkait kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) sepanjang tahun 2022 tercatat bahwa terdapat 7 bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dewasa di NTB antara lain: Fisik, Psikis, Seksual, Eksploitasi, Trafficking, Penelantaran dan Kekerasan Lainnya. Dalam melaksanakan penyelenggaraan dan perlindungan terhadap perempuan maka dilaksanakannya langkah pencegahan, penganganan serta pemulihan terhadap korban kekerasan seperti melakukan rehabilitasi, pemberdayaan dan reintegrasi berkelanjutan terhadap perempuan dan memberikan pelayanan serta bantuan hukum kepada perempuan korban kekerasan dan menjunjung pembudayaan sistem sosial yang berdasarkan keadilan gender.]]>
<![CDATA[Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Negara Kesejahteraan ]]>
<![CDATA[Raudhea Vara Yulfa Chairy]]>;
<![CDATA[Elfrida Ratnawati Gultom]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023534
<![CDATA[Konsep dasar dari negara hukum kesejahteraan adalah pemerintah memiliki kewajiban tidak hanya mewujudkan keamanan atau ketertiban suatu negara, namun juga terkait dengan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemakmuran dari warga negaranya. Upaya untuk mewujudkan negara kesejahteraan tersebut salah satunya dilaksanakan dengan membuat kebijakan larangan jual beli pakaian bekas impor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keabsahan jual beli pakaian bekas impor dan mengkaji peran negara dalam perspektif negara kesejahteraan guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa jual beli pakaian bekas impor secara yuridis tidak memiliki keabashan, begitupun jika dilihat dari perspektif hukum perjanjian, karena perjanjian jual beli pakaian bekas impor tersebut bertentangan dengan syarat sah perjanjian yang keempat (kausal yang halal). Adapun dibuatnya kebijakan tersebut oleh pemerintah merupakan pelaksanaan fungsi mengatur dalam kerangka negara kesejahteraan, yang dimaksudkan dan diwujudkan dalam bentuk pembuatan norma hukum umum-abstrak in casu peraturan perundang-undangan (regel) casu quo UU Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan.]]>
<![CDATA[Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Perkara Pidana ]]>
<![CDATA[Iin Hidayatul Auliya]]>;
<![CDATA[Amiruddin Amiruddin]]>;
<![CDATA[Rina Khairani Pancaningrum]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023540
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa dasar dan batasan dari kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali perkara pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) Pasal 263 ayat (1) sudah mengatur secara limitatif yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali hanya terpidana atau ahli warisnya saja. Namun setelah terbitnya UU No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan perubahan atas UU No 16 Tahun 2004 di dalam Pasal 30C Huruf H disebutkan Jaksa diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan Peninjauan Kembali tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus Pasal 30C Huruf H UU No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.]]>
<![CDATA[Masa Depan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Online Dispute Resolution (ODR) ]]>
<![CDATA[Baiq Nanda Refina Githary Putri]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023531
<![CDATA[Perbankan syariah di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat. Seiring dengan perkembangan tersebut, dibutuhkan dukungan hukum (legal support) terhadap perbankan syariah dari berbagai aspek, salah satunya dalam hal penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dalam dunia perbankan dapat diselesaikan melalui dua jalur penyelesaian yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan jalur diluar pengadilan (non litigasi). Perkembangan penyelesaian sengketa non litigasi tersebut seiring perkembangan teknologi kemudian menghadirkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa berupa Online Dispute Resolution. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji landasan sosiologis Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan masa depan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Online Dispute Resolution. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Beberapa regulasi di Indonesia masih belum dapat mengakomodir penyelesaian sengketa di sektor perbankan syariah melalui mekanisme Online Dispute Resolution. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan pada masyarakat, khususnya nasabah. Terlebih Online Dispute Resolution memiliki banyak kelebihan, salah satunya adalah tidak perlu adanya proses penyelesaian sengketa secara tatap muka dan dapat dilakukan secara fleksibel.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Perhitungan Sistem Navigasi pada Wahana Tanpa Awak Untuk Mendukung Sistem Pertahanan Nasional di PT. AJISAKA ]]>
<![CDATA[Herlambang, Teguh]]>;
<![CDATA[Adinugroho, Mukhtar]]>;
<![CDATA[Yudianto, Firman]]>;
<![CDATA[Yuliana, Leni]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023563
<![CDATA[Penelitian dan pengabdian masyarakat tentang sistem navigasi dan pandua ini menjadi signifikan untuk menunjang kemandirian teknologi dan industri alat evakuasi kegawat daruratan bencana di perairan yang dimiliki NKRI. Oleh karena itu dirasa perlu diadakan penelitian dalam rangka meningkatkan program inovasi teknologi, khususnya perangkat lunak terkait sistem navigasi dan panduan AUV. Sistem navigasi itu sendiri merupakan koordinasi dari planning, sensing, dan pengendalian dalam melalui lintasan (path) dari posisi awal hingga ke target tanpa terjadi tabrakan atau mampu menghindari rintangan (obstacle) yang ada. Sehingga diperlukan perhitungan sistem navigasi pada wahana tanpa awak untuk mendukung sistem pertahanan nasional di PT. AJISAKA. Sehingga diperlukan perhitungan sistem navigasi pada wahana tanpa awak untuk mendukung sistem pertahanan nasional di PT. AJISAKA. Sehingga diperlukan sosialisasi tentang penggunaan software sistem navigasi dan Pnduan wahana tanpa awak di PT. AJISAKA. Dengan adanya pengenalan software sistem navigasi dan panduan untuk kapal selam tanpa awak dalam menunjang pengetahuan dari karyawan stakeholder PT. AJISAKA.]]>
