cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adie Wahyudi
Contact Email
adiewahyudi@undiknas.ac.id
Phone
+62361-723868
Journal Mail Official
lawfaculty@undiknas.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional Jalan Bedugul No. 39 Denpasar-Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Analisis Hukum
Published by Universitas Pendidikan Nasional
ISSN : 26203715     EISSN : 26204959     DOI : http://dx.doi.org/10.38043/jah.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Analisis Hukum (JAH), terdaftar ISSN: 2620-4959 (Online) dan ISSN:2620-3715 (Print). Jurnal Analisis Hukum adalah jurnal hukum yang digagas oleh Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Undiknas Denpasar, terbit dua kali setahun pada Bulan April dan September. Jurnal Analisis Hukum hendak menghadirkan berbagai gagasan ilmiah tentang hukum yang populer, diharapkan akan mampu menggairahkan minat baca lebih luas terhadap tulisan-tulisan hukum. Jurnal Analisis Hukum sangat berharap kepada pemerhati hukum untuk dapat melukiskan pemikiran ilmiahnya tentang hukum dalam bentuk artikel.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 173 Documents
 14   15   16   17   18 
Perlindungan hukum transaksi belanja online yang dipengaruhi dengan Fear Of Missing Out (FOMO) Deli, Mutia Dwi Arita; Nugraha, Muhammad Valiant Arsi
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i2.6904

Abstract

Perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia telah memicu perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat, salah satunya melalui Fear of Missing Out (FOMO). FOMO telah bertransformasi menjadi sebuah strategi pemasaran digital yang mempengaruhi konsumen secara psikologis untuk melakukan pembelian secara tidak terencana, sehingga menciptakan kerentanan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana peraturan di Indonesia dapat mengantisipasi risiko hukum dalam transaksi daring yang dipengaruhi oleh FOMO. Dengan pendekatan yuridis normatif serta kajian pustaka, studi ini memperlihatkan analisis terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sambil membandingkan praktik pemasaran yang berlandaskan FOMO dengan prinsip kebebasan berkontrak. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemasaran yang berlantaskan FOMO memiliki potensi untuk menyebabkan cacat dalam kehendak konsumen, yang berdampak pada keabsahan kontrak. Selain itu, peraturan yang ada saat ini belum secara jelas mengatur batasan etika dalam promosi digital. Oleh karena itu, perlu ada perubahan kebijakan yang mendukung perlindungan psikologis bagi konsumen dan juga menegakkan etika pemasaran digital yang responsif terhadap kemajuan teknologi.
Degradasi Demokrasi Terhadap Sikap Yang Mengedepankan Politik Identitas Sebagai Salah Satu Unsur Dalam Memilih Mulyadi, Ardian; Khoirudin, Akhmad Arif; Kurnia, Muhammad; Alfarisi, Muhammad Adib
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i2.6918

Abstract

Persoalan politik identitas menjadi fenomena yang krusial di tengah-tengah pesta demokrasi, khususnya pemilihan umum (pemilu) 2024. Hal ini menjadi pengaruh terhadap rakyat dalam memilih calon dari presiden hingga kepala daerah maupun anggota dewan perwakilan rakyat. Selain itu, fenomena ini mengakibatkan dampak pada perpecahan di kalangan masyarakat, yang memunculkan kubu-kubu dan di khawatirkan dapat memicu konflik. Oleh karena itu, penelitian ini mengekspolarsi terhadap nilai-nilai demokrasi dan politik identitas yang berdasarkan nilai-nilai Islam dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini merujuk pada sumber-sumber terdahulu untuk menawarkan sudut pandang yang lebih dinamis dalam analisis hasil, termasuk pandangan beberapa tokoh Islam. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas menyebabkan adanya menyempitkan perspektif pemilih dan menurunkan kualitas proses pemilihan, di mana kompetensi kandidat sering kali diabaikan. Di samping itu, aspek Islam tidak menempatkan politik identitas sebagai faktor utama dalam memilih, tetapi lebih mengutamakan kepentingan bersama (kemaslahatan). Demikian politik identitas mendapat pengaruh terhadap demokrasi, sekaligus menyoroti pentingnya upaya rekonsiliasi sosial dan edukasi politik untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan visioner dengan kehidupan berbangsa dan bernegara (living state).
Pendampingan Hukum pada Perempuan Dalam Gugatan Cerai Ghoib Akibat KDRT dan Penelantaran Oktavia, Nabila Dina; Khasanah, Shofiyatul; Sari, Nadya Ayu Wulan; Perdana, Laura Yunita; Salsabila, Shela Eka; Azzahra, Alrath Shahnaz Putri; Sinawang, Mochammad Farrel
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i2.6943

Abstract

Gugatan cerai ghoib merupakan jalur hukum yang dapat ditempuh oleh istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan suami yang tidak diketahui keberadaannya, terutama apabila terdapat alasan kuat seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penelantaran. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pendampingan hukum yang diberikan kepada perempuan dalam perkara cerai ghoib, serta bagaimana praktik tersebut dijalankan dalam ruang lingkup kerja advokat. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan melalui observasi langsung dan studi kasus selama penulis menjalani magang di kantor advokat di Kabupaten Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendampingan hukum berjalan efektif, mulai dari perumusan gugatan hingga persidangan, yang dalam kasus ini hanya berlangsung satu kali hingga putusan dikabulkan. Hal ini dimungkinkan karena bukti pendukung telah lengkap dan alasan cerai memenuhi unsur hukum yang berlaku. Peran advokat dalam konteks ini tidak hanya menjalankan fungsi litigasi, tetapi juga memberikan pemahaman hukum kepada klien, terutama terkait hak atas nafkah, status hukum anak, dan prosedur hukum setelah perceraian. Kajian ini menegaskan bahwa pendampingan hukum oleh advokat dapat memperkuat akses perempuan terhadap keadilan dalam gugatan cerai ghoib, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Analisis Hukum dan Tata Tertib Asrama Studi Kasus Universitas Muhammadiyah Kudus Berdasarkan Teori Lawrence Meir Friedman Putry Cahyaningrum, Reza; Purnomo, Muhammad; Novitasari, Arina
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i2.6955

Abstract

Penelitian ini menganalisis peraturan yang berlaku dalam pengelolaan pesantren mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus, dengan menggunakan pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga elemen utama : substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan yang digunakan saat ini, yaitu Surat Keputusan Rektor Nomor 156 Tahun 2024, belum sepenuhnya tepat karena mencampur pengaturan antara aspek santri dan fasilitas asrama, padahal keduanya memiliki domain berbeda yang memerlukan pengaturan tersendiri. Dari sisi struktur, ditemukan adanya rangkap jabatan dalam pengelolaan santri dan asrama yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas dan pengawasan. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, diperlukan penguatan budaya asrama yang mendukung internalisasi nilai-nilai disiplin dan kepatuhan terhadap aturan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pemisahan peraturan antara santri dan asrama, pembentukan struktur pengelola yang lebih terfokus, serta penguatan budaya hukum di lingkungan pesantren mahasiswa guna menciptakan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar: Sebuah Studi Kasus Haq, Fatah Imanuddin; Lestari, Ahdiana Yuni
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i2.6830

Abstract

This study explores inheritance distribution based on customary law in Gondangrejo District, Karanganyar Regency. Although the majority of the population is Muslim, inheritance practices are predominantly shaped by Javanese traditions and abangan Islamic culture rather than Islamic law. Using a qualitative method, the research identifies three common patterns: segendong sepikul (male heirs receive double), dum-dum ketupat (equal distribution), and consensus-based division. Assets are viewed as joint marital property, without distinction between individual and shared ownership. Uniquely, parts of the inheritance may be transferred before the testator’s death through oral messages or symbolic gifts. Local customs, especially selametan rituals, influence the timing of distribution, which is commonly expected within six months after death. The findings highlight that harmony, mutual agreement, and cultural values play a more dominant role than formal legal rules. In Gondangrejo, inheritance practices reflect a deep connection to local wisdom and tradition, emphasizing social cohesion over rigid legal structure.
Penerapan Keseimbangan Monodualistik Dalam Hukum Pidana (Terkait Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Hartanto, Hartanto; Alviolita, Fifink Praiseda
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i1.5056

Abstract

Perkembangan e-commerce saat ini menjadi pasar yang besar dalam dunia perdagangan. Hal ini juga berpotensi menjadi ancaman bagi pelaku usaha dengan adanya praktik penipuan online. Sehingga perlu serangkaian perlindungan hukum, untuk mengatasi permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan keseimbangan monodualistik yang ada dalam UU ITE. Asas monodualistik pun telah diakomodir oleh KUHP Baru dimana dalam konsep ini mengedepankan kepentingan antara individu/ perorangan dengan kepentingan umum/ masyarakat, termasuk adanya keseimbangan anatara kepentingan pelaku dan korban. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian ini frasa mengakibatkan “…kerugian konsumen”, menurut pendapat penulis merupakan ketidak seimbangan, mengingat dewasa ini yang dapat melakukan tindak pidana tidak hanya produsen, melainkan juga para konsumen yang memang memiliki itikad tidak baik, maka dalam UU ITE yang menitikberatkan perlindungan kepada konsumen dalam porsi yang lebih besar justru merupakan kriminalisasi berlebihan kepada produsen/ penjual, kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah adanya kriminalisasi.
Analisis Hukum Ekonomi Bisnis: Tinjauan Terhadap Pemboikotan dalam Praktik Persaingan Usaha Firmansyah, Januarta Akbar
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i1.5068

Abstract

Pemboikotan merupakan salah satu praktik yang sering terjadi dalam persaingan usaha, yang sering kali melibatkan tindakan-tindakan kolusi antara pelaku usaha untuk mengekang persaingan atau merugikan pesaing. Artikel ini menyajikan analisis hukum ekonomi bisnis tentang fenomena pemboikotan dalam praktik persaingan usaha. Melalui tinjauan yang mendalam, artikel ini membahas konsep, jenis, dan dampak dari pemboikotan terhadap pasar dan konsumen. Selain itu, artikel ini juga mengulas berbagai aspek hukum yang terkait dengan pemboikotan, termasuk kerangka regulasi yang ada, pendekatan hukum yang digunakan dalam menangani kasus pemboikotan, dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap praktik ini. Dengan memahami secara komprehensif tentang pemboikotan dalam praktik persaingan usaha, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dalam upaya mencegah dan menangani praktik-praktik anti-persaingan.
Ekstensifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Konstruksi Mekanisme Constitutional Complaint dan Constitutional Question Alfandy, Muhammad Daffa
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i1.5172

Abstract

Kedudukan hukum pihak yang ingin mengajukan PUU dalam UU Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional akibat dari keberlakuan suatu undang-undang. ketentuan a quo seolah-olah melimitasi kewenangan MK yang terbatas pada pelanggaran hak konstitusional akibat penormaan undang-undang. Padahal, pelanggaran hak konstitusional warga negara pada tataran praksis tidak hanya disebabkan oleh penormaan suatu undang-undang saja, namun juga dapat disebabkan oleh tindakan atau pengabaian oleh penyelenggara negara. Mengacu pada UU Mahkamah Konstitusi, ruang lingkup uji konstitusionalitas di MK hanya sebatas pada pengujian abstrak. Artinya, MK hanya dapat menguji undang-undang yang sifatnya abstrak dan tidak dapat menguji norma undang-undang yang sedang atau akan diimplementasikan dalam kasus konkrit di pengadilan. Kondisi demikian menyebabkan MK tidak dapat menghentikan proses litigasi yang sedang berjalan meskipun undang-undang yang menjadi dasar pengenaan dakwaan dalam kasus tersebut sedang diuji oleh MK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidaklengkapan norma dalam hal kewenangan MK dalam konteks constitutional question dan constitutional complaint. Maka dari itu, perlu adanya standarisasi mekanisme constitutional question dan constitutional complaint dalam rangka menjawab variasi pelanggaran konstitusional warga negara.
Peran dan Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Dalam Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia Widowati, Ratih; Kurniati, Ifah Atur
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i1.6234

Abstract

Pelanggaran hak cipta di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia menjadi isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, etika, dan kelembagaan. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Tekonologi No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik, implementasi peraturan ini di ranah perguruan tinggi masih menghadapi banyak tantangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menelaah sinkronisasi regulasi yang ada serta tanggung jawab institusi pendidikan tinggi dalam mencegah pelanggaran hak cipta. Faktor ekonomi, akses teknologi, penegakan hukum hingga rendahnya kesadaran hukum hak cipta menjadi pemicu meningkatnya pelanggaran hak cipta. Studi kasus di beberapa perguruan tinggi menunjukkan bahwa meskipun ada upaya preventif melalui pendidikan dan kebijakan internal, namun sanksi yang diberikan bagi pelanggar belum mampu memberikan efek jera. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi regulasi hak cipta dalam kebijakan akademik kampus dan perlunya sinergi antara pendekatan preventif dan represif untuk menciptakan budaya akademik yang menjunjung tinggi integritas dan penghormatan terhadap hak cipta.
Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Rinjani, Muhamad Adri; Firmansyah, Ricky
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i1.6793

Abstract

Penelitian ini membahas tantangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia melalui metode studi literatur. Meskipun UU ini diharapkan menjadi pelindung hak digital warga negara, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Penelitian ini menelaah berbagai laporan, kajian, dan data terkait kasus kebocoran data yang terjadi serta respons lembaga terhadap permasalahan tersebut. Hasil studi menunjukkan bahwa ketidaksiapan sistem hukum dan kelembagaan, ditambah dengan rendahnya akuntabilitas, menjadi penyebab utama belum optimalnya implementasi UU ini. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan kejelasan otoritas antar lembaga agar hak atas data pribadi dapat terlindungi secara efektif.

Page 17 of 18 | Total Record : 173

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol 5 No 2 (2022) Vol 5 No 1 (2022) Vol 4 No 2 (2021) Vol 4 No 1 (2021) Vol 3 No 2 (2020) Vol 3 No 1 (2020) Vol 2 No 2 (2019) Vol 2 No 1 (2019) Vol 1 No 2 (2018) Vol 1 No 1 (2018) More Issue