cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adie Wahyudi
Contact Email
adiewahyudi@undiknas.ac.id
Phone
+62361-723868
Journal Mail Official
lawfaculty@undiknas.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional Jalan Bedugul No. 39 Denpasar-Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Analisis Hukum
Published by Universitas Pendidikan Nasional
ISSN : 26203715     EISSN : 26204959     DOI : http://dx.doi.org/10.38043/jah.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Analisis Hukum (JAH), terdaftar ISSN: 2620-4959 (Online) dan ISSN:2620-3715 (Print). Jurnal Analisis Hukum adalah jurnal hukum yang digagas oleh Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Undiknas Denpasar, terbit dua kali setahun pada Bulan April dan September. Jurnal Analisis Hukum hendak menghadirkan berbagai gagasan ilmiah tentang hukum yang populer, diharapkan akan mampu menggairahkan minat baca lebih luas terhadap tulisan-tulisan hukum. Jurnal Analisis Hukum sangat berharap kepada pemerhati hukum untuk dapat melukiskan pemikiran ilmiahnya tentang hukum dalam bentuk artikel.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 173 Documents
 14   15   16   17   18 
Kebijakan perlindungan Anak di ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap Cyberbullying Fitri, Rizka Amelia; Rahmadhani, Nadya Fitri
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i2.5186

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi pemikiran dan perilaku masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja, yang kini sangat rentan terhadap serangan kejahatan siber seperti cyberbullying. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital dari perspektif hukum terhadap cyberbullying. Menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai sumber sekunder seperti jurnal, artikel, dan berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan pasal-pasal dalam KUHP serta UU ITE yang mengatur tentang kejahatan siber, implementasi dan pencegahan cyberbullying masih memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Kebijakan penal dan non-penal diusulkan untuk mengatasi dan mencegah insiden cyberbullying. Dampak negatif cyberbullying pada korban, terutama anak-anak dan remaja, sangat signifikan, termasuk masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan kecenderungan bunuh diri. Oleh karena itu, diperlukan upaya holistik yang melibatkan peran pemerintah, media, dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari kejahatan siber di era digital ini.
Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Aprilliani, Elisabeth Dian; Prameswari, Putri Zahva; Wibowo, Andika
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i2.5205

Abstract

Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Indonesia dilatarbelakangi alasan bidang sosial, ekologi, dan ekonomi. Sebelum terjadi perpindahan tersebut, diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagai hal yang mendasari pemindahan ibu kota tersebut. Namun dalam perancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tersebut tidak melibatkan masyarakat, bahkan masyarakat adat yang terdampak langsung dari pemindahan ibu kota tersebut. Bentuk partisipasi masyarakat dalam ranah hukum dan politik dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat itu sendiri terhadap pembentukan sebuah Undang-undang. Membuat undang-undang bertujuan mewujudkan tujuan suatu negara mulai dari perencanaan atau program secara rasional, terpadu, serta sistematis. Pada kenyataannya lembaga perwakilan rakyat belum sepenuhnya dapat menjadi wadah untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat karena seringkali wakil rakyat tersebut justru tidak tanggap dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi masih sangat minim. Akibatnya, proses formal pembentukan undang - undang telah membuat gagasan kedaulatan rakyat menjadi usang dan dapat mengarah kepada pembentukan undang - undang yang represif secara tidak langsung.
Perlindungan Sumber Daya Genetik Ekosistem Mangrove Untuk Konservasi Lingkungan dan Keseimbangan Ekosistem Suriadi, Lilis Mutiara; Denya, Nazywazahra Prameswari; Shabrina, Qatrunnada Assyifa; Yuliana, Rahma; Agustina, Gina; Kuspraningrum, Emilda; Asufie, Khairunnisa Noor
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i2.5206

Abstract

Abstract: Mangroves are coastal ecosystems consisting of forests with mangrove trees. The coastal mangrove ecosystem is a complex ecosystem consisting of flora and fauna. The aim of mangrove conservation is to preserve biodiversity, maintain water and soil quality, and protect coastal areas from erosion and damage due to natural disasters. Mangrove conservation can be carried out in any region and protecting the mangrove ecosystem is an important step to mitigate the potential loss of genetic resource diversity in Indonesia. Mangrove ecosystems also have economic, ecological and social functions. Therefore, protecting the genetic resources of mangrove ecosystems is critical to maintaining their overall health and productivity. Conservation measures that address genetic diversity help ensure the survival and functioning of mangrove ecosystems, which are important for humans and the environment. Abstrak: Mangrove adalah ekosistem pesisir yang terdiri dari hutan berpohon bakau. Ekosistem mangrove pesisir merupakan ekosistem rumit yang terdiri dari flora dan fauna. Tujuan konservasi mangrove adalah untuk melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga kualitas air dan tanah, serta melindungi wilayah pesisir dari erosi dan kerusakan akibat bencana alam. Konservasi mangrove dapat dilakukan di wilayah manapun dan perlindungan ekosistem mangrove merupakan langkah penting untuk memitigasi potensi hilangnya keanekaragaman sumber daya genetik di Indonesia. Ekosistem mangrove juga mempunyai fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial. Oleh karena itu, melindungi sumber daya genetik ekosistem mangrove sangat penting untuk menjaga kesehatan dan produktivitasnya secara keseluruhan. Langkah-langkah konservasi yang mengatasi keragaman genetik membantu menjamin kelangsungan hidup dan berfungsinya ekosistem mangrove, yang penting bagi manusia dan lingkungan.
Tradisi Carok Dalam Pluralisme Hukum Di Indonesia Zulfa, Qatrunnada Assyifa Shabrina; Sidiq, Rachmad Indrawan; Subroto, Aryo
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i2.5243

Abstract

Negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi segenap hak-hak yang melekat dalam diri warga negaranya, tidak terbatas suku, etnis, hingga agama apapun. Dalam Undang-Undang Dasar pun telah dijamin menganai perlindungan hak dasar yaitu hak untuk hidup serta hak kebudayaan. Lalu bagaimana jika ada kebudayaan yang akhirnya melanggar hak dasar manusia itu sendiri, terlebih lagi ketika kebudayaan ini terletak pada persimpangan antara hukum adat yang menjadi salah satu tonggak dalam system hukum yang berlaku diIndonesia dengan hukum pidana serta Sistem hukum negara yang berlaku menjadi secara nasional. Untuk menjawab hal itu diadopsilah konsep system hukum pluralisme hukum yang kemudian akan menyelesaikan dan memberi jalan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Tradisi Carok yang menimbulkan korban Jiwa, menimbulkan banyak kontroversial dalam penyelesaiannya. Namun sebagai warga negara yang terikat dengan Peraturan Perundangundangan, maka haruslah mengikuti peraturan perundnag-undangan pula. Dan hukum adat serta kebudayaan yang berlaku haruslah pula sejalan dengan tujuan negara dan tidak bertentangan dengan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi.
Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP Kepada Perlindungan HAM Tersangka Salsabila, Karina Azzahra; Sumardiana, Benny
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i1.6096

Abstract

Dalam rangka menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peneraoan pembatasan waktu penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berjalan dengan baik. Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana yang memiliki peran krusial dalam menentukan kelanjutan suatu perkara. KUHAP telah mengatur secara rinci mengenai batas waktu penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tersangka agar tidak mengalami ketidakpastian hukum dan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi sejauh mana persyaratan batas waktu penyidikan dalam KUHAP dapat melindungi HAM tersangka. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menggunakan sumber hukum utama KUHAP serta didukung jurnal-jurnal terkait menemukan bahwa efektivitas batas waktu penyidikan bergantung pada komitmen penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan pengawasan yang ketat. Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas waktu penyidikan dalam KUHAP membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, yang berujung pada pelanggaran hak-hak tersangka, terutama hak atas kebebasan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta mekanisme pengawasan yang transparan agar hak-hak tersangka tetap terlindungi selama proses penyidikan berlangsung.
Etika Bisnis Syariah dalam E-Commerce: Membeli Tanpa Khawatir Riba Salamah, Umi; Abidin, Zaenal; Sunarti, Zeni
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i1.6097

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan etika bisnis syariah dalam praktik jual beli online di Desa Trimulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan studi kasus Azka Shop. Etika bisnis syariah bertujuan mendidik moralitas manusia dalam perdagangan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya ketidakpuasan konsumen dan ketidaksesuaian barang dengan pesanan. Transaksi di Azka Shop menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, tetapi belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Responden terdiri dari pemilik Azka Shop dan konsumen di Desa Trimulya. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai transaksi online sesuai etika bisnis syariah, yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan edukasi masyarakat, kebijakan bisnis yang transparan, pengawasan transaksi yang lebih ketat, serta memberikan perlindungan konsumen. Dengan demikian, diharapkan praktik jual beli online di Azka Shop dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kepuasan serta keamanan bagi konsumen.
Konstruksi Yuridis Danantara Indonesia: Transformasi Tata Kelola Kekayaan Negara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Kontemporer Pratama, Bunga Ananda; Handayani, Sri
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i1.6100

Abstract

Penelitian ini mengkaji konstruksi yuridis Danantara dalam transformasi tata kelola kekayaan negara Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis karakteristik, implikasi hukum, dan ekonomi model Danantara dalam pengelolaan aset negara. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian mengeksplorasi potensi model untuk mengintegrasikan perspektif hukum, ekonomi, dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Danantara mampu menciptakan kerangka hukum adaptif yang responsif terhadap dinamika ekonomi global. Model ini mentransformasi tata kelola kekayaan negara melalui penguatan mekanisme digital, peningkatan transparansi, dan optimalisasi nilai ekonomis. Signifikansi penelitian terletak pada kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum ekonomi kontemporer.
Blue Constitution Dalam Perkembangan dan Praktiknya di Indonesia Hingga Saat Ini Arif, Muhammad Zaenul; Mulyadi, Ardian; Zayyanurroihan, Maris
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i1.6103

Abstract

Konsep Blue Constitution merupakan pendekatan konstitusional yang menempatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan sebagai bagian integral dari hak konstitusional warga negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini relevan mengingat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan laut yang melimpah. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana prinsip Blue Constitution diakomodasi dalam kerangka hukum Indonesia, mengidentifikasi tantangan struktural dan kelembagaan dalam implementasinya, serta membandingkannya dengan praktik serupa di beberapa negara lain seperti Ekuador dan Norwegia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi literatur (library research), penelitian menemukan bahwa meskipun UUD 1945 telah mengatur hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta prinsip pembangunan berkelanjutan, penerapan prinsip Blue Constitution masih bersifat fragmentaris. Tumpang tindih regulasi sektoral, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya literasi hukum lingkungan di masyarakat pesisir menghambat efektivitas implementasi. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa pengakuan eksplisit terhadap hak ekosistem laut, penguatan regulasi berbasis ekosistem, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci sukses penerapan Blue Constitution. Oleh karena itu, penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi hukum lingkungan bagi masyarakat pesisir perlu dilakukan agar Blue Constitution benar-benar menjadi fondasi konstitusional bagi pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan di Indonesia.
Upaya Hukum Perlindungan Hak Desain Industri Produk Kaca Helm Pratama, Aldiska Aqsyal; Putra, Fadhiel Ridho
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i1.6197

Abstract

Intellectual property rights are an important aspect in the industrial world, especially in the manufacturing and product design industries. Along with increasing global competition, industry players are required to not only create functional products, but also have aesthetic value and visual uniqueness that can attract consumer interest. This research uses descriptive research methods and uses a juridical-normative approach, by examining related case studies that occur in the decision. This research was conducted with the aim of finding the main factors causing the KYT helmet industrial design dispute and knowing the legal considerations by the Supreme Court judges in Decision No. 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024 regarding the basis for the plaintiff’s claim to cancel the rights of registered industrial designers. The factor that caused this dispute was the argument that the design did not fulfil the element of novelty because of the similarity at a glance with the industrial design of other products. The lawsuit filed did not have a strong legal basis because there was no legal effort to challenge the validity of the design within the stipulated time period, and the exclusive rights of the industrial design became part of the first party to register.
Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Anak Untuk Pengemisan Saniyyah, Sofia Izzatus; Tanuwijaya, Fanny; Wildani, Dina Tsalist
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i2.6820

Abstract

Kasus pemanfaatan anak sebagai pengemis masih sering terjadi di Indonesia. Padahal, anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya selalu dijaga dan dilindungi. Kebanyakan, orang tua mereka sendiri yang memanfaatkan anak untuk mengemis, padahal mereka seharusnya berperan penting dalam melindungi dan menjaga anak tersebut. Perlindungan terhadap anak yang digunakan sebagai pengemis telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah KUHP Nasional. Namun, dalam undang-undang tersebut membatasi umur anak yaitu 12 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur dalam pasal 425 KUHP Nasional dan penetuan batas usia anak dalam pasal tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam pasal 425 KUHP Nasional terbagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Selain itu, penetapan batas usia anak dalam pasal tersebut bertentangan dengan undang-undang lain, seperti UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai anak hingga berusia kurang dari 18 tahun.

Page 16 of 18 | Total Record : 173

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol 5 No 2 (2022) Vol 5 No 1 (2022) Vol 4 No 2 (2021) Vol 4 No 1 (2021) Vol 3 No 2 (2020) Vol 3 No 1 (2020) Vol 2 No 2 (2019) Vol 2 No 1 (2019) Vol 1 No 2 (2018) Vol 1 No 1 (2018) More Issue