Jurnal Analisis Hukum
Jurnal Analisis Hukum (JAH), terdaftar ISSN: 2620-4959 (Online) dan ISSN:2620-3715 (Print). Jurnal Analisis Hukum adalah jurnal hukum yang digagas oleh Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Undiknas Denpasar, terbit dua kali setahun pada Bulan April dan September. Jurnal Analisis Hukum hendak menghadirkan berbagai gagasan ilmiah tentang hukum yang populer, diharapkan akan mampu menggairahkan minat baca lebih luas terhadap tulisan-tulisan hukum. Jurnal Analisis Hukum sangat berharap kepada pemerhati hukum untuk dapat melukiskan pemikiran ilmiahnya tentang hukum dalam bentuk artikel.
Articles
173 Documents
<![CDATA[Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal ]]>
<![CDATA[Pebrian, Aldi]]>;
<![CDATA[Yulianingrum, Aullia Vivi]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v6i2.5014
<![CDATA[Peran Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam berlandaskan kearifan lokal selalu menjadi pembahasan yang begitu hangat, di nilai bahwa masyarakat adat merupakan entitas yang diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, serta mereka sudah hidup lama di wilayah yang memanfaatkan alam sebagai sumber mata pencarian. Pemerintah sebagai pihak yang menjamin keberlangsungan masyarakat adat, sering kali dalam hal pengelolaan sumber daya alam pemerintah di awal perencanaan Sudah tidak melibatkan masyarakat adat. Pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat selalu mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. Sehingga masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana peran pemerintah dalam mengelola sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang berdasarkan nilai-nilai kearifan loka. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif sehingga pendekatan yang digunakan adalah Statute Approach and Conceptual Approach, pendekatan yang digunakan mengkaji norma-norma hukum dan konsep-konsep hukum. Hasilnya bahwa pemerintah harus menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal untuk pengelolaan sumber daya yang sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Pasal 3 dan Deklarasi Johannesburg di tahun 2022 yang mana mewajibkan setiap negara untuk mengatur mengenai hak berdaulat negara atas sumber daya alam dan tanggungjawab pemerintah.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum atas Perubahan Bisnis UMKM: Strategi Adaptasi Era Digital dan E-commerce di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hidayat, Wahyu Hidayat]]>;
<![CDATA[Kholik, Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v7i1.5052
<![CDATA[Transformasi sekarang ini tidaklah mudah, karena UMKM dihadapkan langsung pada berbagai tantangan yang kompleks dalam mengadopsi E-commerce. tantangan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia, seperti keterbatasan akses dan penguasaan teknologi terkini serta kekurangan keahlian sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan E-commerce secara efektif. Permasalahan yang muncul terhadap implikasi hukum atas perubahan bisnis UMKM dalam adaptasi terhadap era digital dan E-commerce di Indonesia. Tujuan penulisan ini yaitu hendaknya pemerintah dapat mendorong pertumbuhan E-commerce dan keberlanjutan UMKM Melalui berbagai inisiatif seperti fasilitasi "Go Online". Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan tantangan internal, termasuk keterbatasan sumber daya finansial yang menjadi penghambat utama dalam investasi E-commerce, dan pertimbangan terkait adaptasi dan pemasaran produk UMKM di platform online. Sementara itu, tantangan strategis dan pemasaran meliputi kebutuhan akan strategi pemasaran yang efektif dan inovasi dalam meningkatkan pengalaman pelanggan agar dapat bersaing di pasar E-commerce yang kompetitif.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS) ]]>
<![CDATA[Arzaqi, Nila]]>;
<![CDATA[Alviolita, Fifink Praiseda]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v7i1.5057
<![CDATA[Kejahatan sekstorsi sering terjadi di kalangan remaja, pelajar, mahasiswa, dan orang dewasa usia puluhan. Modusnya mencakup layanan video panggilan seksual, cinta romantis, dan spam panggilan, dengan seringkali melibatkan perilaku tidak sopan seperti merekam tangkapan layar saat korban menjawab panggilan. Ada juga modus lain yang mengancam dan tidak menyenangkan. Meskipun Undang-Undang ITE melarang penyebaran konten asusila, tidak ada undang-undang Indonesia yang secara eksplisit menangani Video Call Sex (VCS) seperti yang dibahas dalam diskusi tersebut. Dalam kasus VCS dianggap sebagai pelanggaran hukum, terutama jika terlibat pemerasan terhadap korban, tergantung pada keadaan kasus dan akibatnya, baik pelaku dan korban VCS dapat dituntut oleh hukum dengan berbagai pasal. Jika mereka terbukti melakukan pemerasan, mereka yang melakukan sekstorsi cenderung mendapat hukuman yang lebih berat. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan VCS dengan studi perbandingan terutama dengan regulasi di negara lain seperti Swedia dan Ohio, AS. Swedia telah menunjukkan pendekatan yang lebih tegas terhadap prostitusi daring dengan mengkriminalisasi tidak hanya pelaku prostitusi tetapi juga pengguna layanan tersebut.]]>
<![CDATA[Kedudukan Para Pihak Dalam Aktivitas Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia ]]>
<![CDATA[Putra, Komang Satria Wibawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v7i1.5121
<![CDATA[Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis kedudukan para pihak dalam aktivitas fintech peer to peer lending di Indonesia, khususnya kedudukan perusahaan penyelenggara fintech lending yang memiliki kecenderungan dalam pemahaman masyarakat sebagai pihak pemberi dana atau pemberi pinjaman. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan mempergunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, serta melakukan analisis data secara normatif kualitatif atau yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelusuran menunjukkan bahwa, pihak-pihak yang berkedudukan dalam aktivitas fintech P2P lending yaitu pemberi dana, penerima dana, dan perusahaan penyelenggara fintech lending. Pemberi dana berkedudukan sebagai peminjam atau kreditur, sedangkan penerima dana berkedudukan sebagai peminjam atau debitur. Keduanya bersama-sama berkedudukan sebagai pengguna LPBBTI. Kemudian, perusahaan penyelenggara pembiayaan fintech lending berfungsi sebagai pihak yang menghubungkan pemberi dana dengan penerima dana melalui sistem elektronik serta dilarang untuk bertindak sebagai pemberi dana dan penerima dana. Dengan demikian, perusahaan penyelenggara fintech lending bukan merupakan perusahaan yang berkedudukan sebagai pendana dalam aktivitas fintech P2P lending.]]>
<![CDATA[Jual Beli Barang Rekondisi Pada E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Sinaga, Jaya Setiawan]]>;
<![CDATA[Silubun, Yosman Leonard]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v7i2.5020
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Jual Beli Barang Rekondisi Pada E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Popularitas e-commerce yang semakin meroket menjadi bukti sahih transformasi gaya belanja manusia. Produk yang dipasarkan juga sangat bervariatif, dari yang berkualitas baik hingga yang berkualitas tidak baik. Permasalahan yang hendak diteliti pada penelitian ini ialah bagaimana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melihat praktik jual beli barang rekondisi pada e-commerce dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ketika berbelanja produk rekondisi. Metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan diatas ialah dengan metode Yuridis Normatif, dengan cara menelaah UUPK sebagai peraturan utama dalam rezim perlindungan konsumen di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaku usaha diperbolehkan menjual barang rusak, cacat, atau bekas, dengan catatan memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi barang tersebut; 2) Perlindungan hukum mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi yang jujur tentang kondisi, jaminan, serta cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang; dan 3) Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur ADR di BPSK atau jalur litigasi di pengadilan negeri.]]>
<![CDATA[Kedudukan Partai Oposisi dalam Mewujudkan Check and Balances di Politik Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Liyanto, David Cristian]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v7i2.5238
<![CDATA[Abstrak: Partai oposisi merupakan salah satu bagian penting dalam demokrasi di Indonesia namun beberapa tahun terakhir partai oposisi di Indonesia perannya “kurang terlihat” karena banyaknya partai politik di Indonesia yang bergabung ke koalisi pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pentingnya peran partai politik dan partai oposisi. Hasilnya menunjukkan bahwa partai oposisi memiliki peranan penting dalam menjaga Check and Balances di politik hukum Indonesia dan diperlukan adanya dasar hukum yang secara khusus mengatur mengenai peran partai oposisi sehingga partai oposisi tidak hanya sekedar menjadi “hiasan” dalam politik hukum Indonesia namun tetap bisa menunjukkan taringnya jika diperlukan sehingga pemerintah Indonesia tidak merasa di atas angin dan bertindak sewenang-wenang khususnya dalam membuat peraturan dan kebijakan yang berpengaruh bagi masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Demokrasi; Partai Oposisi; Politik Hukum]]>
<![CDATA[Urgensi Uji Kebutuhan dan Proporsionalitas dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Maulidina, Emillia Isni]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v7i2.5464
<![CDATA[Kerangka legislasi pelindungan data pribadi Indonesia realitanya masih menimbulkan diskursus problematika hukum terkait isu pelindungan hak asasi manusia atas privasi. Isu tersebut hadir dari ketentuan pengecualian hak-hak subjek data pribadi yang terkandung dalam Pasal 15 UU PDP. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dari ketentuan pengecualian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menghasilkan temuan bahwa ketentuan pengecualian hak-hak subjek data pribadi tidak melanggar hak asasi manusia atas privasi karena ketentuan tersebut telah memenuhi dua justifikasi utama pembatasan hak asasi manusia dari konstruksi filosofis dan yuridis. Kendati demikian, demi mewujudkan jaminan hakiki atas penghormatan, pemenuhan, dan pelindungan hak asasi manusia atas privasi, penulis menganggap bahwa pemerintah perlu segera mengambil tindakan untuk menyusun kebijakan uji kebutuhan dan proporsionalitas. Hal ini disebabkan kedua uji tersebut menempati kedudukan hukum utama dalam konstruksi sosiologis untuk menerapkan lembaga pengecualian hak-hak subjek data pribadi. Kedua uji tersebut juga memberikan pandangan secara utuh bahwa pembatasan hak asasi manusia tidak hanya melihat dari kacamata filosofis dan yuridis, tetapi lebih dalam dibandingkan hal tersebut, pembatasan juga harus melihat nilai-nilai hukum yang tumbuh dari realitas sosial.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Redaksi Pers Dalam Kasus Berita Hoaks menurut Undang-Undang No.40 Tahun 1999 ]]>
<![CDATA[Sulistyono, Puji]]>;
<![CDATA[Lestarika, Dwi Putri]]>;
<![CDATA[Agusalim, Agusalim]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v7i2.5610
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang sistem pertanggungjawaban pidana dalam bidang pers terkait penyebaran berita bohong (hoaks) di Indonesia, dengan fokus pada pengaturan hukum yang berlaku dan proses penegakan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dengan ancaman pidana hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Namun, dalam konteks pers, pertanggungjawaban pidana seringkali diatur dengan sistem berjenjang, di mana tanggung jawab atas isi pemberitaan dapat dialihkan dari pimpinan redaksi kepada anggota redaksi lainnya atau penulis berita tersebut. Kendati demikian, masih terdapat kekosongan hukum mengenai siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas penyebaran berita bohong, apakah individu wartawan atau pimpinan redaksi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penegakan pidana terkait pers yang menyebarkan berita bohong.]]>
<![CDATA[Exploring Legal Protections for E-Commerce Businesses in the Risks of Cash on Delivery Transactions ]]>
<![CDATA[Alfian, Rifki]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v7i2.5629
<![CDATA[This research examines the legal protection for e-commerce businesses in Indonesia in Cash-on-delivery (COD) transactions that are vulnerable to the risk of consumers' cancellation or refusal of payment. Although the COD method provides security and convenience for consumers, it can cause business losses to businesses when the delivered goods are rejected or not paid for by consumers. The research uses a normative juridical approach by analyzing the Consumer Protection Law No. 8 of 1999 and other relevant regulations related to e-commerce in Indonesia. Based on the analysis, results show that legal protection for business actors in Indonesia's face of payment rejection is still inadequate, which creates additional risks for producers in the form of logistics costs and decreased quality of goods. The study recommends increasing the role of e-commerce platforms as fair mediators, setting firmer consumer obligations related to responsibility in transactions, and educating consumers about the economic impact of payment refusal, with these steps expected to create balanced protection for consumers and businesses and support the sustainable growth of e-commerce in Indonesia.]]>
<![CDATA[Problematika Artificial Intelligence Sebagai Pemberi Fatwa Dalam Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Rahma Dewi, Ratih]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v7i2.5137
<![CDATA[Penelitian ini merupakan sorotan terhadap penyalahgunaan Artificial Intelligence yang telah meniru video atau suara ulama dan tokoh Masyarakat untuk menjual produk, bahkan untuk mengeluarkan fatwa Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan yang telah dilakukan oleh Artificial Intelligence, baik AI dalam perangkat lunak maupun AI robotik. AI dibentuk sedemikian rupa supaya memiliki kemampuan layaknya manusia. Orang yang membuat AI robotik lalu memprogram untuk menjadikan AI sebagai tokoh agama yang berhak berbicara di hadapan umat beragama. Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama berfatwa bahwa mengambil Fatwa Agama yang dikeluarkan oleh AI hukumnya adalah Haram. Maraknya informasi palsu akibat penyalahgunaan teknologi AI, mengharuskan Masyarakat harus berhati-hati dalam mengambil ilmu Agama. Ilmu Agama harus diambil dari orang yang Ahli di bidangnya, yang lebih utama adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu secara langsung. Penyalahgunaan teknologi AI ini tidak terbendung karena tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengaturnya. Teknologi AI bertransformasi menjadi Ulama jika input nya diisi manuskrip ilmu Agama, bukan tidak mungkin ia akan dianggap sebagai Nabi, bahkan akan disembah selayaknya umat Nabi Musa yang menyembah patung anak sapi.]]>
