cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Abi Mahrus Ubaidillah
Contact Email
mahrusabi@gmail.com
Phone
+6285731650471
Journal Mail Official
minhaj@iaibafa.ac.id
Editorial Address
KH. A. Wahab Hasbulloh Street Gg. II No. 120 A Tambakberas Jombang Jawa Timur, Phone. (0321) 855530, Fax. (0321)855530, Email: minhaj@iaibafa.ac.id
Location
Kab. jombang,
Jawa timur
INDONESIA
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah
Published by Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
ISSN : 27454282     EISSN : 27455246     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Is published on cooperation faculty of sharia and Islamic economics and Journal Publishing Agencies (Lembaga Penerbitan dan Jurnal Ilmiah or LPJI) of Islamic Institute of Bani Fattah Jombang. This journal specializes in sharia studies covering law, economics and other sharia thought
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 154 Documents
 12   13   14   15   16 
Tata Kelola Hibrida dalam Keuangan Sosial Islam: Memikirkan Kembali Zakat Melalui Paradigma Fiqih Sosial Sahal Mahfudh Aziz, Muhammad
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 7 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v7i1.4521

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis integrasi Keuangan Sosial Islam dengan pembangunan berkelanjutan melalui rekonstruksi paradigma zakat dalam pemikiran Sahal Mahfudh. Meskipun zakat memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan, implementasinya masih cenderung bersifat karitatif dan belum mampu menjawab persoalan kemiskinan struktural. Studi ini berangkat dari kesenjangan dalam literatur Keuangan Sosial Islam yang cenderung menekankan aspek finansial dan kelembagaan, namun mengabaikan dimensi sosial dan epistemologis dalam tata kelola zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan kerangka hermeneutika transformatif dan analisis konten kualitatif. Sumber data utama berupa karya-karya Fikih Sosial, yang dianalisis untuk mengidentifikasi transformasi epistemologis zakat serta peran modal sosial dalam pengelolaannya. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan normatif menuju pendekatan metodologis berbasis maqāṣid al-syarīah, yang memungkinkan zakat berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial. Selain itu, modal sosial berbasis pesantren terbukti berperan sebagai mekanisme tata kelola yang memperkuat akuntabilitas dan keberlanjutan program zakat produktif. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan Hybrid Governance Model of Zakat, yaitu model tata kelola yang mengintegrasikan redistribusi finansial dengan modal sosial berbasis komunitas. Model ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperluas literatur Keuangan Sosial Islam, serta implikasi praktis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.
Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian Dalam KHI: Menakar Kembali Teori Perubahan Sosial Auguste Comte Indik Misakhul Fiddin; A. Fauzi Aziz
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 7 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v7i2.4490

Abstract

Perceraian merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satu alasan perceraian diatur dalam Pasal 116 poin E, yaitu adanya cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Namun, dalam realitas sosial, faktor cacat badan jarang digunakan sebagai alasan perceraian dibandingkan faktor lain seperti perselisihan, ekonomi, dan ketidakharmonisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi cacat badan sebagai alasan perceraian dalam KHI serta mengkaji fenomena tersebut melalui perspektif teori perubahan sosial Auguste Comte. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-analitik dengan menggunakan kerangka teori perubahan sosial Auguste Comte, khususnya konsep tiga tahap perkembangan masyarakat: teologis, metafisik, dan positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif cacat badan diakui sebagai alasan perceraian, dalam praktiknya masyarakat cenderung mempertahankan perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial yang dapat dikategorikan sebagai disfungsi hukum. Dalam perspektif teori perubahan sosial, fenomena ini mencerminkan pergeseran pola pikir masyarakat, di mana nilai religius, rasa kasih sayang, serta pertimbangan rasional menjadi faktor dominan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, ketentuan Pasal 116 poin E KHI dinilai kurang relevan dalam konteks sosial masyarakat modern yang mengalami perubahan nilai dan pola pikir
Reinterpretasi Tujuan Poligami Perspektif Maqasid Al-Syari'ah dan Implikasinya Terhadap Kajian Hukum Keluarga Islam Muhil Mubarok
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 7 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v7i2.4508

Abstract

Poligami dalam hukum Islam merupakan isu yang terus mengalami dinamika pemaknaan, terutama ketika dihadapkan pada tuntutan keadilan dan realitas sosial kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk mereinterpretasi tujuan poligami dalam perspektif maqasid al-syari’ah serta menganalisis implikasinya terhadap kajian hukum keluarga Islam. Fokus permasalahan terletak pada bagaimana poligami dipahami tidak hanya sebagai ketentuan normatif, tetapi juga sebagai praktik yang harus selaras dengan tujuan utama syariat, yaitu kemaslahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan maqasid, melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan pemikiran kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa poligami dalam perspektif maqasid al-syari’ah bukanlah bentuk ideal perkawinan, melainkan dispensasi yang bersifat kontekstual dan harus memenuhi prinsip keadilan substantif. Keadilan tidak hanya diukur secara material, tetapi juga mencakup aspek emosional dan sosial yang seringkali sulit dipenuhi. Oleh karena itu, reinterpretasi ini menempatkan monogami sebagai bentuk yang lebih dekat dengan tujuan syariat dalam banyak kondisi. Implikasi dari temuan ini mendorong pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih berorientasi pada perlindungan perempuan dan anak, serta penyesuaian regulasi yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat modern.
Rekonstruksi Konsep 'Aib Mujiz Li Al-Fasakh Dalam Fikih Klasik: Studi Urgensi Medical Check-Up Pra-Nikah di Indonesia Althaf Muhammad Farras Zafri; Arisman Arisman
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 7 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v7i2.4540

Abstract

Penelitian ini mengkaji rekonstruksi konsep 'aib dalam fikih klasik sebagai landasan normatif fasakh nikah atas dasar cacat kesehatan tersembunyi, serta relevansinya terhadap urgensi integrasi medical check-up pra-nikah dalam sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif berbasis kajian kepustakaan (library research) dengan analisis komparatif lintas mazhab dan perspektif maqashid al-syari'ah, penelitian ini menemukan bahwa konsep 'aib mujiz li al-fasakh dalam fikih klasik memiliki daya ekspansi epistemologis yang memadai untuk mengakomodasi penyakit-penyakit medis kontemporer seperti HIV/AIDS, hepatitis kronis, dan kelainan genetik yang tidak dikenal dalam literatur klasik. Rekonstruksi konsep ini mengarah pada kesimpulan bahwa pemeriksaan kesehatan pra-nikah bukan sekadar anjuran administratif, melainkan merupakan kewajiban syar'i yang dapat diderivasi dari prinsip la dharara wa la dhirara dan perlindungan terhadap jiwa (hifzh al-nafs) serta keturunan (hifzh al-nasl). Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia menerbitkan regulasi yang mewajibkan medical check-up pra-nikah sebagai syarat pencatatan perkawinan, selaras dengan prinsip-prinsip fikih Islam dan hak asasi manusia bidang kesehatan
Analisis Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren 2024 Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat Mojosari Kepanjen Ifa Daturrochmah; Ahmad Fahrudin Alamsyah
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 7 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v7i2.4638

Abstract

Studi ini ditujukan untuk menganalisis Pedoman Akuntansi Pesantren 2024 dalam meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat Mojosari. Pendekatan metode yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa metode pencatatan keuangan dipesantren masih tergolong rudimentary dan belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren 2024, terutama terkait dengan penyusunan laporan keuangan yang komprehensif seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Tantangan yang dihadapi yaitu, keterbatasan tenaga kerja dan minimnya pemahaman tentang standar akuntansi menjadi elemen kunci yang menghalangi implementasi. Walaupun begitu, penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren 2024 memiliki potensi untuk meningkatkan mutu laporan keuangan dengan penyampaian informasi yang lebih terstruktur, jelas, dan bertanggung jawab. Studi ini menyatakan bahwa penerapan pedoman akuntansi dipesantren sangat krusial untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap lembaga pesantren
Iddah dan Ihdad Wanita Karir dalam Fiqh Islam: Tantangan Penyesuaian dalam Menanggapi Perubahan Peran Gender Miftakur Rohman; Ubainul Asror; Amirul Khoir
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 7 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v7i2.4669

Abstract

Syariat Islam menetapkan masa iddah bagi wanita yang ditalak oleh suaminya selama tiga kali haid/suci, sedang masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dalam masa iddah (masa tunggu) tersebut, wanita harus ber-ihdad, yaitu membatasi diri dalam beraktifitas di luar rumah, berias atau bersolek. Aturan syariat Islam ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan kaum wanita yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya. Aturan tersebut akan menjadi problem besar jika diperhadapkan dengan wanita yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, anak anaknya dan keluarganya. Kondisi atau keadaan seperti inilah dikategorikan para ulama sebagai darurat, ada hajat (kebutuhan mendesak), atau ada uzur syar’i (suatu keadaan yang tidak bisa dihindari sehingga syariat Islam tidak dapat dilaksanakan), sehingga mereka membolehkan wanita khususnya wanita karier beraktifitas di luar rumah dan bersolek yang tidak berlebihan.
Mekanisme dan Corak Pembentukan Hukum Islam di Indonesia Nurul Hakim; Agung Heri Wahyudi; Ahmad Fauzi; Djawahir Hejazziey; Rinwanto Rinwanto
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 7 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v7i2.4676

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan corak pembentukan hukum Islam di Indonesia dalam konteks perkembangan sosial, politik, budaya, dan dinamika masyarakat modern. Hukum Islam di Indonesia berkembang tidak hanya melalui jalur normatif keagamaan, tetapi juga melalui proses legislasi negara, fatwa lembaga keagamaan, putusan peradilan agama, serta praktik sosial masyarakat Muslim yang hidup sebagai living law. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, regulasi, dan berbagai literatur terkait hukum Islam kontemporer di Indonesia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah hubungan antara negara, otoritas keagamaan, budaya lokal, dan kebutuhan masyarakat dalam pembentukan hukum Islam nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan hukum Islam di Indonesia berlangsung melalui interaksi yang dinamis antara negara, ulama, lembaga sosial keagamaan, dan masyarakat. Proses tersebut melahirkan corak hukum Islam Indonesia yang substantif, moderat, adaptif, dan kontekstual. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa faktor politik, budaya lokal, ekonomi syariah, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial masyarakat sangat memengaruhi arah pembentukan hukum Islam di Indonesia. Dalam konteks pemberantasan korupsi, hukum Islam juga memiliki peran penting sebagai instrumen etika sosial melalui penguatan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan publik. Hukum Islam di Indonesia terus berkembang sebagai sistem hukum yang responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar syariat Islam.
Penetapan Nafkah Mantan Istri Nusyuz Perspektif Hukum Progresif Sadjipto Rahardjo: Studi Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/Pa.Sal Syifa Maulani; Arif Dika Prasetya
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 7 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v7i2.4701

Abstract

Studi Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/Pa.Sal)   Syifa Maulani Universitas Islam Negeri Salatiga syiifa1607@gmail.com   Arif Dika Prasetya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta arif.dika25@mhs.uinjkt.ac.id   Abstract: Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa istri yang nusyuz tidak berhak memperoleh nafkah iddah maupun mut’ah. Akan tetapi, dalam Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Sal, hakim tetap memberikan nafkah iddah kepada mantan istri yang dinyatakan nusyuz. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Sal terkait pemberian nafkah iddah kepada mantan istri yang dinyatakan nusyuz, serta mengkaji relevansinya dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim mencerminkan penerapan hukum progresif, di mana hukum tidak dipahami secara kaku, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan nilai kemanusiaan. Hakim menggunakan kewenangan ex officio untuk menafsirkan hukum secara kontekstual, sehingga tetap memberikan perlindungan kepada pihak yang berada dalam posisi rentan. Dengan demikian, putusan ini menjadi contoh konkret bahwa hukum dapat bersifat dinamis, responsif, dan berorientasi pada keadilan yang lebih luas
Pembagian Waris Islam dalam Kasus Kematian Berurutan (Munasyakhot): Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 559/Pdt.P/2025/PA.Jbg. M. Al Amin Ilman Huda; Abd. Holik
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 7 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v7i2.4706

Abstract

Penundaan pembagian harta warisan dalam jangka waktu lama sering kali menimbulkan fenomena munasyakhot, yaitu pergeseran hak kebendaan akibat adanya ahli waris yang meninggal dunia secara berurutan sebelum harta peninggalan leluhur sempat dibagikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam mengonstruksikan silsilah kematian bersusun serta menguji konsistensi pembagian porsi waris mutlak pada perkara non-kontensius. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 559/Pdt.P/2025/PA.Jbg. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim secara rigid berhasil merekonstruksi mata rantai silsilah kematian yang terjadi selama tiga dekade dengan mengintegrasikan alat bukti administratif kependudukan tingkat desa dan keterangan saksi dari pamong desa. Konstruksi hukum tersebut meluruhkan hak-hak kelompok ushuliyyin yang telah wafat terlebih dahulu dan menetapkan istri serta anak laki-laki kandung pewaris sebagai ahli waris tunggal yang sah (mustahak). Implikasi praktis dari putusan ini menegaskan bahwa penetapan ahli waris melalui jalur volunter (ex-parte) efektif memberikan kepastian hukum yang mutlak sebagai prasyarat administratif dalam transisi hak keperdataan atas tanah agraria. Kontribusi ilmiah artikel ini menawarkan model penyelesaian urusan waris berlapis yang aman, efisien, dan sinkron dengan sistem peradilan elektronik (E-Court) dalam hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.
Strategi Komunikasi dan Edukasi : Peningkatan Minat dan Partisipasi Pembayaran Zakat di Desa Lilina Ajangale Kec. Ulaweng Kab. Bone Zalwa Zabila; Aksi Hamzah; Kamiruddin Kamiruddin
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 7 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v7i2.4736

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi dan edukasi mengenai zakat di Desa Lilina Ajangale, mengkaji implementasi strategi tersebut oleh aparat desa dan KUA dalam meningkatkan minat partisipasi pembayaran zakat, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi di lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa, penyuluh KUA, dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi dan edukasi dilakukan melalui ceramah, sosialisasi berkala khususnya pada bulan Ramadan, dan pemanfaatan media digital secara bertahap, dengan pendekatan interpersonal oleh tokoh agama sebagai metode paling dominan. Implementasi strategi oleh aparat desa dan KUA berhasil meningkatkan minat masyarakat pada zakat fitrah secara signifikan, namun belum optimal pada pembayaran zakat mal karena kendala pemahaman perhitungan. Faktor pendorong meliputi transparansi UPZ dan kemudahan akses pembayaran tunai, sedangkan faktor penghambat utama adalah rendahnya literasi zakat mal, kondisi ekonomi agraris masyarakat menengah ke bawah, keterbatasan dana operasional, serta kendala psikologis terkait usia penyuluh yang lebih muda.

Page 15 of 16 | Total Record : 154

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2026): Juli Vol. 7 No. 1 (2026): Januari Vol. 6 No. 2 (2025): Juli Vol. 6 No. 1 (2025): Januari Vol. 5 No. 2 (2024): Juli Vol. 5 No. 1 (2024): Januari Vol. 4 No. 2 (2023): Juli Vol. 4 No. 1 (2023): Januari Vol. 3 No. 2 (2022): Juli Vol. 3 No. 1 (2022): Januari Vol. 2 No. 2 (2021): Juli Vol. 2 No. 1 (2021): Januari Vol. 1 No. 2 (2020): Juli Vol. 1 No. 1 (2020): Januari More Issue