Garuda - Garba Rujukan Digital

Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Perilaku Organisasi Wiji Febriyani Rizkiyah; Silahudin Silahudin; Soleh Soleh; Akhmad Basuni
The World of Public Administration Journal Volume 8 Issue 1, Juni 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v8i1.2671

Abstrak Artikel ini mengelaborasi peran etika dan tanggung jawab sosial dalam membentuk perilaku organisasi yang bermartabat dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan teori perilaku organisasi, studi kasus global dan lokal, serta refleksi filosofis, tulisan ini menegaskan bahwa etika bukan sekadar norma kepatuhan, melainkan orientasi eksistensial organisasi terhadap nilai dan martabat manusia. Tanggung jawab sosial dipahami sebagai komitmen organisasi terhadap keberlanjutan sosial dan pengakuan terhadap komunitas yang dilayaninya. Studi kasus seperti Enron, Uber, Theranos, dan BP Oil Spill dikaitkan dengan relevansi praktik organisasi di Indonesia, termasuk sektor publik dan BUMN. Pendekatan filosofis dari Emmanuel Levinas dan Ki Hadjar Dewantara memperkaya pemaknaan etika sebagai relasi dan pengakuan terhadap yang-lain. Artikel ini menyerukan arah baru perilaku organisasi yang berjiwa sosial, berorientasi nilai, dan mampu menjadi ruang pembentukan harapan kolektif. Kata kunci : etika organisasi, tanggung jawab sosial, perilaku organisasi, tata kelola yang penuh welas asih, studi kasus, filsafat etika. Abstract This article elaborates on the role of ethics and social responsibility in shaping dignified and sustainable organizational behavior. By integrating organizational behavior theories, global and local case studies, and philosophical reflections, the paper argues that ethics is not merely a compliance norm but an existential orientation of organizations toward human values and dignity. Social responsibility is understood as a commitment to social sustainability and recognition of the communities served. Case studies such as Enron, Uber, Theranos, and the BP Oil Spill are linked to organizational practices in Indonesia, including the public sector and state-owned enterprises. Philosophical perspectives from Emmanuel Levinas and Ki Hadjar Dewantara enrich the meaning of ethics as relational recognition of the Other. This article calls for a new direction in organizational behavior that is socially oriented, value-driven, and capable of becoming a space for collective hope formation. Keywords: organizational ethics, social responsibility, organizational behavior, compassionate governance, case studies, ethical philosophy.

Efektivitas Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Di Daerah Pemilihan III Kabupaten Indramayu) Senja Nirwana; Ismanudin Ismanudin
The World of Public Administration Journal Volume 8 Issue 1, Juni 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v8i1.2673

Abstrak DPRD selain melakukan fungsi pengawasan, juga memiliki fungsi menyerap, menyalurkan,dan memperjuangkan aspirasi konstituen oleh para anggotanya. Aspirasi konstituen merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, kegiatan reses merupakan kewajiban konstitusional bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dilakukan secara berkala untuk bertemu konstituen pada daerah pemilihan masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses DPRD Kabupaten Indramayu Priode 2014-2019 di Daerah Pemilihan III. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses DPRD Kabupaten Indramayu Periode 2014-2019 di Daerah Pemilihan III sudah cukup efektif. Kata kunci : efektivitas, reses, fungsi DPRD, aspirasi masyarakat. Abstract In addition to its supervisory function, the DPRD also has the function of absorbing, channelling and fighting for the aspirations of constituents through its members. Constituent aspirations are a form of active community participation in regional government administration. Therefore, in order to gather the aspirations of the people, recess activities are a constitutional obligation for DPRD leaders and members, which are carried out periodically to meet with constituents in their respective electoral districts in order to improve the quality, productivity, and performance of the DPRD in realising justice and prosperity for the people, as well as to realise the role of the DPRD in developing checks and balances between the DPRD and the regional government. This study aims to determine the effectiveness of gathering public aspirations through the recess activities of the Indramayu Regency DPRD for the 2014-2019 period in Electoral District III. This study uses a descriptive research method with a case study approach in qualitative research. The results of this study indicate that the gathering of public aspirations through the recess activities of the Indramayu Regency DPRD for the 2014-2019 period in Electoral District III has been quite effective. Keywords: effectiveness, recess, DPRD function, public aspirations.

Faktor-Faktor Determinan Tingkat Literasi Membaca Masyarakat Kabupaten Subang: Pendekatan Kuantitatif Dan Kewilayahan Dede Akhmad; Tepi Peirisal; Zaenal Hirawan; Digyo Digyo; Dadang Rusmana
The World of Public Administration Journal Volume 8 Issue 1, Juni 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v8i1.2674

Abstrak Salah satu indikator pembangunan daerah yang ditetapkan melalui berbagai doumen perencanaan di Kabupaten Subang adalah Indeks Literasi Membaca Masyarakat. Indikator ini dipandang sangat penting karena berkorelasi secara langsung dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan bahan bacaan, baik yang tercetak maupun elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Indeks Literasi Masyarakat Kabupaten Subang 2025. Selain itu, penelitian juga akan mendeskripsikan nilai Indeks Literasi Membaca Masyarakat melalui pola kewilayahan berbasis kecamatan yang tujuannya untuk mempermudah implementasi prioritas peningkatan Indeks Literasi Masyarakat pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survey yang berlangsung selama 2 bulan di 30 kecamatan. Dengan menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitisn, melalui survey ini dilakukan pengumpulan data dari 114 responden yang ditetapkan secara merata di seluruh kecamatan dengan menggunakan teknik stratified random sampling berdasarkan domisili, usia, dan latar belakang profesi. Survey mendeskripsikan persepsi masyarakat atas 5 dimensi, yaitu: Frekuensi Membaca, Durasi Membaca, Jumlah Bahan Bacaan, Frekuensi Akses Internet, dan Durasi Akses Internet. Hasil Survey menunjukkan bahwa nilai Indeks Tingkat Literasi Membaca Masyarakat Kabupaten Subang 2025 mencapai 52,62 dengan kategori Sedang. Selain angka agregat, hasil survey juga menyajikan skor Indeks Tingkat Kegemaran Membaca tiap kecamatan. Berdasarkan penghitungan ini, diajukan rekomendasi berbagai langkah kebijakan yang sebaiknya ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang berbasis wilayah kecamatan sebagai alternatif langkah prioritas untuk tahun 2026, bahkan juga untuk tahun-tahun berikutnya. Kata kunci: literasi, prioritas, kebijakan, kewilayahan. Abstract One of the regional development indicators established through various planning documents in Subang Regency is the Community Reading Literacy Index. This indicator is considered very important because it directly correlates with the development of human resource quality through the utilization of reading materials, both printed and electronic. This study aims to measure the Community Literacy Index of Subang Regency in 2025. In addition, the study will also describe the value of the Community Reading Literacy Index through a district-based spatial pattern with the aim of facilitating the implementation of priorities for improving the Community Literacy Index in 2026 and the following years. This research used the quantitative approach with a survey technique that took place over 2 months in 30 sub-districts. Using a questionnaire as the research instrument, this survey collected data from 114 respondents who were evenly distributed across sub-districts using a stratified random sampling technique based on residence, age, and professional background. The survey describes the public's perception of 5 dimensions, namely: Reading Frequency, Reading Duration, Number of Reading Materials, Internet Access Frequency, and Internet Access Duration. Survey results indicate that the Literacy Level Index of Reading for the Subang Regency community in 2025 reached 52.62, categorized as Moderate. Besides the aggregate score, the survey also presents the Reading Enthusiasm Level Index score for each district. Based on this calculation, recommendations for various policy measures that should be taken by the Subang Regency Regional Government are proposed, based on district areas, as an alternative priority step for 2026, and also for the following years. Keywords: literacy, priority, policy, regional.

Standar Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan E-Government: Analisis Implementasi Transformasi Digital Pada Pemerintah Kabupaten Subang Luki Natika; Ade Suparman
The World of Public Administration Journal Volume 8 Issue 1, Juni 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v8i1.2675

Abstrak Transformasi digital telah menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan e-Government. Pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kabupaten Subang sebagai salah satu daerah yang tengah mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan standar pelayanan publik yang terintegrasi dengan sistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transformasi digital dalam mewujudkan e-Government melalui penerapan standar pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Subang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, serta telaah terhadap berbagai regulasi dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang telah mengimplementasikan berbagai bentuk transformasi digital melalui pengembangan layanan publik berbasis elektronik, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan tata kelola pelayanan yang mengacu pada standar pelayanan publik. Implementasi tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas layanan, efisiensi proses administrasi, transparansi informasi, dan kepuasan masyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala, antara lain belum optimalnya integrasi antar sistem informasi, keterbatasan infrastruktur digital, disparitas kompetensi sumber daya manusia, serta rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan transformasi digital melalui integrasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, dan perluasan partisipasi masyarakat agar implementasi e-Government dapat berjalan secara berkelanjutan dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Kata kunci : Standar Pelayanan Publik; Transformasi Digital; e-Government; Pelayanan Publik; Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Kabupaten Subang. Abstract the quality of public services through the implementation of e-Government. Local governments are required to deliver public services that are effective, efficient, transparent, accountable, and responsive to the needs of the community. As one of the regions actively developing digital governance, the Government of Subang Regency faces various challenges in implementing public service standards integrated with digital systems. This study aims to analyze the implementation of digital transformation in realizing e-Government through the application of public service standards within the Government of Subang Regency. The study employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observations, in-depth interviews, documentation, and a review of regulations and policy documents related to public services and the Electronic-Based Government System (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik—SPBE). Data were analyzed using an interactive process consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the Government of Subang Regency has implemented various forms of digital transformation through the development of electronic public services, increased utilization of information technology, and strengthened public service governance based on established public service standards. These initiatives have contributed positively to improving service accessibility, administrative efficiency, information transparency, and public satisfaction. However, several challenges remain, including the limited integration of information systems, inadequate digital infrastructure, disparities in human resource competencies, and low levels of digital literacy among some members of the community. Therefore, strengthening digital transformation policies is essential through the integration of public services, capacity building for government officials, the development of information technology infrastructure, and broader community participation. These efforts are expected to ensure the sustainable implementation of e-Government and support the realization of governance that is effective, responsive, transparent, accountable, and oriented toward high-quality public service delivery. Keywords: Public Service Standards; Digital Transformation; e-Government; Public Service; Electronic-Based Government System (SPBE); Subang Regency.

Kolaborasi Multi-Aktor Dalam Percepatan Koperasi Merah Putih : Peran Pemda, Notaris, TNI, Dan Himbara Di Kabupaten Subang Diah Andani; Mona Indrianie; Meti Mediyastuti Sofyan; Kokom Komariah
The World of Public Administration Journal Volume 8 Issue 1, Juni 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v8i1.2676

Abstrak Penelitian ini menganalisis kolaborasi multi-aktor dalam percepatan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Subang, dengan berfokus pada peran Pemerintah Daerah, notaris, TNI, dan Himbara. Kabupaten Subang dipilih sebagai lokus penelitian karena menunjukkan fenomena paradoksal: seluruh 253 unit KDKMP telah mencapai status badan hukum secara penuh (100 persen) sejak akhir Juni 2025, namun capaian ini tidak diikuti kecepatan yang setara pada dimensi operasionalisasi usaha, penyediaan lahan, maupun pembangunan infrastruktur fisik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, dianalisis melalui Integrative Framework for Collaborative Governance (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012), yang menekankan tiga dinamika kolaborasi: principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), dengan keabsahan data dijaga melalui kriteria trustworthiness Lincoln dan Guba (1985). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga April 2026, baru 16 dari 253 unit KDKMP yang benar-benar beroperasi, 96 desa belum mengajukan pembangunan gedung akibat kendala lahan pada 34 titik yang melibatkan pemegang aset lahan negara/BUMN, dan ditemukan pola silang yang kompleks antara status gedung dan status operasional usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan tersebut dapat dijelaskan oleh asimetri kapasitas kolektif (capacity for joint action) antar sub-sistem kolaborasi: kolaborasi pada aspek legalisasi telah mencapai kematangan tinggi, sementara kolaborasi pada aspek penyediaan lahan, pembiayaan, dan pendampingan usaha masih berada pada tahap principled engagement dan shared motivation yang belum tuntas. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bahwa keberhasilan collaborative governance perlu dianalisis secara terdisagregasi per sub-proses, serta berimplikasi praktis bahwa evaluasi keberhasilan program KDKMP tidak dapat hanya bersandar pada indikator administratif, melainkan perlu mempertimbangkan keberlanjutan operasional sebagai ukuran keberhasilan yang sesungguhnya. Kata kunci: collaborative governance; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; kolaborasi multi-aktor; capacity for joint action; Kabupaten Subang. Abstract This study analyzes multi-actor collaboration in accelerating the implementation of the Red and White Village/Sub-district Cooperative (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, KDKMP) in Subang Regency, focusing on the roles of the Local Government, notaries, the Indonesian National Armed Forces (TNI), and state-owned banks (Himbara). Subang Regency was selected as the research locus due to a paradoxical phenomenon: all 253 KDKMP units achieved full legal entity status (100 percent) by the end of June 2025, yet this achievement was not matched by an equivalent pace in business operationalization, land provision, or physical infrastructure development. This study employs a qualitative approach with a case study design, analyzed through the Integrative Framework for Collaborative Governance (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012), which emphasizes three collaboration dynamics: principled engagement, shared motivation, and capacity for joint action. Data were collected through in-depth interviews, non-participant observation, and documentation studies, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña (2014), with data trustworthiness ensured through the criteria developed by Lincoln and Guba (1985). The findings reveal that by April 2026, only 16 of 253 KDKMP units were genuinely operational, 96 villages had not yet submitted building proposals due to land constraints across 34 identified sites involving state/state-owned enterprise land assets, and a complex cross-pattern emerged between building status and operational status. This study concludes that the gap can be explained by an asymmetry in collective capacity (capacity for joint action) across collaboration sub-systems: collaboration in the legalization aspect has achieved a high level of maturity, while collaboration in land provision, financing, and business mentoring remains at an unresolved stage of principled engagement and shared motivation. These findings contribute theoretically by demonstrating that the success of collaborative governance needs to be analyzed in a disaggregated manner across sub-processes, and carry practical implications suggesting that the evaluation of KDKMP program success cannot rely solely on administrative indicators but must also consider operational sustainability as the true measure of success. Keywords: collaborative governance; Red and White Village/Sub-district Cooperative; multi-actor collaboration; capacity for joint action; Subang Regency.

Implementasi Kebijakan SAKIP Di Kabupaten Subang: Studi Komparatif Dinas Lingkungan Hidup Dan Kecamatan Pusakajaya Rian Alfiatna; Reisha Widia Anggiany; Cici Nurdiana; Tri Hartinah; Witri Nurlatifah
The World of Public Administration Journal Volume 8 Issue 1, Juni 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v8i1.2678

Abstrak Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui perbandingan antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang memperoleh nilai AKIP 88,8 (predikat A/Memuaskan) dan Kecamatan Pusakajaya yang memperoleh nilai 49,30 (predikat C/Kurang) di Kabupaten Subang pada tahun 2025. Kesenjangan capaian sebesar 39,5 poin tersebut menjadi fenomena empiris yang mendorong urgensi penelitian ini. Teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle dengan dua dimensi utama—content of policy dan context of implementation—digunakan sebagai kerangka analitis. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus komparatif diterapkan, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas capaian nilai AKIP lebih dominan dipengaruhi oleh perbedaan kualitas lingkungan implementasi dibandingkan perbedaan isi kebijakan. Secara khusus, tingkat kepatuhan dan responsivitas organisasi terhadap hasil evaluasi kinerja terbukti menjadi faktor paling dominan dalam menjelaskan perbedaan capaian kedua instansi. DLH menunjukkan responsivitas tinggi dengan tindak lanjut evaluasi yang sistematis, sementara Kecamatan Pusakajaya masih menghadapi kelemahan kapasitas pelaksana dan minimnya internalisasi SAKIP sebagai instrumen pengendalian kinerja. Implikasi temuan ini menegaskan perlunya penguatan komitmen kepemimpinan dan budaya organisasi berbasis kinerja dalam kerangka reformasi birokrasi. Kata Kunci: SAKIP; implementasi kebijakan; akuntabilitas kinerja; reformasi birokrasi; studi komparatif. Abstract This study examines the implementation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) policy through a comparative analysis of the Environmental Agency (DLH), which achieved an AKIP score of 88.8 (Grade A/Satisfactory), and Pusakajaya Subdistrict, which obtained a score of 49.30 (Grade C/Poor) in Subang Regency in 2025. The 39.5-point disparity constitutes a significant empirical phenomenon warranting systematic investigation. Merilee S. Grindle's policy implementation theory, encompassing two principal dimensions—content of policy and context of implementation—serves as the analytical framework. A qualitative approach employing comparative case study methodology was applied, with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings reveal that the disparity in AKIP scores is predominantly attributable to differences in the quality of the implementation environment rather than variations in policy content. Specifically, the degree of organizational compliance and responsiveness to performance evaluation results emerges as the most decisive explanatory factor. The Environmental Agency demonstrated high responsiveness through systematic follow-up on evaluation recommendations, whereas Pusakajaya Subdistrict exhibited limited implementer capacity and insufficient internalization of SAKIP as a performance control instrument. These findings underscore the imperative of strengthening leadership commitment and cultivating a performance-oriented organizational culture within the broader bureaucratic reform agenda. Keywords: SAKIP; policy implementation; performance accountability; bureaucratic reform; comparative study.

Kualitas Layanan Permohonan Pemberitahuan Unjuk Rasa Di Polres Iman Fauzan Adima; Rohmat Taufik Pratama; Yosa Wirawan; Taufiq Muhamad Oktavian; Satria Aditya Pradana
The World of Public Administration Journal Volume 8 Issue 1, Juni 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v8i1.2679

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan permohonan pemberitahuan unjuk rasa di Polres Subang melalui pendekatan model SERVQUAL. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah belum optimalnya penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait tahapan serta prosedur yang harus ditempuh dalam melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Kondisi ini menyebabkan layanan permohonan pemberitahuan unjuk rasa belum dapat berjalan secara optimal. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan teknik triangulasi data. Pengukuran kualitas layanan menggunakan lima dimensi SERVQUAL yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kualitas layanan permohonan pemberitahuan unjuk rasa di Polres Subang berada pada kategori cukup memuaskan. Dimensi tangible mencerminkan sarana fisik yang memadai meski belum tersedia ruangan khusus konsultasi; dimensi reliability menunjukkan kecermatan dan konsistensi petugas; dimensi responsiveness memperlihatkan daya tanggap yang baik; dimensi assurance mencerminkan layanan yang gratis dan berdasarkan SOP; serta dimensi empathy menunjukkan sikap pengayoman yang humanis. Faktor penghambat utama adalah kurangnya sosialisasi prosedur dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan Sat Intelkam Polres Subang mencakup edukasi tatap muka dan pemanfaatan media sosial secara aktif. Kata Kunci: Kualitas Layanan, Pemberitahuan Unjuk Rasa Abstract This study aims to analyze the service quality of protest notification applications at Subang Police Resort (Polres Subang) using the SERVQUAL model approach. The main problem underlying this research is the lack of optimal delivery of information and public education regarding the procedural stages required for conducting public demonstrations. This condition has resulted in suboptimal service in processing protest notification requests. The study employed a qualitative descriptive method, with the researcher acting as the key instrument in data collection through observation, in-depth interviews, and documentation using data triangulation techniques. Service quality was measured using five SERVQUAL dimensions: tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The findings indicate that the overall service quality for protest notification applications at Polres Subang falls within the satisfactory category. The tangible dimension reflects adequate physical facilities, though a dedicated consultation room is not yet available; the reliability dimension demonstrates officer accuracy and consistency; the responsiveness dimension shows good responsiveness; the assurance dimension reflects free-of-charge and SOP-based services; and the empathy dimension reflects a humanistic and protective approach. The main inhibiting factors include insufficient socialization of procedures and low public legal awareness. Efforts undertaken by the Sat Intelkam unit of Polres Subang include direct educational outreach and active use of social media platforms. Keywords: Service Quality, Protest Notification.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 2 Kalijati Kabupaten Subang Siti Susanti Widyawati; Ferdian Isha Febritama; Hernanda Safitri; Ruhaman Ruhaman; Henri Winata
The World of Public Administration Journal Volume 8 Issue 1, Juni 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v8i1.2680

Abstrak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi siswa dan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi nutrisi di sekolah. Penelitian ini menganalisis implementasi program MBG di SMPN 2 Kalijati Kabupaten Subang menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, lingkungan ekonomi-sosial-politik, dan disposisi pelaksana. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, Dinas Pendidikan, Kepala SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), Ahli Gizi, Staf Dapur, orang tua murid, dan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan telah dipahami secara seragam oleh para pelaksana, meski masih terdapat tantangan dalam penanganan sisa makanan (plate waste). Sumber daya menunjukkan dukungan anggaran yang kuat dari Badan Gizi Nasional (BGN), namun terkendala keterbatasan sarana prasarana produksi dan fluktuasi kualitas bahan baku lokal. Komunikasi antarorganisasi berjalan efektif secara instruksional, tetapi lemah dalam sosialisasi mekanisme pengaduan bagi orang tua. Lingkungan sosial-ekonomi memberikan dukungan positif, sementara disposisi pelaksana menunjukkan komitmen tinggi terhadap keberlanjutan program. Data pertumbuhan siswa kelas VII memperlihatkan peningkatan rata-rata tinggi badan 8,7 cm dan berat badan 6,4 kg selama tujuh bulan implementasi. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi MBG telah berjalan baik secara administratif dan memberikan dampak positif terhadap status gizi siswa, namun memerlukan penguatan pada sistem kontrol kualitas rantai pasok, manajemen waktu distribusi, dan modernisasi variasi menu. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Status Gizi Siswa Abstract The Free Nutritious Meal (MBG) Program is a national strategic policy aimed at improving students’ nutritional status and human resource quality through nutritional interventions in schools. This study analyses the implementation of the MBG program at SMPN 2 Kalijati, Subang Regency, using the policy implementation model of Meter and Horn encompassing six variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, inter-organizational communication, economic-social-political environment, and disposition of implementers. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants included the School Principal, Teachers, the Education Department, the Head of SPPG (Nutrition Fulfilment Service Unit), a Nutritionist, Kitchen Staff, parents, and students. The findings reveal that policy standards and objectives are uniformly understood among implementers, although challenges persist in managing plate waste. The resources variable demonstrates strong budgetary support from the National Nutrition Agency (BGN), yet is constrained by limited production infrastructure and fluctuations in local raw material quality. Inter-organizational communication is instructionally effective but remains weak in disseminating grievance mechanisms to parents. The socio-economic environment provides positive support, while implementers display strong commitment to program sustainability. Growth data from seventh-grade students indicate an average height increase of 8.7 cm and weight gain of 6.4 kg over seven months of implementation. The study concludes that MBG implementation has performed well administratively and positively impacted student nutritional status, but requires strengthening in supply chain quality control, distribution time management, and menu variation modernization. Keywords: Policy Implementation, Free Nutritious Meal (MBG), Student Nutritional Status.

Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Wisata Di Kawasan Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Dini Rizki Fitriani; Sri Ageng Nurfatiya; Agus Sihabudin; Azhar Al Fitroh; Risma Agustiani
The World of Public Administration Journal Volume 8 Issue 1, Juni 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v8i1.2681

Abstrak Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji optimalisasi pelayanan wisata di kawasan Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. Sektor pariwisata di Kecamatan Ciater memiliki potensi besar, ikonik dengan Pemandian Air Panas Sariater dan panorama alam pegunungan di kaki Gunung Tangkuban Parahu, serta didukung oleh potensi agrowisata teh, wisata alam terbuka, edukasi, dan kuliner khas daerah. Meskipun demikian, peran Kecamatan Ciater dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata masih terbatas pada fungsi koordinatif dan fasilitatif, seperti perizinan kegiatan dan rekomendasi informasi, dan belum terlibat langsung dalam promosi atau pemasaran wisata. Dari sisi promosi, Pemerintah Kecamatan Ciater mengakui bahwa belum memiliki sistem promosi wisata yang terintegrasi secara digital. Media sosial dan website yang ada saat ini masih difungsikan untuk administrasi kantor dan pelaporan masyarakat, bukan untuk promosi wisata. Padahal, optimalisasi media sosial (Instagram, TikTok, Facebook, YouTube) sangat penting sebagai sarana promosi digital yang cepat, luas, dan interaktif. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang menghambat pengembangan program digitalisasi seperti website pusat informasi pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang di mana menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan meliputi pengelola pelayanan di Kantor Kecamatan Ciater, pengelola pelayanan digital tempat rekreasi wisata, admin media sosial wisata, dan masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun potensi wisata Ciater besar, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi pariwisata digital terintegrasi, dan kerja sama lintas sektor untuk mengoptimalkan promosi dan pelayanan. Optimalisasi media sosial diperkirakan menjadi faktor strategis yang berpengaruh positif terhadap efektivitas promosi pariwisata di Sariater. Kata kunci : Optimalisasi Media Sosial, Promosi Wisata, Pelayanan Wisata. Abstract This research aims to examine the optimization of tourism services in the Ciater District area, Subang Regency. The tourism sector in Ciater District holds significant potential, iconic for the Sariater Hot Springs and the charming mountain views at the foot of Mount Tangkuban Parahu, and supported by the potential of tea agrotourism, open-air natural tourism, educational tourism, and local culinary attractions. Nevertheless, the role of the Ciater District office in tourism management and development remains limited to coordinative and facilitative functions, such as activity permitting and information recommendation, rather than direct involvement in promotion or marketing activities. From a promotional standpoint, the Ciater District government acknowledges that it does not yet have an integrated digital tourism promotion system. The existing social media and websites are still utilized for administrative purposes and community reporting, and are not specifically directed towards introducing local tourism potential. However, the optimization of social media (Instagram, TikTok, Facebook, YouTube) is crucial as a fast, wide-reaching, and interactive digital promotion tool. The main challenges faced include limited Human Resources (HR) in the field of information and communication technology, which hinders the implementation of digitalization programs like the planned website for the tourism information center. This qualitative research utilizes data collection techniques through observation, interviews, and documentation, with informants including service managers at the Ciater District Office, digital-based service managers at local tourist attractions, the social media admin for Ciater tourism, and community members. The research concludes that although Ciater's tourism potential is vast, it requires support in the form of enhanced HR capacity, strengthened integrated digital tourism information systems, and cross-sector collaboration to optimize promotion and services. Social media optimization is presumed to be a strategic factor that positively influences the effectiveness of tourism promotion in the Ciater District area. Keywords: Social Media Optimization, Tourism Promotion, Tourism Service.

Transformasi Digital Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kabupaten Subang Sri Dinarwati; Luki Natika; Lingga Ramadanti
The World of Public Administration Journal Volume 8 Issue 1, Juni 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v8i1.2682

Abstrak Transformasi digital telah mendorong perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai identitas penduduk dalam format digital. Di Kabupaten Subang, penerapan IKD telah didukung melalui kegiatan aktivasi, sosialisasi, pemanfaatan sistem informasi, serta dukungan pemerintah daerah. Namun, proses transformasi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan melalui IKD di Kabupaten Subang dengan menelaah kesiapan organisasi, pelaksanaan layanan digital, akses masyarakat, serta integrasi IKD dalam ekosistem pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data empiris dari penelitian sebelumnya mengenai pelaksanaan IKD di Kabupaten Subang. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas unsur pelaksana IKD dan pengguna IKD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital telah mulai berlangsung melalui pemanfaatan sistem informasi, aktivasi IKD, sosialisasi, dan pemantauan pelayanan. Namun, transformasi tersebut belum optimal karena masih ditemukan keterbatasan perangkat dan dukungan anggaran, belum adanya petugas khusus IKD, sosialisasi yang belum terjadwal secara rutin, keterbatasan perangkat dan biaya internet bagi sebagian masyarakat, serta belum seragamnya penerimaan IKD oleh instansi pelayanan publik. Proses aktivasi yang masih memerlukan bantuan petugas juga menunjukkan adanya tarik-menarik antara tuntutan kemudahan layanan digital dan kebutuhan keamanan serta verifikasi identitas. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan tidak cukup dilakukan melalui penyediaan aplikasi, tetapi membutuhkan kesiapan organisasi, sumber daya, inklusivitas masyarakat, keamanan data, serta integrasi antaraktor pelayanan publik. Kata kunci: transformasi digital; pelayanan publik; administrasi kependudukan; Identitas Kependudukan Digital; IKD. Abstract Digital transformation has brought significant changes to public service delivery, including population administration services. One form of this transformation is the utilization of Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital/IKD) as a digital form of population identity. In Subang Regency, the implementation of IKD has been supported through activation activities, public dissemination, information system utilization, and local government support. However, the transformation process still faces several challenges. This study aims to analyze the digital transformation of population administration services through IKD in Subang Regency by examining organizational readiness, digital service implementation, public accessibility, and the integration of IKD within the public service ecosystem. This study employs a qualitative approach using empirical data from a previous study on IKD implementation in Subang Regency. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving IKD implementers and users. The findings indicate that digital transformation has begun through the utilization of information systems, IKD activation, dissemination activities, and service monitoring. Nevertheless, the transformation has not been optimal due to limited equipment and budgetary support, the absence of dedicated IKD officers, irregular dissemination activities, limited access to supporting devices and internet costs for some citizens, and inconsistent acceptance of IKD among public service providers. The activation process, which still requires officer assistance, also reflects a tension between the demand for convenient digital services and the need for identity verification and data security. These findings indicate that digital transformation in population administration services cannot rely solely on the provision of digital applications but requires organizational readiness, adequate resources, social inclusion, data security, and integration among public service actors. Keywords: digital transformation; public service; population administration; Digital Population Identity; IKD.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nuraida

Contact Email
wpaj@unsub.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
wpaj@unsub.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang, Jl RA Kartini No 01, KM 3 Subang, Jawa Barat

Location
Kab. subang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nuraida

Contact Email wpaj@unsub.ac.id

Phone -

Journal Mail Official wpaj@unsub.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang, Jl RA Kartini No 01, KM 3 Subang, Jawa Barat

Location Kab. subang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nuraida

Contact Email
wpaj@unsub.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
wpaj@unsub.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang, Jl RA Kartini No 01, KM 3 Subang, Jawa Barat

Location
Kab. subang,

Jawa barat

INDONESIA