cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, SH., MH
Contact Email
ustisi@uika-bogor.ac.id
Phone
+628128097843
Journal Mail Official
yustisi@uika-bogor.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Sholeh Iskandar km 2 Bogor 16162 Jawa Barat, Indonesia Telp/Fax: 0251-8335335
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 19075251     EISSN : 26207915     DOI : http://dx.doi.org/10.32832/yustisi
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskal Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 12 No 1 (2025)" : 45 Documents clear
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN DINI DI KABUPATEN BOGOR Latifah Ratnawaty; Ibrahim Fajri; Muhammad Azril Buchori
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18862

Abstract

Kabupaten Bogor masih menghadapi masalah serius terkait perkawinan di bawah umur. Meski sudah ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi kawin masih melonjak tinggi. Hal ini terlihat jelas dari data Pengadilan Agama Cibinong. Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Bogor. Penelitian hukum normatif empiris ini menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut belum efektif dalam menanggulangi perkawinan dini, Faktor-faktor penyebab internal meliputi kedekatan pasangan, kehamilan di luar nikah, dan kurangnya pengawasan keluarga. Sementara faktor eksternal mencakup interpretasi agama yang sempit, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh teknologi dan media, tekanan ekonomi, serta kondisi geografis yang beragam. Penelitian ini direkomendasikan kepada Pemerintah, masyarakat, para pelaku pernikahan dini maupun para orang tua. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam mengatasi permasalahan perkawinan dini, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi yang efektif dan berkelanjutan guna meminimalisir terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Bogor. Kata Kunci: Faktor Penyebab, Perkawinan Dini, Kabupaten Bogor
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG KLASTER KETENAGAKERJAAN Yoyon Setiawan; Andi Muhammad Asrun
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18872

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menjadi topik kontroversi sejak disahkan oleh DPR RI bersama Presiden, meskipun Undang-Undang ini dibuat untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Elemen Buruh, Mahasiswa, dan Pegiat Lingkungan Lidup menilai bahwa UU ini merugikan banyak pihak. Pada November 2021 Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU Cipta Kerja ini cacat Formil dan inkonstitusional bersyarat (Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020). MK memberikan waktu dua tahun kepada Pemerintah untuk memperbaiki UU tersebut, atau akan dibatalkan secara permanen. Namun pada Desember 2022 Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 yang mencabut UU Cipta Kerja. Kemudian PERPPU ini pada tanggal 31 Maret 2023 ditetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian ini membuktikan penerbitan PERPPU Cipta Kerja itu sebagai pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan sekaligus pembangkanan terhadao konstitusi. UU Cipta Kerja tersebut telah melahirkan beberapa norma baru, yang salah satunya adalah Uang Kompensasi Kontrak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih bagi Pekerja/Buruh dengan status Kontrak atau dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kata Kunci: UU Cipta Kerja, Putusan MK, Uang Kompensasi, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA: STUDI KASUS PINJAMAN ONLINE Addison Ghazia Aristito; Ziddan Febriansyah; Asmak Ul Hosnah
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18873

Abstract

Jurnal ini membahas perbandingan aspek hukum pidana dan hukum perdata dalam menangani kasus pinjaman online yang berkembang pesat di era digital. Kemudahan akses terhadap pinjaman online menyebabkan munculnya permasalahan hukum yang memerlukan pendekatan hukum pidana dan perdata. Hukum pidana mengatur tentang pelanggaran yang merugikan kepentingan publik, seperti intimidasi dalam penagihan utang, sedangkan hukum perdata berfokus pada hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur. Melalui studi hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konsep, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam serta rekomendasi terhadap pengaturan dan perlindungan konsumen yang lebih baik di masa depan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat oleh pihak berwenang guna menciptakan lingkungan pinjaman yang aman dan transparan bagi konsumen. Kata kunci: Pinjaman online, hukum pidana, hukum perdata, perlindungan konsumen, regulasi.
ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TATA RUANG DALAM MENCEGAH ALIH FUNGSI LAHAN DI INDONESIA Zidan Febriansyah; Muhamad Giosefi; Jany Timothy Ronald Saputro; Mahipal
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18874

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum tata ruang di Indonesia dalam mencegah alih fungsi lahan, terutama pada lahan pertanian dan kawasan lindung yang penting bagi ketahanan pangan dan keseimbangan lingkungan. Meskipun kebijakan tata ruang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, lemahnya pengawasan, tekanan ekonomi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, pengaruh kepentingan politik juga sering menghambat penerapan kebijakan tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tata ruang, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan dengan teknologi, pemberian insentif untuk pelestarian lahan, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Dengan upaya tersebut, diharapkan alih fungsi lahan dapat dikendalikan, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Kata kunci : Tata Ruang, Kebijakan, Alih Fungsi Lahan.
KETIDAK PATUHAN PERUSAHAAN DALAM MEMBAYAR PESANGON DAN DAMPAKNYA TERHADAP GUGATAN PAILIT KARYAWAN Alin Kosasih; Teuku Syahrul Ansari
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18875

Abstract

Gugatan pailit menjadi salah satu opsi yang dapat ditempuh oleh karyawan/pekerja sebagai upaya untuk memperoleh hak-hak pekerja, sementara belum ada yang menjelaskan bagaimana dampak negatif bagi pesangon pekerja yang belum dibayarkan karena putusan pengadilan, oleh karena itu peneliti menjelaskan dampak negatif terhadap ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar pesangon,dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta dampak dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul, khususnya dalam konteks gugatan pailit yang diajukan oleh karyawan.tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengindetifikasi dan menjelaskan bagaimana dampak dari ketidakpatuhan pembayaran pensangon PHK oleh perusahaan yang mengakibatkan terjadinya gugatan pailit oleh karyawan penelitian ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak karyawan sekaligus menjaga keberlangsungan usaha, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode dan pengumpulan data menggunakan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research) temuan dari penelitian ini adalah tingkat ketidakpatuhan pembayaran pesangon kepada karyawan yang terPHK hal ini kemudian berdampak pada gugatan oleh karyawan alasan dari ketidakpatuhan ini antara lain (1) faktor keuangan (2) kurangnya kesadaran hak hak karywan (3) kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Kata kunci: Pailit, Pesangon karyawan, ketidakpatuhan
AKIBAT HUKUM ARTIS PROMOSIKAN SITUS SLOT JUDI ONLINE DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT DAN UPAYA PENANGGULANGNYA Alin Kosasih; Tri Setiady
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18879

Abstract

Maraknya perjudian online sangat tinggi di Indonesia berdampak langsung pada keruntuhan perekonomian dan moral negara Tindakan artis atau selebgram dalam mempromosikan situs judi online telah menjadi perhatian utama pihak berwenang. Penegakan hukum terhadap praktik promosi perjudian online yang dilalukan selegram sering kali terbentur pada batasan yurisdiksi dan teknologi, sehingga dampak negatifnya sulit diatasi secara menyeluruh. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari keterlibatan artis selegram dalam promosi situs judi online serta dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, bertujuan untuk mengevaluasi berbagai upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak berwenang agar dapat memberikan perbaikan kebijakan serta langkah-langkah preventif yang lebih efektif, Metode penelitian yang digunakan dalam penenelitiaan ini adalah metode penelitian kualitatif untuk memberikan analisis menyeluruh mengenai akibat hukum keterlibatan artis dalam promosi situs judi online, dampak terhadap masyarakat, serta upaya penanggulangan yang telah dilakukan. metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Kata kunci: Judi online, endorse, artis.
LAPAK PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL RENGASDENGKLOK YANG MENGGUNAKAN SEBAGIAN MILIK JALAN DAERAH Andika Cahaya Gumelar; Devi Siti Hamzah Marpaung
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18880

Abstract

Pasar tradisional merupakan suatu pusat perbelanjaan yang dimana bertemunya para penjual dengan para pembeli yang melakukan transaksi jual beli yang berbentuk barang maupun jasa. Penataan pasar sangatlah penting bagi keberlangsungan aktivitas yang dilakukan oleh semua manusia. Di Indonesia masih banyak pasar yang belum tertata rapih dan tidak sesuai dengan amanat undang-undang dan perda setempat, termasuk di daerah Kabupaten Karawang, Pasar Tradisional Rengasdengklok merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang lumayan besar yang sampai saat ini belum tertata rapih. Keadaan itu sangan mengganggu aktivitas pengguna jalan raya karena di sepanjang jalan Rengasdengklok banyak pedagang yang berdagang hampir menggunakan sebagian badan jalan. Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pengelola pasar untuk memastikan bahwa pasar diatur sedemikian rupa sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang No. 75 tahun 2012, yang berkaitan dengan peraturan dan ketentuan untuk pasar konvensional, mal, dan toko kontemporer, dan juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 6 tahun 2011. Kata kunci: Pasar, Pemerintah, Relokasi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DARI PRAKTIK MANIPULASI HARGA SAHAM DI PASAR MODAL DAN RELEVANSI SANKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL (STUDI KASUS PT. JIWASRAYA) Embang Herlambang; I Ketut Astawa
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18881

Abstract

Seperti hal nya di tengah gemerlap dunia investasi pasar modal Indonesia, tersembunyi sebuah fenomena yang kini menjadi perbincangan hangat saham gorengan. Istilah yang terdengar menggelitik ini sebenarnya menyimpan kisah kelam yang mengguncang fondasi kepercayaan investor. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait perlindungan hukum bagi investor dan relevansi sanksi berdasarkan UUPM dalam kasus PT. Jiwasraya. Dalam upaya melindungi investor di pasar modal Indonesia, OJK memainkan juga peran krusial sebagai badan pengawas utama yang diamanatkan oleh UUPM. Dalam konteks manipulasi harga saham, seperti yang terjadi pada kasus PT. Jiwasraya, para pelaku diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 91, 92, dan 93 UU No. 8/1995. Pasal-pasal ini melarang tindakan yang menciptakan gambaran semu mengenai harga atau kondisi pasar saham, serta pelaksanaan transaksi yang direkayasa untuk mempengaruhi harga efek di bursa. Melalui perlindungan hukum preventif dan represif, diharapkan kepercayaan publik terhadap pasar modal dapat terus ditingkatkan. Upaya kolaboratif dari semua pihak, termasuk edukasi investor, pengawasan ketat, dan sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran. Kata kunci: Saham, Manipulasi, Investasi.
PERAN NOTARIS DALAM INITIAL PUBLIC OFFERING I Ketut Astawa; Muhammad Yunus
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18882

Abstract

Dalam konteks dinamika bisnis kontemporer, objek transaksi tidak lagi terbatas pada produk atau layanan yang dihasilkan perusahaan, melainkan meluas hingga mencakup saham perusahaan itu sendiri sebagai komoditas strategis. Motivasi utama perusahaan melakukan go public atau initial public offering (IPO) adalah mengakses sumber pendanaan segar yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha, yang dilaksanakan secara khusus dalam pasar perdana. Untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, Undang-Undang Pasar Modal melalui Pasal 64 secara eksplisit mengakui peran penting profesi tertentu, dengan Notaris sebagai salah satu aktor kunci dalam mendukung aktivitas pasar modal. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan perspektif yuridis normatif ini bertujuan mengeksplorasi peran Notaris dalam proses IPO, yang tercermin melalui serangkaian kewenangan komprehensif. Kewenangan tersebut meliputi pembuatan akta, verifikasi akurasi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, pengelolaan perubahan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, penyusunan akta perjanjian, pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta pembuatan akta autentik dalam konteks penawaran umum perdana saham, yang secara keseluruhan bertujuan menciptakan landasan hukum yang kuat dan transparan. Kata Kunci: Notaris, Initial Public Offering, Efek.
PRINSIP TERITORIAL DAN KAITANNYA DENGAN CROSS BORDER INSOLVENCY DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Nadia Nuraini Hasni; Teuku Syahrul Ansari; Ella Nurlailasari
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18883

Abstract

Kepailitan lintas batas terjadi ketika aset atau utang debitur tersebar, atau ketika debitur berada di bawah yurisdiksi pengadilan dari lebih dari satu negara. Prinsip teritorialitas mengatakan akibat dari pernyataan pailit, termasuk proses serta penyelesaiannya, hanya berlaku dalam wilayah pengadilan yang menangani kasus kepailitan tersebut berada. Oleh karena itu, putusan pailit dari pengadilan suatu negara memiliki dampak di yurisdiksi negara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang menyusun kalimat secara sistematis, logis, dan efektif untuk memudahkan interpretasi dan pemahaman terhadap hasil analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memberikan kekuatan eksekusi pada putusan kepailitan lintas batas di Indonesia, diperlukan perjanjian bilateral atau acuan pada UNCITRAL Model Law 1967. Kata kunci: Cross Border Insolvency, Pailit, Prinsip Teritorial.

Page 1 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2025) Vol 12 No 2 (2025) Vol 12 No 1 (2025) Vol 11 No 3 (2024) Vol 11 No 2 (2024) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 3 (2023) Vol 10 No 2 (2023) Vol 10 No 1 (2023) Vol 9 No 2 (2022) Vol 9 No 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue