Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskal Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Articles
537 Documents
<![CDATA[REGULASI ZONASI RUANG TERBUKA HIJAU: TINJAUAN HUKUM TATA RUANG ]]>
<![CDATA[Isep H Insan]]>;
<![CDATA[Anthonius Arlen Sihotang]]>;
<![CDATA[Mass Achmad Rifqy]]>;
<![CDATA[Tegar Yudha Permana]]>;
<![CDATA[Prince Hadipati]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16653
<![CDATA[Regulasi zonasi ruang terbuka hijau merupakan aspek krusial dalam hukum tata ruang yang bertujuan untuk mengelola dan melindungi area hijau dalam suatu wilayah. Penelitian ini menyajikan tinjauan hukum terhadap regulasi tersebut, mengeksplorasi aspek hukum yang terkait dengan penetapan, pengelolaan, dan perlindungan ruang terbuka hijau. Melalui analisis peraturan dan norma hukum yang berlaku, penelitian ini mencoba memahami tantangan dan peluang dalam implementasi regulasi zonasi ruang terbuka hijau serta dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Kata Kunci : Regulasi, Hukum Tata Ruang]]>
<![CDATA[PENGATURAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA(K3) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 87 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 ]]>
<![CDATA[Siti Nurroihatul Janah]]>;
<![CDATA[Ujang Charda S]]>;
<![CDATA[Sri Nurcahyani]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16655
<![CDATA[Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 87 Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Kwanglim YH Indah telah diubah menjadi Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Kwanglim YH Indah Kabupaten Subang juga menerapkan Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk mencegah kerugian. Metode penelitian yang bersifat Deskritif analisis dengan pendekatan Yuridis normatif, yaitu menelusuri, mengkaji, dan meneliti data skunder berupa hukum positif yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Disamping itu penulis juga menggunaka data skunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (Library research) dan Wawancara terkait dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Kesehatan dan Keselamtan Kerja berada diantara komponen kebijakan perusahaan yang paling penting. Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ketenagakerjaan, Pengaturan]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PENGAWASAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Sisilia]]>;
<![CDATA[Rakrian Ajar Legowo]]>;
<![CDATA[Abdullah Sholah Syahadah]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16656
<![CDATA[Pengawasan merupakan tindakan perlu dilakukan supaya menjamin pemerintahan berjalan seperti ketentuan undang-undang dan secara efektif dan efisien. Melalui dilakukannya pengawasan dapat mendeteksi penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara. Sistem pengawasan peemrintahan di Indonesia bisa dilakukan oleh organ diluar pemerintah atau (pengawasan eksternal) dan lembaga pemerintahan sendiri (internal). Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga seperti DPR , BPK , Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan lainnya. sedangkan pengawasan Internal dilakukan oleh BPKP, Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Departemen, Bawasda. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui ketentuan pengawasan dalam pengawasan menurut undang-undang dan eksistennsi pengawasan terhadap lembaga pengawasan dalam pelaksanaan sesuai dengan undang-undang. Kata Kunci: pengawasan, penyelenggaraan, lembaga pengawasan]]>
<![CDATA[ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH PADA KASUS TUMPAHAN MINYAK DI BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Soulthan Rae Naufal Al Raakhim]]>;
<![CDATA[Ariel Fajrin Hasanudin]]>;
<![CDATA[Toufan Jatikumoro]]>;
<![CDATA[Raafi Wiratama]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16658
<![CDATA[Minyak bumi merupakan bahan bakar paling banyak digunakan oleh kendaraan bermotor dewasa ini. Meski kendaraan listrik sudah hadir, tetap minyak bumi yang menjadi pilihan utama. Salah satu BUMN yang mengelola bahan tambang ini adalah PT Pertamina. Walaupun berstatus sebagai BUMN, tapi kegiatan mal administrasi tetaplah tidak bisa dihindarkan. Talang minyak yang terletak di pesisir pantai memiliki dampak sangat besar bagi habitat yang ada disana jika terjadi kerusakan atau kesalahan dari perusahaan tersebut. Seperti yang terjadi pada kasus tumpahan minyak di Balikpapan oleh PT Pertamina. Berlandaskan dari latar belakang tersebut maka tersusun dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana analisis PMHP terhadap kasus tersebut? 2. Bagaimana akibat hukum dan dampak lingkungan dari kasus tersebut? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan memahami bahwa adanya tindakan penyimpangan dari prosedur pada PT Pertamina yang bisa mengakibatkan dampak besar bagi lingkungan. Hasil dari penelitian ini adalah adanya bukti kesalahan serta pelanggaran yang dilakukan oleh PT Pertamina sehingga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dan mengakibatkan dampak buruk pada lingkungan sekitarnya. Kata Kunci: Balikpapan, Minyak Bumi, PMHP, PT Pertamina]]>
<![CDATA[TINJAUAN ASPEK KEADILAN DALAM PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ATAS APARATUR SIPIL NEGARA ]]>
<![CDATA[Yuki Muhamad Firdaus]]>;
<![CDATA[Rezanda Yosa Avianto]]>;
<![CDATA[Muhammad Amin Zain]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16669
<![CDATA[Aparatur Sipil Negara memiliki peran penting untuk memberikan pelayanan kepada publik secara professional. Dalam Pemberhentian ASN tidak dengan hormat ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Walaupun seorang ASN telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN, akan tetapi hak asasinya sebagai seorang manusia masihlah melekat, tidaklah bisa dihilangkan oleh siapapun ataupun dalam situasi bagaimanapun. Kata Kunci: Keadilan; Pemberhentian; ASN]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HUKUM FORMIL TERHADAP KETENTUAN PERMA NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH ]]>
<![CDATA[Nurhilal Nazri Arif]]>;
<![CDATA[Johari]]>;
<![CDATA[Jumni Nelli]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16670
<![CDATA[Penelitian ini di pengaruhi karena masyarakat lebih memilih nikah siri dibandingkan nikah secara resmi karena tidak bisa memenuhi PERMA nomor 05 tentang pengajuan Dispensasi Kawin. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (library research). Penelitian ini memiliki rujukan dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini pemohon tidak bisa menyanggupi syarat-syarat materil maka permohonan tidak bisa diajukan karena salah satu orang tua atau kedua orang tua tidak mau mengajukan Permohonan dispensasi kawin atau tidak di hadiri oleh salah satu orang tua pemohon dan termohon maka perkara akan diputuskan NO (niet ontvankelijke verklard). Akibatnya, calon suami/isteri yang mengajukan dispensasi kawin akan memilih nikah siri dibandingkan nikah secara resmi karena tidak bisa melengkapi persyaratan materil dari PERMA nomor 05 Tahun 2019 Permohonan Pengajuan Dispensasi Kawin. Kata kunci: Problematika, PERMA, dan Maslahah Mursalah]]>
<![CDATA[PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19 MELALUI INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH ]]>
<![CDATA[Nadia Ramadani]]>;
<![CDATA[Sukiati]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16671
<![CDATA[Tujulan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan mengkaji strategi yang dilakulkan untuk mencapai pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 melalui sektor Investasi Pasar Modal Syariah. Menurunya tingkat perekonomian global pada beberapa tahun terakhir membulat pertumbuhan ekonomi di Indonesia melambat. Salah satu penyebab utama perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah anjloknya konsumsi rumah tangga dan adanya dampak pandemic Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi olelh pasar modal syariah ini berasal dari investasi, karena kegiatan investasi merupakan bagian dari pendapatan negara, dan ketika pendapatan negara meningkat maka tingkat perekonomian suau negara pun juga meningkat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kulalitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan analisis digunakan dengan melakulkan pembahasan lebih mendalam berdasarkan informasi yang diperoleh. Penelitian ini diperoleh data yang terkumpul untuk kemudian dirinci secara kronololgis terhadap fenomena dalam langkah mempercepat pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 dengan memperkult sistem ekonomi dan pasar modal syariah, memperkulat literasi masyarakat mengenai investasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pasar modal syariah, kolaborasi antar lembaga terkait, evaluasi berkelanjutan dan memperkuat regulasi di pasar modal syariah. Kata Kunci: Pemulihan ekonomi, pandemi COVID-19, investasi pasar modal syariah]]>
<![CDATA[FAKTOR METODOLOGI PENETAPAN DAN PERUBAHAN HUKUM PERKAWINAN DI DUNIA ISLAM ]]>
<![CDATA[Ahmad Harmaini]]>;
<![CDATA[Faisar Ananda]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16672
<![CDATA[Hukum perkawinan di negara-negara muslim karena dirasa doktrin dari satu mazhab fiqih saja yang selamana ini menjadi pijakan negara tidak lagi memadai. Karena itu kemudian untuk menyusun materi aturan perundang-undangan hukum keluarga, banyak negara muslim melakukan pembaharuan dalam bidang metodologi. Disinilah diperlukan pelacakan yang mendalam terhadap konstruksi metodologi yang digunakan dalam melakaukan pembaharuan hukum keluarga di negara-negara muslim. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Nalar metodologi dari Perubahan hukum perkawinan yang dilakukan di Negara-negara Muslim mengambil berbagai bentuk sebagai berikut: Tahsis al-Qada, takhhayyur, reinterpretasi, siyasah shar’iyyah, dan keputusan pengadilan. Sifat dan metode reformasi yang digunakan negara-negara muslim dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam di atas secara umum dapat dikelompokan menjadi: Intra- doctrinal reform dan Extra doctrinal reform. Serta aplikasi dari metodologi yang dilakukan di dengara-negara Islam menyangkut materi pembaharuan hukum perkawinan diantaranya adalah Pencatanan perkawinan, usia nikah, perceraian, poligami dan peranjian perkawinan. Kata Kunci: Metodologi, Hukum Perkawinan, Dunia Muslim]]>
<![CDATA[TINDAKAN PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS (STUDI DI UIN SUMATERA UTARA DAN UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN) ]]>
<![CDATA[Seva Maya Sari]]>;
<![CDATA[Toguan Rambe]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16673
<![CDATA[Tindakan Preventif terhadap Kekerasan seksual di kampus yang dilakukan oleh UIN Sumatera Utara dan UIN Syahada Padangsidempuan, dilakukan dengan cara beragam, seperti menindaklanuti dengan mengeluarkan peraturan rector, melakukan sosialisasi, membuat panduan, dan himbauan-himbauan dan lainnya. Namun dari upaya-upaya yang telah dilakukan terlihat bahwa memang ada perbedaan pandangan dan pemahaman menyikapi terkait kekerasan seksual sehingga dampaknya berpengaruh pada tindak lanjut atau implementasi terhadap PMA Nomor 73 Tahun 2022. Dalam pelaksanaan Tindakan preventif terhadap kekerasan seksual di kampus, masih dijumpai kendala-kendala, yakin diantaranya masih kurangnya pemahaman terkait kekerasan seksual dikampus Kata kunci: Pencegahan, Kekerasan Seksual, Kampus]]>
<![CDATA[FASAKH PERKAWINAN SEDARAH DAN STATUS HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Jumni Nelli]]>;
<![CDATA[Alfi Hasanah]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16674
<![CDATA[Perkawinan sedarah apabila dilakukan secara sengaja maka jelas hukumnya merupakan haram menurut ulama wajib ditegakkan had dengan had zina, namun apabila perkawinan dilakukan secara tidak sengaja maka akan menimbulkan permasalahan ditengah masyarakat yang dimana hal ini menjadi ambigu apakah hukum perkawinan tersebut dapat berubah atau tidak, lalu sah atau tidaknya kedudukan anak hasil perkawinan tersebut perlu dijelaskan agar terpenuhinya hak-hak anak dikemudian hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan fasakh perkawinan sedarah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui bagaimana status hukum anak apabila perkawinan orang tuanya telah di fasakh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normative. Sumber hukum yang digunakan adalah data primer berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan data sekunder berupa buku, jurnal dan lain sebagainya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pembatalan perkawinan terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum Islam. Perkawinan sedarah merupakan salah satu alasan dibatalkannnya perkawinan, Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkannya atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Ketentuan pembatalan perkawinan telah diatur dalam BAB IV Pasal 22-28 Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XI Pasal 70-76. Sedangkan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sebagai anak sah. Kata Kunci: Fasakh, Perkawinan Sedarah, Hukum Islam, Indonesia]]>
