JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Articles
575 Documents
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ABUSE OF POWER DALAM PENINGKATAN TINDAK PELECAHAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Butarbutar, Tri Marno]]>;
<![CDATA[Deswina, Lailatul Fajri]]>;
<![CDATA[Widiyani, Heni]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.3995
<![CDATA[Memiliki kekuasaan mencerminkan kemampuan untuk mengubah perilaku atau sikap orang lain sesuai dengan keinginan pemegang kekuasaan. Dengan kepemilikan kekuasaan, individu tersebut secara otomatis memiliki pengaruh, sebuah harapan bagi banyak orang yang menginginkan legitimasi untuk memperoleh pengaruh dari kekuasaan yang dimilikinya. Penyalahgunaan kekuasaan seringkali menyebabkan korupsi yang meluas. Beberapa penyebabnya termasuk bahwa hukuman dari penyalahgunaan kekuasaan sering dirasa lebih ringan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh, kemampuan untuk memanipulasi dan merancang pertanggungjawaban fisik, persyaratan modal materi yang besar untuk memperoleh kekuasaan, dan kurangnya keseimbangan dalam sistem check and balance dalam pemerintahan.]]>
<![CDATA[AKTUALISASI FUNGSI PARTAI POLITIK TERHADAP PENGUATAN DEMOKRASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pattalongi, Muhammad Darlis]]>;
<![CDATA[Oktareza, Dwi]]>;
<![CDATA[Andrean, Fisaka Wahyu]]>;
<![CDATA[Elviandri, Elviandri]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4772
<![CDATA[Partai politik merupakan pilar fundamental dalam menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia. Tanpa keberadaan partai politik, legitimasi demokrasi akan terancam, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan. Partai politik berfungsi sebagai kelompok terorganisir yang berupaya meraih dan mempertahankan kekuasaan melalui mekanisme pemilihan umum, dengan tujuan untuk menerapkan berbagai kebijakan publik. Para ahli sering mengidentifikasi berbagai fungsi penting dari partai politik yang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional demokrasi. Menurut Almond dan Powell, fungsi-fungsi tersebut mencakup sosialisasi politik, rekrutmen politik, serta pengartikulasian dan agregasi kepentingan. Tujuan dari proses penguatan demokrasi adalah untuk membangun legitimasi yang kuat, sehingga seluruh pemangku kepentingan meyakini bahwa sistem demokrasi adalah pilihan terbaik untuk masyarakat.]]>
<![CDATA[DAMPAK PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN CISARUA DITINJAU DARI HUKUM TATA RUANG ]]>
<![CDATA[Mahendra, Herlangga Putra]]>;
<![CDATA[Suci, Lianintan]]>;
<![CDATA[Fatimah, Annabila]]>;
<![CDATA[Nugraha, Hasby Laksana]]>;
<![CDATA[Insan, H Isep]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4374
<![CDATA[Pemberian izin bangunan merupakan proses untuk seseorang mendapatkan izin yang sah dan legal di mata hukum, pemberian izin bangunan tidak oleh diberikan secara sembarangan karena akan berdampak besar bagi perubahan lingkungan khususnya di daerah Cisarua dengan dataran perbukitan apabila terjadi pembangunan secara masif akan menimbulkan potensi bencana longsor hal ini juga sudah terjadi di daerah tersebut dengan banyaknya peristiwa longsor, oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas dampak pemberian izin pendirian bangunan di wilayaj rawan bencana kecamatan Cisarua ditinjau dari hukum tata ruang. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peristiwa atau fenomena yang berkaitan dengan dampak diberikannya perizinan pembangunan di daerah Cisarua dipadukan dengan pandangan dari hukum tata ruang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melihat dampak apa saja yang terjadi ketika pemberian izin bangunan dilakukan. Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di daerah Cisarua untuk lebih memperhatikan lagi lingkungannya, sekaligus dapat membuat kinerja pemberian izin pembangunan menjadi lebih baik.]]>
<![CDATA[URGENSI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DESAIN BESAR PENATAAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Putra, Muhammad Rafsanjani]]>;
<![CDATA[Syam, Fauzi]]>;
<![CDATA[Priskap, Ridham]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4390
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menganalisa terhadap Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur perkiraan jumlah pemekaran daerah pada periode tertentu dan acuan dalam pemekaran daerah baru. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga menggunakan Pendekatan Konseptual. Tataran Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedemikian luas sangat diperlukan pembagian daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi maka dibentuk dan disusun daerah tingkat Provinsi dan daerah tingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari beberapa bagian daerah yakni antara lain tingkatan Provinsi dan tingkatan Kabupaten/Kota. Kaidah hukum tentang pembentukan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Intinya pada penelitian ini tidak membahas secara komprehensif penataan daerah dan fenomena morotarium pemekaran daerah, akan tetapi yang diteliti dalam konteks pembahasan pengesampingan atau pengabaian amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perlu dilakukan kajian komprehensif dalam rangka revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hal ini terkait ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan dengan dinamika saat ini dan tidak berdaya guna dalam praktiknya. Bahwa Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah diharuskan untuk ada atau untuk dilaksanakan tindak lanjut oleh Pemerintah Pusat. Namun, pada realitanya belum tampak tindakan maksimal untuk menyelesaikan rancangan Peraturan Pemerintah tersebut. Ini mengartikan bahwa penetapan Peraturan Pemerintah tersebut dikesampingkan dan dipandang tidak diperlukan lagi untuk adanya regulasi mengenai acuan proyeksi jumlah daerah yang di Indonesia.]]>
<![CDATA[SISTEM PIDANA TERPADU UNTUK PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Ginting, Yuspita Indah Br.]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.4092
<![CDATA[Penerapan hukum pidana untuk menciptakan system peradilan pidana yang terpadu,System peradilan pidana yang terpadu memerlukan sinkronisasi yang menyeluruh. Dari sudut pandang administrasi peradilan, integrasi dapat dicapai jika ada kebijakan yang komprehensif dan sistematis. Ada kajian yang mendalam yang memerintahkan penguatan integritas system peradilan pidana khususnya bagi system penegakan hukum pidana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai efisiensi yang optimal. Kesimpulan dari hasil penelitian ini relevan dengan system peradilan pidana terpadu, organisasi atau Lembaga yang bergerak dibidang penegakkan hukum, biarpun funsingnya berbeda dan secara internal memiliki tujuan masing-masing, namun pada hakikatnya setiap subsistem pada peradilan pidana saling bekerjasama dan terikat pada sasaran yang sama. Peraturan hukum tidak menjamin hubungan antara subsistem seperti yang disebutkan di atas akan menyebabkan penegakkan hukum masih terfragmentasi dan mengarah pada situasi dimana Lembaga atau instansi sangat terganggu dan kemungkinan terselenggaranya system peradilan pidana yang terpadu. Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai tugas pokok dan peran penuntutan berbagai perkara pidana dan penegakkan putusan pengadilan dan penetapan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN REKAN KERJANYA (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.B/2024/PN TJK) ]]>
<![CDATA[Hartono, Bambang]]>;
<![CDATA[Nurina, Intan]]>;
<![CDATA[Afif, Al Harits Maulana]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4747
<![CDATA[Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja, dengan perhatian khusus pada kasus yang melibatkan kolaborasi antara pelaku dan rekan kerjanya. Studi kasus yang dianalisis adalah Putusan Nomor: 87/Pid.B/2024/PN TJK, yang mengkaji tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Selau Effendi Bin Ridwan dan Bagus Sujarwanto Bin M. Supatmadi, keduanya berprofesi sebagai supir, terlibat dalam tindak pidana penggelapan dengan menjual ban truk milik perusahaan tanpa izin, menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hakim menilai dan menentukan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku, dengan mempertimbangkan unsur-unsur penggelapan serta hubungan kerja yang memperberat hukuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku diperberat oleh faktor kepercayaan dan penyalahgunaan wewenang dalam lingkungan kerja. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan internal yang ketat di perusahaan untuk mencegah penggelapan yang melibatkan karyawan, serta memberikan wawasan hukum dalam penentuan sanksi yang tepat bagi pelaku yang melibatkan rekan kerja dalam tindak pidana tersebut.]]>
<![CDATA[PRESPEKTIF HUKUM KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEHATAN BERBASIS DIGITAL KEDOKTERAN JARAK JAUH (TELEMEDICINE) ]]>
<![CDATA[Putri, Junia]]>;
<![CDATA[Prayuti, Yuyut]]>;
<![CDATA[Triyana, Yudhan]]>;
<![CDATA[Farhan, M.Ibnu]]>;
<![CDATA[Lany, Arman]]>;
<![CDATA[Fahrudin, Aziz]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4127
<![CDATA[Era Covid-19 kemarin semakin membuka dan membawa kita pada sistem kesehatan yang baru, reformasi system kesehatan yang ditunjang dengan kemajuan teknologi kini sudah tidak terelakan, pengenalan pelayanan Kesehatan berbasis digital jarak jauh (telemedicine) semakin menjamur dimasyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi saat ini juga sangat luas, namun aspek keamanan data serta perlindungan pasien dalam hal ini juga sangat rentan. Perlindungan konsumen dari kejadian tidak diinginkan dalam praktik konsultasi Kesehatan ini sangat perlu diawasi oleh hukum yang jelas, bagaimana alur pelaporan serta pengaduan pasien jika mengalami kerugian dalam layanan ini. Keamanan data yang dipakai pada digitalisasi ini juga rentan dengan kejahatan cyber. Penulisan jurnal hukum perdata ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap hukum perdata yang berlaku mengenai perlindungan konsumen dalam pelayanan kesehatan berbasis digital jarakjauh (telemedicine) Hasil analisis pada penulisan jurnal ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap praktik kedokteran ini perlu adanya kejelasan yang tertuju langsung pada pelaksanaan praktik telemedicine sehingga keamanan dari penggunan baik dalam hal data maupun kemungkinan kelalaian medis bisa dihindari.]]>
<![CDATA[ANALISA PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT JAWA ]]>
<![CDATA[M, Ray Rafi Kahramandika]]>;
<![CDATA[Abdillah, Matsani]]>;
<![CDATA[Febriansyah, Noval]]>;
<![CDATA[Hosnah, Asmak Ul]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4377
<![CDATA[Pembagian harta waris dalam masyarakat adat Jawa memiliki ciri khas tersendiri. Meskipun terdapat aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan turun temurun, namun dalam praktiknya terdapat beberapa variasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik pembagian warisan menurut hukum adat Jawa. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerusan harta kekayaan dari pewaris kepada keturunannya tidak selalu menunggu hingga pewaris meninggal dunia, melainkan dapat dilakukan saat pewaris masih hidup. Pembagian waris juga dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia atau setelah pewaris habis masa selamatannya selama 1000 hari. Dalam hukum waris adat Jawa, terdapat pula ahli waris pengganti yang menggantikan ahli waris utama apabila ahli waris utama meninggal lebih dahulu. Setiap anak berhak menjadi ahli waris, namun bagiannya dapat berbeda tergantung pada kebiasaan dalam lingkungan keluarga. Pembagian harta waris ada yang mendapat bagian yang sama, ada pula yang mendapat 2 untuk laki-laki dan untuk perempuan, serta ahli waris tertentu yang mendapat bagian lebih banyak dari yang lainnya.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DALAM MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Zalukhu, Persatuan Putra]]>;
<![CDATA[Laia, Ivan Trimanjaya]]>;
<![CDATA[Sinaga, Lestari Victoria]]>;
<![CDATA[Siregar, Gomgom TP]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4085
<![CDATA[Perkembangan teknologi memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhannya dan melakukan interaksi dengan manusia lainnya dimana pun dia berada. Teknologi juga membawa keuntungan seperti memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi juga merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Adapun bentuk-bentuk kejahatan yang ada saat ini semakin hari semakin bervariasi. Penghinaan merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial, untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengadili Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn atas nama ZAHARA AS.]]>
<![CDATA[UPAYA PENINGKATAN SKILL KLIEN MELALUI LATIHAN KEMANDIRIAN COOKING CLASS OLEH BAPAS KELAS II PEKANBARU ]]>
<![CDATA[Salpia, Oktaviani Aysah]]>;
<![CDATA[Rinaldi, Kasmanto]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4717
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari upaya pemberian latihan kemandirian cooking class yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru. Metode pelatihan kemandirian ini dirancang untuk memberikan keterampilan memasak kepada klien pemasyarakatan agar dapat meningkatkan potensi reintegrasi sosial mereka setelah masa pemasyarakatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui observasi langsung dan wawancara dengan klien pemasyarakatan yang mengikuti program cooking class. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian latihan kemandirian cooking class mampu memberikan dampak positif terhadap kemandirian klien pemasyarakatan dalam memasak dan mengelola waktu. Selain itu, partisipasi dalam kegiatan cooking class juga memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk belajar bekerja sama dalam tim, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengembangkan keterampilan sosial. Meskipun program ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan peralatan dapur, namun potensi positif yang ditunjukkan oleh para klien pemasyarakatan menunjukkan bahwa upaya pemberian latihan kemandirian ini layak untuk terus dikembangkan.]]>
