Jurnal Ilmiah Al-Hadi
Jurnal Ilmiah Al-Hadi is a scientific publication that efforts to facilitate academic articles and scholarly writings of a number studies in empirical research in the field of Islamic Studies. Jurnal Ilmiah Al-Hadi is open to academics, students, researchers, and practitioners who are interested in contributing their thoughts, especially in the field of Islamic Education and Humanities perspective. The main focus of Jurnal Ilmiah Al-hadi is on the exploration of dynamics propagation in Islamic proselytizing, studies of social science, and the development of contemporary media in theoretical realm as well as practical one, especially the scope of local, national, and global. Sub themes and scope in the scientific publications of Jurnal Ilmiah Al-Hadi include: 1. Islamic Education 2. Islamic Studies in Social Sciences perspective 3. Humanities studies
Articles
160 Documents
DINAMIKA LARANGAN MENGEMUDI BAGI PEREMPUAN DI ARAB SAUDI
Sakban Lubis;
Rustam Ependi
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 1 (2022): Juli-Desember
Publisher : Fakultas Agama Islam dan Humaniora, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penerapan hukum Islam di negara-negara Islam Modern sangat dipengaruhi dengan banyak hal baik yang datangnya dari dalam ataupun dari luar negara yang bersangkutan. Penjajahan yang dialami oleh negara-negara Islam ataupun negara yang mayoritas penduduknya muslim merupakan faktor dominan yang merubah cara pandang negara-negara tersebut dalam menyikapi kebutuhan akan adanya undang-undang yang terkodifikasi. Hal ini merubah kebiasaan lama dalam penerapan hukum Islam pra penjajahan yang sifatnya sangat tradisional. Bagaimana pengaruh modernisasi hukum Islam di dunia Islam modern sekarang ini, makalah ini mencoba memaparkan secara ringkas. Tulisan ini mengkaji fatwa terbaru Saudi mengenai diperbolehkannya perempuan Saudi mengemudi dalam perspektif maqashid asy-syaria’ah. Uraian akan difokuskan pada hukum awal tentang larangan perempuan Saudi mengemudi hingga munculnya hukum diperbolehkannya perempuan Saudi mengemudi. Dalam proses perubahan hukum ini telah terjadi dialektika antara Umara‟ (kerajaan), Ulama (lembaga fatwa) dan Ummah. Tidak hanya berhenti sampai Di situ, peristiwa ini menunjukkan bahwa dalam urusan keagamaan Umara‟ (kerajaan) tetap memiliki otoritas yang melebihi lembaga fatwa. Bagi kita sudah jamak diketahui bahwa perempuan Saudi memiliki ruang gerak yang terbatas di ruang publik. Berbagai putusan hukum Saudi dinilai banyak merugikan kaum perempuan, tetapi kemudian kehadiran fatwa baru ini menjadi angin segar bagi perempuan Saudi. Akan tetapi perlu menjadi catatan bahwa kemunculan fatwa hukum diperbolehkannya perempuan Saudi mengemudi ini tetap mengacu pada maqashid as-syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, dalam hal ini kaum perempuan Saudi di satu sisi, dan stabilitas negara di sisi lain.
PERWAKAFAN DALAM KONSEP HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dasrianto, Vito;
Mahamudi, Elva;
Arminsyah, Arminsyah
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 1 (2022): Juli - Desember
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54248/alhadi.v8i1.4539
Ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang sedikit menjelaskan tentang konsep wakaf dapat menjadi pedoman bagi para ahli fikih Islam. Sejak zaman Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam pembahasan dan pengembangan hukum wakaf menggunakan metode eksplorasi hukum (ijtihad). Oleh karena itu, sebagian besar hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, maslahah al-mursalah dan lain-lain. Penafsiran yang sering dilontarkan oleh para ulama, wakaf ini sangat identik dengan sadhaqahjariyyah, yaitu suatu amalan ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih dapat dimanfaatkan oleh kehidupan manusia. Berdasarkan konsep hukum Islam tentang wakaf harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tentang wakaf. dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah kami uraikan tadi, maka Pemerintah dan Nazhir harus mampu dan konsisten menjalankan peraturan tersebut dalam pengelolaan, pengawasan dan pengembangan tanah wakaf, barulah masyarakat akan merasakan pentingnya lembaga wakaf dalam kehidupannya. Maka, jika selama ini lembaga nazhir dikenal tidak profesional dan tidak aman terhadap harta benda wakaf yang dipercayakan kepadanya, maka nazhir akan terkubur dengan sendirinya. Dan ke depan, wakaf akan menjadi jawaban yang paling konkrit terhadap permasalahan sosial, khususnya peningkatan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGA LISTRIKAN DAN FATWA MUI NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG HUKUM MENCURI ARUS LISTRIK
Arminsyah, Arminsyah;
Mahamudi, Elva;
Dasrianto, Vito
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 1 (2022): Juli - Desember
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54248/alhadi.v8i1.4538
Studi ini megkaji tentang KUHP Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, uang, baju, kalung, daya listrik, dan gas. Banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana pencurian diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian tenaga listrik biasanya dilakukan oleh beberapa oknum, dari kalangan pemakai rumah tangga maupun dari kalangan pengusaha, tetapi ternyata tidak terbatas itu saja, di tempat Ibadah seperti Mesjid juga ditemukan praktek pencurian arus listrik, jika dilihat kasus semacam ini mempunyai alasan yang bermacam ragam, diantaranya adalah tidak menginginkan membayar yang lebih dari seharusnya, padahal pemakaian listrik yang melebihi batas tenaga listrik yang telah ditentukan atau disepakati itu merupakan suatu tindak pidana dan ada yang samasekali semata-mata mengambil langsung dari tiang listrik tanpa meteran
KARAKTERISTIK PENDIDIK DALAM LITERASI ISLAMI
Mukhlis, Mukhlis
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54248/alhadi.v8i2.4567
Tulisan ini menjelaskan tentang Karakter seorang pendidik merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang profesional. Seorang pendidik adalah corong utama dalam pembangunan dan persiapan generasi mendatang. Dalam literasi islam banyak diuraikan mengenai gagasan-gagasan tentang konsep dan karakter seorang pendidik yang kemudian banyak diadopsi bukan hanya pada masyarakat islam tetapi masyarakat dunia serta dijadikan sebagai kurikulum dalam pendidikannya. Kompetensi pendidik harus menjadi perhatian utama bagi dunia pendidikan, karena pendidikan karakter sendiri menjadi alasan utama kenapa Allah SWT mengutus Rasulnya Muhammad SAW yakni untuk memperbaiki akhlak umat manusia
MEMBANGUN MASYARAKAT PARTISIPATIF: PERAN PENDIDIKAN KEPEMILUAN DALAM MENGGUNAKAN DATA PEMILIH"
Lubis, Rina Ardillah
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54248/alhadi.v8i2.4586
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendidikan kepemiluan dapat membantu individu dan kelompok masyarakat dalam memahami dan menggunakan data pemilih secara efektif. Pendidikan kepemiluan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi politik dan mengajarkan keterampilan analitis yang diperlukan dalam memahami data pemilih. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan analisis dokumen untuk menganalisis bagaimana pendidikan kepemiluan berkontribusi dalam membangun masyarakat partisipatif melalui penggunaan data pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kepemiluan membantu individu untuk memahami informasi yang terkandung dalam data pemilih, mengenali hak-hak mereka sebagai pemilih, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendidikan kepemiluan terkait penggunaan data pemilih. Beberapa tantangan tersebut meliputi kurangnya akses terhadap informasi yang relevan, keterbatasan sumber daya pendidikan kepemiluan, dan perubahan teknologi yang mempengaruhi penggunaan data pemilih. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat pendidikan kepemiluan dalam konteks penggunaan data pemilih. Pendidikan kepemiluan yang efektif dapat memberikan landasan yang kuat bagi masyarakat yang partisipatif, meningkatkan kesadaran politik, dan memperkuat demokrasi dalam negara
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI HANDPHONE OLEH KEPOLISIAN RESORT SERDANG BEDAGAI
Affandi, Wahyu;
Siregar, Bonanda Japatani
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54248/alhadi.v8i2.4591
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan tindak pidana pornografi melalui handphone oleh Polres Serdang Bedagai, dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Serdang Bedagai dalam menangani tindak pidana pornografi melalui handphone. Adapun jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan dengan teknik pengumpulan informasi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana Penelitian tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang subjek penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dengan menggunakan sumber informasi dasar Polres Serdang Bedagai. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pornografi melalui telepon seluler sama dengan pengaturan tentang kejahatan pornografi pada umumnya, yaitu mengacu pada Pasal 281-283 KUHP, sedangkan kendala yang dihadapi dalam hal ini adalah tentang belum adanya definisi dan pembatasan pornografi terutama pada unsur “melanggar kesusilaan” karena perlu adanya peraturan perundang-undangan baru yang lebih menekankan pengertian dan batasan pornografi terutama pada unsur “melanggar kesusilaan”, kendala kedua yang dihadapi adalah sulitnya melacak dan menyatakan barang bukti karena dapat dengan mudah dihilangkan dan disembunyikan. hal tersebut masih bisa diatasi dengan razia khusus yang bersifat mendadak dan dilakukan oleh polisi yang menyamar.
KOMUNIKASI BISNIS ONLINE DALAM INTERAKSI JUAL BELI DI MARKETPLACE FACEBOOK
Amin, Ahmad Aldi;
Azhar, Anang Anas;
Rozi, Fakhrur
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54248/alhadi.v8i2.4599
Tulisan ini bertujuan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan sesuatu. Sampel penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode yang disebut "purposive sampling". Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui komunikasi bisnis online dalam interaksi jual beli di market place Facebook.Pakar pemasaran dan konsumen yang ikut serta dalam penelitian ini ditemukan secara online melalui pasar Facebook. Data primer dan wawancara dengan bagian pemasaran merupakan jenis data yang digunakan. Sedangkan data sekunder berasal dari studi literatur. Triangulasi sumber dan teknik analisis data, seperti analisis interaktif, digunakan untuk memeriksa validitas data. Penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang menggunakan pasar Facebook sebagai cara berbisnis online. Peran komunikasi bisnis online dalam interaksi jual beli facebook marketplace. Ini memungkinkan penjual dan pelanggan untuk berbicara langsung melalui obrolan Facebook atau komentar Facebook.
POLA KOMUNIKASI GURU AGAMA DALAM PEMBINAAN AKHLAK SISWA DI SEKOLAH
Kohar, Kohar
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54248/alhadi.v8i2.4600
Tulisan ini bertujuan komunikasi merupakan salah satu bagian kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Sebab sebagian besar kehidupan manusia dipenuhi dengan komunikasi. Karena dengan komunikasi manusia bisa saling tukar informasi, dan berinterksi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi juga ikut berperan serta dalam terlaksananya proses belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan. Tanpa komunikasi maka tidak akan tercapai secara maksimal dalam mendapatkan sebuah hasil yang diinginkan. Akan tetapi, untuk mencapai hal tersebut tidak boleh melakukan komunikasi secara asal-asalan, harus diperlukan adanya sebuah pola dan metode komunikasi yang tepat.Pola komunikasi langsung dan tidak langsung yang digunakan guru agama dalam pembinaan akhlak terhadap siswanya merupakan sebuah komunikasi yang sangat begitu penting dalam menyampaikan pesannya kepada para siswanya tersebut. Banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di sekolah mengenai siswa dalam berfikir dan bersikap lain dengan yang diajarkan oleh gurunya. Bahwasanya tujuan pendidik dalam kegiatan belajar-mengajar adalah untuk dapat mencerdaskan dan meningkatkan kualitas siswa-siswi mereka.
NILAI-NILAI KEBAIKAN PERKOPERASIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
KY, Yuliusman;
Tanjung, Dhiauddin
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54248/alhadi.v8i2.4619
Tulisan ini bertujuan bahwa pada umumnya modus kejahatan investasi seperti arisan bodong, investasi bodong dan lainnya adalah berawal dari iming-iming oknum dengan bujuk rayu yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda. Perbuatan gharar yang di-make up dengan berbagai rupa dan kerap menelan korban tersebut ternyata tidak lantas membuat masyarakat jera, bahkan diminati para individu yang bermimpi hidupnya akan berubah secara instan. Fenomena ini menunjukan tingginya animo masyarakat terhadap bisnis investasi namun sayangnya tidak dibarengi pengetahuan dan itikad baik. Salah satu upaya pemerintah dalam mencerdaskan dan melindungi bangsa adalah dengan cara mendorong terlaksananya usaha bersama berbentuk koperasi sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang di dalamnya terdapat klausul nilai-nilai kebaikan sejalan dengan ajaran agama islam seperti halnya syirkah yakni bentuk usaha bersama. Karenanya jurnal ini mengulas seperti apakah nilai-nilai kebaikan dimaksud berdasarkan sudut pandang islam yang hukumnya mengatur perilaku umat.
HUKUM ISLAM DAN POLITIK: PENGARUHNYA TERHADAP STRUKTUR SOSIAL DI INDONESIA
Tanjung, Indra Utama;
yamamah, Ansari
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54248/alhadi.v8i2.4620
Tulisan ini bertujuan mengkaji bagaimana hukum Islam dan politik saling mempengaruhi dalam konteks Indonesia dan tantangan serta konflik yang muncul dalam proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum dan politik nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan interdisipliner, yang mencakup metode kualitatif dan kuantitatif. Studi ini menemukan bahwa hubungan antara hukum Islam dan politik di Indonesia adalah kompleks dan saling mempengaruhi. Hukum Islam memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan hukum dan politik di Indonesia, namun politik juga mempengaruhi bagaimana hukum Islam diterapkan dan ditafsirkan. Proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum dan politik nasional Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan konflik, termasuk mencari keseimbangan antara hukum Islam dan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme, serta bagaimana mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum yang sudah ada tanpa mengganggu stabilitas dan keadilan hukum. Penelitian ini menyarankan pendekatan yang kreatif, inklusif, dan berbasis dialog untuk mengatasi tantangan dan konflik ini.