cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sheila Kusuma Wardhani Amnesti, SH, MH
Contact Email
amnesti@umpwr.ac.id
Phone
+6281390228710
Journal Mail Official
amnesti@umpwr.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo Jl. KH Amhmad Dahlan No. 3 Purworejo
Location
Kab. purworejo,
Jawa tengah
INDONESIA
AMNESTI : Jurnal Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Purworejo
ISSN : 26563029     EISSN : 27750604     DOI : 10.37729/amnesti
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AMNESTI: Jurnal Hukum is a Journal of Legal Studies developed by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purworejo. This journal published biannually (March and October). The scopes of Amnesti, but not limited to, are: Constitutional Law Criminal Law Civil Law Islamic Law Environmental Law Human Rights International Law Intellectual Property Law and also interconnection study with Legal Studies
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 64 Documents
 3   4   5   6   7 
Problematika Penerapan Wasiat dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Sana Daja Lutfi Muktar
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2751

Abstract

Wasiat memiliki hukum yang wajib bagi seorang muslim, Wasiat dilakukan oleh seseorang yang hendak meninggal dunia. Kewajiban wasiat terhapus setelah adanya ayat waris, sehingga tidak ada wasiat bagi ahli waris. Berbeda dengan keberadaan masyarakat di Desa Sana Daja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang masih banyak ditemukan adanya kesalahan-kesalahan di dalam penerapan wasiat. Sehingga hal tersebut merasa perlu untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan-kesalahan dalam menerapkan wasiat dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat di Desa Sana Daja. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode yuridis empiris. Data yang digunakan yaitu data primer yang didapat dengan cara survey. Setelah survey, akan dilakukan proses wawancara dan juga melihat secara langsung perilaku pada masyarakat di Desa Sana Daja tentang implementasi wasiat. Hasil penelitian ditemukan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan dalam penerapan wasiat pada masyarakat di Desa Sana Daja yaitu: (1) rendahnya kesadaran pemahaman keluarga pewaris terhadap syariat wasiat, (2) banyak keluarga yang mengklaim mendapatkan wasiat meskipun tidak memenuhi syarat secara syariat, dan (3) faktor sosial.
Tinjauan Yuridis Regulasi Cryptocurrency Terhadap Tindak Pidana Kejahatan di Indonesia Damar Gondo Arwono; Hardian Iskandar; Dodi Jaya Wardana
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2759

Abstract

Saat ini perkembangan teknologi memiliki kemajuan yang sangat cepat. Salah satu perkembangaan teknologi tersebut adalah adanya cryptocurrency sebagai mata uang virtual yang dapat dijadikan alat tukar resmi, namun cryptocurrency tersebut belum memiliki kepastian hukum yang jelas dalam mengatur kegiatan transaksi virtual tersebut sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau regulasi cryptocurrency khususnya terhadap tidak pidana di Indonesia. Untuk mecapai tujuan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian pengadaan aktivitas pembayaran di Indonesia diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan transaksi pembayan, dimana peraturan belum terdapat regulasi terkait penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Sehingga cryptocurrency belum memiliki perlindungan hukum.
Protection of Globally Renowned Brands Which Not Registered in Indonesia Daniella Natasha; Shelvi Rusdiana
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2797

Abstract

The protection arrangements for unregistered globally well-known brands are not explained in detail regarding their protection from passing off in Indonesia. This study aims to analyze how the protection of well-known marks that have not been registered in Indonesia and to prove that internationally registered marks that have not been registered in Indonesia must still be protected in Indonesia. This research is legal research that uses normative juridical research methods by emphasizing argumentation and uncovering meaning by interpreting existing laws and regulations based on the legal system relating to trademark protection. The results of the research show that Article 83 (2) of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (hereinafter referred to as the MIG Law) does not protect brand indications other than the indications regulated in Article 1 paragraph (1) of the MIG Law. Furthermore, with the argument that a lawsuit can only be filed after the lawsuit for cancellation has started indicates that Article 83 (2) only covers violations of the transfer of well-known marks that are not registered through third-party registration. Meanwhile, the violation of passing off by using an unregistered name without legal rights is not covered in this article. In addition, the enactment of Article 83 (2) does not fully accommodate passing off lawsuits in Indonesia.
Tanggung Jawab Pengurus Perseroan atas Tunggakan Pajak Perseroan Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duty Widi Wiranti
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v4i2.3043

Abstract

Tugas direksi dan Dewan Komisaris dalam kaitannya utang pajak perseroan, yang seringkali menimbulkan komplikasi hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perpajakan perseroan tersebut. Dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah keadilan bagi pengurus Persero Terbatas dalam putusan pengadilan berdasarkan Peraturan Perpajakan dan UUPT tentang tunggakan pajak badan terkait dengan konsep fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apabila wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perpajakan persero karena kesalahan dan/atau kecerobohan pengurus perseroan, dalam hal ini Direksi dan/atau Komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi atas utang pajak perseroan berdasarkan teori fidusia. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui literatur yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang pajak perseroan bukan merupakan kewajiban pribadi pengurus perseroan, dibuktikan dengan teridentifikasinya putusan pengadilan yang menilai dan menetapkan kewajiban perpajakan perseroan dimana pengaduan Direksi ditolak oleh Majelis Hakim.
Tinjauan Viktimologi terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu) Gustono, Andi; Angkasa, Angkasa; Wahyudi, Setya
Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v7i1.5715

Abstract

Korban salah tangkap adalah sebuah fenomena yang tidak hanya merugikan individu secara hukum, tetapi juga secara psikososial dan ekonomi. Meskipun regulasi yang ada memberikan hak ganti rugi dan rehabilitasi nama baik bagi korban, pelaksanaan kebijakan tersebut sering kali terkendala oleh berbagai hambatan. Penelitian ini mengusung pendekatan viktimologi untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban salah tangkap, yang belum banyak diangkat dalam studi sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pemulihan bagi korban salah tangkap, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang memengaruhi terjadinya salah tangkap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, studi kasus dan studi peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban salah tangkap dapat mengajukan pemulihan melalui mekanisme praperadilan dengan kompensasi materiil. Implementasi kebijakan ini masih belum efisien karena faktor-faktor penyebab salah tangkap meliputi faktor eksternal, seperti kesalahan keterangan saksi atau korban, identifikasi yang keliru, serta faktor internal, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, tekanan penyelesaian kasus yang cepat, dan kompleksitas dinamika kerja kepolisian sehingga tidak memadainya dukungan psikologis bagi para korban. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya reformasi dalam sistem penegakan hukum untuk meminimalkan risiko salah tangkap dan mengoptimalkan pemulihan bagi korban.
Kajian Yuridis Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby Tentang Bebasnya Terdakwa Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Kode Etik Kehakiman Nasera, Firyal Azelia; Zahra, Yuninda Imadya; Adzaningjagat, Galih
Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v7i1.5806

Abstract

Dewasa ini publik kerap dihebohkan dengan putusan hakim yang menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat. Masih ditemukannya hakim yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi salah satunya pada putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tentang putusan bebas terdakwa yang mengakibatkan kematian sehingga memunculkan pertanyaan dikalangan publik terkait integritas para aparat penegak hukum yang seharusnya sudah pasti dalam penegakan hukum harus mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan bukan sebaliknya menciderai rasa keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana juga pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara mengingat dalam mengemban jabatannya hakim tidak dapat semena-mena menyalahgunakan kekuasaannya karena secara internal Mahkamah Agung juga Komisi Yudisial ikut serta melakukan pengawasan terhadap hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Hasil penelitian adalah bahwa dalam putusan bebas tersebut hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum secara menyeluruh sehingga kecermatan hakim dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan atau potensi pelanggaran kode etik. Turunnya integritas hakim dalam penerapan hukum dapat dilihat dari kurangnya objektivitas maupun pelanggaran kode etik sehingga peran Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan kode etik hakim menjadi sangat krusial untuk dapat menjamin penegakan hukum yang adil, transparan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila juga aturan hukum yang berlaku.
Efektivitas Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi Buruh Migran (Studi Kasus di kebumen, Indonesia) Rizqi, Aditya Maulana; Herlan, Asep; Kurniawan, Dimas Amal; Mukaromah, Aliza Amalina; Setiawan, Deni
Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingginya permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengisyaratkan perlunya mekanisme pelindungan yang integratif dan holistik untuk melindungi para pekerja migran. Pelindungan pekerja migran masih menjadi tantangan penting bagi pemerintah daerah, terutama di daerah dengan tingkat migrasi yang tinggi seperti Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Urgensi penelitian ini berangkat dari kebutuhan akan pendekatan hukum yang integratif holistik dalam menanggulangi masalah pelindungan pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk mengeval__uasi peran pemerintah daerah dalam melindungi pekerja migran, mengidentifikasi hambatan yang ada, dan mengusulkan strategi untuk meningkatkan mekanisme perlindungan. Dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Temuan penelitian menunjukkan adanya upaya yang nyata untuk memperkuat peran pemerintah daerah melalui integrasi inisiatif berbasis desa, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, dan pembentukan posko perlindungan pekerja migran di tingkat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan transformatif, yang mengintegrasikan inisiatif akar rumput dan kolaborasi antar lembaga, sangat penting untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran. Temuan-temuan ini memberikan pelajaran bermanfaat bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peraturan daerah, peningkatan kapasitas layanan pemerintah, dan mendorong kolaborasi dengan lembaga swasta dan lembaga swadaya masyarakat.
Implementation of the Lex Certa Principle towards the Ambiguity of Digital Law's in Indonesia Haritjahjono, Budi; Sodikin, Sodikin
Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v7i1.5873

Abstract

Ambiguity in Indonesia's digital laws, particularly in the Electronic Information and Transactions Law (ITE’s Law), has raised concerns over the criminalization of free expression and the erosion of digital rights. Vague terms like "contents against propriety" and "inflicting hatred or dissension" in Articles 27 and Article 28 often lead to subjective interpretations, undermining legal certainty and exposing individuals to unfair prosecution. This study examines the role of the lex certa principle in addressing ambiguities within ITE’s Law and its application to safeguard digital rights. Employing a normative legal research method, that analyzes and systematizes legal norms, synthesizes doctrines, and provides prescriptive justifications aligned with existing laws to guide legal decision-making. This study examines relevant provisions, judicial precedents, and international best practices, including regulatory frameworks in Canada, the European Union, and the United States. The findings highlight that Indonesia's digital laws lack clarity, making them prone to misuse and inconsistent enforcement. Key cases, such as Prita Mulyasari and Baiq Nuril, illustrate the detrimental impact of ambiguous regulations on individuals' rights. The study proposes reforming ITE’s Law by redefining ambiguous terms, enhancing law enforcement training, and adopting proportionality tests to ensure restrictions on expression are justified and lawful. By incorporating lex certa into digital regulations, Indonesia can balance public order and freedom of expression while protecting digital rights. The study concludes with recommendations for multi-stakeholder collaboration in regulatory reforms to create a fair and inclusive digital legal framework.
Tanggung Jawab Hukum Maskapai Penerbangan Terhadap Kehilangan dan Kerusakan Barang Bagasi Penumpang Saputra, Muhammad Rozak Surya; Akib, Maruf; Jafar, Andi Muhammad; Umar, Wahyudi
Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v7i1.6061

Abstract

Banyaknya perusahaan penerbangan di Indonesia yang beroperasi, namun seringkali mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap barang bawaan penumpang. Hal ini seringkali menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi penumpang, ketidaknyamanan dan kerugian penumpang dalam transportasi umum merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan, salah satunya dalam transportasi umum udara sehingga perlu adanya perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum maskapai penerbangan. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap kehilangan dan kerusakan barang bagasi penumpang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan sekunder, primer, dan tersier yang berisi kaidah hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pertanggungjawaban maskapai terhadap hilang atau rusak barang penumpang bertentangan dengan Pasal 167 dan 168 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan juga Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkutan angkutan udara.
Analisis Contempt of Court dalam Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XV/2017 Tentang Pemberian Hak Suara kepada Penyandang Disabilitas Aditama, Syachwa Windita Syafitri; Muslim, Ikhwanul; Yulianingrum, Aullia Vivi
Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam menjaga konstitusi melalui otoritas menguji UU terhadap UUD 1945. Kewenangan ini menghasilkan putusan yang sifatnya akhir dan mutlak, juga berasaskan erga omnes, hal ini memberikan kekuatan hukum tetap pada semua pihak untuk patuh pada putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam hal tidak menindaklanjuti putusan dapat dikatakan sebagai bentuk menghina pengadilan (Contempt of Court). Pada penelitian ini menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengidentifikasi bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat beberapa kasus ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, baik dilakukan oleh individu ataupun lembaga negara. Ketidakpatuhan ini berdampak pada hilangnya kepastian hukum, melemahkan otoritas peradilan, dan mengancam supremasi hukum. Bentuk ketidakpatuhan ini terjadi pada pengabaian putusan dalam revisi UU Cipta Kerja, hal ini menunjukkan bahwa tindakan ketidakpatuhan pada putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikelompokkan sebagai Contempt of Court dalam bentuk disobeying a court order. Ketidakpatuhan ini mencerminkan kurangnya penghormatan kepada otoritas pengadilan dan menghambat implementasi hukum secara adil.

Page 6 of 7 | Total Record : 64

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025) Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 11 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) More Issue