cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 186 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022" : 186 Documents clear
Pengaruh Ukuran Perusahaan, Arus Kas Operasi, Tingkat Hutang, Terhadap Persistensi Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Tahun 2016-2020 Ahmad Muhammad Ryad; Maudi Atiah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4247

Abstract

Abstrak  
Optimalisasi Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polda Jawa Barat Dinia Anis Setiani; Arda Novrizal Haq; Rizky Ilhami
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.568 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4253

Abstract

Abstrak Penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik, tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Salah satu penyelenggara pelayanan publik yang berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah Polda Jawa Barat. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan oleh Polda Jabar dilakukan dengan menyelenggarakan pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) melalui Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan intelijen dan keamanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas tentang kualitas pelayanan pembuatan SKCK di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan Intelijen dan Keamanan Polda Jabar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik penyebaran angket terhadap purposive sampling. Adapun fokus penelitian ini yaitu kualitas pelayanan SKCK di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan intelijen dan keamananPolda Jabar. Indikator yang digunakan adalah dimensi-dimensi kualitas pelayanan Zeithaml, Parasuraman & Berry (2011). Hasil penelitian ini menunjukan pemohon dominan merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan dalam pembuatan SKCK namun masih ada beberapa hal yang dapat diperbaiki diantaranya pemberian kepastian waktu pelayanan, pemanfaatan fasilitas yang sudah sangat memadai, perbaikan strategi sosialisasi kepada masyarakat, dan peleburan pelayanan perekaman sidik jari agar lebih efisien, Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan, Optimalisasi, SKCK
Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Riau Mohamad Fahmi; Syamsunasir; Achmed Sukendro; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.2 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4254

Abstract

Abstrak Jurnal ini bertujuan menganalisis Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Riau dalam Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Riau. Bakesbangpol Provinsi Riau adalah Lembaga Pemerintah di tingkat daerah Provinsi atau biasa disebut Organisasi Perangkat Daerah memiliki peran strategis dalam menangani konflik di Provinsi Riau, khususnya dalam bidang Kewaspadaan Nasional yang berisikan program-program kegiatan Kerjasama Intelijen dan Penanganan Konflik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bakesbangpol Provinsi Riau telah melaksanakan Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Riau sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, berbasis Koordinasi, Sosialisasi dan edukasi. Fungsi Fasilitasi dan Fungsi koordinasi dilaksanakan dengan baik melalui terlibatnya berbagai sektor dalam penanganan konflik antara lain terbentuknya Tim Penanggulangan Konflik Sosial di tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang melibatkan Forkopimda, OPD, dan Kominda. selain itu Bakesbangpol Provinsi Riau juga meilbatkan masyarakat dengan terbentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Kebangsaan, dengan adanya berbagai macam wadah tersebut memudahkan Bakesbangpol Provinsi Riau dalam memfasilitasi Resolusi Konflik di Provinsi Riau. Kata Kunci: Peran, Konflik, Potensi Konflik, Manajemen Konflik Abstract This journal aims to analyze the role of the National Unity and Political Agency (Bakesbangpol) of Riau Province in Handling Potential Conflicts in Riau Province. Bakesbangpol Riau Province is a Government Institution at the provincial level or commonly called Regional Apparatus Organizations that have a strategic role in dealing with conflicts in Riau Province, especially in the field of National Vigilance which contains programs for Intelligence Cooperation and Conflict Handling. The results of this study indicate that the Bakesbangpol of Riau Province has implemented the Handling of Potential Conflicts in Riau Province according to its Main Duties and Functions, based on coordination, outreach and education. The facilitation function and coordination function are carried out well through the involvement of various sectors in conflict management, including the formation of a Social Conflict Management Team in each Regency/City in Riau Province involving Forkopimda, OPD, and Kominda. In addition, the Riau Province Bakesbangpol also involved the community with the formation of the Religious Communication Forum. The Community Early Awareness Forum and Nationality Forum, with the existence of these various forums, facilitate the Riau Province Bakesbangpol in facilitating Conflict Resolution in Riau Province. Keywords: The Role, Conflicts, Potential Of Conflicts, Conflict Management
Undang-Undang Perkawinan dan Nikah Beda Agama Hukum islam dan Hukum Positif Indra Utama Tanjung; Dhiauddin Tanjung
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.803 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4255

Abstract

Abstrak lndonesia adalah Negara plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Agama maupun aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia tidaklah tunggal namun beragam. Pemerintah Indonesia telah mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sejatinya, Indonesia belum memiliki payung hukum yang eksplisit mengatur persoalan perkawinan beda agama yang sangat kompleks. Sehingga selama ini pasangan perkawinan beda agama harus berjuang lebih, baik melalui upaya legal maupun ilegal agar perkawinannya mendapat legalitas di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perspektif Pernikahan Beda Agama menurut Undang-undang Hukum Positif dan Hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan normatif, untuk data yang diperoleh berasal dari studi literatur dan data analisanya menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini, Hukum Islam secara tegas mengatakan bahwa Nikah beda Agama adalah Haram. Namun, kacamata peraturan perundang-undangan terdapat inkonsistensi yuridis antara Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dengan Undang-undang No 23 tahun 2006 Tentang pencatatan Sipil. Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Undang-undang, Hukum islam.
Analisis Penggunaan Konten Youtube Sebagai Media Pembelajaran Sejarah pada Siswa Kelas XI IPS SMAS Mujahidin Pontianak Novia Adidatil Jamilia; Haris Firmansyah; Edwin Mirzachaerulsyah; Andang Firmansyah; Astrini Eka Putri
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.809 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4256

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan konten youtube sebagai media pembelajaran sejarah pada siswa kelas XI IPS SMAS Mujahidin Pontianak. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah guru, siswa dan perangkat pembelajaran. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara dan studi dokumen. Sedangkan analisis data menggunakan beberapa tahapan yaitu Data Collection, Data Reduction, dan Verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Strategi yang digunakan guru dalam membuat konten youtube sebagai media pembelajaran sejarah pada siswa kelas XI IPS SMAS Mujahidin Pontianak yaitu dengan guru melakukan tahap perencanaan pembelajaran dengan materi pembahasan mencakup KD 3.3 dan 3.4 dengan tema reformasi gereja, metode digunakan yaitu metode diskusi dan sumber pembelajaran memanfaatkan buku paket sejarah kelas XI IPS serta sumber lainnya, tahapan persiapan ditandai dengan persiapan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa pada saat menggunakan media konten youtube didalam kelas, langkah-langkah pelaksanaan dengan menggunakan video konten youtube.(2) Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan konten youtube sebagai media pembelajaran sejarah pada siswa kelas XI IPS SMAS Mujahidin Pontianak berjalan kurang optimal, terdapat langkah pembelajaran tidak terlaksana sesuai dengan hasil telaah RPP yaitu tidak terdapatnya KI, KD, Indikator, sintak pembelajaran, evaluasi secara keseluruhan, penggunaan metode didalam kelas serta guru menutup pembelajaran dengan tidak berdoa. (3) Kendala dalam penggunaan konten youtube sebagai media pembelajaran sejarah pada siswa kelas XI IPS SMAS Mujahidin Pontianak yaitu pada sarana alat-alat penunjang penggunaan media yang masih kurang dan kendala teknis (jaringan internet). Kata Kunci: Konten youtube, Media Pembelajaran, Pembelajaran Sejarah Abstract This study aims to determine the use of youtube content as a medium for learning history in class XI social studies students of SMAS Mujahideen Pontianak. This type of research uses descriptive qualitative research. In this study, the sources of data are teachers, students and learning tools. Data collection techniques use observation techniques, interviews and document studies. Meanwhile, data analysis uses several stages, namely Data Collection, Data Reduction, and Verification. The results showed that (1) The strategy used by teachers in creating youtube content as a medium for learning history in class XI social studies students of SMAS Mujahideen Pontianak is with teachers conducting the learning planning stage with discussion materials including KD 3.3 and 3.4 with the theme of church reform, the method used is the discussion method and learning resources utilizing the history package book class XI social studies and other resources, The preparation stage is marked by learning preparation carried out by teachers and students when using youtube content media in the classroom, implementation steps using YouTube content videos. . (2) The implementation of learning using youtube content as a medium for learning history in class XI social studies students of SMAS Mujahideen Pontianak runs less optimally, there are learning steps that are not carried out in accordance with the results of the RPP study, namely the absence of KI, KD, indicators, learning syntax, overall evaluation, use of methods in the classroom and teachers closing learning by not praying. (3) Obstacles in the use of youtube content as a medium for learning history in class XI social studies students of SMAS Mujahideen Pontianak are in the facilities to support the use of media that are still lacking and technical obstacles (internet network). Keywords: Youtube content, Learning Media, History Learning
Analisis Ketahanan Seal pada Batang Hidrolik Excavator Tipe EC200D Kis Yoga Utomo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4291

Abstract

Abstrak Seiring dengan perkembangan zaman, dunia industri saat ini juga telah mengalami perkembangan yang begitu pesat, ini dapat dilihat pada industri yang bergerak dibidang pengolahan kayu, pertambangan, pembukaan lahan, perkebunan sawit, pertambangan dan proyek pembuatan jalan dimana sebagian besar dikerjakan dengan menggunakan alat berat. Maka kebutuhan alat berat khususnya di PT. KOMATSU, UNITED TRACTOR dan juga VOLVO juga semakin meningkat. Salah satu alat berat yang sering digunakan didalam proyek adalah excavator, seperti yang diketahui excavator berperan penting dalam pekerjaan seperti menggali, meratakan tebing, mengangkat barang, dan lainnya. Yang bertujuan untuk Menghasilkan ketahanan seal pada batang hidrolik excavator dengan tipe EC200D. Adapun angka yang diperoleh Seal Oli 1 warna putih 1.766,639 kg, Seal Oli 2 warna biru 441,484 kg, Ring Wear 441,484 kg, dan Lip Seal 993,69 kg. Kemudian akan dilakukan pengujian ketahanan pada seal batang hidrolik jika masing–masing seal diberikan tekanan dengan beban 40 – 90 Shore A. Kata Kunci: Ketahanan Seal, Batang hidrolik, Excavator EC200D, Hidrolik Excavator, Silinder Bucket. Abstract Along with the times, the industrial world today has also experienced rapid development, this can be seen in industries engaged in wood processing, mining, land clearing, oil palm plantations, mining and road construction projects where most of them are done using heavy equipment. So the need for heavy equipment, especially at PT. KOMATSU, UNITED TRACTOR and also VOLVO are also increasing. One of the heavy equipment that is often used in projects is an excavator, as it is known that excavators play an important role in jobs such as digging, leveling cliffs, lifting goods, and others. Which aims to produce seal resistance on excavator hydraulic rods with the EC200D type. The figures obtained are Oil Seal 1 white color 1,766,639 kg, Oil Seal 2 blue 441.484 kg, Ring Wear 441.484 kg, and Lip Seal 993.69 kg. Then a resistance test will be carried out on the hydraulic rod seals if each seal is pressured with a load of 40-90 Shore A. Keywords: Seal Resistance, Hydraulic Rod, EC200D Excavator, Excavator Hydraulic, Bucket Cylinder.
Validasi Administrasi: Justifikasi Ombudsman Terhadap Maladministrasi di Makassar Regina Yovita Aiko Silvana; Winda Maharani Sartono; Mark Antonio Hapataran Tinambunan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4292

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fakta tentang, kebenaran adanya maladministrasi dalam kasus seleksi BUMD Makassar yang sudah dipastikan oleh Ombudsman bahwa memang terdapat penyimpangan prosedur. Maladministrasi di atur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang “Ombudsman Republik Indonesia”, dimana segala sesuatu perbuatan dalam pelayanan umum sedemikian rupa menjadi tanggung jawab Ombudsman selaku lembaga administrasi. Teknik penelitian menganalisis faktor-faktor yang menjadi acuan terjadinya penyimpangan prosedural oleh Ombudsman Kota Makassar. Selain itu Ombudsman juga menindaklanjuti berbagai macam bentuk dugaan maladministrasi guna menyokong pemerintahan negara yang jujur, efisien dan efektif, terbuka, bersih serta terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Terlebih dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tidak ada mengenai pembahasan ataupun kata maladministrasi justru malah terdapat bahwa penyelenggara pelayanan umum harus melakukan kewajiban dan menaati aturan, pemberian pelayanan umum juga harus disesuaikan dengan standar pelayanan. Dalam kasus penyimpangan prosedur pada Tahun 2021 terdapat 21,19% kasus. Untuk menyikapi hal ini berdasarkan fakta yang ada dengan Ombudsman langsung turun ke tempat menindaklanjuti dan memberikan peringatan yang tegas agar meminimalisir terjadinya kasus serupa. Sudah diatur dalam Pasal 20 UU 25/2009 dimana terdapat standar pelayanan yang wajib diikuti oleh setiap Instansi agar terstruktur. Kata Kunci: Maladministration, Ombudsman RI, BUMD Makassar
Filsafat Pancasila sebagai Karakter Bangsa Indonesia dalam Realisasi Poros Maritim Dunia Ester Nataliana; Yusnaldi; Bayu Asih Yulianto; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4296

Abstract

Abstrak Pancasila bukan hanya dihafalkan dan diperingati hari lahirnya saja. Kajian ini bertujuan melihat implementasikan Pancasila terutama dalam visi misi Indonesia sebagai poros maritim dunia, didahului pembahasan Pancasila sebagai ideologi, filsafat, karakter bangsa dan penggunaan filsafat Pancasila dalam realisasi poros maritim dunia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan yang menjadi human instrument adalah peneliti. Metode kualitatif deskriptif berupa menganalisis dan mendapatkan kesimpulan dengan menggunakan berbagai macam sumber kepustakaan. Kesimpulan dalam penelitian ini Dengan keunggulan Pancasila, bersamaan dengan nilai dan moral yang mampu membentuk karakter masyarakat. Setiap sila yang terkandung memiliki tujuan yang terintegrasi dan dapat diaplikasikan menjadi aksi. Nilai Pancasila dapat beriringan dengan visi dan misi pemerintah untuk membangun Indonesia sebagai negara maritim. Dengan nilai-nilai tersebut, diproyeksikan masyarakat. memiliki karakter yang terbentuk dari Pancasila untuk bersama-sama merealisasikan Poros Maritim Dunia. Karakter maritim membentuk masyarakat semangat mempergunakan kekayaan laut sebagai kekuatan maritim yang berjaya, mandiri dan berkelanjutan. Untuk membentuk masyarakat dengan kualitas seperti itu, falsafah Pancasila dapat diaplikasikan untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengajak masyarakat bersatu mendukung serta berperan aktif dalam setiap program Poros Maritim Dunia demi mendapatkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, lebih sejahtera dan adil bagi setiap masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Pancasila, Filsafat, Karakter Bangsa, Poros Maritim Dunia Abstract Pancasila is not only to be memorized and commemorated. This study aims to assess the implementation of Pancasila based on Indonesia's vision and mission as the Global Maritime Fulcrum (GMF). In this study, Pancasila is viewed as an ideology, philosophy, national character and its potential use in the realization of the GMF is discussed. A descriptive qualitative method is used with the researcher as human instrument. With this method, analysis was done and conclusions were drawn using various sources of literature. The conclusion in this study is that Pancasila, along with its values and morals is able to shape the character of society. Each of the principles contained has an integrated purpose and can be applied to action. Pancasila values can go hand in hand with the government's vision and mission to develop Indonesia as a maritime country. With these values, it is projected that society has a character formed from Pancasila to jointly realize the Global Maritime Fulcrum. The maritime character forms a spirited society to use the wealth of the sea as an independent and sustainable maritime power. To form a society with such qualities, the philosophy of Pancasila can be applied to achieve the goals of the nation and state by engaging with the community and encouraging them support and play an active role in every program of the Global Maritime Fulcrum for a better and more prosperous Indonesia. Keywords: Pancasila, Philosophy, National Character, Global Maritime Fulcrum
Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan Vincentcius Micoland Manullang; R. Sigit Widiarto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4297

Abstract

Abstrak Pemilihan umum kepala daerah merupakan perwujudan demokrasi. Hak pilih dimiliki oleh masyarakat, termasuk pegawai negeri sipil. Yang menjadi pembeda adalah pegawai negeri sipil harus bersikap netral, terbebas dari pengaruh kepentingan partai politik ketika melakukan aktivitas pelayanan publik. Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan menggunakan data primer sebagai utama yang didukung data sekunder sebagai data pendukung. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan asas netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selama masa pemilihan kepala daerah terdapat sebanyak 5 (lima) pelanggaran terkait netralitas pegawai negeri sipil berupa mengampanyekan pasangan calon di media sosial facebook. Faktor yang menyebabkan oknum pegawai negeri sipil pelaku pelanggaran di Kabupaten Humbang Hasundutan tidak netral pada saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah adalah motivasi untuk mempertahankan jabatan dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang masih tergolong daerah yang homogen yang masih erat dengan hubungan marga dan kekerabatan. Kata Kunci: Netralitas, Pegawai Negeri Sipil, Pemilihan Umum Abstract General elections for regional heads are a manifestation of democracy. The right to vote belongs to the public, including civil servants. What makes the difference is that civil servants must be neutral, free from the influence of political party interests when carrying out public service activities. Humbang Hasundutan Regency is one of the regencies that will hold the 2020 regional head election. This research is empirical legal research and uses primary data as the main data supported by secondary data as supporting data. The data obtained was analyzed qualitatively for further conclusions to be drawn using inductive thinking methods. The results of the study show that the implementation of the neutrality principle of civil servants in the regional head election in Humbang Hasundutan Regency has not fully complied with the statutory regulations. During the regional head elections there were 5 (five) violations related to the neutrality of civil servants in the form of campaigning for candidate pairs on Facebook social media. The factor that caused the civil servants who committed the violations in Humbang Hasundutan Regency to not be neutral during the regional head elections was the motivation to maintain office and Humbang Hasundutan Regency which was still classified as a homogeneous area that was still closely related to clan and kinship relations. Keywords: Neutrality, Civil Servants, General Election
Bencana Banjir Tahunan: Faktor Penyebab Banjir dan Kebijakan Tata Ruang Kota Makassar terhadap Kejadian Banjir Tahunan Salsa Firdausiah; Adi Subiyanto; Ali Rahmat; Nurul Mutmainnah Jamil; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4298

Abstract

Abstrak Selasa, 7 Desember 2021, banjir diketahui menggenangi 16 titik di Kota Makassar, termasuk ruas jalan-jalan protokol seperti JL. AP. Pettarani dan beberapa titik Jalan Perintis Kemerdekaan. Banjir, merupakan salah satu bencana yang beberapa kali terjadi di Kota Makassar. Kota Makassar dengan kondisi topografi dataran rendah yang landai dengan hamparan dataran rendah yang berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut serta dekat dengan pantai dan tempat bermuaranya 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo. Hal ini menyebabkan presentasi kejadian banjir semakin tinggi akibat kenaikan permukaan laut dan curah hujan yang tinggi. Selain itu, beberapa faktor penyebab banjir di Kota Makassar diantaranya kondisi drainase yang tidak lagi memadai disebabkan oleh sistem perencanaan drainase perkotaan yang buruk dan tidak terkoneksi satu sama lain komponennya, tidak cukupnya Ruang Terbuka Hijau akibat lemahnya RUTRW Kota Makassar, meningkatnya pembangunan kawasan pemukiman yang berakibat pada kurangnya wilayah resapan air, kurangnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat dalam penanggulangan banjir, dan ketidaksinkronan program kerja pengendalian banjir dan implementasi SKPD. Tulisan ini fokus dalam pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian banjir di Kota Makassar berdasarkan kajian berbagai literatur, dengan harapan mampu memberikan sumbangsih bagi peningkatan mitigasi banjir di Kota Makassar. Kajian literatur ini akan terbatas pada identifikasi dan telaah pada faktor-faktor yang berpengaruh pada kejadian banjir serta tata ruang Kota Makassar. Kata Kunci: Banjir, Tata Ruang, Makassar Abstract Tuesday, December 7, 2021, floods are known to inundate 16 points in Makassar City, including protocol roads such as JL. AP. Pettarani and some points of Independence Pioneer Road. Flood, is one of the disasters that has occurred several times in Makassar City. Makassar City with sloping lowland topographic conditions with a stretch of lowlands located at an altitude of 0-25 meters above sea level and close to the coast and where 2 (two) major rivers emptied, namely the Jeneberang River and the Tallo River. This has led to higher flood events due to sea level rise and heavy rainfall. In addition, several factors that cause floods in Makassar City include drainage conditions that are no longer adequate due to a poor urban drainage planning system and are not connected to each other's components. insufficient Green Open Space due to the weak RUTRW of Makassar City, the increasing development of residential areas which results in a lack of water catchment areas, lack of government communication with the community in flood management, and misalignment of flood control work programs and SKPD implementation. This paper focuses on assessing the factors that influence flood events in Makassar City based on the study of various literature, with the hope of being able to contribute to improving flood mitigation in Makassar City. This literature review will be limited to identifying and reviewing the factors that influence flood events and the layout of Makassar City. Keywords: Flood, Spatial Planning, Makassar

Page 3 of 19 | Total Record : 186

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue