Articles
<![CDATA[PENTINGNYA PENGETAHUAN USIA DEWASA MENURUT HUKUM BAGI MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Delila Kania]]>;
<![CDATA[Deni Zein Tarsidi]]>
<![CDATA[ Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Vol 5 No 1 (2022): PRO PATRIA: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Banten Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47080/propatria.v5i1.1877
<![CDATA[Abstract This study aims to reveal how the understanding of adult age according to applicable law in Indonesia is for students of the Pancasila and Citizenship Education Study Program (PPKn) semester 1 (one) for the 2021-2022 academic year. The students in the subject of this research are aspiring teachers. Citizenship Education has the goal of making good citizens. The research method used is a case study approach to determine the extent of knowledge and understanding of legal adulthood in these students. Observations and interviews with semester 1 (one) students are to ensure the results of case study research. The implications of this legal age of adult knowledge will have an impact on understanding their rights and obligations as citizens. Students as legal subjects should know and understand the age of adulthood according to applicable law in Indonesia. This knowledge is very useful for students to protect their rights and interests in the life of the nation and state.]]>
<![CDATA[PENERAPAN MODEL PROJECT CITIZEN BERBASIS MOODLE DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI ERA INDUSTRI 4.0. ]]>
<![CDATA[Widya Gustian Ramadhanty]]>;
<![CDATA[Kurnia Sri Wahyuni]]>;
<![CDATA[Deni Zein Tarsidi]]>
<![CDATA[ Civic Edu : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 4 No 1 (2021): Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.49 KB)
|
DOI: 10.23969/civicedu.v4i1.2578
<![CDATA[Model pembelajaran konvensional yang biasa digunakan di sekolah dinilai kurang efektif di era revolusi industri 4.0. Smart solution untuk mempersiapkan daya saing bangsa adalah melalui pendidikan yang inovatif. Metode pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik, sehingga untuk menarik minat belajar, diperlukan metode pembelajaran yang inovatif melalui media pembelajaran. Penulisan gagasan tertulis ini bertujuan untuk menerapkan model pembelajaran project citizen berbasis moodle dalam pengembangan pendidikan di era industri 4.0. mengingat literasi teknologi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing bangsa di era revolusi industri 4.0. di bidang pendidikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil yang didapat adalah model pembelajaran project citizen berbasis moodle dapat memberikan dampak pada bidang pendidikan di era industri 4.0. Efektifitas dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model project citizen berbasis moodle lebih tinggi dari pada pembelajaran yang menggunakan metode belajar konvensional. Kata kunci: Project Citizen, Moodle, Industri 4.0.]]>
<![CDATA[Berfungsikah Pendidikan Politik di Mesin Partai Politik ? ]]>
<![CDATA[Deni Zein Tarsidi]]>
<![CDATA[ Civic Edu : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 2 No 1 (2018): Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.973 KB)
|
DOI: 10.23969/civicedu.v2i1.1311
<![CDATA[Salah satu fungsi partai politik adalah Pendidikan Politik bagi kader dan masyarakat. Akan tetapi selama ini Partai Politik seringkali “mengarbit” kadernya untuk berlaga di kancah pemilihan umum baik tingkat lokal maupun nasional yang mengakibatkan kurangnya literasi akan politik. Penelitian ini hendak menjawab tentang program pendidikan politik bagi kader partai politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokus penelitian ini yaitu kader partai politik dan anggota DPRD Kab. Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan triangulasi data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pendidikan Politik di Partai Politik kurikulumnya dibuat langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat dari Partai Politik dan ada beberapa tingkatan dalam pelaksanaan pendidikan politiknya.]]>
<![CDATA[TRANSFORMASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Zakki Abdillah Sjam]]>;
<![CDATA[Deni Zein Tarsidi]]>;
<![CDATA[Delila Kania]]>
<![CDATA[ Civic Edu : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 (2022): Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[To make Civic Education learning more functional, it is best to change the paradigm of Civic Education, which was originally a teaching program and transfer of civic knowledge to a means of legal Education. Civic education learning is felt to be less than optimal because the concept of Civic education learning is just a delivery of information from teachers to students, and students only memorize material instead of interpreting and understanding the content of the material, so it's time for the paradigm to be changed to maximize the function of Civic Education. This study uses a qualitative method with a literature study design, namely activities to collect information relevant to the topic or problem that is the object of the research. Implementing Legal Education in Civic Education is one of the efforts to create law-abiding citizens so that they can carry out their rights and obligations as citizens. This condition is very relevant to what is the goal of Civic Education. So Legal Education in Civic Education is an effort to achieve the goals of Civic Education. Legal Education is not limited to Legal Education which prepares professionals to build a national system. For this reason, Education, especially Civic Education, must be developed within the framework of legal awareness, both in formal and non-formal Education..]]>
<![CDATA[Pentingnya Pengetahuan Domisili Menurut Hukum bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi ]]>
<![CDATA[Delila Kania]]>;
<![CDATA[Deni Zein Tarsidi]]>;
<![CDATA[T Heru Nurgiansah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31316/jk.v7i2.5774
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini membahas pemahaman domisili menurut hukum di kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Fokus utama penelitian adalah pada calon guru Pendidikan Kewarganegaraan yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Menggunakan metode studi kasus, penelitian ini mengungkap sejauh mana pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terkait konsep domisili menurut hukum. Hasil studi kasus ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat pengetahuan dan pemahaman domisili menurut hukum di kalangan mahasiswa semester 1. Implikasi dari pemahaman domisili ini sangat penting, khususnya dalam konteks hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mahasiswa sebagai subjek hukum harus mampu mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam pemahaman hak dan kewajibannya, tidak hanya dalam konteks pendidikan, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini memberikan landasan bagi perbaikan kurikulum PPKn untuk lebih efektif mengintegrasikan konsep-konsep hukum dalam pembelajaran, memastikan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang kokoh dan mendalam terkait domisili sesuai dengan tuntutan masyarakat dan negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembaruan kurikulum PPKn dan memberikan informasi berharga bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep domisili menurut hukum di Indonesia. Kata Kunci: Domisili, Pengetahuan Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan]]>
<![CDATA[Social media usage and civic engagement among Indonesian digital natives: An Analysis ]]>
<![CDATA[Tarsidi, Deni Zein]]>;
<![CDATA[Suryadi, Karim]]>;
<![CDATA[Budimansyah, Dasim]]>;
<![CDATA[Rahmat, Rahmat]]>
<![CDATA[ Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 20, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21831/jc.v20i2.60812
<![CDATA[This study aims to identify the relationship between social media use and civic engagement among digital natives in Indonesia using the Grounded Theory method. The study involved 15 digital natives aged 18-24 who actively use social media, selected through a purposive sampling technique. The analysis in this study used NVivo version 12 Plus for MacBook. The study results show that social media use plays a vital role in the civic engagement of digital natives in Indonesia. The participants stated that social media use could help increase their awareness and knowledge about social and political issues in Indonesia and enable them to participate in related activities. In addition, the study also shows that social media use can facilitate interaction and discussion among individuals with different views, which ultimately can deepen their understanding and experience of social and political issues in Indonesia. However, this study also identifies some challenges and obstacles in using social media for civic engagement. One is the authenticity and credibility of information disseminated on social media, which can influence individuals' views and opinions on an issue. Based on these findings, this study recommends improving digital literacy and information verification skills for digital natives in Indonesia.]]>
<![CDATA[MONEY POLITIC DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Tarsidi, Deni Zein]]>;
<![CDATA[Maharani, Ervina]]>;
<![CDATA[Fadhilah, Muhamad Tegar]]>;
<![CDATA[Salahudin, Rivan Kusnan Haris]]>
<![CDATA[ Civic Edu : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2024): Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to reveal where the causes of money politics arise in national and local elections. This study uses journal data that has been published and selected from 2015 to 2019. The results of this study provide an overview of the practice of buying and selling votes, which has become an uncontrollable part of the implementation of elections, both locally and nationally in Indonesia. National elections and local elections, have been mixed with the behavior of money politics. The more widespread and considered a natural thing, of course, this understanding is very, very wrong. The implication of the very importance of this study is that money politics in elections needs immediate attention and the best countermeasures, because it will guarantee the stability and quality of Indonesian democracy in the future. The methodology used includes: 1) defining a research question; 2) determination of literature sources; 3) determination of keywords for literature search; 4) Selection of literature; and 5) extract data. Based on the methodology, the results obtained contain 10 papers. There are 10 studies that raise the topic of money politics in elections, both local and national, and share knowledge which explains that the contents of the two components become and influence each other. Further studies may be carried out by examining the extent to which money politics may be used as a political expense in campaigns, but is controlled and does not violate the rule of law.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN PANCASILA YANG INKLUSI: KONTRIBUSI GURU PENDAMPING BAGI ABK DI SD ]]>
<![CDATA[Laila Inayatul Isnaini]]>;
<![CDATA[Aulia Rahma Itsnaningtyas]]>;
<![CDATA[Dea Ayu Scarleta]]>;
<![CDATA[Deni Zein Tarsidi]]>
<![CDATA[ Sindoro: Cendikia Pendidikan Vol. 8 No. 10 (2024): Sindoro Cendikia Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.9644/sindoro.v8i10.7554
<![CDATA[Strategi yang tepat sangat diperlukan untuk pembelajaran dalam pendidikan inklusif. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Salah satu hal yang harus dimiliki oleh lembaga inklusif adalah kehadiran guru pendamping. Keterampilan guru sangat diperlukan dalam mengelola kelas dalam pendidikan inklusif, seorang guru dituntut memiliki kompetensi dan kemampuan dalam mengelola pembelajaran serta menguasai aspek perkembangan anak. Dengan hadirnya guru pendamping di sekolah, anak berkebutuhan khusus merasa terbantu dalam setiap aktivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Guru dalam Pendidikan Inklusif di salah satu Sekolah Dasar di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan analisis data kualitatif. Subjek penelitian adalah guru dan siswa dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian yang diperoleh mengenai peran guru di salah satu sekolah dasar di Surakarta belum berjalan dengan baik karena sekolah dasar tersebut belum mempunyai guru pendamping sehingga guru kelas harus sekaligus berperan sebagai guru pendamping.]]>
<![CDATA[INOVASI PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI: MENGATASI KURANGNYA MINAT PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DI SEKOLAH DASAR ]]>
<![CDATA[Citra Indri Pramesti Regina]]>;
<![CDATA[Gilang Surya Leksana]]>;
<![CDATA[Galang Budi Prakoso]]>;
<![CDATA[Deni Zein Tarsidi]]>
<![CDATA[ Sindoro: Cendikia Pendidikan Vol. 8 No. 12 (2024): Sindoro Cendikia Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.9644/sindoro.v8i12.7609
<![CDATA[Minat peserta didik terhadap mata pelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar seringkali rendah, yang berdampak pada keterlibatan dan motivasi belajar mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis permasalahan terkait kurangnya minat peserta didik, serta mengembangkan inovasi pendekatan pembelajaran berdiferensiasi sebagai solusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi literatur dari guru serta peserta didik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kurangnya variasi strategi pengajaran menjadi salah satu penyebab rendahnya minat belajar. Inovasi yang diusulkan meliputi pengelompokan peserta didik berdasarkan kebutuhan individu, penggunaan sumber belajar yang lebih variatif, serta penerapan proyek-proyek yang relevan dengan minat peserta didik. Temuan ini menunjukkan potensi besar pembelajaran berdiferensiasi dalam meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik. Inovasi ini memberikan wawasan baru bagi guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan menarik.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS: MEMAKNAI SILA KELIMA PANCASILA DI SEKOLAH DASAR ]]>
<![CDATA[Desy Nur Afriyani]]>;
<![CDATA[Azhar Nur Fitriani]]>;
<![CDATA[Ma’ruf Nur Ramadan]]>;
<![CDATA[Deni Zein Tarsidi]]>
<![CDATA[ Sindoro: Cendikia Pendidikan Vol. 9 No. 1 (2024): Sindoro Cendikia Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.9644/sindoro.v9i1.7694
<![CDATA[Prinsip Pendidikan sebagai hak asasi manusia menjadi landasan penting dalam setiap upaya pembangunan sosial. Setiap individu, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) mempunyai hak untuk memperoleh Pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, studi literatur untuk meneliti pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar dalam perspektif Pancasila. Peneliti menemukan beberapa tantangan yang menghambat terciptanya belajar inklusif, diantaranya: (1) ketidakpahaman tenaga pendidik terhadap peserta didik berkebutuhan khusus; (2) keterbatasan fasilitas; dan (3) stigma sosial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang lebih serius, yaitu dengan menerapkan implementasi sila kelima pancasila dalam pendidikan, seperti ketersediaan sarana dan prasarana, kesiapan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang inklusif, peran serta orang tua dan masyarakat, dan evaluasi program pendidikan inklusif.]]>
