cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Dikrurahman
Contact Email
hukumresponsif@gmail.com
Phone
+6285320390508
Journal Mail Official
hukumresponsif@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1A Cirebon,45132 Jawa Barat-Indonesia, Kampus 3 Gedung Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 20891911     EISSN : 27234525     DOI : https://doi.org/10.33603/responsif.v16i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Responsif Law Journal is a method of interpretation that involves various important factors (not just reviewing the text of legal products) but also involves knowledge of historical background, culture, anthropology and psychology to bring back the nuances of a scientific text. Hermeneutics is also a humanities science that is universal as a result of reflection in all conditions of understanding. The scope of articles published in this journal covers a wide range of topics, including: Criminal law; Civil law; Constitutional law; State administrative law; International law; Development society law; Islamic law; Business law; Procedural law; and Human rights.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 162 Documents
 8   9   10   11   12 
PERAN OJK TERHADAP KERUGIAN NASABAH YANG DIAKIBATKAN OLEH MANAGER INVESTASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN Pakpahan, Elvira Fitriyani; Winardi, Andres; Koharuddin, Jessica; Young, Karryn; Putri, Stela Dwi
Hukum Responsif Vol 14 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v14i2.8721

Abstract

Studi ini mengkaji peran OJK dalam mengurangi kerugian penasihat investasi yang tidak terdaftar kepada nasabah. Tanggung jawab OJK dalam mengatur kegiatan penanaman modal dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada nonnasabah, dan penindakan yang difokuskan pada masalah-masalah sebelumnya. Karena penelitian ini bersifat normatif, maka didasarkan pada teori, konsep, dan prinsip hukum yang terdokumentasi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penelitian ini, sumber hukum utama meliputi UU No. 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal, dan sumber hukum sekunder adalah penelitian dalam jurnal atau publikasi yang terkait dengan pasar modal. Penelitian dokumen merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data. Penelitian ini menggunakan data induktif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menyangkut dampak OJK terhadap kerugian klien manajer investasi tidak berizin. Kegiatan pengawasan meliputi perlindungan modal terhadap kerugian nasabah, dan proses pengawasan terhadap lembaga pengawas.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KEAGENAN PADA PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA Andri, Gusti Yosi; Susanto, Annisarahmah Utami; Marlina, Tina
Hukum Responsif Vol 14 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v14i2.8722

Abstract

Studi ini mengkaji peran OJK dalam mengurangi kerugian penasihat investasi yang tidak terdaftar kepada nasabah. Tanggung jawab OJK dalam mengatur kegiatan penanaman modal dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada nonnasabah, dan penindakan yang difokuskan pada masalah-masalah sebelumnya. Karena penelitian ini bersifat normatif, maka didasarkan pada teori, konsep, dan prinsip hukum yang terdokumentasi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penelitian ini, sumber hukum utama meliputi UU No. 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal, dan sumber hukum sekunder adalah penelitian dalam jurnal atau publikasi yang terkait dengan pasar modal. Penelitian dokumen merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data. Penelitian ini menggunakan data induktif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menyangkut dampak OJK terhadap kerugian klien manajer investasi tidak berizin. Kegiatan pengawasan meliputi perlindungan modal terhadap kerugian nasabah, dan proses pengawasan terhadap lembaga pengawas.
TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK KEBENDAAN YANG DAPAT DIJAMINKAN DALAM SUATU PERJANJIAN Handiriono, Raden; Hardjowikarto, Dharliana; Sahila, Fatina Rizka
Hukum Responsif Vol 14 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v14i2.8723

Abstract

Perkembangan teknologi informasi membawa banyak dampak terhadap bidang – bidang lain, khususnya bidang hukum dan ekonomi, hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan pemetaan objek jaminan di masyarakat, salah satu sifat hukum kebendaan yang dapat dijadikan sebuah jaminan adalah mempunyai nilai komersial, apabila dahulu kreditur melihat nilai komersial hanya kepada benda – benda tidak bergerak, dan bergerak yang normative, sekarang muncul benda bergerak baru yang dapat dijadikan objek jaminan, yaitu Hak Cipta. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran Tinjauan terhadap Hak Cipta sebagai hak kebendaan, menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskriptif, teknik interpretatif, teknik evaluatif, teknik sistematif, dan teknik argumentatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan baik secara langsung maupun virtual dengan mempelajari data-data dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang muncul. Hasil penelitian menyimpulan bahwa Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan, karena sifat dari Hak cipta sendiri yang merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, ditambah lagi seiring dengan perkembangan teknologi informasi, akhirnya terdapat payung hukum terbaru melalui Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2022, hal ini tentunya semakin mengesahkan keberadaan hak cipta yang diakui sebagai objek jaminan kebendaan di mata hukum.
HAK RESTITUSI BAGI KORBAN HUMAN TRAFFICKING Munawaroh, Meli Malikhatul; Artadi, Ibnu; Sanusi, Sanusi
Hukum Responsif Vol 14 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v14i2.8759

Abstract

Human trafficking merupakan satu isu yang melanda di dunia secara global yang semakin gencar terjadi akan tetapi sangat sulit untuk dideteksi dapat mengancam kehidupan dalam masyarakat dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi. Pada permasalahan tersebut makan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah modus operandi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri terhadap proses terjadinya human trafficking (Putusan No 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn) dan bagaimanakah implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap korban human trafficking (Putusan No 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn). Metode yang digunakan dari hasil penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji dan mendeskripsikan dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum seperti buku atau artikel yang membahas mengenai human trafficking. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya permasalahan mengenai modus operandi dalam melakukan perekrutan tenaga kerja Indonesia dan adanya ketidak efektifan dalam mengimplementasi hak restitusi bagi korban human trafficking dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
PENERAPAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ELEKTRONIK (E-RUPS) PADA PT. “X” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Triandini, Meta; Sutrisno, Endang; Kartina, Ratu Mawar
Hukum Responsif Vol 14 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v14i2.8760

Abstract

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan memiliki kekuasaan dalam menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS secara elektronik (E-RUPS) diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas. RUPS dapat dilakukan secara elektronik (E-RUPS) melalui aplikasi bernama eASY.KSEI, dengan penggunaan e-Proxy dan e-Voting. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah prosedur mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik (E-RUPS) pada PT. “X”, (2) Bagaimanakah keabsahan akta risalah yang dibuat oleh notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik (E-RUPS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu berasal dari fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta yang ada di masyarakat dikaitan dengan teori hukum. Sumber data primer peraturan perundang-undangan, pustakaan. Adapun sumber data sekunder menggunakan wawancara dan metode pencarian data melalui media online. Hasil penelitian ini bahwa mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik (E-RUPS) pada PT. “X” telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI, dengan penggunaan e-Proxy dan e-Voting. Akta risalah rapat yang dibuat oleh notaris melalui media elektronik sudah sah, karena sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 notaris pasar modal wajib hadir secara fisik ditempat dilaksanakannya RUPS PT Terbuka secara fisik dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik (E-RUPS). Dalam konteks mekanisme penerapan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (E-RUPS) telah menggunakan eASY.KSEI dengan e-Proxy yaitu pemberian kuasa secara elektronik pada E-RUPS. Akta risalah dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (E-RUPS) sudah sah, karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN CIREBON Karina, Siska
Hukum Responsif Vol 14 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v14i2.8766

Abstract

Hak asasi anak muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi anak, disamping konsep hak asasi secara umum karena banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami anak seperti kekerasan fisik dan psikis, tidak terpenuhinya hak anak di berbagai bidang ketertinggalan di berbagai bidang dan lain-lain. Pengaturan dalam bentuk hukum nasional sangat perlu untuk dijabarkan dalam bentuk penyusunan produk hukum daerah sebagai bentuk kebijakan pengaturan terkait dengan perlindungan anak dari kekerasan. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif dan dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan adalah sebagai antara lain : Pendekatan perundang-undangan Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak. Di Indonesia, pengaturan perlindungan hokum terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,selanjutnya telah dilakukan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun2016. Kabupaten Cirebon terdapat Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, walaupun Kabupaten Cirebon secara khusus belum memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan terhadap Anaka Kabupaten Cirebon mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap anak sangat besar.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER DAN MARKETPLACE DALAM TERJADINYA PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI CASH ON DELIVERY OLEH PEMBELI Ramadhan, Aji Wahyu
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8895

Abstract

Perkembangan sistem jual beli modern yang mempermudah transaksi dengan pertumbuhan pesat, terutama melalui platform e-commerce seperti Shopee. E-commerce memberikan potensi besar pada bisnis dunia maya dengan kemampuan menjangkau pasar lintas negara dan memudahkan pembeli menemukan produk sesuai kebutuhan. Namun, dalam perjanjian jual beli online, terdapat unsur-unsur esensial seperti barang dan harga, serta unsur natural dan accidental yang dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian. Fokus penelitian ini adalah mengenai pembatalan sepihak transaksi jual beli online, khususnya melalui metode pembayaran cash on delivery (COD) oleh pembeli. Tujuan penelitian meliputi pemahaman terhadap terjadinya pembatalan sepihak, dampak dari pembatalan tersebut, serta upaya perlindungan hukum bagi seller dalam transaksi COD. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari beberapa seller di Shopee Xpress. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembatalan sepihak oleh pembeli mengakibatkan kerugian bagi seller berupa tenaga, finansial, dan waktu. Selain itu, pelanggaran hak pelaku usaha juga terjadi, mengingat pembeli melanggar kewajiban pembayaran dan melakukan pembatalan sepihak. Meskipun terdapat asuransi dalam prosedur operasional, klaim sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih kuat dan efektif bagi seller dalam menghadapi pembatalan sepihak pada transaksi COD sangatlah penting untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam konteks bisnis e-commerce.
IMPLEMENTASI PENATAAN PEMERINTAH YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) TERHADAP EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN H. Insan, Isep; Khotimah, Hilda Husnul; Fitransyah, M. Dhanu; Nabila, Yesariza
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8896

Abstract

Dalam konteks penggunaan sumber daya alam suatu negara, tata kelola yang baik didefinisikan sebagai suatu proses tata kelola yang melibatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dan ditelaah secara menyeluruh dan komprehensif di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dengan menggabungkan reaktivitas yang tegas dengan pandangan ke depan dan dengan tetap memperhatikan cita-cita tanggung jawab, transparansi, keterlibatan, keadilan, kesetaraan, kejujuran, dan efisiensi dalam konteks penegakan hukum. Selain itu, gagasan tata kelola yang baik bersifat global. Oleh karena itu, gagasan ini harus diimplementasikan baik oleh pemerintah federal maupun pemerintah daerah selama proses organisasi negara karena sifatnya yang komprehensif dan luas. Dengan tujuan agar terfasilitasi dan berjalan dengan prosedur yang ada.
RELEVANSI PERLINDUNGAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 DENGAN BUKU HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN Roudah, Gheanova Amelia Noor; Zubaedah, Rahmi
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8897

Abstract

Anak merupakan penerus perjuangan bangsa negara Indonesia, yang harus mendapatkan perlindungan mulai dari bayi sampai usia remaja, agar bisa kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan anak dan buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui relevansi perlindungan anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 dengan buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Metode penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Sumber data penelitian berupa buku, jurnal, manuskrip, dan UUD 1945 yang relevan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya relevansi antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dengan buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, bahwa perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, karena anak sebagai bagian dari warga negara, amanah dan karunia Tuhan. Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga harus mendapat perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi.
JENIS-JENIS BAHAN GALIAN DI INDONESIA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN Hardy, Tiara Aulia; Zahra, Rafela Ashyla; H Insan, H. Isep
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8898

Abstract

Penelitian ini membahas terkait jenis-jenis bahan galian yang ada di Indonesia yaitu terdapat bahan galian golongan a, b dan c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa setiap bahan galian yang ada di Indonesia itu berbeda dan banyak macamnya dan berbeda kegunaannya. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif, maka dari itu kesimpulan dari penelitian terhadap jenis-jenis bahan galian ini adalah untuk memahami semua jenis bahan galian dan memahami bahwa itu berbeda dan mengetahui perbedaan akan kegunaannya serta mendalami pengetahuan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian.

Page 10 of 17 | Total Record : 162

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): Vol 16 No 2 August 2025 Vol 16 No 1 (2025): Vol 16 No 1 February 2025 Vol 15 No 2 (2024) Vol 15 No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14 No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 14 No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017): Hukum Responsif Vol 8, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 6, No 3 (2015): Hukum Responsif Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif Vol 4, No 2 (2012): HUKUM RENSPONSIF Vol 1, No 1 (2011): Hukum Responsif More Issue